Jumat, 25 Juli 2014

RINTANGAN-RINTANGAN JOKOWI

Budiman Tak Hadiri Pelantikan KSAD, Jokowi Diminta Hati-hati

https://id.berita.yahoo.com/budiman-tak-hadiri-pelantikan-ksad-jokowi-diminta-hati-111118364.html

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Peniliti masalah politik militer, Made Tony Supriatma, mengemukakan, ada hal yang lebih penting dari absennya mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Budiman pada acara pelantikan Letnan Jenderal Gatot Nurmantyo sebagai Kasad di Istana Negara, Jumat (25/7/2014).
Jokowi diminta berhati-hati meniti intrik dan konflik di tubuh militer.
Dia menengarai ada konflik di tubuh militer terkait Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2014.
Konflik terkait pilpres ini menurutnya bahkan sampai ke level perwira menengah, yang melibatkan para kolonel angkatan 1988-1990 yang kini banyak memegang posisi pelaksana komando tempur dan teritorial.
"Sebagai orang yang suka menelisik politik militer Indonesia, saya tidak melihat sesuatu yang baru di sini. Politik internal TNI selalu penuh intrik," tutur peneliti asal Indonesia yang kini bermukim di New Jersey, Amerika Serikat, Jumat.
Persaingan mencari pengaruh, sambungnya, dilakukan lewat jaringan patronase. Ini tidak saja melibatkan orang-orang di dalam TNI tetapi juga kalangan pensiunan militer dan sipil yang sudah berada di luar TNI.
"SBY itu dikenal sangat ahli dalam mengelola konflik dalam tubuh militer ini. Sehingga dalam hampir sepuluh tahun berkuasa, ini mungkin kali pertama di mana SBY terlibat sebagai salah satu pihak dalam konflik internal militer," katanya menambahkan.
Selanjutnya dielaskan, pertentangan antara Mabes TNI-AD dan Mabes TNI semakin memuncak karena keterkaitan politik para jenderal ini.
Di Mabes TNI-AD, misalnya, ada Brigjen Andika Perkasa (Kadispen) yang tidak lain adalah menantu Hendro Priyono, mantan jenderal yang menjadi tim sukses presiden terpilih Jokowi.
Sementara di Mabes TNI, ada Fuad Basya, yang juga adalah Kapuspen TNI. Dia, kata Made, dikenal sebagai loyalis SBY.
"Itu sekadar menjadi contoh yang menguatkan spekulasi akan peta konflik mutakhir di dalam TNI," katanya.
"Sementara kedudukan Budiman sendiri dalam internal TNI-AD tidak terlalu kuat. Dia memang lulus terbaik dari Akmil 1978.
Tapi dia berasal dari kecabangan Zeni. Sementara AD didominasi oleh infanteri dan komando pasukan yang umumnya dipegang oleh infanteri," kata alumnus Universitas Corneel, New York, AS ini.
Posisi Budiman, menurutnya, agak mirip dengan posisi Try Sutrisno, yang juga berasal dari Zeni, terutama saat terjadi persaingan pengaruh antara enderal Benny Moerdani dan para loyalis Suharto.
"Kita tidak tahu mengapa Budiman tidak hadir dalam pelantikan KSAD baru hari ini. Mungkin kita harus menunggu beberapa saat sebelum cerita sebenarnya muncul ke permukaan," ujarnya lagi.
Namun, menurut dia, pada intinya, konflik-konflik semacam ini bukan hal yang baru. Bukan rahasia lagi bahwa para perwira militer aktif mencari pengaruh di dalam maupun di luar TNI. (Willy Pramudya)

Tolak Pilpres, Kubu Prabowo Bentuk Pansus Pilpres Curang di DPR

http://indonesia-baru.liputan6.com/read/2082362/tolak-pilpres-kubu-prabowo-bentuk-pansus-pilpres-curang-di-dpr

Liputan6.com, Jakarta - Capres nomor urut 1 Prabowo Subianto menyatakan menolak dan menarik diri dari proses Pilpres 2014. Koalisi pendukung Prabowo-Hatta pun akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan meminta Dewan Kehormatan Pengawas Pemilu (DKPP) melihat dan menjelaskan adanya dugaan kecurangan pemungutan dan penghitungan suara Pilpres 2014.

Namun, menurut Juru bicara tim pemenangan Prabowo-Hatta, Tantowi Yahya, langkah yang diambil pihaknya bukan hanya itu. Kubunya akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) kecurangan Pilpres di DPR.

"Kami akan segera bentuk Pansus Pilpres. Di sidang paripurna pertama DPR (setelah reses) akan digulirkan untuk dibentuk Pansus," kata Tantowi di Jakarta, Rabu (23/7/2014).

Pansus itu, jelasnya, nantinya akan membahas permasalahan Pilpres di 2014. Utamanya soal dugaan adanya kecurangan pada pemungutan suara.

Bahkan politisi Golkar itu juga optimistis Pansus segera terwujud. Terlebih koalisi merah putih mayoritas di DPR saat ini.

"Pansus itu adalah instrumen biasa untuk menggali informasi lebih dalam mengenai hal-hal yang meresahkan masyarakat. Jadi Pansus itu tidak perlu ditakuti," ujar kakak kandung Helmi Yahya itu.

http://www.jawapos.com/baca/artikel/5078/Kubu-Prabowo-Ancam-Ganjal-Pelantikan-Presiden

Berbekal 60 Persen Lebih Kursi di Parlemen

JAKARTA – Sejumlah partai pendukung kubu Prabowo-Hatta Rajasa terus bergerak di parlemen. Mereka mengingatkan bahwa wacana pembentukan pansus pilpres bisa berimplikasi serius.
Anggota komisi II dari PKS Gamari Sutrisno mengatakan, meski pasangan Jokowi-Jusuf Kalla sudah dinyatakan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan sah secara hukum, yang bersangkutan belum bisa serta-merta dipastikan menjadi presiden dan wakil presiden terlantik. Hal itu, menurut dia, terjadi jika ternyata koalisi permanen Prabowo-Hatta tidak menghendaki adanya pelantikan tersebut.
”Kalau kita hitung koalisi permanen, ada 60 persen lebih di parlemen ini. Ketika mereka tidak menyetujui pelantikan dengan cara tidak menghadiri sidang umum MPR, bisa saja. Pansus bisa merekomendasikan itu,” kata Gamari di Jakarta, Jumat (25/7).
Meski demikian, dia membantah rencana pembentukan pansus memang sengaja untuk menghambat pelantikan presiden dan wakil presiden yang telah ditetapkan KPU. ”Bukan. Kita hanya ingin meluruskan sesuatu yang keliru, sesuatu yang penuh dengan kecurangan,” elaknya.
Secara terpisah, menghadapi kepungan kubu Prabowo-Hatta, Wasekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan, presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) memiliki jurus untuk menghadapinya. Bukan hanya terkait proses politik di DPR, namun juga menghadapi gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) maupun PTUN.
Jurus tersebut, ungkap dia, adalah dukungan kekuatan rakyat. ”Sebab, Jokowi sejak awal memiliki keyakinan politik bahwa basis legitimasi yang diberikan rakyat melalui dukungan ribuan relawan dan puluhan juta rakyat yang bergerak dalam satu kesatuan semangat perubahan menjadi benteng terkuat Jokowi untuk menghadapi gerakan ketidakpuasan tersebut,” kata Hasto di Jakarta, Jumat.
Dia melanjutkan bahwa memang ada beberapa hal yang harus diperbaiki dalam sistem pemilu Indonesia. Namun, apa pun, terbukti rakyat telah memberikan kepercayaan yang begitu kuat. ”Rakyat telah bersuara dan itulah suara kebenaran yang harus terus-menerus kita dengarkan,” lanjutnya.
Hasto juga menyatakan, tim Jokowi-JK akan mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya terhadap proses hukum dan politik yang sedang dijalankan tim Prabowo-Hatta. Meski proses itu telah berjalan, tekad untuk Indonesia satu yang disuarakan melalui salam tiga jari tetap tidak akan berhenti dikumandangkan. ”Salam tiga jari adalah gerak rekonsiliasi nasional yang muncul dari jiwa terdalam untuk Indonesia yang lebih baik,” tandasnya. (bay/dyn/c6/fat)

 

Kamis, 24 Juli 2014

HITLER OLEH AHMAD DHANNY

Hitler - Ahmad Dhanny - Prabowo








ISU YANG MENDEKATI KEBENARANNYA

Tadinya ada bisik-bisik yang beredar bahwa presiden SBY ikut bermain dalam pilpres dengan menciptakan isu-isu kerusuhan, supaya jabatannya bisa diperpanjang. Kini, isu itu mulai menampakkan kebenarannya. Kubu Prabowo menuntut pemilu diulang dengan memperpanjang masa jabatan SBY setahun. Sebuah konsep yang mirip dengan perjanjian Batu Tulis yang dibuat antara Prabowo dengan Megawati. Tahun 2009 Prabowo akan mendukung Megawati, tahun 2014 Megawati harus mendukung Prabowo. Di sini terlihat sekali bahwa Prabowo ingin meniru jejak mertuanya; Soeharto, yaitu sekali menginjak kedudukan presiden, dia akan membuat system yang akan membuatnya menjadi presiden selama-lamanya. Ingat, kata-kata yang diucapkannya ketika masa kampanye, bahwa dia akan menghapuskan pemilihan presiden secara langsung. Bukankah itu konsep orde baru, pemilihan presiden oleh DPR, dan Soeharto selalu menjadi presiden terpilih oleh sebab uang dan kekejiannya melenyapkan lawan-lawan politiknya?

Bagaimana kalau kita pakai konsep lebih baik mendahului daripada didahului? Jika setuju, maka kita harus mencari pasal untuk memenjarakan kakak-beradik itu. Sebab mereka ini memiliki kekuatan militer dan ekonomi untuk berbuat semau-maunya. Mereka ini bagaikan virus yang sangat membahayakan bangsa kita. Lebih-lebih Prabowo pernah tinggal di Yordania, wilayah konflik Timur Tengah. Dia pasti telah belajar menciptakan konflik sebagai sebuah peluang baginya untuk merebut kekuasaan. 

Sebuah pengalaman berharga bagi kita semua agar lain kali jangan pernah memilih presiden dari latar belakang militer seperti Soeharto dan SBY ini. Karena itu harus kita cegah Prabowo mencapai mimpinya. Pemilihan presiden secara langsung adalah buah pekerjaan dari presiden Megawati - sipil, bukan militer. 


Prabowo Desak SBY Perpanjang Jabatan 1 Tahun, Lalu Pemilu & Pilpres Ulang 2015

Pasca pernyataan Prabwo Subianto tidak lagi mengikuti proses rekapitulasi pemilihan umum, situasi di Rumah Polonia, Jakarta Timur, masih cukup ramai.

Berikut pernyataan dari capres nomor urut 1 Prabowo Subianto:
"Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa sebagai pengemban amanat dari masyarakat, sesuai pasal 1 ayat 2 dan ayat 3 UUD 45 akan menggunakan hak konstitusioal kami, yaitu menolak pelaksanaan pilpres 2014 yang cacat hukum. Dengan demikian kami menarik diri dari proses yang sedang berlangsung."

Setelah penolakan Prabowo atas hasil pilpres di Rumah Polonia, tim Prabowo-Hatta rencananya juga akan mendesak Presiden Bambang Susilo Yudhoyono (SBY) untuk membuat peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) yang berisi perpanjangan masa kepemimpinan SBY selama 1 tahun mendatang. Diharapkan pada tahun itu, KPU bisa menggelar Pemilu & Pilpres ulang
Sumber: http://m.liputan6.com/indonesia-baru/read/2081867/prabowo-minta-presiden-sby-buat-perppu-perpanjangan-kepemimpinan
Selain itu melalui media jurnal3.com yang dibuat & dibiayai untuk mensukseskan Prabowo sebagai Presiden RI, Sejumlah dosen yang bergabung dalam tim sukses Prabowo, yakni  Asosiasi Dosen Indonesia (ADI) mendesak agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengambil langkah hukum dan tindakan politik menyikapi perkembangan Pilpres 2014.
“Kami mengharapkan agar Presiden RI segera mengambil tindakan, baik hukum maupun politik untuk kemaslahatan bangsa dan negara,” kata DR Syaiful Bahri, Ketua Bidang Hukum ADI, Rabu (23/07/2014).

Rabu, 23 Juli 2014

ITU ADALAH BERKAT tuhan

Rp. 300 juta itu adalah berkat tuhan yang harus kita terima;



DEWA MAMON DI GEREJAKU

APAKAH BMAI

Anda perlu tahu apakah BMAI, sebab itulah yang sedang menjadi renungan para pendeta saat ini. BMAI adalah singkatan dari "Bagaimana Menutupi Aib Ini." Sebab nama dan tanda-tangan para pendeta ketika menerima Rp. 10 juta ada di tangan sang Sinterklas Hashim Djojohadikusumo. Ini berbahaya sekali sebab konon Hashim Djojohadikusumo itu masih keturunan burung Cucakrowo yang gemar berkicau.




Untung ada perajin gedhek. Mereka mengusulkan agar memasang rai gedhek saja. Rai = muka. Muka gedhek artinya cuek saja.






DIALOG KAKAK BERADIK

Kata sang kakak kepada adiknya: "Dik, tolong biayai aku supaya menjadi presiden, ya?!" Jawab sang adik kepada kakaknya: "Okey, tak masalah soal itu. Tapi apa yang akan kau berikan untukku jika kau benar-benar telah menjadi presiden di negeri antaberanta?" Sahut sang kakak: "Aku akan berikan seluruh Kalimantan untukmu, plus seluruh aset asing akan kurampas akan kuberikan untukmu."