Jumat, 04 September 2015

TENANG, ADA JOKOWI INDONESIA AMAN

KURS RUPIAH 4 SEPTEMBER: Sempat Tembus 

Rp14.200/US$, Rupiah Kian Gontai


http://market.bisnis.com/read/20150904/93/468942/kurs-rupiah-4-september-sempat-tembus-rp14.200us-rupiah-kian-gontai

Bisnis.com, JAKARTA—Kurs rupiah kian terkapar dengan menyentuh level psikologis Rp14.200 per dolar Amerika Serikat. Di pasar spot, rupiah ditutup terdepresiasi tipis 0,01% atau 2 poin ke level Rp14.172/US$. Sepanjang hari ini, rupiah bergerak pada level terkuat Rp14.163/US$ dan terlemah Rp14.204/US$.
Bloomberg Dollar Index mengemukakan saat dibuka hari ini, Jumat (4/9/2015) rupiah melemah 6 poin atau 0,04% ke Rp14.176/US$.

LAGI2 SALAH ATAU LAGI2 BODOH

Dipertanyakan, Jokowi Jamu Presiden Mesir di Istana Negara

http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/15/09/04/nu4tim334-penjahat-kudeta-mesir-dijamu-di-istana-negara-jokowi-dipertanyakan

Presiden Mesir Jenderal Abdel Fatah al-Sisi.


REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo pada Jumat (4/9) sore dijadwalkan menerima kunjungan Presiden Mesir Jenderal Abdel Fatah al-Sisi di Istana Merdeka Jakarta.

Dalam jadwal resmi yang dikeluarkan oleh Istana Presiden di Jakarta, Jumat, Presiden Mesir akan diterima Presiden Joko Widodo pada pukul 16.15 WIB. Upacara penghormatan resmi kenegaraan akan dilakukan di halaman depan Istana Merdeka Jakarta.

Jadwal kunjungan as-Sisi mengundang perhatian pemilik akun di lini masa. Pasalnya, ia menjadi presiden Mesir dengan cara menggulingkan presiden yang dipilih secara demokratis, Mohamed Morsi. Beberapanetizen pun mempertanyakan keputusan Jokowi tersebut.

"Sy menyesalkan kedatangan Presiden Mesir Abdul Fatah As-sisi yang datang ke Indonesia atas undangan dari Presiden Joko Widodo (@jokowi)," kata pemilik akun Twitter, ‏@rofimunawardpr.

Akun ‏@Irsyad_Ali menulis, "Ada dua kemungkinan presiden Jokowi menerima Assisi penjahat kudeta Mesir. 1. Tidak tahu 2. Mendapat informasi yang salah."

Akun milik pengacara Zainudin Paru juga ikut berkomentar. Dia pun menyebut Sisi sebagai penjahat perang, sehingga heran mengapa Jokowi menjamunya di Istana. "Assisi, Presiden Kudeta Mesir. Pembunuh perempuan & anak2 tidak berdosa dengan menyulut kebencian & perang sesama rakyat Mesir.#Tolak," katanya melalui akun, ‏@ZParu.

"Assisi, Presiden Kudeta Mesir. Harus diposisikan sama seperti Slobodan Milosevic penjahat perang & kemanusian di Serbia. #Tolak Assisi," imbuhnya.

RINI, RINI, KOQ ADA-ADA SAJA SIH

Rini Soemarno, Proyek Kereta Cepat, dan Bantuan China

http://www.tribunnews.com/bisnis/2015/08/27/rini-soemarno-proyek-kereta-cepat-dan-bantuan-china

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Di luar dugaan pemerintah, cerita tentang proyek kereta cepat alias high speed railway (HSR) Jakarta–Bandung meluap ke mana-mana. Tak terbendung. Seolah-olah proyek ini akan terlaksana dalam waktu dekat.
Proyek senilai 6,7 miliar dolar AS ini pun seperti kereta yang tergelincir dari rel, bergerak tanpa kendali. Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli berujar, proyek ini sarat permainan. Kata dia, ada pihak tertentu di balik pejabat yang ingin mengambil keuntungan bisnis.
Faktanya, proyek HSR memang terdapat di dalam road map pengembangan jalur kereta api, yaitu Jakarta–Bandung 140 kilometer (km) dan Jakarta–Surabaya sepanjang 700 km. Fakta lainnya, memang ada yang janggal dengan proyek ini, terutama kemunculan China yang muncul secara tiba-tiba.
Mendadak China
Sumber yang terlibat dalam pengerjaan proyek HSR menuturkan, kehadiran China muncul berkat Rini Soemarno, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN). “Rini menyampaikan ke pihak China bahkan tanpa sepengetahuan menteri lainnya,” ujar sumber KONTAN.
Rini tak mengingkari bahwa dirinya yang mendorong China masuk dan bekerjasama dengan konsorsium pimpinan PT Wijaya Karya Tbk. “Itu BUMN yang menjadi perusahaan di bawah Kementerian BUMN,” ujarnya.
Yang Yong, General Manager Asia China Railway Corporation pun menegaskan, BUMN Indonesia minta China menggelar studi kelayakan. “Tak ada permintaan dari pemerintah Indonesia. Permintaan datang dari BUMN Indonesia,” kata Yang.
Yang juga menegaskan, bukan China atau pihak Jepang yang mengajukan proposal. Pihak Indonesia meminta BUMN China mengadakan studi kelayakan karena pemerintah Indonesia ingin memiliki kereta cepat. “Maka, tidak ada yang namanya beauty contest,” tutur dia.
Minister Kedutaan Jepang di Indonesia Kijima Yoshiko juga berpendapat senada. Tiga tahun lalu, ujar dia, pemerintah Indonesia datang ke Jepang meminta pemerintah Negeri Sakura melakukan studi kelayakan untuk proyek kereta cepat. “Dua tahun terakhir kami terus membahas tentang proyek ini. Namun tiba-tiba muncul China. Saya juga tidak tahu kenapa,” imbuh Kijima.
China dan Jepang memang terkesan saling bersaing dengan laporan hasil studi kelayakan yang disampaikannya ke Indonesia. Keduanya, menurut pejabat Indonesia yang enggan disebut namanya, sempat mengubah kajian, terutama skema pembiayaan proyek. Namun, Rini menampik kabar itu. “Tidak, laporan baru sekali diberikan,” ujar Rini ke KONTAN, Kamis (20/8).
Apa pun itu, proyek kereta cepat Jakarta–Bandung adalah rencana pemerintah. Pertanyaannya, seberapa besar keberadaankereta cepat memenuhi kebutuhan masyarakat di kedua kota? Apalagi, harga tiketnya sekitar Rp 200.000 per orang. Lebih mahal dari tiket bus, travel, atau mobil pribadi.
Nah, jika tak laku dan default, pemerintah juga yang bakal menanggung akibatnya, bukan? Terlebih lagi jika pernyataan Rizal itu benar. Ter–la–lu, kata Rhoma Irama.

DPR Minta Klarifikasi Menteri Rini atas Utang Jumbo Tiongkok


http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150625170928-85-62421/dpr-minta-klarifikasi-menteri-rini-atas-utang-jumbo-tiongkok/

JakartaCNN Indonesia -- Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan meminta klarifikasi dari Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno terkait rencana penarikan fasilitas pinjaman sebesar Rp 520 triliun dari Tiongkok oleh perusahaan pelat merah. Anggota dewan khawatir pinjaman tersebut berupa piutang lancar BUMN yang akan dilepas sahamnya ke pihak asing.

“Kami akan klarifikasi pinjaman ke Tiongkok sebesar Rp 520 triliun yang rencananya mau di alihkan ke BUMN. Tentunya Komisi VI akan mempertimbangkan suntikan kepada BUMN tersebut di saat kondisi ekonomi yang tidak stabil seperti saat ini,” ujar Anggota Komisi VI DPR Ihsan Yunus di Jakarta, Kamis (25/6).

Ihsan menilai seharusnya pejabat pemerintah tidak memaksakan pinjaman ditengah perekonomian negara yang melemah.

“Karena ini sebetulnya hanya pengalihan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari kementerian teknis ke BUMN melalui Penyertaan Modal Negara (PMN). Sementara saat ini dolar sedang naik, inflasi tinggi dan lain-lain maka kami sarankan jangan di paksakan pinjaman itu,” katanya.

Ihsan khawatir di tengah kondisi ekonomi nasional yang belum menunjukkan tanda-tanda perubahan yang positif, jika Indonesia mengalami krisis dan tidak mampu bayar maka secara otomatis akan mengganggu kemampuan BUMN dalam membayar utang tersebut.

Di sela-sela Paris Air Show 2015 di Perancis pekan lalu, Rini mengaku telah meneken perjanjian kerjasama bantuan pendanaan terhadap sejumlah BUMN di Indonesia. Tak tanggung-tanggung, nilai pinjaman yang diboyong Rini mencapai US$ 40 miliar, atau sekitar Rp 520 triliun.

"Saya katakan kepada Bank of China Aviation, saya juga kemarin baru saja dari Beijing. Kami sudah mempunyai kesepakatan pembiayaan US$ 40 miliar dari China Development Bank dan ICBC," kata Rini usai menghadiri penandatanganan perjanjian antara Garuda Indonesia dengan BOC Aviation, Selasa (16/6).

Sebelumnya, Rini juga pernah mengungkapkan misinya menyerap dana dari Tiongkok. Menurut rini, PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI), dan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) akan diminta untuk menggunakan dana dari Tiongkok untuk refinancingproyek-proyek infrastruktur yang telah dibiayai oleh perbankan BUMN. Seperti misalnya Jalan Tol Atas Laut Bali. Artinya proyek yang telah dibiayai oleh Bank BUMN selanjutnya kreditnya ditalangi oleh dana Tiongkok tersebut.

Dana dari talangan untuk proyek yang sedang atau sudah berjalan selanjutnya diputar kembali oleh bank BUMN, untuk membiayai proyek infrastruktur lain. Program refinancing akan lebih banyak ditujukan untuk proyek pembangunan pembangkit listrik 35 ribu megawatt (MW).

Rini Soemarno Teken Kerjasama Pendanaan BUMN Rp 520 Triliun dari China

http://www.kaskus.co.id/thread/5580e6b4e0522792608b456a/rini-soemarno-teken-kerjasama-pendanaan-bumn-rp-520-triliun-dari-china/

Paris -Menteri BUMN Rini Soemarno pekan ini meneken perjanjian kerjasama bantuan pendanaan terhadap sejumlah BUMN di Indonesia. Tak tanggung-tanggung, nilai pinjaman yang diboyong Rini mencapai US$ 40 miliar, atau sekitar Rp 520 triliun.

"Saya katakan kepada BOC (Bank of China) Aviation tadi, saya juga kemarin baru saja dari Beijing. Kami sudah mempunyai kesepakatan pembiayaan US$ 40 miliar dari China Development Bank dan ICBC," kata Rini, usai menghadiri penandatanganan perjanjian antara Garuda Indonesia dengan BOC Aviation, di sela-sela Paris Air Show 2015, Le Borguet, Perancis, Selasa (16/6/2015).

Pinjaman dari China belum sampai di situ, ada juga perjanjian diteken oleh Direktur Utama Garuda Indonesia Arif Wibowo dengan Chief Executife Officer BOC Aviation, Robert Martin. Perjanjian dengan BOC itu melibatkan dana US$ 4,5 miliar, atau sekitar Rp 58 triliun. Rini datang ke Paris menyaksikan penandatanganan ini.

Dalam kesempatan sebelumnya, Rini juga pernah mengungkapkan mengenai misinya untuk menyerap dana dari China. Hal itu disampaikan saat dia mengumpulkan tiga bank pelat merah yakni PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI), dan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI).

Dari pertemuan tersebut, 3 Bank BUMN dan Menteri Rini sepakat dana dari China dipakai untuk membiayai kredit (refinancing) pada proyek-proyek infrastruktur yang telah dibiayai oleh perbankan BUMN, seperti Jalan Tol Atas Laut Bali. Artinya proyek yang telah dibiayai oleh Bank BUMN selanjutnya kreditnya ditalangi oleh dana dari China.

Dana dari talangan untuk proyek yang sedang atau sudah berjalan selanjutnya diputar kembali oleh bank BUMN, untuk membiayai proyek infrastruktur lain. Program refinancing akan lebih banyak menyasar proyek pembangunan pembangkit listrik yang sedang berjalan.


Tak Direstui Jokowi, Rini Soemarno Ngotot Garap Kereta Cepat

http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150904164619-92-76705/tak-direstui-jokowi-rini-soemarno-ngotot-garap-kereta-cepat/

JakartaCNN Indonesia -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengatakan proyek kereta dengan kecepatan di atas rata-rata yang menghubungkan Jakarta-Bandung akan tetap dibangun sekalipun Presiden Joko Widodo (Jokowi) menolak proposal dari China dan Jepang. Ia berargumen, kereta cepat mampu mengembangkan perekonomian kawasan yang dilaluinya.

"Kami akan mempertahankan proyek kereta ini meskipun tanpa bantuan pemerintah, karena kami melihat wilayah-wilayah yang dilalui trayek tersebut bisa dikembangkan dengan baik. Karena wilayah Bandung Barat, nantinya, memiliki prospek untuk dikembangkan menjadi pusat pendidikan, ecotourism, dan lainnya," jelas Rini di kantornya, Jakarta, Jumat (4/9).

Atas dasar tersebut, Rini menegaskan proyek ini akan tetap dibangun namun berorientasi profit layaknya proyek lain yang digarap oleh BUMN. Rini menyebut akan meminta empat BUMN membentuk konsorsium dan bermitra dengan salah satu perusahaan dari dua negara yang mengajukan proposal tersebut.

Empat BUMN yang ditunjuk Rini adalah PT Wijaya Karya Tbk (Wika), PT Jasa Marga Tbk, PT Perkebunan Nasional (PTPN) VIII, dan PT Kereta Api Indonesia, di mana Wika akan menjadi pemimpin konsorsium.

Nantinya ke-empat BUMN ini akan melakukan kalkulasi terkait jumlah stasiun yang akan dibangun sepanjang trayek, sehingga dari angka tersebut bisa ditentukan seberapa cepat kereta yang dibutuhkan. Rini sekaligus menjamin BUMN-BUMN tersebut tidak akan menggunakan Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk mengerjakan proyek tersebut.

"Tadinya, Wika meminta PMN untuk membangun proyek ini. Tapi, Wika tidak diperbolehkan menggunakan PMN untuk proyek kereta karena mereka juga masih banyak proyek lain yang lebih perlu diselesaikan menggunakan PMN," tegas Rini.

Selamatkan PTPN VIII

Lebih lanjut, Mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan itu mengatakan bahwa tujuan lain pembangunan kereta cepat ini adalah untuk mengoptimalkan penerimaan PTPN VIII setelah perkebunan teh Walini tidak mampu berproduksi lagi karena tingkat polusi yang tinggi. Bahkan rencananya, di lahan seluas 2.952 hektare tersebut akan dibangun convention center dan juga sarana pariwisata lainnya yang tidak disebutkan secara rinci.

"Karena kalau dilihat dari sisi BUMN, PTPN VIII perlu memperbanyak pendapatan dari sisi real estate," tambahnya.

Lebih lanjut, ia berharap pembangunan kereta cepat ini bisa dimulai tahun ini karena menurutnya pembangunan proyek sepanjang 150 kilometer (km) ini tak bisa ditunda-tunda lagi. Di dalam pembangunan itu, keempat perusahaan BUMN itu diminta membuka kesempatan selebar-lebarnya jika ada mitra yang mau bergabung.

"Operasinya tentu bersifat joint venture. Jika ada mitra yang mau bergabung dipersilahkan saja. Selain itu tentunya kami juga butuh pendanaan, dan kini bisa kami katakan bahwa ada satu lembaga yang bersedia memberikan pinjaman kepada kami untuk melaksanakan proyek itu," ujar Rini tanpa memberi nama lembaga pembiayaan tersebut.

Ini Pernyataan Presiden Jokowi soal Kereta Cepat

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/09/04/141450026/Ini.Pernyataan.Presiden.Jokowi.soal.Kereta.Cepat

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo telah menerima laporan dari tim penilai proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung pada Kamis (3/9/2015). Ia pun mengeluarkan sejumlah keputusan terkait megaproyek tersebut.

"Berdasarkan rekomendasi dari tim penilai, saya putuskan, kita akan kembangkan kereta api berkecepatan sedang," kata Jokowi, dikutip dari pernyataan tertulis yang disampaikan oleh Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Jumat (4/9/2015) siang.

Jokowi juga menegaskan bahwa proyek tersebut tidak akan menggunakan APBN, baik langsung maupun tidak langsung. "Pemerintah tidak akan menyediakan dana jaminan dalam bentuk apa pun. Kerja sama pembangunan dalam bentuk business to business," ujar Presiden. 

Selanjutnya, Presiden Joko Widodo menyerahkan megaproyek kereta cepat kepada Menteri BUMN Rini M Soemarno. Pemerintah, kata Jokowi, saat ini sedang mempersiapkan pengembangan high speed train Jakarta-Surabaya dan jaringan kereta api di luar Pulau Jawa. 

"Saya perintahkan Menteri BUMN untuk menindaklanjuti kelanjutan pembangunan proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung," ujarnya.

Megaproyek kereta cepat atau high speed railway (HSR) Jakarta-Bandung diputuskan pemerintah bakal dikerjakan secara komersial atau business to business oleh badan usaha milik negara (BUMN) beserta investor terpilih. 

Rute Jakarta-Bandung yang relatif pendek, sekitar 150 kilometer (km), dibandingkan dengan kecepatan kereta cepat yang mencapai 300 km per jam menjadi salah satu pertimbangan teknis. 

Dari segi pembiayaan, proposal dari Jepang dan China masih membebani APBN, baik melalui penyertaan modal maupun penjaminan. Kedua calon investor dipersilakan membuat proposal untuk kereta dengan kecepatan sedang. 

"Putusan Presiden adalah jangan kereta api cepat, cukup kereta api dengan kecepatan menengah yang kecepatannya hanya 200-250 km per jam," kata Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution. 

Dia menambahkan, dengan rute sama, yakni Jakarta-Bandung, kereta kecepatan sedang lebih lama 10-11 menit dibandingkan dengan HSR. Namun, dari segi pembiayaan, kereta kecepatan sedang bisa lebih murah 30-40 persen.

Jonan: Kita Sarankan Jakarta-Bandung Tidak Perlu Pakai Kereta Cepat!

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/09/04/071700526/Jonan.Kita.Sarankan.Jakarta-Bandung.Tidak.Perlu.Pakai.Kereta.Cepat.

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Perhubungan Ignasius Jonanmenegaskan, tidak perlu ada moda transportasi semacam kereta cepat untuk rute Jakarta-Bandung. Secara teknis, kereta cepat yang memiliki kecepatan di atas 300 kilometer per jam tidak cocok untuk rute pendek Jakarta-Bandung yang hanya kisaran 150 kilometer.

(Baca juga: Usai Rapat Kereta Cepat, Rini Menunduk, Jonan Main Pingpong)

Perhitungan Jonan, jika di antara rute Jakarta-Bandung dibangun lima stasiun, jarak antar-satu stasiun dengan stasiun berikutnya sekitar 30 kilometer. Apabila dibangun delapan stasiun, jarak antar-stasiun kurang dari 20 kilometer. Jonan lebih lanjut memperkirakan waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak 150 kilometer tersebut. 

"Kalau Jakarta-Bandung itu total misal butuh 40 menit, berarti kalau interval tiap stasiun (jika lima stasiun) adalah delapan menit. Kalau delapan menit, apa bisa delapan menit itu dari velositas 0 km per jam sampai 300 km per jam? Saya kira enggak bisa," kata Jonan ditemui seusai rapat koordinasi di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (3/9/2015). 

Lebih lanjut, mantan bos PT KAI (Persero) itu menyampaikan, apabila di antara Jakarta-Bandung dibangun delapan stasiun, waktu tempuh dari stasiun ke stasiun berikutnya adalah lima menit. "Dari satu stasiun ke stasiun lainnya lima menit, enggak bisa akselerasinya. Kita menyarankan tidak perlu pakai kereta cepat. Itu saja," ujar Jonan. 

Menurut Jonan, kereta cepat idealnya dibangun untuk rute-rute jarak jauh, misalnya Jakarta-Surabaya. 

Terkait dengan keputusan pemerintah atas proposal Jepang dan Tiongkok, Jonan menegaskan, megaproyek tersebut akan diserahkan kepada BUMN dan investor secara komersial aliasbusiness to business (B2B). 

Dia menuturkan, tidak ada dana APBN yang digelontorkan untuk proyek yang sifatnya B2B, baik langsung maupun tak langsung. Jonan menjelaskan, BUMN dalam proyek ini bertindak sebagai badan usaha, bukan mewakili pemerintah. 

Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perhubungan, hanya bertindak sebagai regulator yang mengatur trase dan izin proyeknya. Dia mengatakan, pihaknya siap untuk mengatur trase yang akan dilalui proyek tersebut. (Baca juga: Soal Kereta Cepat, Jokowi Serahkan ke Menteri BUMN)

Ini Hinaan Diduga Diucapkan Menteri Rini ke Jokowi

http://www.ruajurai.com/read/2015/06/30/ini-hinaan-diduga-diucapkan-menteri-rini-ke-jokowi.html

Anggota Komisi III DPR, Akbar Faizal membeberkan pembicaraan dari menteri yang menghina Presiden Joko Widodo seperti yang dilontarkan oleh Mendagri Tjahjo Kumolo. Pembicaraan berupa transkip pembicaraan tersebut didapat melalui grup di handphonenya. Diberitakan, Menteri BUMN Rini M Soemarmo dituding Mendagri Tjahjo Kumolo telah menjelek-jelekkan Presiden Jokowi.
"Saya terima ini melalui grup di handphone saya, ini pada waktu acara 3 Juni 2015," kata Akbar di komplek Parlemen Senayan, Senayan, Jakarta, Senin (29/6). Politikus Partai NasDem ini pun membacakan transkip yang didapatkannya. Isi transkripan itu memang bernada menghina terhadap Jokowi. "Kalau memang saya harus dicopot ya silakan. Yang penting Presiden bisa tunjukan apa kesalahan saya dan jelaskan bahwa atas kesalahan itu saya pantas dicopot. Belum tentu juga Presiden ngerti apa tugas saya. Wong Presiden juga enggak ngerti apa-apa" kata Akbar membacakan.
Walaupun membeberkan isi transkip itu, dia enggan mengungkap nama menteri yang berani menghina Jokowi itu. Dia menyayangkan sikap menteri yang berani menghina Jokowi itu karena tidak mencerminkan sikap yang santun kepada atasan, seperti dilansir Merdeka. "Silakan tanya Pak Tjahjo. Bukan menjadikan wajah Pak Presiden buruk kepada siapa yang memberikan kita mandat," tandasnya.

Menteri Rini ‘Ngotot’ Beli Pesawat, Ada Kepentingan Apa? Mau Bikin Garuda Kolaps dengan Tumpukan Utang? 
http://www.konfrontasi.com/content/ekbis/menteri-rini-%E2%80%98ngotot%E2%80%99-beli-pesawat-ada-kepentingan-apa-mau-bikin-garuda-kolaps-dengan

KONFRONTASI-Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno angkat bicara mengenai usul Menteri Koordinator (Menko) Maritim Rizal Ramli agar Presiden Jokowi membatalkan rencana Garuda Indonesia membeli 30 unit pesawat Airbus A350. Menurut Rini, rencana pembelian 30 pesawat baru itu justru demi pengembangan bisnis Garuda.
Rini pun menanyakan dasar bagi Rizal membujuk Jokowi -sapaan Joko Widodo- membatalkan rencana Garuda membeli pesawat. Sebab, rencana itu merupakan aksi korporasi Garuda yang diperlukan.
"Berdasarkan apa? Didasari apa bicara seperti itu (pembatalan pembelian pesawat Garuda, red)? Kami melihatnya Garuda itu akan mengembangkan usahanya. Jadi dasar apa mengusulkan itu?" tanya Rini di kantornya, Jakarta, Kamis (13/8).
Karenanya Rini meminta Rizal lebih berhati-hati memberikan usulan. Pasalnya,  setiap program yang dicanangkan perusahaan pelat merah tetap harus dipertanggungjawaban kepada masyarakat.
"Jadi saya rasa tidak bisa bicara A tanpa ada dasar. Kami harus bicara A, B, C dengan dasar. Garuda juga perusahaan publik, kami bertanggung jawab kepada masyarakat luas. Apa-apa yang akan kami lakukan tidak bisa langsung diputuskan begitu saja," tandas wanita kelahiran Mayland, Amerika Serikat ini.
Untuk diketahui, rencana Garuda membeli 30 pesawat tersebut menggunakan dana  pinjaman dari Bank of China (BoC) sebesar $4,5 miliar dari BOC Aviation, anak usaha Bank of China. Penandatanganan kesepakatan dilakukan antara Direktur Utama Garuda M. Arif Wibowo dan Managing Director and CEO BOC Aviation Robert Martin disaksikan langsung oleh Menteri Negara BUMN Rini Soemarno di sela-sela acara Paris Air Show di Le Bourguet, Paris.
Namun, perlu dicatat bahwa pinjaman ini tak pelak kian menggelembungkan utang Garuda. Sebagaimana diketahui, maskapai pelat merah ini sudah memiliki utang yang cukup besar. Per kuartal I-2015, rasio utang terhadap modal (debt to equity ratio/DER) Garuda sudah mencapai 1,5 kali. Angka ini lebih tinggi dari periode yang sama tahun lalu sebesar 1,1 kali. Jika ditambah utang $4,5 miliar ini, maka rasio utang GIAA bakal membengkak sampai 6,65 kali.
Lalu ada kepentingan apa sebenarnya di balik ‘kengototan’ Rini membeli 30 pesawat tersebut?
Rizal Ramli Tak Ingin Garuda Bangkrut
Diberitakan, Menteri Koordinator Kemaritiman, Rizal Ramli, meminta agar PT Garuda Indonesia Tbk membatalkan penambahan pesawat.
Dia mengaku telah menggagas pembatalan rencana pembelian pesawat Airbus A350 oleh Garuda Indonesia.
"Minggu lalu, saya ketemu Presiden Jokowi. Saya bilang, Mas, saya minta tolong layanan diperhatikan. Saya tidak ingin Garuda bangkrut lagi karena sebulan yang lalu beli pesawat dengan pinjaman 44,5 miliar dollar AS dari China Aviation Bank untuk beli pesawat Airbus A350 sebanyak 30 unit. Itu hanya cocok untuk Jakarta-Amerika dan Jakarta-Eropa," ujar Rizal Ramli di Kantor Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Jakarta, Kamis (13/8/2015).
Menurut dia, rute internasional yang akan diterbangi oleh Garuda Indonesia tidak menguntungkan. Pasalnya, saat ini, maskapai di kawasan ASEAN yang memiliki rute internasional ke Amerika Serikat dan Eropa, yaitu Singapore Airlines, punya kinerja keuangan yang kurang baik.
Hal yang sama juga terjadi pada Garuda Indonesia. Menurut dia, rute internasional Garuda ke Eropa selalu membuat maskapai BUMN itu merugi karena tingkat keterisian penumpangnya hanya 30 persen. Oleh karena itu, ketimbang mengembangkan bisnis penerbangan rute internasional, lebih baik Garuda membeli pesawat Airbus A320 dan memilih fokus menguasai bisnis penerbangan domestik dan regional Asia.
"Kita kuasai dulu pasar regional lima sampai tujuh tahun ke depan. Kalau sudah kuat, baru kita hantam. Presiden setuju (pembatalan pembelian pesawat Airbus A350), dan kami panggil direksi (Garuda), dan batalkan supaya ganti," kata Rizal.
Rizal mengaku memiliki hubungan emosional dengan Garuda Indonesia. Pasalnya, saat dia menjabat sebagai Menko Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid, Garuda saat itu tak mampu membayar utang kepada konsorsium bank Eropa sebesar 1,8 miliar dollar AS.
Saat itu, kata dia, pihak Eropa mengancam akan menyita semua pesawat Garuda. Akhirnya, dia mengirim surat grasi ke Frankfurt, Jerman, untuk balik menuntut konsorsium bank Eropa itu karena menerima bunga dari kredit dengan ekstra 50 persen.
Setelah dituntut balik, akhirnya para bankir meminta damai dan sepakat merestrukturisasi utang Garuda. Karena pengalaman itulah, Rizal tak mau Garuda membeli perawat Airbus A350 untuk penerbangan ke Amerika dan Eropa. Terlebih lagi, kata dia, dana pembelian itu juga meminjam dari China Aviation Bank.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Vice President Corporate Communication Garuda Indonesia M Ikhsan Rosan mengatakan bahwa Garuda sebenarnya belum memutuskan akan membeli Airbus A350 atau tidak.
Saat ini, kata dia, Garuda masih pikir-pikir apakah akan memakai Airbus A350 atau Boeing 787. Meski begitu, perusahaan sebenarnya masih pada tahap penjajakan.
"Memang kemarin di Paris ada tanda tangan, tetapi namanya masih letter of intention," kata dia saat dihubungi.[mr/kcm/bareksa/jpnn]
Rini Soemarno Gadaikan Indonesia ke Cina Rp 520 Triliun

http://www.rmol.co/read/2015/06/17/206630/NCID:-Rini-Soemarno-Gadaikan-Indonesia-ke-Cina-Rp-520-Triliun-

RMOL. Adalah wajar kalau publik kerap mengingatkan pemerintahan Jokowi-JK untuk mewaspadai investasi secara besar-besaran yang dilakukan Cina di Indonesia. Pasalnya, apa yang dilakukan Cina di negera-negara Afrika merupakan gambaran jelas bagaimana negara tersebut telah menguasai Afrika  dengan metode investasi secara besar-besaraan.

"Jika hanya sebatas investasi, mungkin masyarakat tidak akan terlalu kena dampaknya. Akan tetapi jika seluruh mega proyek mengharuskan tenaga kerjanya juga didatangkan dari Cina, hal ini sudah terlihat dari kesepakatan pertukaran warga negara hingga mencapai 10 juta penduduk," tegas pengamat politik, Jajat Nurjaman, (Kamis, 17/6).

Direktur Eksekutif Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID) ini mengungkapkan,  hal paling mengkhawatirkan adalah penguasaan pada perusahan-perusahaan penting BUMN. 

Bahkan kemarin Menteri BUMN Rini Soemarno telah ikuti dan menyaksikan penandatangan pinjaman sebesar Rp 520 triliun dengan Cina. Namun, yang menjadi masalah adalah kondisi perekonomian Indonesia yang hingga saat ini belum menunjukan perubahan yang positif secara signifikan, jika Indonesia mengalami krisis dan tidak mampu bayar, maka secara otomatis perusahaan-perusahaan tersebut akan jatuh kepada tangan aseng.

"Membangun kerjasama dengan asing maupun aseng memang tidak ada yang salah selama dalam koridor yang jelas. Akan tetapi jika dilakukan secara keseluruhan resikonya juga terlalu besar, karena yang dipertaruhkan aset-aset penting negara. Jangan sampai apa yang terjadi pada era Presiden Megawati kembali terulang," tutup Jajat. [zul]

Rekam Jejak Rini Soemarno

https://www.selasar.com/politik/rekam-jejak-rini-soemarno

Rini Mariani Soemarno, yang dulu lebih dikenal dengan nama Rini MS Soewandi, lahir di Maryland, Amerika Serikat pada 9 Juni 1958. Sejak bercerai dengan suaminya, Didik Soewandi, pada tahun 2006 Rini kembali menggunakan nama ayahnya, Soemarno.
Sejak lahir hingga berusia tiga tahun, Rini tinggal di Amerika Serikat karena ayahnya bertugas disana. Kemudian ia pulang ke Jakarta hingga usia sepuluh tahun sebelum kembali pindah ke Belanda mengikuti ayahnya yang bertugas disana. Setelah lulus dari Wellesly College Massachussets pada tahun 1981, Rini sempat magang sebentar di Departemen Keuangan Amerika Serikat sebelum pulang ke Jakarta dan bekerja di Citibank pada 1982. Di Citibank karirnya cemerlang, hingga ia dipercaya menjadi Vice President Citibank yang menangani Divisi Corporate Banking, Marketing dan Training.
Karena ingin lebih mengembangkan diri, pada 1989, Rini bergabung dengan Astra International sebagai General Manager Finance Division. Pada tahun 1990, di usia 32 tahun, Rini dipercaya William Soeryadjaya, Komisaris Astra International, untuk menjadi Direktur Keuangan di perusahaan tersebut. Rini menjadi Direktur Keuangan Astra International sampai tahun 1998. Pada tahun 1998 ia sempat ditarik masuk birokrasi oleh Menteri Keuangan Fuad Bawazier, ia juga ditunjuk menjadi Wakil Ketua Badan Penyehatan perbankan Nasional (BPPN), namun tidak bertahan lama.
Rini kembali ke Astra International sebagai Presiden Direktur. Ia menangani Astra International yang terpuruk akibat dihantam krisis 1998. Menurut catatan Tempo, pada semester pertama 1998, kerugian Astra International mencapai Rp 7,36 triliun. Nilai sahamnya di Bursa Efek Jakarta anjlok hingga Rp 225 per lembar saham, padahal saat go public pada akhir tahun 1980an, nilai sahamnya mencapai belasan ribu rupiah. Salah satu tantangan terbesar Rini saat itu adalah merestrukturisasi utang Astra International yang mencapai USD 1 miliar dan Rp 1 triliun. Pada akhirnya Rini sukses menyelamatkan Astra International dari kebangkrutan.
Namun Rini tidak disukai pemegang saham terbesar saat itu, BPPN. Dengan penguasaan saham sebesar 45%, BPPN meminta Rini diganti karena dianggap bertentangan dengan tujuan BPPN yang ingin segera melepas sahamnya kepada investor lain demi mengejar target pemasukan APBN. Rini dianggap menghalangi karena tidak setuju dengan investor pilihan BPPN tersebut. Menurut catatan Gatra, BPPN masuk ke Astra International melalui Mohamad ‘Bob’ Hasan, Usman Admadjaja, dan Liem Sioe Liong yang sahamnya diambil alih BPPN karena bank-bank milik mereka berutang kepada pemerintah. Akhirnya Rini didepak pada tahun 2000 melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, 2 tahun setelah ia diangkat di forum yang sama menjadi Presiden Direktur.
Selepas dari Astra International, Rini bergabung dengan Agrakom, pemilik Detikcom, sebagai komisaris. Ia kemudian juga mendirikan pabrik sepeda motor Kanzen dan menjadi komisaris di perusahaan tersebut. Pada masa Presiden Megawati, Rini diangkat menjadi Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Di masa inilah beberapa kasus yang kini menghambat langkah Rini terjadi.
Jejak Merah Rini
Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan tanda kuning dan merah kepada beberapa calon menteri yang dipilih oleh Presiden Joko Widodo. Salah satu yang mendapat tanda merah diduga adalah Rini Soemarno, mantan Ketua Tim Transisi Jokowi-JK. Isu tersebut segera ditanggapi keras oleh Andi Widjajanto, mantan Deputi Tim Transisi Jokowi-JK. Presiden Joko Widodo juga mengatakan agar media massa tidak berspekulasi mengenai nama calon menteri yang diberi tanda merah oleh KPK.
Beberapa kasus dugaan korupsi memang menyeret nama Rini Soemarno. Beberapa yang menonjol adalah kasus pembelian pesawat tempur Sukhoi dan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Dalam skandal pembelian Sukhoi, Rini ditengarai memiliki peran sentral. Indonesia membeli 4 unit pesawat Sukhoi dan 2 unit helicopter Mi-35 dari Rusia dengan cara imbal beli dengan hasil penjualan komoditas pertanian Indonesia yang memiliki harga jual baik. Dalam pembelian tersebut, Rini, berdasarkan instruksi Megawati, memerintahkan Kepala Badan Urusan Logistik Widjanarko Puspoyo untuk melakukan pembelian tersebut tanpa melibatkan Komisi I DPR RI. Bulog yang seharusnya menjaga stabilitas harga pangan malah melakukan transaksi senilai USD 193 juta di luar tugasnya. Hal ini dikecam oleh banyak pihak. Pada akhirnya, kasus Sukhoi diselesaikan secara politik. DPR memaafkan pemerintah yang dianggap salah prosedur.
Dalam kasus BLBI, Rini dipanggil oleh KPK sebagai saksi karena sebagai menteri dianggap mengetahui proses pemberian Surat Keterangan Lunas. KPK tengah menyelidiki indikasi adanya tindak pidana korupsi karena menduga bahwa SKL tetap diberikan walau beberapa obligor BLBI tidak melakukan kewajibannya. Beberapa menteri di masa Presiden Megawati lainnya juga dipanggil untuk memberikan keterangan kepada KPK.
Namun demikian, bahwa nama Rini masuk dalam daftar merah calon menteri baru sebatas dugaan. Hak mengangkat menteri tetap ada di tangan presiden. Akan tetapi sangat penting bagi Jokowi untuk membentuk kabinet yang bisa didukung penuh oleh masyarakat. Menghadapi lawan kuat di parlemen, Jokowi tentu sadar harus mengimbanginya dengan tetap menjaga dukungan rakyat. Salah satunya dengan menyusun kabinet yang bersih.
Rachmad Satriotomo

Rini Janji Beli Indosat, Malah Jual Kantor Kementerian BUMN

http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/14/12/18/ngrqpz-rini-janji-beli-indosat-malah-jual-kantor-kementerian-bumn

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR, Fadli Zon menentang rencana Menteri BUMN, Rini Soemarno menjual kantor Kementerian BUMN. Sebab menurutnya kantor Kementerian BUMN merupakan simbol kedaulatan ekonomi negara. "Menurut saya itu jelas harus ditolak," kata Fadli kepada wartawan di kompleks Parlemen Senayan, Kamis (18/12).

Inefisiensi kantor Kementerian BUMN bukan alasan untuk dijual. Mestinya inefisiensi. diselesaikan dengan cara kreatif seperti memanfaatkan lantai kosong di Kementerian BUMN bagi pegawai-pegawai di BUMN lain yang belum memiliki kantor kerja. Atau memanfaatkan lantai kosong dengan menyewakannya kepada pihak yang memerlukan. "Ini (menjual) cara berpikir yang ngawur," ujarnya.

Fadli mempertanyakan semangat Jokowi saat kampanye. Ketika kampanye Jokowi gencar menyuarakan penyelamatan aset BUMN. Bahkan dia juga berjanji untuk mengembalikan lagi Indosat yang pernah dijual Megawati kepada Singapura. "Saya termasuk yang mempertanyakan semangatnya mengembalikan kedaulatan kekayaan negara," katanya.

Jokowi harus meminta klarifikasi Rini soal rencana menjual kantor Kementerian BUMN. Sebab menurut Fadli rencana Rini tersebut bisa berpengaruh besar terhadap iklim investasi di Indonesia. Fadli mengatakan bukan tidak mungkin rencana Rini ditafsirkan para investor sebagai cermin tidak kondusifnya ekonomi Indonesia.
"Saya kira Jokowi perlu klarifikasi. Ini serius BUMN amanat Pasal 33 UUD 1945. Jangan seolah-olah ini bangkrut makanya dijual," ujar Wakil Ketua Umum DPP Gerindra ini.

Kamis, 03 September 2015

TERNYATA INILAH YANG MENENDANG BUWAS

Budi Waseso Pertanyakan Cara Berpikir Jusuf Kalla soal Kasus Pelindo

http://nasional.kompas.com/read/2015/09/04/10461311/Budi.Waseso.Pertanyakan.Cara.Berpikir.Jusuf.Kalla.soal.Kasus.Pelindo

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Bareskrim Polri Komjen Budi Waseso mempertanyakan pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kallayang meminta agar tidak mengusut dugaan korupsi di PT Pelindo II. Pekan lalu, penyidik Bareskrim melakukan penggeledahan di Kantor Pelindo II atas dugaan korupsi pengadaan mobile crane. (Baca: Soal Kasus Pelindo, Kalla Sebut Kesalahan Korporasi Belum Tentu Kriminal)

"Kok cara berpikirnya demikian? Kan harusnya dilihat perjalanan penyidikannya saja. Kalau pidana enggak boleh diusut ya bagaimana kita," ujar Budi di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (4/9/2015). 

Budi mengaku pernah ditelepon langsung oleh Kalla ketika ia ikut menggeledah PT Pelindo II di Tanjung Priok pada 28 Agustus 2015 lalu. Kalla, sebut Buwas, menanyakan mengapa penyidik menggeledah kantor itu. (Baca: JK Telepon Buwas agar Kasus Pelindo II Tak Masuk Pidana)

"Ya saya pokoknya yakin, bukan hanya 100 persen lagi, tapi 1.000 persen ada tindak pidana di dalamnya," kata dia. 

Namun, Budi tak menyebut seperti apa respons Kalla menanggapi jawabannya. Menurut Budi, penyidik Bareskrim yakin ada dugaan tindak pidana korupsi di PT Pelindo II. Polisi sudah menetapkan Direktur Operasi dan Teknik PT Pelindo II FN sebagai tersangka. Budi mengatakan, akan ada tersangka lainnya dalam kasus ini. (Baca: Buwas Sarankan RJ Lino Tempuh Jalur Hukum jika Tak Terima Digeledah)

Terkait langkah yang dilakukan polisi, Budi menjamin masih dalam koridor hukum. Ia mengatakan, kasus Pelindo II akan menjadi pintu masuk penyidik untuk menguak dugaan tindak pidana lainnya. 

"Tersangka awal yang kita tetapkan ini adalah pintu masuk kita ke kasus lain," kata Budi.

Sebelumnya, Kalla mengaku pernah menelepon Buwas terkait pengusutan kasus di PT Pelabuhan Indonesia II. Kepada Buwas, Kalla meminta agar tidak ada pemidanaan terhadap kebijakan korporasi. 

"Saya cuma bilang, seperti biasa, ini kan kebijakan korporasi, ya jangan dipidanakan. Itu prinsip yang kita telah pakai dan sesuai aturan undang-undang tentang administrasi pemerintah," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden di Jakarta, Kamis (3/9/2015).

Soal Kasus Pelindo, Kalla Sebut Kesalahan Korporasi Belum Tentu Kriminal

http://nasional.kompas.com/read/2015/08/31/18325291/Soal.Kasus.Pelindo.Kalla.Sebut.Kesalahan.Korporasi.Belum.Tentu.Kriminal

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menekankan bahwa penegak hukum harus bisa membedakan tindakan kriminal dengan kesalahan administrasi terkait korporasi. Menurut Kalla, kesalahan pemimpin korporasi dalam menetapkan suatu kebijakan belum tentu tergolong tindak pidana.
"Pemerintah minta sesuai aturan. Kalau kebijakan, lewat undang-undang adminstrasi pemerintahan, kalau perdata lewat KUHP perdata, kalau ini ada merampok atau mencuri, ya otomatis ini kriminal. Ya Lino harus dilihat seperti itu, masalahnya apa, kalau hanya masalah kebijakan koorporasi ya harus korporasi dong. Kesalahan korporasi belum tentu kriminal," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Senin (31/8/2015).
Kalla menanggapi pengusutan kasus dugaan korupsi pengadaan mobil crane yang berkaitan dengan PT Pelabuhan Indonesia II. Terkait kasus ini, Kepolisian telah menggeledah ruangan Direktur Utama PT Pelindo II RJ Lino.
Kalla tidak memungkiri jika pengusutan oleh Kepolisian ini menimbulkan kekhawatiran di lingkungan pejabat maupun karyawan BUMN. Atas dasar itu, menurut dia, harus dipahami betul duduk permasalahan kasus ini.
"Kalau memang ada katakanlah pelanggaran menurut undang-undang, ya diperiksa. Tetapi kalau kebijakan koorporasi, ya koorporasi itu. Kalau melanggar atau merugikan negara, dan juga terbukti, ya itu bisa ditindaklanjuti," ujar dia.
Bareskrim melakukan penggeledahan di kantor Pelindo II pada Jumat pekan lalu. Penggeledahan itu terkait dugaan korupsi pengadaan mobil crane. Diduga, proses tendernya menyalahi prosedur karena menelan biaya hingga Rp 45 miliar.
Saat itu, Lino kaget ketika keluar dari sebuah ruangan, lantaran melihat puluhan polisi di lantai VII, dekat ruangannya. Ia lantas membuka pembicaraan via telepon yang saat itu disebutkan sebagai Sofyan Djalil.
Kepada Sofyan, Lino mengancam akan mengundurkan diri karena tim Bareskrim Mabes Polri menggeledah kantornya. Ia meminta Sofyan memberitahukan kepada Presiden soal ancaman mundurnya tersebut. (Baca: RJ Lino: Kasih Tahu Presiden, kalau Caranya Begini Saya Berhenti Saja Besok)

TINGGAL YANG MENENDANG BELUM TERTENDANG

'Kemelut' di Malam yang Menentukan Bagi Budi Waseso

http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150904090959-12-76589/kemelut-di-malam-yang-menentukan-bagi-budi-waseso/

JakartaCNN Indonesia -- Tak terdengar nada kecewa dari Komisaris Jenderal Budi Waseso, Jumat (4/9). Suaranya riang dan bersemangat. Buwas –julukan Budi Waseso– menerima tugas barunya dengan sepenuh hati. Ia kini mesti melepas jabatan Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri karena ditunjuk sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional.

Menurut Buwas, istilah ‘pencopotan’ jabatan sama sekali tak tepat baginya, sebab ia bukan sekadar dicopot, tapi justru dipromosikan. Eselon naik, tunjangan pun naik. “Mobil dinas saya pun nanti ada tulisan ‘RI’-nya,” ujar Buwas kepada CNN Indonesia sembari tergelak.

Buwas bercerita, ia resmi diberi tahu secara lisan tentang penugasan barunya di BNN pukul 23.10 WIB. Semalam adalah malam yang menentukan baginya. Malam penuh ‘kemelut’ itu terlihat jelas di Kantor Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.

Bakda Isya, Luhut menggelar rapat tertutup di kantornya. Ia memanggil Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Saud Usman Nasution, Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Tito Karnavian, dan Asisten Operasi Polri Irjen Unggung Cahyono.

Luhut mengatakan, ia memanggil ketiga perwira tinggi Polri itu untuk membahas deradikalisasi kelompok ekstremis. Kebetulan Saud dan Tito merupakan dua di antara sejumlah nama yang disebut-sebut menjadi kandidat Kabareskrim pengganti Buwas.

Sejak awal pekan, Buwas telah santer dikabarkan bakal digeser dari Kabareskrim. Ia diproyeksikan dimutasi ke BNN atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. (Baca Budi Waseso: Jadi Kepala BNPT Itu Prestasi)

Siang hari sebelum Luhut memanggil Saud, Tito, dan Unggung, ia telah lebih dulu mengumpulkan anggota Komisi Kepolisian Nasional. Pertemuan itu, ujar Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, membahas mutasi perwira tinggi Polri –mereka yang menyandang tanda pangkat bintang dua dan tiga. (Baca: Luhut Pimpin Rapat Kompolnas Bahas Mutasi Perwira Polri

Mejelang hari berganti, isu pergantian Kabareskrim makin kuat. Kepala BNN Komjen Anang Iskandar disebut telah ditunjuk menggantikan Buwas, sedangkan Buwas diminta mengambil tugas Anang sebagai Kepala BNN.

Saat itu staf BNN pun belum tahu persis soal pergantian pimpinan mereka. “Kami belum menerima informasi apapun sampai sekarang. Pak Anang sedang perjalanan dinas sejak hari Minggu ke Taiwan untuk bertemu tenaga kerja Indonesia di sana. Sekarang di Fiji untuk acara penandatanganan nota kesepahaman,” kata Kepala Divisi Humas BNN Slamet Pribadi.

Namun, ujar Slamet, Komjen Anang dijadwalkan mendarat di tanah air Jumat siang.

Meski belum ada pengumuman resmi soal pertukaran jabatan kedua perwira tinggi Polri itu, di kalangan media telah beredar Surat Telegram Kapolri perihal Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan di Lingkungan Polri dengan tembusan antara lain ke Menkopolhukam, Menteri Hukum dan HAM, Kepala BIN, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional, dan Kepala BNN.

Nama Buwas dan Anang ada di urutan dua teratas pada surat itu. “Satu. Komjen Pol Drs. Budi Waseso, Kabareskrim Polri, dimutasikan sebagai perwira tinggi Bareskrim Polri. Penugasan sebagai Kepala BNN.”

“Dua. Komjen Pol Drs. Anang Iskandar SH MH, perwira tinggi pelayanan markas Polri (penugasan sebagai Kepala BNN), diangkat dalam jabatan baru sebagai Kabareskrim Polri.” (Baca: Anang Iskandar, Tukang Cukur yang Jadi Kabareskrim)

Lewat tengah malam, Jumat dini hari, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Badrodin Haiti mengkonfirmasi pertukaran jabatan di antara dua perwira tingginya itu. “Pak Anang tukar posisi dengan Kabareskrim,” ujarnya melalui pesan tertulis.

Pagi ini, Budi Waseso tak sungkan lagi bicara soal jabatan barunya. Terlepas dari apapun alasan Kapolri memindahkannya dari Bareskrim, Buwas melihatnya dari sisi positif. (Baca juga:Lingkaran Badai Budi Waseso)

“Secara struktur, saya masuk jajaran kementerian. Saya akan bertugas langsung di bawah Presiden. Yang melantik saya nanti juga Presiden,” kata Buwas.

Rabu (2/9), Buwas sesungguhnya telah bersiap menerima keputusan apapun atasnya. “Saya prajurit Bhayangkara. Di mana pun, jabatan itu amanah yang harus dijalankan sebaik mungkin. Kalau dianggap sudah cukup di Bareskrim, ya cukup,” kata dia.

Hari ini, kata Buwas, dia masih berperan sebagai Kabareskrim karena belum secara resmi dilantik Presiden sebagai Kepala BNN. Maka ia pun tetap berangkat ke kantornya di Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan.

Matahari belum lagi terbit ketika Buwas menjejakkan kaki di Bareskrim. “Saya sudah datang sejak tadi dong,” kata dia, terdengar antusias. 

Lewat pukul 07.00 WIB, Buwas keluar dari ruangannya, menyambut mentari, siap menyongsong tugas baru yang tak lama lagi ia emban.

Ada Intervensi Istana Terkait Pencopotan Buwas

http://news.okezone.com/read/2015/09/04/337/1208167/ada-intervensi-istana-terkait-pencopotan-buwas

JAKARTA - Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Pol Anang Iskandar diproyeksikan mengantikan jabatan Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri yang selama ini dipegang oleh Komjen Pol Budi Waseso (Buwas). Diduga pengantian itu disinyalir ada campur tangan pihak Istana.
Saat dikonfirmasi, Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond Junaidi Mahesa menegaskan, pertukaran tempat antara Anang Iskandar dengan Buwas bukalah perturakan biasa. Dia menuding ada capur tangan dari pemerintah, lantaran Buwas telah berhasil mengungkap dugaan korupsi di PT Pelindo II.
"Dalam proses hari ini kan nyata sekali ada intervensi Istana terhadap kepolisian," ujar Desmon saat dikonfirmasi wartawan di Jakarta, Jumat (4/9/2015).
Ketua DPP Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) juga mengaku aneh Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti yang tak berdaya terhadap campur tangan dari pemerintah tersebut. Harusnya mantan Kapolda Banten itu harus ada di barisan depan untuk membela anak buahnya, lantaran berhasil membongkar dugaan korupsi yang didalam tubuh PT Pelindo II.
"Kok Kapolri diam tidak belain anak buahnya. Jadi itu komandan macam apa. Alat negara yang seharusnya melindungi warga negara dan menegakkan hukum sekarang malah diintervensi Istana malah diam," tegasnya.
(MSR)