Selasa, 16 Oktober 2018

MENUJU MAFIA KORUPTOR

Di zaman Orde Baru hampir tak ada pejabat yang bisa dijebloskan ke dalam penjara karena korupsi. Pegawai negeri yang digaji kecil sekali seolah-olah dibiarkan mencari hasil tambahan sendiri-sendiri. Saya teringat betapa malasnya saya berurusan dengan pemerintahan karena setiap urusan berbau uang pungutan liar. Ketemu pak RT atau pak RW istilahnya "uang tinta". Ketemu pak lurah atau pak camat istilahnya "uang administrasi". Mengurus ijin-ijin istilahnya "uang amplop".

Pegawai negeri yang rendahan kerjanya mencari-cari kesalahan fakir miskin tujuannya cari uang recehan. Yang tingkat kepala cari rejekinya mencari-cari kesalahan para pengusaha atau pedagang. Polisi dan tentara memajaki toko-toko dengan alasan keamanan. Padahal di zaman itu pasar-pasar juga dikuasai preman; preman pasar istilahnya. Ada iuran yang harus dibayar rutin setiap bulan untuk polisi, tentara dan preman. Kalau Agustusan, hari ulangtahun korps atau tutup tahun, ada sumbangan dan penjualan kalender.

Cerita yang umum adalah polisi membawa tahanan ke suatu toko, dibilang toko itu sebagai penadah barang curian. Nggak mau repot dengan dagelan macam begitu umumnya toko memberi sejumlah uang sebagai uang damai. Padahal toko itu bukan penadah dan nggak ada hubungannya dengan pencuri itu. Itu sebabnya untuk pengusaha kelas kakap selalu mencari bekingan jendral supaya tidak diganggu dengan petugas recehan tersebut.

Kalau zaman dulu, uang, uang, uang melulu. Kalau zaman sekarang setiap hari obrakan SATPOL PP. Mereka nggak minta uang, tapi mematikan sandang-pangan. Zaman dulu pegawai negeri, polisi dan tentara adalah pengemis yang berseragam. Wakil-wakil pemerintah itu sukanya bentak-bentak orang supaya orang takut dan duitnya keluar. Mereka bagaikan raja-raja kecil yang arogan sekali.

Sebagai orang berdarah muda waktu itu saya pernah melawan kepala Dinas Lalulintas Jalan Raya(DLLJR) karena saya tak merasa bersalah, dan kepala saya ditodong pistol. Hua..ha..ha......  Waktu itu camatpun dikasih pistol. Setiap kepala dipersenjatai pistol.

Semua rakyat pasti pesimis dengan keadilan dan berpikir bahwa negara seperti kerajaan allah yang tak terkalahkan dan tak tersalahkan. Tak ada orang yang berani melawan pemerintah. Para penulis yang berusaha memperjuangkan keadilan melalui tulisan-tulisan, buku-buku dan sajak-sajak ditangkapi dan dijebloskan ke penjara. Menentang Soeharto dicap: PKI. Ciutlah nyali masyarakat.

Kita semua yang menikmati masa-masa Orde Baru pasti takkan menyangka bahwa reformasi 1998 bisa mengubah Indonesia menjadi seperti sekarang ini. Reformasi 1998 adalah hari bersejarah masyarakat, hari kemerdekaan masyarakat. Jika 17 Agustus 1945 hari kemerdekaan dari bangsa asing, tahun 1998 adalah hari kemerdekaan dari Orde Baru. Kata kuncinya adalah:  P E R L A W A N A N.

Obat penindasan adalah perlawanan! Prinsip Arek Suroboyo(orang Surabaya): "Kalah cacak, menang cacak" - Kalah atau menang perlu dicoba. Sama seperti cerita di Al Kitab ketika Daud yang kecil melawan Goliat yang raksasa. Kalah atau menang perlu dicoba. Apa iya yang kecil ini tak bisa mengalahkan yang besar? Nyatanya bisa! Daud bisa mengalahkan Goliat, kita bisa mengalahkan Belanda, kita juga bisa menumbangkan Orde Baru. Dicoba ternyata bisa.

Sejak zaman dulu dan ternyata hingga sekarang, solusi yang dipakai untuk memecahkan kebuntuan adalah perang. Negara-negara besar yang dikenal sebagai negara modern-pun masih mempercayai peperangan sebagai penyelesai masalah. Mereka masih berlomba-lomba mempercanggih persenjataan dan meningkatkan terus anggaran militernya. Zaman gini masih ada peperangan.

Tetangga mulutnya suka usil; gampar! Tabrakan; kelahi! Desa sebelah bikin gara-gara; tawur! Novel Baswedan mengancam kedudukan orang; siram air keras! Korea Utara tak mau menghentikan program nuklirnya: perang! Fakta bahwa peperangan masih dijadikan solusi berbagai orang dan berbagai bangsa.

Nyatanya hasil peperangan 1998(reformasi) kita bisa memiliki sebuah lembaga antikorupsi yang keren; KPK - Komisi Pemberantasan Korupsi. Keberadaan KPK telah memenuhi impian kita bahwa pejabat-pejabat negara ternyata hanyalah manusia biasa sama seperti kita. Mulai dari bupati, walikota, gubernur, DPR hingga menteri bisa dilucuti kekuasaannya oleh KPK. Sekalipun KPK bukan angkatan bersenjata seperti polisi dan tentara namun KPK lebih berwibawa, lebih ditakuti.

Tapi sayang seribu kali sayang, polisi tak berkenan dengan kehadiran KPK. Di zaman ketua KPK-nya Ruki; Ruki sendiri adalah mantan polisi, lulusan Akpol 1971 terbaik, dan namanya polisi itu didoktrin untuk setia sampai mati pada institusinya, maka tak heran jika Ruki membukakan pintu gerbang untuk masuknya kuda Troya Aris Budiman ke dalam KPK. Ruki adalah pilihan wakil presiden Jusuf Kalla yang sulit ditolak oleh presiden Jokowi yang kurang pengalaman itu.

Maka berduyun-duyunlah penyidik dari kepolisian memasuki istana KPK dan menempati posisi-posisi penting yang meresahkan pegawai KPK. "Orang-orang Yunani" sedang berusaha mengendalikan KPK. Dan di saat KPK gencar-gencarnya menangkapi koruptor, DPR-RI menggelar acara panitia khusus(Pansus) hak angket KPK. Sang wakil rakyat justru berusaha melumpuhkan KPK dari luar. Selain itu Mabes Polri justru mencuatkan gagasan bahwa koruptor yang mengembalikan kerugian negara bisa bebas dari hukuman. Dan gagasan itu dituangkan dalam bentuk kerjasama(MOU) antara kepolisian, kejaksaan dan kementerian dalam negeri, bahwa koruptor yang mengembalikan uang yang dikorupsinya tidak akan diproses hukum.

Presiden Jokowi yang tak mau mencampuri masalah hukum dikerjai habis-habisan oleh anakbuahnya. Bahkan menteri BUMN-nya; Rini Suwandi, pernah melecehkannya: "Ngerti apa orang itu?" Sedangkan wakilnya; Jusuf Kalla, pernah mengatakan: "negara ini pasti hancur di tangan Jokowi". Tapi faktanya memang seperti itu. KPK yang adalah monumen reformasi diserang dari berbagai jurusan; digembosi dari dalam oleh kuda Troya, dilucuti oleh DPR-RI, kepolisian, kejaksaan dan kementerian dalam negeri. Sudah tak mampu memenuhi janji kampanyenya membuat program revolusi mental, ditambah membiarkan hukum dimain-mainkan anakbuahnya.

Semua tokoh di negeri ini memang mengelus-ngelus kepala Jokowi, seolah-olah sayang sama kucingnya yang disebut "petugas partai" atau "kacungnya PDIP" itu. Disayang tapi dikasih tulang-belulang; "Makanlah itu!" Jadilah presiden seumur hidupmu, asal kau menuruti kemauan kami. Ketidakmampuan-ketidakmampuan Jokowi ditutupi dengan aksinya blusukan, bikin acara-acara yang spektakuler dan bagi-bagi sepeda. Dari sanalah masyarakat tersihir dan terkesima, melupakan segala penderitaannya oleh kenaikan biaya hidup dan semakin memburuknya perekonomian. 

Pekerjaan hasil reformasi sedang ditenggelamkan untuk memunculkan kembali zaman Orde Baru. Dan rasanya tak ada yang berupaya untuk menahan arus ini.

Tentang perusakan barang bukti yang dilakukan oleh 2 oknum kepolisian, pihak kepolisian sudah menyatakan tidak akan mengusut kasus ini ke internal kepolisian, tapi akan mengusut ke eksternal, ke Indonesialeaks-nya. Mabes Polri menyatakan bahwa kepolisian sangat solid, artinya kesetiakawanan di antara anggota kepolisian sangat tinggi. Antara yang satu dengan yang lainnya saling melindungi sehingga posisi kepolisian sangat kuat, tak bisa digoyang. Polisi bebas mau berbuat apa saja!

Dalam perjanjian kepolisian dengan KPK dan kejaksaan disebutkan bahwa suatu perkara yang sudah ditangani oleh salah satu lembaga tidak bisa ditangani oleh lembaga lainnya lagi. Dan polisi bilangnya sudah menyelidiki kasus Roland Ronaldy dan Harun itu tapi tak menemukan bukti. Dengan demikian kasus ini sudah dinyatakan tertutup. KPK sudah tak mungkin mengusutnya lagi. Satu-satunya yang bisa dilakukan polisi adalah memenjarakan Indonesialeaks.

"Itu wilayah hukum. Saya tak mau mencampuri masalah itu". Kata pak presiden Jokowi. Ooh, saya mengelus dada. Ini artinya penjara bakalnya kembali akan difungsikan untuk wong cilik seperti di zaman Soeharto.

Kapolri Sebut Koruptor Kembalikan Uang Negara Tak Dipidana, asalkan..

https://www.liputan6.com/news/read/3374017/kapolri-sebut-koruptor-kembalikan-uang-negara-tak-dipidana-asalkan

Liputan6.com, Jakarta - Kapolri Jenderal Tito Karnavian berpendapat, koruptor yang mengembalikan uang kerugian negara bisa lolos pidana selama belum masuk proses hukum.
Pengembalian uang kerugian itu dilakukan setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyampaikan temuannya.

"BPK kan biasanya kalau ada temuan, dia ngasih batas waktu untuk mengembalikan kerugian negara. Kalau sudah dikembalikan kerugiannya, enggak perlu dilakukan dengan proses hukum," ujar Tito usai rapat dengan Komisi III DPR, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 14 Maret 2018.
Namun jika dugaan tindak pidana korupsi itu sudah dilaporkan dan penyidik menemukan bukti adanya perbuatan melawan hukum, maka Polri wajib memprosesnya.
"Kalau tidak, enak sekali nanti. Kecuali ya kalau memang angkanya kecil mungkin. Sementara biaya penyidikannya besar," kata dia.
Jenderal bintang empat itu menyontohkan penanganan kasus dugaan korupsi saat ia menjabat Kapolda Papua. Jarak yang jauh ditambah medan yang sulit ditempuh membuat proses penyidikan memakan biaya yang tak sedikit.
Untuk kebutuhan penyitaan barang bukti hingga menghadirkan saksi ke pengadilan membutuhkan biaya ratusan juta rupiah. Sementara kerugian negara akibat perkara pidana yang ditangani hanya sekitar Rp 50 juta.
"Dari pada begitu, lebih baik diselesaikan saja dengan cara dia mengembalikan. Setelah itu sanksi sosial mungkin dari masyarakat. Kemudian kerjanya dia, dia dipecat. Itu akan lebih efisien," ucap Tito Karnavian.

Sanksi Sosial Lebih Berat

Kabareskrim Polri Komjen Ari Dono Sukmanto menyatakan, wacana koruptor tidak dipidana setelah mengembalikan uang kerugian negara berasal dari mulutnya.
Pernyataan itu keluar saat ia memberikan sambutan dalam rangka penandatanganan nota kesepahaman antara Polri, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Dalam Negeri beberapa waktu lalu.
"Kalau sekarang biaya penyidikan Rp 208 juta, penuntutan berapa, kemudian juga sampai peradilan, sementara kerugian negara hanya sedikit. Kita hanya buang waktu, buang biaya, maka negara akan rugi," ucap Ari.
Karena itu, menurut Ari, dalam kasus ini pemidanaan bukan jalan satu-satunya memerangi korupsi. Selain pengembalian uang negara, pelaku juga harus dijatuhi sanksi sosial.
"Dan faktanya juga hari ini OTT, besok ada OTT lagi. Bukan OTT-nya yang dipermasalahkan, tapi perilaku menyimpang itu terus saja terjadi," kata dia.
Sementara Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto menyatakan, koruptor bebas pidana ketika mengembalikan uang kerugian negara masih dalam bentuk wacana. Belum ada keputusan dari Polri terkait kebijakan itu.
"Masih dalam wacana, akan didorong dan didukung oleh DPR juga," ujar Setyo.


Polisi Akan Selidiki IndonesiaLeaks soal Laporan Catatan Buku Merah

https://kumparan.com/@kumparannews/polisi-akan-selidiki-indonesialeaks-soal-laporan-catatan-buku-merah-1539583050099800742

Polri mulai menindaklanjuti laporan IndonesiaLeaks soal dugaan adanya perobekan barang bukti berupa buku bersampul merah yang mencantumkan nama Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Polisi akan melakukan penyelidikan ke luar institusi Polri.
"Iya keluar, kita melakukan penyelidikan ke luar," kata Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Pol Setyo Wasisto, usai menghadiri seminar Sespimti Polri di PTIK, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Senin (15/10).
Setyo tidak bisa mengungkap dugaan adanya pihak internal Polri yang sengaja menjatuhkan Tito. Tapi, dia menegaskan internal Polri tetap solid.
"Untuk di dalam kepolisian ndak ada, saya jamin solid," ujar dia.

Setyo menilai, kasus ini hanya perkara pencatutan nama. Dan kasus pencatutan nama ini bukan pertama kali dialami oleh Kapolri. Ini merupakan risiko sebagai figur publik.
"Dikenal orang dimanfaatkan orang, oleh sebab itu ada yang di Islam kan dikenal Tabayun, cek dan ricek, ini bukan majalah ini cek ricek dan cek kembali, 3 kali lah," ucap dia.

Kasus tersebut menjadi masalah, setelah munculnya dugaan dua eks penyidik KPK dari tubuh Polri dikabarkan merusak barang bukti berupa buku merah. Di dalam buku merah tersebut, menurut IndonesiaLeaks, terdapat catatan adanya aliran dana ke Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang saat itu menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya dari Direktur CV Sumber Laut Perkasa, Basuki Hariman.
Beberapa pihak, termasuk AJI (Aliansi Jurnalis Independen) menyatakan laporan tersebut valid. Namun, baik KPK maupun Polri, masih belum menemukan barang bukti terkait hal dugaan tersebut.


Kemendagri-Polri-Kejaksaan Teken MoU soal Aduan Korupsi

https://news.detik.com/berita/d-3889909/kemendagri-polri-kejaksaan-teken-mou-soal-aduan-korupsi

Jakarta - Kementerian Dalam Negeri, Polri, dan Kejaksaan Agung menandatangani nota kesepahaman (MoU). MoU yang diteken terkait penanganan pengaduan masyarakat terkait indikasi korupsi.

MoU ini diteken oleh Inspektur Jenderal Kemendagri Sri Wahyuningsih, Kabareskrim Komjen Ari Dono Sukmanto dan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Adi Toegarisman. Dalam kesempatan ini, Ari Dono berharap kerja sama antara APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) dan APH (Aparat Penegak Hukum) dalam penanganan korupsi.

"Ke depan, yang harus kita jalani adalah APIP dan APH bersilahturahmi bagaimana menangani tindak pidana korupsi, dengan adanya PKS (Perjanjian Kerja Sama) ini saya harap bisa bekerja dengan baik," papar Ari Dono di Hotel Grand Sahid Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Rabu (28/2/2018).

"Dengan adanya kesepakatan ini, mari kita bekerja sama dengan metode baik mencegah maupun menanganinya," kata Adi dalam kesempatan yang sama.

Sementara itu, Mendagri Tjahjo Kumolo turut menyaksikan penandatanganan MoU ini. Ia berpesan setiap laporan masyarakat terkait indikasi korupsi harus ditindaklanjuti APIP dan APH.

"Semua laporan masyarakat harus ditindaklanjuti oleh APIP dan APH sepanjang data identitas nama dan alamat pelapor serta laporan dugaan tindak pidana korupsi dilengkapi oleh bukti-bukti permulaan atau pendukung berupa dokumen yang terang dan jelas," papar Tjahjo.
(dkp/dkp)


Soal Indonesialeaks, Polri Diminta Ikuti Prosedur Sengketa Pers

https://nasional.tempo.co/read/1136794/soal-indonesialeaks-polri-diminta-ikuti-prosedur-sengketa-pers/full&view=ok

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum Pers atau LBH Pers, Nawawi Bahrudin, meminta Polri mengikuti prosedur untuk menuntut produk jurnalistik. Menurutnya laporan yang dibuat oleh Indonesialeaks dan dimuat di beberapa media mitra, sudah sesuai standard kode etik dan memenuhi kaidah jurnalistik.

"Seandainya ada yang merasa keberatan dengan pemberitaan itu, karena ini produk jurnalistik, maka sesuai dengan mekanisme Undang-Undang Pers mereka boleh mengajukan hak jawab," ujar Nawawi saat dihubungi Tempo, Selasa 16 Oktober 2018.
Nawawi pun menyayangkan langkah Polri yang memilih melakukan penyelidikan eksternal, ketimbang penyelidikan di internal Polri. Menurutnya cara ini kurang tepat, dan merupakan pendekatan struktural berdasarkan kekuasaan.
"Kalau dipahami kan tuduhan tindak pidana itu melekatnya pada individu, yaitu pak Tito Karnavian yang sekarang kebetulan menjabat Kapolri. Tapi cara menjawabnya struktural, menggunakan kekuasaan. Kalau memang ada masalah silakan saja uji ke Dewan Pers," kata dia.

Indonesialeaks adalah platform bagi informan publik yang ingin membagi dokumen penting yang layak diungkap. Pada 8 Oktober 2018, media-media yang menjadi mitra Indonesialeaks memberitakan kejanggalan dalam skandal suap pengusaha daging Basuki Hariman kepada hakim konstitusi Patrialis Akbar pada Januari 2017.
Kejanggalan itu adalah ditemukannya perusakan barang bukti yang diduga dilakukan oleh dua penyidik KPK saat itu, yakni Ajun Komisaris Besar Roland Ronaldy dan Komisaris Harun. Barang bukti yang dimaksud adalah sebuah buku merah yang mencatat pengeluaran uang Basuki yang ditengarai salah satunya buat petinggi polisi, yaitu Tito Karnavian yang saat itu menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya.

Kabareskrim Sebut Tidak Ada Aliran Uang Suap Daging ke Kapolri

https://nasional.tempo.co/read/1136663/kabareskrim-sebut-tidak-ada-aliran-uang-suap-daging-ke-kapolri/full&view=ok

TEMPO.CO, Jakarta-Kepala Badan Reserse Kriminal atau Bareskrim Mabes Polri Komisaris Jenderal Arief Sulistyanto menegaskan, tidak ada aliran dana kepada Kapolri Jenderal Tito Karnavian dari pengusaha Basuki Hariman. Polri, kata Arief, sudah memeriksa dan menyelidiki seputar dugaan yang diungkap Indonesialeaks.
"Hasilnya, tidak ditemukan bukti seperti dugaan tersebut. Tidak benar ada aliran dana ke Tito Karnavian," kata Arief dalam keterangan tertulisnya, Senin, 15 Oktober 2018.

Arief menyatakan, jika suatu kasus yang sudah dipastikan tak terbukti oleh satu penegak hukum, maka tak bisa ditindaklanjuti oleh penegak hukum lain. Sebab, sudah merujuk pada nota kesepahaman antara Polri, Kejaksaan Agung, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Ini sesuai dengan keputusan bersama antara Polri, KPK, dan Kejaksaan Agung. Polri sudah melakukan penyidikan dan tidak benar ada aliran dana," kata Arief.
Dalam investigasi Indonesialeaks, Komisaris Besar Ronald Ronaldy dan Komisaris Harun terekam dalam CCTV merusak barang bukti berupa buku bank bersampul merah atas nama Serang Noor IR. Mereka berdua, yang merupakan mantan penyidik di KPK, diduga merobek 15 lembar catatan transaksi dalam buku bank dan membubuhkan tipex untuk menghapus sejumlah nama penerima uang dari Basuki.
Isi lembaran buku yang hilang itu berisi catatan pengeluaran uang Basuki yang ditengarai salah satunya buat para petinggi polisi, termasuk kepada Kapolri Tito Karnavian.

Menurut Kepala Divisi Humas Mabes Polri Inspektur Jenderal Setyo Wasisto, selain diperiksa Paminal, pemeriksaan internal KPK pun juga tidak menemukan masalah pada penyidik asal Polri, Roland dan Harun. "Pemeriksaan di sana (KPK) juga tidak ada masalah," ucap dia.
Adapun Kapolri Jenderal Tito sejauh ini belum memberikan klarifikasi perihal dugaan aliran dana yang masuk ke rekeningnya seperti yang disebutkan dalam hasil penelusuran Indonesialeaks. Ronald yang kini menjadi Kapala Polres Cirebon dan Harun sebagai Kepala Sub Direktorat Fiskal, Moneter, dan Devisa, Polda Metro Jaya, tak bersedia memberi penjelasan ketika dikonfirmasi Indonesialeaks.

Hasil gambar untuk gambar mafia

Minggu, 14 Oktober 2018

MAHFUD MD TAK SELAMANYA CERDAS

Mahfud MD, mantan ketua Mahkamah Konstitusi, yang belakangan sempat diberitakan dipilih Jokowi sebagai calon wakil presiden tapi yang kemudian digantikan dengan Ma'ruf Amin, menyatakan bahwa pemberitaan Indonesialeaks tentang Tito menerima suap dari Basuki Hariman adalah berita hoaks. Begitu juga dengan berbagai elemen pendukung Jokowi yang mati-matian tidak mau tahu dengan informasi yang diberikan oleh Indonesialeaks, yang seharusnya mereka itu menuntut berita itu diusut tuntas bukannya menuntut berita itu dianggap angin lalu.

Mumpung sekarang sedang ramai-ramainya orang memburu dan membasmi berita hoaks, mengapa ada yang dianggap memberitakan hoaks justru tidak menuntut untuk dibasmi juga? Jika hoaks Ratna Sarumpaet diproses hukum, mengapa hoaks Indonesialeaks tidak ada yang menuntut untuk diproses hukum pula sekalipun hoaks itu menyangkut institusi besar KPK dan Kepolisian, bahkan Kapolri-nya?!

Tentang keberadaan Indonesialeaks kita bisa mendatangi kantor Tempo Institute; Jl. Palmerah Barat No.8, RT.1/RW.15, Palmerah, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, atau ke kantor AJI: Jl. Gubeng Airlangga 1 No.7, Gubeng, Kota SBY, Jawa Timur. Kita bisa memintai keterangan lebih lanjut tentang pemberitaan dari Indonesialeaks dari mereka sebagai pemilik dan pendirinya. Mereka bertanggungjawab atas Indonesialeaks.

Jika Mahfud MD menganggap pelapornya misterius, nggak jelas, seharusnya Mahfud MD bisa membedakan antara misterius dengan dirahasiakan. Sebab Indonesialeaks didirikan adalah untuk memberikan perlindungan atau jaminan keamanan terhadap orang-orang yang melaporkan suatu kejadian yang ingin dipublikasikan. Indonesialeaks menjembatani antara pelapor ke media. Dan sifat pemberitaan itu adalah sebagai informasi awal yang perlu ditindaklanjuti ke ranah hukum. Karena itu isi pemberitaan itu bukanlah merupakan vonis yang berkekuatan hukum. Harus ada elemen masyarakat yang berinisiatif melaporkan temuan itu ke polisi seperti yang dilakukan Farhat Abbas terhadap hoaks Ratna Sarumpaet.

Ketika Indonesialeaks memberitakan adanya peristiwa perusakan barang bukti di KPK, pihak KPK maupun Mabes Polri tidak menyangkali kejadian itu. Peristiwa itu benar-benar ada. Jadi, Indonesialeaks tidak mengada-ada. Orang yang diduga melakukan perusakan itu juga sudah ada dan sudah jelas, sama-sama diakui oleh KPK maupun Kepolisian, yaitu: Roland Ronaldy dan Harun. Bahkan perbuatan mereka terekam dengan jelas di kamera CCTV. Tentang rekaman ini pihak KPK membuat 2 keterangan yang berbeda. Semula keterangan jurubicara KPK; Febri Diansyah membenarkan adanya rekaman perobekan itu. Begitu pula dengan ketua KPK-nya; Agus Rahardjo ketika diwawancarai oleh Indonesialeaks menyatakan bahwa peristiwa itu berbukti. Dan sebagai tanda bahwa peristiwa itu berbukti kuat adalah ditangani oleh Pengawas Internal KPK serta sudah diberikan sanksi, yaitu pemulangan mereka ke Mabes Polri.

Tapi pada wawancara berikutnya, yaitu setelah pemberitaan itu menjadi ramai di masyarakat, Agus Rahardjo memberikan keterangan yang berbeda bahwa peristiwa perobekan itu tidak tampak di CCTV, menjadi sulit dibuktikan. Pernyataan demikian menjadi aneh dan mengundang pertanyaan: apakah setiap pembuktian harus berupa rekaman CCTV? Bagaimana dengan narapidana yang dipenjarakan sebelum maraknya penggunaan kamera CCTV, apakah vonis mereka tidak sah?!

Bagi KPK pemulangan Roland Ronaldy dan Harun kembali ke markas kepolisian adalah sanksi atau hukuman. Mereka orang-orang yang terbuang, yang nggak laku di KPK. Tapi bagi Kapolri mereka adalah pahlawan kepolisian yang berjasa besar menyelamatkan nama baik Polisi dan Kapolri Tito Karnavian. Karena itu mereka dihadiahi kenaikan pangkat dan diberi jabatan Kapolres Cirebon. Apakah yang demikian ini bukan sebuah logika yang menarik untuk ditindaklanjuti?

Lebih menarik lagi adalah ketika Indonesialeaks mewawancarai Roland Ronaldy dan Harun. Apa jawaban mereka?

Jawaban Roland Ronaldy: 

“Ini kan soal rahasia, ngapain diungkit-ungkit lagi?” katanya dengan wajah kesal.

“Sudah lah. Itu kan sudah lama. Sudah dijawab oleh Humas (Polri) juga.”

Kata Roland Ronaldy itu rahasia. Mengapa diungkit-ungkit lagi? Artinya peristiwa itu benar-benar ada dan

Roland Ronaldy tidak menyangkali keterlibatan atau kesalahannya. Nah, bukankah kita harus berterimakasih pada Indonesialeaks yang telah memberitakan hal yang terkategori rahasia itu?! Kita yang tidak tahu kini menjadi tahu.

Bagaimana jawaban Harun?

Sementara Harun tidak merespons surat permintaan wawancara dari IndonesiaLeaks yang dikirim 14 Agustus 2018. Intinya adalah ingin menanyakan dugaan keterlibatannya dalam kasus perusakan barang bukti penyidikan KPK.

Suatu malam, IndonesiaLeaks mendatangi rumahnya di kawasan Palmerah, Jakarta Barat.

“Sudah, nggak usah,” kata Harun sambil membuka pagar rumahnya dengan kepala menunduk.

Mengapa Harun menutup diri dan menundukkan kepalanya? Pasti kesulitan berkilah karena melawan bukti rekaman CCTV. Mau omong apa?

Satu pelajaran yang bisa kita petik dari peristiwa ini adalah fakta bahwa polisi, berpangkat Kapolres-pun bisa melakukan adegan maling ayam. Lebih runyam lagi jika perbuatan mereka itu ada yang menyuruh atau memerintahkannya. Masakan komandan polisi menyuruh anakbuahnya maling ayam?! Masakan maling ayam itu gurunya polisi?!

Sekarang kita melihat pada komentar presiden Jokowi, sebagai kepala negara yang dikelilingi oleh intelijen. Apakah presiden Jokowi menuding Indonesialeaks itu hoaks sebagaimana tudingan Mahfud MD? Apa katanya? "Saya enggak mau ikut campur, intervensi hal-hal yang berkaitan dengan hukum," kata Jokowi di Pondok Gede, Jakarta, Rabu, 10 Oktober 2018.

Presiden Jokowi bilang tidak mau ikut campur bukannya menolak laporan Indonesialeaks. Itu wilayahnya KPK. Artinya Jokowi memberi mandat kepada KPK untuk menuntaskannya. Tapi sayangnya ketua KPK-nya kurang bernyali untuk berurusan dengan Kepolisian. Maklum juga sebab ketua KPK yang sekarang; Agus Rahardjo juga mempunyai masa lalu yang gelap, yaitu pernah diduga korupsi alat-alat berat ketika masih menjabat sebagai Ketua Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tahun 2015.

Repot juga, ya kalau mengharapkan air minum dari selokan?! Mana mungkin buah semangka berdaun sirih? Itu nggak mungkin! Kapan Indonesia menjadi negara yang bebas korupsi? Kapan-kapan, kata Koes Plus. Jadi, bagaimana kita menyikapi jika Jokowi berkampanye tentang pemerintahan yang bersih? Kita tidur saja dan memimpikannya.






Wawancara IndonesiaLeaks dengan Ketua KPK Soal Perusakan Barang Bukti

https://bloghakekatku.blogspot.com/2018/10/wawancara-indonesialeaks-dengan-ketua.html





Beda Keterangan Ketua KPK Soal Perusakan Barang Bukti

https://kbr.id/nasional/10-2018/beda_keterangan_ketua_kpk_soal_perusakan_barang_bukti/97693.html

KBR, Jakarta - Berselang dua bulan, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menyampaikan dua keterangan berbeda terkait perusakan barang bukti kasus korupsi.
Ketika tim IndonesiaLeaks menemui Agus di rumahnya pada Sabtu (11/8/2018), Ketua KPK jilid 4 ini membenarkan adanya dugaan perusakan barang bukti oleh penyidik KPK dari kepolisian. Keterangan Agus merujuk pada hasil pemeriksaan Pengawas Internal KPK.
"Ya, PI (Pengawas Internal) bergerak kan memang karena ada bukti itu. Jadi bergeraknya karena ditunjukkan bukti. Kemudian dilakukan pemeriksaan," kata Agus di rumahnya di kawasan Bekasi, Sabtu (11/8/2018).
"Saya tidak membaca hasil pemeriksaannya, tapi oleh PI dinyatakan bersalah," tambah Agus.
Namun saat ditemui di Gedung DPR/MPR pada Rabu (10/10/2018), Agus Rahardjo justru menyatakan kamera pengawas CCTV tidak menangkap upaya perusakan barang bukti kasus korupsi oleh Roland Ronaldy dan Harun.
"Pengawas internal sudah memeriksa kamera. Kamera merekam tetapi adanya penyobekan itu tidak ada di kamera, enggak kelihatan," tutur Agus saat ditemui di Kompleks Parlemen, Rabu (10/10/2018).
Ia bilang, kala itu pemeriksaan Pengawas Internal KPK belum bisa membuktikan peristiwa perobekan barang bukti.
"Nah, karena terjadi perdebatan pada waktu itu kami belum memberikan sanksi yang semestinya. Karena belum ketemu, ya kemudian sebaiknya dipulangkan. Apalagi waktu itu kalau nggak salah ada pemanggilan dari polisi supaya bersangkutan ditarik kembali."

Karenanya untuk memastikan ada tidaknya perusakan barang bukti tersebut, kata Agus, KPK menggelar eksaminasi atau pengujian kembali kasus ini.
Sebelumnya, hasil investigasi IndonesiaLeaks mengungkap dugaan perusakan barang bukti kasus korupsi oleh dua bekas penyidik KPK dari kepolisian. Bukti berupa buku merah catatan keuangan CV Sumber Laut Perkasa--perusahaan milik pengusaha Basuki Hariman. Buku ini mencatat alur transaksi duit pengusaha impor daging tersebut yang diduga mengalir ke sejumlah pejabat, termasuk dugaan nama Tito Karnavian.
IndonesiaLeaks.id adalah platform bagi informan publik membagi dokumen untuk diteruskan oleh sembilan media di dalamnya dalam bentuk liputan investigasi. Platform ini terenkripsi sehingga tidak bisa melacak identitas pengirim informan publik.
Berikut wawancara tim IndonesiaLeaks dengan Ketua KPK, Agus Raharjo.

IndonesiaLeaks Tantang Pihak yang Sebut Skandal Buku Merah Hoax

https://www.viva.co.id/berita/nasional/1084277-indonesialeaks-tantang-pihak-yang-sebut-skandal-buku-merah-hoax

VIVA – Inisiator IndonesiaLeaks menegaskan, laporan tentang 'buku merah' yang mengungkap dugaan suap kepada Kapolri Tito Karnavian, bukanlah berita bohong atau hoax seperti yang ditudingkan sejumlah pihak.

Laporan yang memuat adanya perusakan buku bersampul merah tersebut benar adanya karena ada rekaman kamera pengintai atau CCTV dan sejumlah bukti yang kuat.
Aliansi Jurnalis Independen (AJI) sebagai salah satu inisiator investigasi bersama para jurnalis tersebut meminta pihak yang menuding laporan itu membuktikan bagian mana yang menjadi berita bohong atau hoax. Ia bersedia berdiskusi secara ilmiah dengan pihak yang menuding laporan itu hoax.

"Sebutkan saja bagian apa dari liputan itu yang hoax. Buku merah? BAP-nya atau apa? Kalau buku merah itu tidak ada, Indonesialeaks layak disebut penyebar hoax," kata Ketua Umum AJI, Abdul Manan dalam konferensi Pers di Sekretariat AJI, Jakarta, Minggu 14 Oktober 2018.
Mengenai tudingan hoax itu, ia menilai bahwa pihak yang menuding belum mengerti karena belum membuka situs Indonesialeaks dan membaca laporan yang diterbitkan oleh media massa yang memuat kabar tersebut.

"Kalau mau disebut hoax bukti kan kalau buku merah itu tidak ada. Kalau tudingan itu benar kita akan mengakui seperti Ratna Sarumpaet mengakui," katanya menegaskan.

Sebelumnya, ada beberapa pihak yang menilai laporan Indonesialeaks adalah hoax. Salah satunya adalah Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD  yang menilai laporan IndonesiaLeaks tentang dugaan aliran dana pengusaha daging Basuki Hariman kepada Kapolri Jenderal Tito Karnavian sebagai berita bohong. Mahfud menduga laporan itu sejenis operasi intelijen yang bertujuan untuk membunuh karakter seseorang.
"Saya anggap itu hoax saja. Saya tidak percaya, gitu saja," kata Mahfud saat dihubungi, Rabu, 10 Oktober 2018.
Mahfud menjelaskan, banyak laporan yang dibuat di media daring untuk menjatuhkan orang maupun institusi. Selama bukan hasil pemeriksaan dari lembaga hukum, anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ini tidak ingin mempercayainya.
Menurut Mahfud, situs IndonesiaLeaks sama seperti Wikileaks yang selama ini diciptakan untuk membuat polemik di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, Mahfud yang merupakan pakar hukum ini menolak untuk mengomentari isinya karena bisa membuat tujuan dari penulisnya berhasil. (mus)


Mahfud MD Anggap IndonesiaLeaks Hoax

https://nasional.inilah.com/read/detail/2484992/mahfud-md-anggap-indonesialeaks-hoax

INILAHCOM, Jakarta - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menilai laporan IndonesiaLeaks tentang dugaan Kapolri Tito Karnavian menerima aliran dana dari pengusaha daging Basuki Hariman sebagai berita bohong. Mahfud menduga laporan itu sejenis operasi intelijen yang bertujuan untuk membunuh karakter seseorang.
"Saya anggap itu hoaks saja. Saya tidak percaya, gitu saja," kata Mahfud saat dihubungi, Rabu (10/10/2018).
Mahfud menjelaskan, banyak laporan yang dibuat di media daring untuk menjatuhkan orang maupun institusi. Selama bukan hasil pemeriksaan dari lembaga hukum, anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ini tidak ingin mempercayainya.
"Itu tidak bagus bagi perkembangan hukum, kecuali ada pelapornya. Kan Indoleaks itu kan hanya menampung laporan yang namanya dirahasiakan ke publik," ujar Mahfud.
Menurut Mahfud, situs Indoleaks sama seperti Wikileaks yang selama ini diciptakan untuk membuat polemik di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, Mahfud yang merupakan pakar hukum ini menolak untuk mengomentari isinya karena bisa membuat tujuan dari penulisnya berhasil.
"Secara formal itu tidak jelas. Itu kan pelapornya, katanya-katanya," jelas dia.
Mengenai sosok Tito, Mahfud mengaku mengenal dengan baik jenderal bintang empat itu. Mahfud menilai Tito tidak akan melakukan tindakan yang melawan hukum apa pun.
"Orangnya lurus. Oleh karena itu, saya tidak mempercayai hal-hal begitu," pungkas Mahfud. [rok]

Pansus Duga Agus Rahardjo Korupsi Alat Berat Bina Marga DKI


Wawancara IndonesiaLeaks dengan Ketua KPK Soal Perusakan Barang Bukti

Sabtu, 13 Oktober 2018

MENGKAJI KEMBALI UUD 1945 HASIL AMANDEMEN

UUD 1945 telah mengalami amandemen atau perubahan sebanyak 4 kali. Saya tidak mengajak anda berpikir bahwa yang asli itu yang benar sedangkan yang amandemen itu yang tidak benar, tapi mengajak anda memilih manakah yang terbaik antara bunyi teks aslinya dengan yang amandemen. Salah satu yang hendak saya bahas adalah masalah status hukum di negara kita. Hukum sebagai dasar atau landasan dalam menyelesaikan masalah atau hukum ditegakkan sebagai panglima? Hukum sebagai cadangan atau sebagai penyelesai.

Teks asli UUD 1945 berbunyi: "Indonesia adalah negara yang berdasar atas negara hukum" sedangkan perubahannya berbunyi: "Negara Indonesia adalah negara hukum". Yang asli menginginkan dijadikan sebagai landasan, tapi yang amandemen menginginkan dijadikan sebagai satu-satunya cara.

Dulu, orang bertransaksi utang-piutang hanya berdasarkan perjanjian lisan atau berdasarkan kepercayaan saja. Perjanjian yang tidak tertulis dengan dibubuhi meterai atau dinotariskan tidak bisa diajukan ke pengadilan sehingga kita tidak bisa menyeret seseorang ke penjara. Penyelesaiannya adalah secara kekeluargaan, saling pengertian saja. Tapi di zaman sekarang kebanyakan orang mengadakan transaksi secara resmi. Serba tertulis dan sah sehingga bisa diajukan ke pengadilan untuk memenjarakan orang. Nah, contoh yang pertama mengutamakan persaudaraan dan persahabatan. Asal kenal kita kasih pinjaman. Tapi zaman sekarang arti persaudaraan dan persahabatan sudah tidak berlaku lagi. Kenal atau tidak kenal yang penting ada perjanjian tertulisnya, yang penting ada jaminannya. Hukum mengagungkan kertas daripada sisi kemanusiaannya.

Dulu, di zaman Orde Baru sekalipun orang punya dasar hukum untuk menyeret orang ke pengadilan, orang masih lebih suka menyelesaikannya secara kekeluargaan. Sebab untuk menyeret orang ke polisi atau ke pengadilan itu urusannya jadi ruwet berkepanjangan dan harus mengeluarkan uang sogokan yang besar. Karena itu kalau tidak terlalu menjengkelkan orang lebih suka memendam sendiri masalah itu. Berbeda dengan zaman sekarang, melaporkan orang ke polisi lebih mudah dan tanpa biaya. Karena itu zaman sekarang sedikit masalah sudah langsung dipolisikan.

Jadi, antara hukum dijadikan panglima dengan hukum dijadikan landasan saja itu berbeda sekali. Hukum dijadikan panglima telah meniadakan sisi-sisi kemanusiaannya.

Menjadikan Indonesia negara hukum sangat bertentangan dengan negara Pancasila. Pancasila dengan hukum itu seperti laki-laki dengan perempuan yang tidak mungkin disatukan menjadi banci atau bencong. Pancasila dengan hukum itu pilihan, tidak bisa dikawinkan. Tidak seperti slogan Keluarga Berencana: "Laki-laki atau perempuan itu sama saja". Jika laki-laki sebagai kepala keluarga, perempuan bukan kepala keluarga. Jika Pancasila sebagai panglimanya, hukum bukanlah panglimanya. Hanya boleh satu saja yang dijadikan panglima; hukum atau Pancasila.

Jika Pancasila sebagai panglimanya, maka hukum hanyalah alat atau pembantunya. Hukum dipakai sebagai alat untuk mencapai Pancasila. Yang dikedepankan adalah Pancasilanya, jangan hukumnya.

Sebagai contoh jika ada seorang pencuri motor, apakah yang akan kita kenakan padanya? Pancasila atau hukum? Rasa perikemanusiaan, belas kasihan, welas asih, kemurahan hati atau penjara? Di sini perlu dibedakan dulu antara tindakan emosional dengan tindakan hukum. Tindakan emosional adalah tindakan spontanitas, tindakan refleks. Tapi tindakan hukum itu perbuatan yang terencana.

Dalam hukum Taurat dikenal adanya kota perlindungan. Ditiap wilayah propinsi harus ada sebuah kota yang dijadikan kota perlindungan. Kota itu adalah tempat pelarian orang-orang yang melakukan dosa tanpa disengaja. Misalkan karena emosi melakukan pembunuhan. Supaya selamat dari hukum: "mata ganti mata, gigi ganti gigi dan nyawa ganti nyawa", orang itu bisa melarikan diri ke kota perlindungan. Dia bisa berada di situ sampai penuntut balasnya mati. Tapi kota perlindungan bukanlah penjara tapi "tahanan kota" seperti vonis yang dijatuhkan kepada Dahlan Iskan. Dahlan Iskan bebas berkeliaran atau beraktifitas di kota Surabaya saja.

Bil. 35:11maka haruslah kamu memilih beberapa kota yang menjadi kota-kota perlindungan bagimu, supaya orang pembunuh yang telah membunuh seseorang dengan tidak sengaja dapat melarikan diri ke sana.

Pencuri yang benjol diamuk massa itu masuknya tindakan emosional akibat merugikan orang lain sehingga membuat skor posisi= 1:1. Mata ganti mata, gigi ganti gigi dan nyawa ganti nyawa. Sudah diganti ya sudah selesai sampai di situ. Tapi kehadiran pemerintah yang memenjarakan pencuri sampai berlarut-larut dan meluaskan penderitaan sampai ke keluarga apakah itu Pancasilais. Pemenjaraan hanya dibenarkan oleh hukum, tapi tidak dibenarkan oleh Pancasila. Sebab dalam Pancasila yang dilahirkan oleh jiwa agama-agama semangatnya adalah belas kasihan. Tapi hukum yang dilahirkan oleh sarjana-sarjana hukum lahir dari akal pikirannya yang tak menggunakan hati nurani.

Indonesia sebagai negara yang berdaulat memiliki kebebasan untuk menjadi diri sendiri yang berbeda dari negara-negara lain pada umumnya. Dengan modal Pancasila kita berhak berbeda dari dunia. Malah siapa tahu gagasan Pancasila itu kelak akan dijadikan panutan negara-negara lainnya sebagai solusi buat kegagalan supremasi hukum. Siapa tahu kita bisa menjadi pelopor daripada hanya menjadi pengekor saja selama ini.

Sebab nyatanya pola kenegaraan bukan melulu negara hukum saja, melainkan masih ada pola lainnya yang lebih cocok dengan Pancasila, yaitu negara kesejahteraan. Negara kesejahteraan yang dikenal sebagai Welfare State, dikembangkan oleh William Ebenstein, memperkenalkan konsep kenegaraan yang lebih mengedepankan sisi kemanusiannya daripada hukumnya.

Sebagai contoh: "Dilarang membuang sampah di sini". Apakah yang diinginkan oleh pemerintah dengan larangan itu? Supaya orang jangan membuang sampah sembarangan atau supaya pemerintah bisa memenjarakan orang 3 tahun atau supaya pemerintah bisa menarik denda Rp. 500.000,- Manakah yang menjadi tujuan pemerintah? Jika maksudnya supaya orang jangan membuang sampah sembarangan, mengapa pemerintah tidak memilih opsi pencerahan yang lebih sesuai dengan amanah pembukaan UUD 1945 alinea ke-4, yaitu: mencerdaskan kehidupan bangsa. Mengapa pemerintah lebih suka memiskinkan dan menyengsarakan rakyatnya?

Peraturan mengenakan helm. Setiap pengendara motor diwajibkan mengenakan helm yang jika dilanggar akan dikenakan denda sekian ratus ribu. Apa yang diinginkan pemerintah? Supaya orang tidak gegar otak atau supaya pemerintah mendapat masukan denda? Perikemanusiaan atau hukum yang ditegakkan? Orang diberikan wejangan atau dikejar-kejar kayak maling sampai terjatuh dari motornya dan terlindas truk tronton, hanya oleh sebab tak mengenakan helm? Jika hukum yang ditegakkan, apakah pemerintah siap menghadapi tuntutan ganti rugi jika ada pengendara motor yang tetap gegar otak sekalipun sudah mengenakan helm?!

Sudah pakai helm tapi koq masih bisa gegar otak? Sudah bawa SIM dan STNK tapi koq masih bisa kecelakaan? Di mana letak keampuhan dari peraturan-peraturan itu? Jika sifatnya anjuran, ya jangan dijadikan peraturan. Jika dimaksudkan untuk menurunkan angka kecelakaan, cobalah melihat kembali pada kenyataannya yang justru menunjukkan peningkatan terus, yang mengartikan peraturan-peraturan itu kesalahan obat, bukan solusi yang tepat.

Pemerintah jangan bangga jika penduduknya narapidana semuanya. Pemerintah jangan menari-nari di atas uang denda kesalahan orang. Jadilah pemerintah yang baik dan benar yang mengangkat derajat dan martabat bangsa, bukannya semakin menghinakan orang dengan menjadikannya narapidana.

Ketika ada orang hendak dirampok, orang itu membela diri dengan membunuh perampoknya, masakan kejadian demikian polisi hendak memenjarakan orang yang hendak menjadi korban kejahatan itu? Itulah kalau hukum yang dijadikan panglimanya; membabibuta. Tapi untunglah presiden Jokowi intervensi sehingga luputnya orang itu dihukum, dikasih tanda penghargaan, dihargai sebagai pahlawan. Itu namanya Pancasilais.

Belakangan ini banyak kasus perempuan yang membuang bayinya atau membunuhnya. Dihukum atau dibebaskankah perempuan yang membunuh bayinya, jika kita mempunyai pengetahuan bahwa banyak perempuan yang menjadi korban laki-laki yang tak bertanggungjawab. Yang tanpa dipenjarakanpun sebenarnya perempuan itu sudah menderita tekanan jiwanya oleh mengandung anak yang tak dikehendakinya. Apa yang harus kita hadapkan ke perempuan itu? Rasa perikemanusiaan atau hukuman penjara supaya perempuan itu lebih teraniaya?! Sekalipun tak ada agama yang membenarkan pembunuhan itu, tapi semua agama pasti menyakini bahwa dosa itu urusannya dengan TUHAN, bukan dengan pemerintah.

Negara Pancasila bukanlah negara yang tanpa hukum, tapi negara yang tidak perlu memproduksi hukum. Sebab di dalam masyarakat sendiri sudah ada hukum-hukum yang mengatur perikehidupan bermasyarakat. Di sini sudah ada hukum adat dan hukum agama sehingga tidak perlu ditambahkan dengan hukum peninggalan penjajah Belanda untuk dijadikan sebagai hukum negara. Setiap orang ketika lahir sudah dikelilingi oleh hukum adat dan hukum agama, yaitu hukum-hukum Pancasila(Sila pertama: KETUHANAN yang mahaesa).

Yang melekat pertama adalah hukum adat. Masing-masing orang pasti anggota dari suatu suku yang memiliki aturan-aturan tersendiri. Seperti saya, sebelum saya mengenal agama Kristen, saya adalah suku Jawa yang akan mengikuti ajaran-ajaran Jawa. Tapi setelah saya mengenal agama, dan derajat agama itu lebih tinggi dari derajat kesukuan, maka mengapakah saya harus dihakimi oleh hukum adat? Saya sekarang harus dihakimi oleh hukum TUHAN, bukan lagi hukum adat yang menguasai saya. Sama seperti ketika saya masuk ke suatu lembaga, maka saya wajib mematuhi ketentuan dari lembaga itu. Ketika saya di Gerindra, saya ikuti peraturan Gerindra. Tapi ketika saya pindah ke PDIP, maka saya tinggalkan yang Gerindra. Saya tidak mau lagi dihakimi oleh hukum adat Jawa.

Nah, setelah saya sudah mempunyai hukum yang tertinggi dari segala hukum, masakan saya merendahkan diri dengan mengikuti hukum negara? Masakan saya hendak dihukum ganda atas suatu kesalahan? Masakan saya harus dihukum adat, dihukum TUHAN dan dihukum penjara pula? Ya masuk penjara, ya masuk neraka lagi. Harusnya jika penjara tidak bisa melepaskan orang dari neraka, ya penjara itu nggak usah ditiadakan supaya nggak dobel-dobel, supaya nggak tumpang tindih. Sebab saya tidak mungkin mematuhi perintah TUHAN untuk memberitakan Injil sekaligus mematuhi peraturan pemerintah yang melarang saya memberitakan Injil. Saya harus memilih salah satunya. Ketika saya memihak TUHAN, saya harus menentang pemerintah. Ketika saya memihak pemerintah, saya harus menentang TUHAN.

Pemerintah itu harusnya mengambil peran sebagai bapak yang membimbing anak-anaknya, bukan sebagai musuh yang menjadikan rakyatnya sebagai sasaran untuk dihancurkan. Orang yang miskin ditolong dari kemiskinannya, orang yang bodoh dicerdaskan, orang yang bersalah dibina, dan orang yang terjatuh diberdirikan. Pemerintah itu harus melayani masyarakat, bukan memerangi.

Yeh. 34:16Yang hilang akan Kucari, yang tersesat akan Kubawa pulang, yang luka akan Kubalut, yang sakit akan Kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan Kulindungi; Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya.

Jika ada perselisihan di antara masyarakat, seperti kaum Muslim yang menghendaki kekejaman terhadap Meliana atau terhadap Ahok, pemerintah harus berperan memberikan pencerahan kepada orang yang sedang gelap mata itu supaya dibukakan mata hatinya untuk masuk ketatanan berperikemanusiaan, bukannya malah menuruti perintah kebodohan. Itu sebabnya pemerintahan itu dikuatkan dengan orang-orang ahli, para pakar dan orang-orang terbaik dari bangsa ini. Supaya pemerintah bisa menjadi sumber terang.

Hasil gambar untuk gambar orang dalam penjara