Senin, 04 Mei 2015

MENGAPA SUSI MENJADI MENTERI PERIKANAN

DPRD Jatim Tuding Menteri Susi Punya Kepentingan Bisnis

http://skalanews.com/berita/detail/211233/DPRD-Jatim-Tuding-Menteri-Susi-Punya-Kepentingan-Bisnis


Skalanews - Aksi nelayan Jatim menolak Permen Kelautan dan Perikanan No 1/2015 dan Permen KP No 2/2015, mendapat dukungan penuh Komisi B DPRD Jatim.

Bahkan, komisi yang membidangi perekonomian ini akan mendampingi nelayan untuk bertemu Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

"Kalau memang Permen KP itu merugikan nasib nelayan Jatim, tentu kami juga akan keberatan dan minta supaya Permen KP itu direvisi atau dicabut, " ujar anggota Komisi B DPRD Jatim Zanul Lutfi di kantornya, Kamis (26/2).

Politisi PAN ini curiga, Permen KP itu justru menguntungkan bisnis pribadi menteri Susi Pudjiastuti yang memiliki perusahaan ekspor ikan. Sebab ikan yang diekspor tentu harus besar-besar.

"Mana mungkin rajungan, kepiting dan lobster yang ditangkap nelayan di laut bisa dipilihi yang besar-besar, kalau ikan budidaya baru mungkin, jadi aturan itu harusnya tak dipukul rata, " tegas pria yang juga Cabup Sidoarjo ini.

Dijelaskan Luthfi, potensi ekspor hasil ikan di laut Indonesia itu sekitar Rp 800 triliun, namun realisasinya baru sekitar Rp 298 triliun.

"Artinya Permen KP itu sejatinya tak menyentuh pokok persoalan. Justru adanya Permen itu akan menurunkan potensi ekspor perikanan secara nasional karena produksi nelayan turun akibat enggan ditangkap aparat karena dituding mencuri," ucapnya.

Terpisah, Wagub Jatim Saifullah Yusuf mengatakana, akan mempelajari tuntutan nelayan Jatim yang menolak Permen KP No. 1 dan No. 2 tahun 2015.

"Kalau memang tuntutan nelayan itu obyektif,  tentu Pemprov Jatim akan surati pemerintah pusat, " jelas pria yang juga pernah menjabat Menteri Percepatan Daerah Tertinggal ini. (Wahyu/buj)


Bareskrim Segera Ungkap 3 Kasus Korupsi Besar Libatkan Orang Penting

Kasus apakah itu? Bisa ditebak di sini.

Ingat! Ahok nekat melaporkan dana siluman DKI Jakarta adalah karena dirinya terdesak untuk dilengserkan. Coba seandainya tidak terancam? Yang jelas Pemda DKI membuat APBD-nya secara online dan Ahok memberikan passwordnya kepada ketua DPRD DKI. Bisa diduga maksudnya tidak lain adalah memberikan kesempatan kepada pihak DPRD untuk bancaan APBD. Ahok selaku gubernur seolah berkata: "Kami sudah makan kenyang, sekarang tuliskanlah apa yang kamu mau?" Gubernur sudah makan, DPRD mau makan apa? Maka DPRD-pun membuat acara program UPS. Tentang gubernur Ahok apakah bersih atau ikut bancaan, saya belum berani memastikan. Namun Jokowi semasa masih menjabat gubernur DKI Jakarta rasanya makan kenyang.

Dari mana pasalnya saya menduga itu? Berdasarkan tradisi nenek-moyang, adanya dana-dana siluman itu sudah biasa dan terjadi di semua daerah. Dan Jokowi, baik semasa walikota Solo, gubernur DKI, hingga menjabat presiden, nyatanya diam-diam saja tidak pernah mempermasalahkannya. Padahal menurut Ahok, Jokowi tahu itu. Tahu koq diam saja?! Bahkan dalam persengketaan antara Ahok dengan DPRD, Jokowi selalu berusaha meredam dan menenangkan Ahok.

Dan kalau kita perhatikan baik-baik segalak apa sih Jokowi melawan korupsi itu? Rasanya hanya sebatas wacana dan omong kosong doank. Gebrakan anti korupsinya apa? Tak ada! Masyarakat hanya berharap Jokowi memerangi korupsi. Karena aktingnya prorakyat, rakyat menganggap Jokowi itu bersih. Tapi prestasinya? Belum ada!

Nah, Kabareskrim Budi Waseso mengatakan bahwa kasus UPS itu bisa berkembang ke APBD 2014, bahkan ke APBD 2013, melibatkan orang penting dan tidak menutup kemungkinan untuk memanggil Jokowi selaku gubernur DKI.

Hiii, ngeri-ngeri sedap negeri ini!


Bareskrim Segera Ungkap 3 Kasus Korupsi Besar Libatkan Orang Penting
 http://www.jpnn.com/read/2015/05/04/301889/Bareskrim-Segera-Ungkap-3-Kasus-Korupsi-Besar-Libatkan-Orang-Penting

JAKARTA - Bareskrim Polri terus mendalami tiga kasus korupsi besar yang melibatkan orang penting di negeri ini. Bahkan, dari tiga kasus itu sudah ada yang naik ke tingkat penyidikan.
"Tiga kasus besar ini ada yang sudah kita naikkan dalam penyidikan," kata Kabareskrim Polri, Komjen (Pol) Budi Waseso di Mabes Polri, Senin (4/5).
Hanya saja, Buwas -sapaan Budi Waseso- masih mengunci rapat informasi tentang ketiga kasus korupsi besar itu. Yang pasti, katanya, Bareskrim sudah menginformasikan ke KPK tentang penanganan tiga kasus korupsi besar itu.
"Dan itu sudah oke. Dari pihak KPK juga sudah akan memberikan satu pengawasan kasus yang kita tangani," papar Buwas.
Hanya saja, mantan Kapolda Gorontalo itu  meminta publik untuk bersabar karena Bareskrim pasti akan membeber kasus-kasus itu. "Ada tersangkanya, tetapi kita lihat nanti prosesnya," tegasnya.
Karenanya mantan Kapuspaminal Polri itu tak mau  ada anggapan bahwa penanganan kasus korupsi besar itu sengaja ditutup-tutupi. Ia menegaskan, pengusutan harus matang sehingga tersangka yang nanti dijerat tak bisa mengelak.
"Jadi kita harus berhati-hati untuk menentukan orang jadi tersangka," katanya. Ia berjanji dalam waktu dekat akan segera mengumumkan kasus itu beserta tersangkanya.(boy/jpnn)



Ungkap 3 Kasus Besar, Kabareskrim Koordinasi dengan KPK

http://news.liputan6.com/read/2222304/ungkap-3-kasus-besar-kabareskrim-koordinasi-dengan-kpk

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komjen Pol Budi Waseso mengungkapkan pihaknya saat ini tengah menangani 3 kasus besar. Namun, ia belum mau membeberkan sejumlah kasus tersebut. Tetapi ia memastikan 3 kasus itu merupakan kasus korupsi.

"Kasus korupsi semua," kata Budi di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Selasa (28/4/2015).

Ia menambahkan, kasus korupsi ini memang melibatkan sejumlah pejabat negara dan nilai kerugiannya hingga triliunan rupiah. Namun lagi-lagi jenderal bintang tiga ini menutup rapat-rapat perihal kasus kakap tersebut.

"Ya semuanya. Semuanya, kasusnya besar, mungkin nyangkut orang besar, jumlahnya (kerugian negara) juga besar. Kasusnya yang jelas korupsi," ungkap Budi.

Pria yang akrab disapa Buwas itu menuturkan, guna mengungkap kasus itu, Bareskrim perlu berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini guna mengetahui apakah 3 kasus korupsi itu juga tengah ditangani lembaga antirasuah itu.

"Karena tidak menutup kemungkinan salah satu kasus yang mau saya ungkap ini sudah pernah ditangani KPK, nah sejauh mana," ucap Buwas.

Buwas menjelaskan, 3 kasus besar tersebut merupakan delik aduan dan pelaporannya dibuat setelah ia menjabat sebagai Kabareskrim. Bahkan hingga kini, anak buahnya telah menggelar perkara internal guna menyelidiki kasus tersebut.

Ia menegaskan, pihaknya juga telah membentuk tim khusus guna mendalami ketiga kasus tersebut. Sehingga nantinya para penyidik yang tergabung dalam timsus itu tidak terganggu kinerjanya.

"Timsus, khusus ya yang menangani. Karena kasus-kasus besar ini yang menangani harus serius, jadi penyidikan nanti tidak boleh dibebani oleh pekerjaan lain," tutup Buwas. (Ali/Ado)

Kabareskrim: UPS Jadi Pintu Masuk Korupsi Lain, Termasuk APBD DKI Jakarta

http://news.detik.com/read/2015/05/04/184607/2905415/10/kabareskrim-ups-jadi-pintu-masuk-korupsi-lain-termasuk-apbd-dki-jakarta

Jakarta - Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bareskrim terus menyidik dugaan korupsi pengadaan UPS di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Kasus yang ditangani menjadi pintu masuk kasus dugaan korupsi APBD DKI Jakarta.

"Tidak hanya UPS yang kita temukan. Ada banyak hal, nanti kita dalami terus. Karena dari UPS ini banyak masalah yang berkembang dari audit kita," kata Komjen Buwas di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Senin (4/5/2015).

Dari penyitaan barang bukti, kata Buwas, banyak hal yang menyangkut korupsi di DKI.

"Ada dana-dana APBD 2014, kita juga akan meningkat ke 2013, dan seterusnya," kata Buwas.

Siang tadi, Buwas menyambangi Balai Kota tempat Gubernur Ahok berkantor. Dalam pertemuan itun, Buwas berkoordinasi mengenai pihaknya yang akan memeriksa beberapa staf di Pemprov DKI Jakarta.

"Tidak minta izin, saya hanya berkordinasi untuk percepatan itu. Saya sampaikan ke gubernur, ada beberapa stafnya yang nanti akan dimintai keterangan. Jadi sebagai gubernur sudah diberitahu. Itu kordinasi bukan minta izin," kata Buwas

Kabareskrim beri sinyal bakal periksa Jokowi soal kasus UPS

http://www.merdeka.com/jakarta/kabareskrim-beri-sinyal-bakal-periksa-jokowi-soal-kasus-ups.html

Merdeka.com - Kabareskrim Polri, Komjen Pol Budi Waseso mendatangi Balai Kota untuk meminta izin Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama memeriksa beberapa staf ahli pemprov DKI soal kasus pengadaan uninterruptible power supply (UPS) pada APBD DKI 2014. Selain itu, Budi Waseso menegaskan tidak menutup kemungkinan untuk meminta keterangan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Artinya kami lihat yang terjadi sekarang dan akan lihat ke belakang. Kami masih periksa yang 2014 yang masih kami tangani. Tidak menutup kemungkinan kami lihat yang di 2013," kata Budi di Balai Kota, Jakarta, Senin (4/5).

Budi menegaskan akan meminta keterangan Presiden Jokowi dalam kapasitasnya sebagai mantan gubernur DKI. Hal itu demi mempercepat membongkar kasus tersebut.

"Ya kami juga akan minta Bapak (Jokowi), saat dia jadi gubernur," tegas Budi.

Namun ketika ditanya oleh awak media kapan dilakukan pemanggilan terhadap Presiden Jokowi, Budi mengatakan belum saatnya karena masih dalam pemeriksaan saksi yang sekarang.

"Ya belum lah. Kami panggil yang sekarang dulu. Seberapa persen kemungkinan kami lihat dulu yang ada," pungkas dia.

Ini Jejak Dugaan Keterlibatan Jokowi-Ahok Terjerat Dana Siluman APBD Puluhan Triliun

http://pkspiiyungan.blogspot.com/2015/03/ini-jejak-dugaan-keterlibatan-jokowi.html

Ahok sangat bernafsu untuk melucuti wibawa dan eksistensi DPRD DKI. Dengan amarah membabi-buta, ia menuding mereka; maling, perampok, preman, penyamun dan sebagainya.



Gaya Ahok yang frontal dipaja-puji oleh pendukung fanatiknya. Mereka mengklaim bahwa tindakan Ahok sangat benar, karena ia jujur, bersih dan anti KKN. Sebaliknya politisi DPRD adalah kumpulan politisi busuk dan koruptor.



Lebih menyakitkan, Ahok dengan suara lantang mengancam akan menyeret seluruh anggota DPRD ke penjara. Tidak sekedar mengertak, tapi Ahok membuktikan ancama itu dengan membawa setumpuk dokomen APBD 2012 - 2014 ke KPK.



Dokumen APBD DKI tersebut, menurut Ahok isinya terdapat kejahatan korupsi "dana siluman" bernilai triliun rupiah yang melibatkan anggota DPRD. Aneh, mengapa baru sekarang skandal kejahatan itu diadukan ke KPK...?



Jawabannya karena Ahok panik menghadapi solidnya anggota DPRD yang tiba-tiba menggelar rapat paripurna memutuskan Hak Angket. Tujuannya justru untuk membongkar "dana
siluman" yang disinyalir melibatkan Jokowi dan Ahok.



Merasa terpojok, Ahok bertindak nekat atau tepatnya mencari jalan aman dengan mengirim pesan terbuka kepada Jokowi dan seluruh anggota DPRD. Yakni, bila kasus dana siluman terbongkar, maka bukan hanya dirinya yang harus bertanggungjawab, tapi juga Jokowi, anggota DPRD dan oknum terkait.



Artinya, dana siluman itu memang ada dan selama ini secara sengaja telah ditutup rapat oleh Jokowi, Ahok dan anggota DPRD periode sebelumnya. Bahkan dana haram itu tidak mustahil mengalir deras untuk operasional politik partai terkait dan menyokong hajat pencapresan Jokowi.



Menanggapi laporan Ahok, pihak KPK berjanji akan membongkar dana siluman tersebut. Bahkan KPK mencium adanya indikasi penyimpangan keuangan negara puluhan triliun.



Pernyataan KPK sontak membuat sejumlah petinggi partai panik dan gusar. Spontan mereka mendesak kadernya di DPRD untuk mencabut Hak Angket. Sebab bila kasus dana siluman dibongkar, maka akan terungkap kejahatan luar biasa yang melibatkan banyak pihak.



bagaimana dengan KPK, apakah juga akan mengambil posisi pasif alias mengendapkan laporan Ahok...? Jika itu terjadi, maka sesungguhnya semua pihak yang terlibat dalam perseteruan dana siluman adalah sandiwara untuk menutupi kejahatan bersama.



Pihak anggota DPRD yang masih bersih dan tidak terlibat dana siluman, sebaiknya mengambil sikap konsisten untuk meneruskan Hak Angket. Penyelidikan atas kasus dana siluman tidak boleh berhenti di tangah jalan. Buktikan kepada publik bahwa kalian adalah politisi yang jujur dan pro rakyat !



Faizal Assegaf

Ketua Progres 98

Alasan Ahok Beri Password E-budgeting ke Ketua DPRD

http://metro.sindonews.com/read/978841/171/alasan-ahok-beri-password-e-budgeting-ke-ketua-dprd-1426757754

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengakui memberikan password e-budgeting kepada Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi. Pemberian itu dilatari keinginan menjalin kerja sama yang baik.

Kerja sama yang dimaksud adalah melakukan pemantauan bersama untuk mengetahui oknum yang bermain di APBD DKI.

"Mengawasi semua SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), kalau ada yang ragu nilainya enggak benar, atau pengadaannya enggak benar, langsung pakai password ketua (DPRD), di-lock. Saya pun enggak bisa buka," tutur Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (19/3/2015).

Meski demikian, kata dia, dirinya mengetahui SKPD mana yang bermain di dalam APBD DKI. Jika hal itu sudah terbukti, maka dirinya akan memanggilnya dan dikenakan sanksi.

"Cuma saya bisa tahu ini SKPD enggak bisa pakai item ini karena ketua menguncinya. Nah nanti kami panggil mereka, kenapa sampai ketua mengunci? Kalau banyak yang kunci, berarti staf SKPD enggak benar kami stafkan. Ini adalah kerja sama yang sangat baik antara legislatif dan eksekutif," paparnya.

Hal itu dilakukan, kata dia, agar tidak ada fitnah lagi antara DPRD DKI Jakarta dan Pemprov DKI. "Jadi kalau sudah jadi (sistem e-budgeting), mereka (DPRD) awasi yang sudah diisi SKPD, kita enggak mau ada SKPD nanti fitnah DPRD lagi. Jadi ini fungsi pengawasan," tukasnya.

Prasetyo menanggapi positif inisiatif Ahok yang memberi password e-budgeting. "Jadi fungsi saya sebagai badan pengawas jalan. Kalau sekarang kan enggak, SKPD nakal, DPRD nakal, main sahut-sahutan. Di sinilah mungkin komunikasi saya dengan Pak Gubernur kurang baik. Tapi sekarang saya diberi satu kesempatan oleh Gubernur, ayo saling mengawasi untuk kepentingan masyarakat, saya rasa itu," tuturnya.


(mhd)


BTP: Jokowi Tahu Persis “Titipan” dari Oknum DPRD

 http://ahok.org/berita/btp-jokowi-tahu-persis-titipan-dari-oknum-dprd/

Ahok.Org – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengungkapkan bahwa Joko Widodo sebenarnya sudah tahu sejak dulu praktik “proyek titipan” dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bekerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Pengalaman Jokowi sebagai Wali Kota Surakarta hingga Gubernur DKI Jakarta membuat dia menyadari bahwa praktik korupsi itu yang membuat serapan anggaran di daerah rendah.
“Beliau sadar kenapa banyak serapan anggaran kecil karena SKPD tidak berani eksekusi. Tiba-tiba ada titipan dari oknum DPRD. Nah, itu beliau tahu persis, pernah menjadi Wali Kota dan Gubernur kok,” kata Ahok usai menemui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (27/2/2015).
Ahok mengatakan, praktik seperti itu harus segera dihentikan. Pasalnya, dari kerja sama negatif itu, kepala daerah menjadi sering ditekan oleh DPRD untuk meloloskan proyek-proyek titipan itu. Sementara Ahok memutuskan melawan tekanan itu.
Mantan Bupati Belitung Timur mengaku akan segera melaporkan temuannya soal mata anggaran siluman yang ada di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2015, ke penegak hukum. Dia meyakini, tak hanya anggota DPRD yang bermain, tetapi juga pejabat di lingkup pemerintah provinsi DKI Jakarta.
“Pasti ada libatkan orang dalam untuk ketik, maka ini harus diungkap supaya permainan ini selesai. Solusinya ke penegak hukum supaya jelas siapa SKPD yang main, aliran ke mana saja,” imbuh dia.
Semua anggota DPRD menyepakati penggunaan hak angket terhadap Gubernur. Hak angket itu digulirkan untuk menyelidiki dugaan pelanggaran aturan perundang-undangan oleh Gubernur Basuki dalam tahapan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2015.
Dalam rapat paripurna, semua anggota DPRD DKI yang berjumlah 106 orang dari sembilan fraksi memberikan tanda tangan persetujuan penggunaan hak angket. Sebanyak 33 anggota Dewan juga telah tercatat duduk dalam panitia angket.
Ahok menyebutkan, ada anggota DPRD yang memotong 10-15 persen anggaran pada program unggulan dalam Rancangan APBD 2015, lalu dialokasikan untuk program-program bernilai total Rp 12,1 triliun yang menurut dia tak penting. [Kompas.com]


Ahok Lapor KPK, Jokowi Bisa Tersangka

 http://hukum.kompasiana.com/2015/03/05/ahok-lapor-kpk-jokowi-bisa-tersangka-710275.html

Dana yang diduga keras siluman APBD 2012-2014 yang merupakan bagian dari praktek korupsi aparat Pemerintah DKI dan DPRD nilainya sangat fantastis. Bukan 12, 1 trilyun rupiah, faktanya 96 trilyun diduga dikorupsi. Apabila kemudian ditelisik, maka tindakan Ahok bisa menyerempet Jokowi apabila pada akhirnya ditemukan kerugian negara, tindakan penyalah gunaan wewenang dan melawan hukum serta menguntungkan orang lain.
***
Secara tidak sengaja Ahok menggunakan data-data di tahun anggaran 2012, 2013 dan 2014, disaat diantaranya Jokowi masih menjabat Gubernur. Tanpa disadari oleh Ahok perbuatannya melaporkan tindak pidana korupsi itu akan berakibat fatal yaitu tersangkutnya Gubernur Jokowi sebagai tersangka karena apabila satu saja dari banyaknya kegiatan itu ada yang terkait “arahan Gubernur dan ditemukan aliran dananya maka tindakan Ahok sama saja melaporkan Jokowi ke KPK.
Disisi lain DPRD DKI tampak tenang-tenang saja, meski para pimpinannya terlihat gusar dan ketakutan akan “diangkut” ke kuningan (KPK), mereka masih memiliki data-data dan bukti adanya keterlibatan Gubernur Jokowi pada waktu itu. Bocoran di DPRD mereka akan menyangkut pautkan Jokowi dalam semua pemeriksaan yang dilakukan oleh DPRD DKI nantinya.
Dari pihak Kepolisisn sendiri rupanya juga “dikejar setoran”, mereka tidak mau kedahuluan KPK dalam penyelidikan UPS. Polda Metro Jaya telah masuk melalukan penyelidikan kasus manipulasi pengadaan UPS tahun anggaran 2014. Tetapi itu saja ternyata tidak cukup, karena ada lebih dari 10 items temuan BPKP dan BPK yang saat ini ditelaah KPK dan diduga sangat kuat korupsinya. Pos-pos itu bukan hanya di Dinas Pendidikan saja, tetapi tersebar di semua dinas besar di Pemerintahan DKI Jakarta yang terkait dengan titipan DRPD DKI.
Mungkin pula secara objektif terlalu berlebihan bila mengkaitkan Jokowi, tetapi di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin, karena pada saat itu Jokowi telah “ancang-ancang” mencalonkan diri sebagai RI 1 dan membutuhkan dana besar diluar dana para sponsornya tentunya. Terlebih lagi proyek-proyek DKI sangat besar dan masif, apabila tidak mencalonkan diri sebagai RI 1 pun masih mendapat cipratan dana yang cukup gede, jadi tidak sulit bagi Jokowi untuk mendapatkan 1 trilyun rupiah hanya dengan duduk manis.
Kini dengan pengebirian KPK oleh (master mind) Jokowi, tentunya akan ada tindakan balik yang akan dilakukan KPK. Bukan tidak mungkin KPK akan melakukan serangan balik dan atas dasar fakta hukum dan minimal 2 alat bukti yang kuat, akan banyak tersangka yang “diangkut” ke Kuningan.
Dan apabila skenario DPRD yang akan melibatkan Jokowi apabila mereka tersangkut, dan bila buktinya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum maka Jokowi diduga akan menjadi tersangka di kasus-kasus korupsi anggaran DKI 2012, 2013.

PERTANYAAN UNTUK PAK SONNY - 6

Pak Sonny:

Baca ini pak....
http://nasional.kompas.com/read/2015/03/10/1740021/Wapres.Yunus.Husein.Bersumpah.Tidak.Ada.Rekening.Gendut

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

JAWABAN SAYA:

KPK: Laporan Budi Gunawan Bukan dari PPATK
http://nasional.inilah.com/read/detail/2169758/kpk-laporan-budi-gunawan-bukan-dari-ppatk

INILAHCOM, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan laporan dugaan transaksi mencurigakan yang melibatkan Komjen Budi Gunawan berasal dari masyarakat."KPK mendapat informasi transaksi mencurigakan dari masyarakat, Juni-Agustus 2010. Kami melakukan kajian dan pulbaket, 2012, hasil kajiannya diperiksa kembali," ujar Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto di kantornya, Jakarta, Selasa (13/1/2015).KPK menegaskan tidak pernah menerima surat dari PPATK terkait dugaan itu. Surat PPATK itu dikirimkan ke kepolisian."Ada surat balasan Bareskrim 18 Juni 2010 mengenai pemberitahuan hasil penyelidikan pemberitahuan hasil penyelidikan transaksi mencurigakan atas nama Irjen BG," katanya.Sebagaimana diberitakan, KPK menetapkan Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri (Kalemdikpol) Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka kasus transaksi mencurigakan."Komjen BG tersangka kasus tipikor menduduki kepala biro kepala pembinaan karir," ujar Ketua KPK Abraham Samad di kantornya, Jakarta, Selasa siang. [rok] -

JOKOWI AKAN DIHADAPKAN DENGAN OBAMA?

Begini Kata Jaksa Agung soal Terpidana Mati Kasus Narkoba WN Amerika Serikat

http://news.detik.com/read/2015/05/04/191315/2905442/10/begini-kata-jaksa-agung-soal-terpidana-mati-kasus-narkoba-wn-amerika-serikat?n991104466

Jakarta - ‎Sejumlah negara seperti Australia, Belanda dan Brasil protes keras warganya masuk daftar eksekusi. Begitu juga dengan Prancis yang warganya bernama Serge tinggal menunggu panggilan. Warga negara Amerika Serikat, Frank Amando, tak luput dari daftar terpidana mati di Indonesia. Lalu, bagaimana stasus grasi Frank saat ini?

"Ya kita lihat dulu, kalau sudah turun putusannya kita pelajari, apakah semua aspek hukumnya sudah terpenuhi atau belum," kata Jaksa Agung HM Prasetyo usai pertemuan tertutup dengan Jaksa Agung, dan Pimpinan KPK di Kejagung, Senin (4/5/2015).

Frank ditangkap polisi bersama temannya, Payman, seorang WN Iran di Apartemen Royal Park Jalan Gatot Subroto, Jakarta, pada 19 Oktober 2009 lalu. Pria kelahiran Maryland itu diamankan karena terlibat perdagangan sabu seberat 5,6 kg.

Frank telah menyelundupkan sabu enam kali selama 2010 melalui penerbangan Bangkok-Jakarta. Selama di Jakarta, Frank selalu berpindah-pindah tempat tinggal baik di apartemen maupun hotel di Jl Gunung Sahari, Jl Gajah Mada, Jl Rasuna Said dan Jl Gatot Subroto.

Dia mengaku bekerja sebagai desainer web selama di Jakarta, selain mengajar komputer. Frank berperan menjadi kurir sabu bersama Payman, yang tertangkap pada hari yang sama.

Selama menjadi kurir, Frank selalu mengantar sabu ke kamar hotel yang telah dipesan sebelumnya baik di Jakarta Pusat, Selatan dan Barat. Frank selalu memakai celana pendek dengan kaos saat masuk ke kamar hotel sehingga sekilas nampak seperti turis asing yang sedang berlibur dan menginap di hotel. Kurir ini selalu menggunakan jalur terputus dalam transaksi dan pembayaran barang melalui jasa bank.

Frank lalu diadili dan dijatuhi hukuman mati oleh PN Jakarta Pusat dengan ketua majelis Dehel K Sandan pada 4 Agustus 2010. Frank menjadi WN AS pertama yang dijatuhi hukuman mati di Indonesia.

Menurut data Kontras yang dikutip detikcom, Senin (4/5/2015), Frank telah mengajukan grasi kepada Presiden tetapi ditolak pada 2011 lalu. Ia kini menghuni LP Cipinang.

Selain Frank, terdapat pula beberapa terpidana mati yang berasal dari negara-negara besar, seperti WN Inggris, Lindsay June Sandifor, yang dijatuhi hukuman mati karena menyelundupkan sabu 3,5 kg dan Gareth Cashmore yang juga dijatuhi hukuman mati dengan barang bukti 7 kg sabu.

SOAL KESEWENANG-WENANGAN KPK

Soal kesewenang-wenangan KPK, jika benar seperti yang termuat dibawah ini, saya minta maaf, benar-benar baru mendengarnya, dan jelas saya mengutuk keras. Pak Sonny harus memaklumi saya, bahwa selama ini saya lebih fokus ke penginjilan sehingga wawasan saya kurang lengkap. Pak Sonny sendiri selama ini juga belum pernah menunjukkan bukti tentang perbuatan tercela KPK. Saya hanya membahas kasus perkasus yang mengemuka saja.

Tentang pimpinan KPK yang bermasalah, setelah tahu itu ada kebenarannya, sayapun tidak terus-terusan membela mereka. Saya membiarkan mereka diproses hukum. Cuma yang saya permasalahkan: mengapa pelaporannya bisa bareng-bareng dan meringkus habis semua pimpinan KPK? Mengapa itu dilakukan di saat Polisi terserang jendralnya? Dan jika ditimbang dari prestasi KPK, saya juga menyayangkan jika KPK dihabisi seperti itu.

Tapi, jika tudingan dalam tulisan itu benar, mengapa tidak pernah dikemukakan oleh Kabareskrim Budi Waseso? Jangan-jangan tulisan itu sebuah fitnah?!

Pendukung “KPK” Tidak Jelas? Memang Lidah Tak Bertulang

http://politik.kompasiana.com/2015/02/04/pendukung-kpk-tidak-jelas-memang-lidah-tak-bertulang-699864.html

Inilah penyakit kronis yang melanda oknum oknum KPK dan pendukungnya. Maunya menang sendiri, semena mena, sombong, hukum diterjemahkan sesuai keinginanya. Mereka tidak mendukung KPK tapi mendukung oknum yang tercela dan sudah ditetapkan tersangka oleh Polri. Oknum oknum KPK lebih fokus memenuhi nafsu untuk kuasa dan kepuasan nafsu pribadi dan seolah olah sedang memberantas korupsi. Psikopat tingkat tinggi!!!

Ambil contoh, penetapan Hadi Purnomo mantan ketua BPK. Betapa kejamnya menetapkan seorang pejabat di hari pensiun dan ulang tahunya dan setelah itu kasusnya dibiarkan begitu saja. Apa yang ada diotak orang orang KPK ini? Usut punya usut ternyata ada dendam kesumat yang melatarbelakangi.

Ketua umum LIRA M Jusuf Rizal, mendapatkan data bahwa KPK telah mengucurkan uang 30 milyar ke sejumlah LSM pendukungnya. Konon data itu dibocorkan oleh Hadi Purnomo ketua BPK yang tidak berani memasukan aliran dana tersebut kedalam audit BPK. Akibatnya Hadi Purnomo ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK dihari yang seharusnya indah dalam akhir pengabdianya kepada bangsa dan negara.

Mantan penyidik KPK Kompol Hendy Kurniawan, Selasa, 27 November 2012, menjelaskan bahwa Abraham sering mengabaikan prosedur. Seperti saat penetapan Miranda Swaray Goeltom dalam kasus suap cek pelawat Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia 2004 dan Angelina Patricia Pingkan Sondakh dalam kasus suap pembahasan anggaran pendidikan di DPR pada 2011.

“Saat itu Samad tidak melalui mekanisme SOP. Penyidik dan jaksa berkeyakinan tak ada alat bukti dalam kasus Miranda. Dan kami sudah tuangkan itu dengan notulen. Saat gelar perkara memang tidak ada alat bukti, tetapi Samad serta-merta mengumumkan kepada publik bahwa Miranda tersangka.

Masih menurut Hendi, dalam kasus Angie, Abraham mengumumkannya sebagai tersangka tanpa ada surat perintah penyidikan. “Penetapan Angie dan Miranda langsung instruksi dari Abraham Samad dengan berkata, ‘Saya ini jenderal. Saya yang bertanggung jawab, kamu tinggal laksanakan’,”

Penangkapan Bupati Buol Amran Batalipu, ditangkap ketika sedang tidur bersama istrinya. Petugas KPK masuk kamar dengan cara paksa kemudian menyeret Bupati yang sedang tidur. Istrinya menjerit dan teriak teriak histeris namun para petugas KPK bagaikan malaikat pencabut nyawa, tidak menghormati sama sekali hak hak kemanusiaan. (ada videonya).

Semua kejahatan dan kekejaman yang dilakukan KPK diamini oleh pendukungnya. Sorak sorai merayakan kemenangan. Berantas korupsi, gantung koruptor, tak ada HAM untuk Koruptor. Memang KPK selalu menang, karena Undang Undang yang melindunginya.

Lalu bagaimana Ketika BW ditangkap polisi? Para pendukung BW teriak, BW di kriminalisasi, pengkapan BW sebagai pelanggaran HAM. Bagaimana ketika foto nakal Abraham Samad bersama perempuan perempuan cantik beredar? Dan bagaimana ketika PDIP membuka syahwat Samad menjadi Cawapres? Para pendukung Samad mengatakan “semua itu rekayasa untuk membunuh karakter Samad, atau wajar laki laki suka perempuan! Dan keinginan menjadi cawapres itu normal!

Lalu mengapa LHI dan Ahmad Fatonah kalian cemooh dengan para wanitanya yang dinikahi secara sah? Mengapa Anas Urbaningrum dihukum oleh KPK karena menurut Nazarudin bercita cita jadi Presiden dan kalian mengamini?

Nah sekarang Nursyahbani KS, pengacara Bambang Widjojanto teriak teriak, pasal tersangkanya BW berubah ubah dan tidak jelas? Dulu anda kemana ketika kesewenang wenangan dan kedzaliman dilakukan oleh KPK? jika anda benar benar ingin sebuah keadilan, anda harus kritis juga terhadap penetapan tersangka KPK kepada Budi Gunawan? Saya hanya mengingatkan awas pengacara jangan pakai kesaksian palsu lagi. Nanti makin tidak jelas.

Saya pernah berkunjung dan berdiskusi dengan Prof. Dr. Jimly Assidiqie, beliau mengatakan bahwa tugas penegak hukum adalah menemukan dan menghukum orang jahat, bukan menemukan dan menghukum orang salah, apalagi mencari cari kesalahan. Mencari kesalahan orang tidak sulit, karena setiap orang pasti punya salah. Jika penegakan hukum mencari kesalahan orang maka sampai kapanpun hukum tidak akan tegak dan sia sia. Maka penegak hukum harus cerdas memilah mana orang jahat dan mana orang yang melakukan kesalahan.

Sorang nenek yang mengambil singkong tiga buah untuk bertahan hidup bukanlah orang jahat. Justru lingkungan sekitarnya dan pemerintahlah yang jahat karena membiarkan orang renta kelaparan. Undang undang Dasar jelas mengatakan Negara melindungi setiap warga negara termasuk hak untuk hidup layak.

Orang jahat (koruptor) misalnya, adalah orang yang merencanakan korupsi dalam jumlah besar, melibatkan jaringan pemerintah, swasta, penegak hukum dan jaringan lainya ini yang harus ditangkap dan dihukum berat. Namun jaringan kerah putih biasanya sangat sakti dan bahkan tidak tersentuh hukum. Saya teringat lontaran Prof. Denny Indrayana yang mengatkan bahwa ada tiga naga sarang korupsi yaitu istana, angkatan bersenjata dan konglomerat hitam.

Namun begitu dia diangkat jadi staf khusus presiden SBY , dia berbalik memuji muji istana apalagi setelah diangkat jadi WamenKumHam. Denny harus “jalan jongkok sebagai abdi dalem”. Denny menjadi juru bicara dan advokad Ibas sambil menjadi MenkumHam.

Sekarang Denny teriak teriak, membela membabi buta abraham samad dan BW. Denny berusaha mengalihkan isue menjadi “ KPK VS BW”. Denny bicara “Level BG jauh dibawah BW”. Denny juga mengatakan BG memakai jurus mabuk. Saya jadi mempertanyakan keprofesoran Denny, kok mirip orang jalanan? Profesor tidak jelas.

Saya tidak mungkin menyebut satu persatu pendukung oknum oknum KPK, tapi dua dedengkot ini saya kira cukup mewakili. Jika demikian kualitas para pendukung oknum KPK maka tidak salah jika Menkopolhukam mengatakan “ pendukung KPK orang orang tidak jelas” . Memang lidah tak bertulang.


Jalan Tol Tingkatkan Perekonomian Bandarlampung

Pak Sonny:

@Beritasatu: Wali Kota: Jalan Tol Tingkatkan Perekonomian Bandarlampung http://t.co/bPWuo2m8ke http://t.co/TIoaPnMfky

https://twitter.com/Beritasatu/status/594893097940619265

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

JAWABAN SAYA:

Ada beda antara meningkatkan perekonomian dengan pengentasan kemiskinan. Kalau perekonomian daerah itu sifatnya umum dan belum tentu dinikmati oleh masyarakat kecil/miskin. Sama seperti perkataan rakyat membayar pajak, itu umum. Hasil pajak orang-orang kaya yang besar dibagi jumlah rakyat akan kelihatan seolah-olah setiap orang membayar pajak sekian. Demikian juga dengan yang menikmati peningkatan perekonomian daerah Bandar Lampung, itu siapa? Mungkin yang punya truk-truk besar, yang punya banyak mobil yang paling banyak diuntungkan. Sebab yang jelas sepeda motor, sepeda pancal, becak, gerobak sampah, tukang bakso dan tukang somay serta pejalan kaki dilarang masuk toll.

Fakta: sekalipun jalan toll banyak menghemat BBM dan sparepart, namun perusahaan masih enggan menurunkan harga produknya. Kalau menaikkan harga rajinnya bukan kepalang, sedangkan untuk menurunkan harga malasnya setengah mati. Hanya persaingan yang bisa menurunkan harga. Bahkan jual rugipun perusahaan terpaksa mau.

PERTANYAAN UNTUK PAK SONNY - 5

Pak Sonny:

Wuih panjang bingits pak. Pak coba cek sejak kapan para saksi itu dipanggil? Kesalahan Samad adalah buru2 mengeluarkan status TSK kpd BG ketika Presiden sudah mengumumkan kalau BG bakal dijadikan Kapolri. Jangan dibolak-balik pak!

Lalu pak Bandingkan pentapan TSK kpd Novel sejak kasusnya diperiksa pada taon 2004. Pd taon 2004 kompolnas juga sudah turun tangan soal kasus Novel. Lalu berlanjut taon 2012. Liat, Polisi belum mentersangkakan Novel. Lalu taon 2014 dipanggil bbrp x tapi gak mau dtg. Lalu ama SBY diintervensi!

Baru 2 bulan lalu Novel diberi status TSK. Liat! Brp lama? Bandingkan dgn BG. Dlm waktu 2 minggu lsg TSK!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

JAWABAN SAYA:

Pak Sonny, ketika presiden Jokowi hendak merekrut menterinya, dia menyerahkan daftar orang-orang termasuk nama Budi Gunawan ke KPK untuk direkomendasikan. Pada waktu itulah KPK memberikan tanda warna merah untuk Budi Gunawan. Artinya, JANGAN DIJADIKAN MENTERI KARENA REPUTASINYA BURUK SEKALI.

Ketika Jokowi mengumumkan susunan kabinet kerjanya, memang Budi Gunawan tidak masuk ke jajaran para menteri itu. Pada waktu itu yang digelisahkan oleh masyarakat adalah para menteri yang berasal dari parpol - partai politik.

Suatu keanehan dilakukan Jokowi; ketika mencalonkan para menteri diusulkan ke KPK, tapi ketika mengusulkan Budi Gunawan sebagai calon Kapolri, tidak melalui KPK, melainkan langsung ke DPR. Pada waktu itulah KPK buka suara bahwa mereka telah mengingatkan Jokowi agar tidak memakai Budi Gunawan. Pada saat itu KPK berjanji akan mempercepat penanganan kasus Budi Gunawan. Sebab kasus-kasus yang harus KPK tangani banyak sehingga kasus Budi Gunawan terabaikan waktu itu.

Kini kita bisa menduga mengapa Jokowi menelikung KPK dan langsung ke DPR? Jelas terlihat bahwa itu adalah skenario wapres Jusuf Kalla.

Setelah Jokowi tahu pencalonan Budi Gunawan diributkan berbagai kalangan, mengapa Jokowi tetap memberhentikan Kapolri Sutarman yang masih pensiun di bulan Oktober 2015 dan membiarkan jabatan Kapolri kosong? Itu juga jelas pekerjaan Jusuf Kalla. Tujuannya supaya ada desakan untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut dan Budi Gunawan akan dipaksa masuk.

Jadi, pak Sonny telah berusaha menyihir saya ketika mengatakan KPK buru-buru mengumumkan status tersangka Budi Gunawan setelah diusulkan Jokowi. - Hua..ha..ha..... untung saya nggak mempan disihir.

Kasus rekening gendut Budi Gunawan itu sudah ditangani KPK sejak tahun 2012, sebelum era Abraham Samad. Sedangkan Abraham Samad baru mulai mendalaminya pada bulan Juli 2014. Tahun 2010 ditangani internal Polri, tahun 2012 diambil alih oleh KPK.

>> 17 Oktober 2014: Jokowi mengajukan daftar calon menterinya ke KPK

>> 22 Oktober 2014: KPK memberi jawaban dengan mewarnai merah dan kuning.

>> 09 Januari 2015: Jokowi mengajukan Budi Gunawan ke DPR.

>> 13 Januari 2015: KPK memprotes pencalonan Budi Gunawan.

>> 15 Januari 2015: KPK mempertanyakan pemberhentian Kapolri Sutarman.

>> 16 Januari 2015: Sutarman diberhentikan.

>> 19 Januari 2015: KPK mulai memanggil para saksi kasus Budi Gunawan.

>> 23 Januari 2015: Bambang KPK ditangkap. Inilah permulaannya.

Kalau fakta itu ada catatannya dalam sejarah, sedangkan kalau dongeng tidak tercatat dalam sejarah. Kalau fakta itu tidak bisa dibolak-balik, sedangkan dongeng bisa dibolak-balikkan. Itulah bedanya antara fakta dengan dongeng. - Hua..ha..ha.....

Jadi, saya adalah tukang sejarah, sedangkan pak Sonny tukang pendongeng.


Inilah Polisi yang Disebut Memiliki Rekening Gendut
http://www.tempo.co/read/news/2010/06/29/063259301/Inilah-Polisi-yang-Disebut-Memiliki-Rekening-Gendut

29 Juni 2010

TEMPO Interaktif, Jakarta - Markas Besar Kepolisian RI menelusuri laporan transaksi mencurigakan di rekening sejumlah perwira polisi yang dilaporkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Berikut ini sebagian dari transaksi yang dicurigai PPATK itu.

1. Inspektur Jenderal Mathius Salempang, Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur
Kekayaan: Rp 8.553.417.116 dan US$ 59.842 (per 22 Mei 2009)

Tuduhan:
Memiliki rekening Rp 2.088.000.000 dengan sumber dana tak jelas. Pada 29 Juli 2005, rekening itu ditutup dan Mathius memindahkan dana Rp 2 miliar ke rekening lain atas nama seseorang yang tidak diketahui hubungannya. Dua hari kemudian dana ditarik dan disetor ke deposito Mathius.

"Saya baru tahu dari Anda."
Mathius Salempang, 24 Juni 2010


2. Inspektur Jenderal Sylvanus Yulian Wenas, Kepala Korps Brigade Mobil Polri
Kekayaan: Rp 6.535.536.503 (per 25 Agustus 2005)

Tuduhan:
Dari rekeningnya mengalir uang Rp 10.007.939.259 kepada orang yang mengaku sebagai Direktur PT Hinroyal Golden Wing. Terdiri atas Rp 3 miliar dan US$ 100 ribu pada 27 Juli 2005, US$ 670.031 pada 9 Agustus 2005.

"Dana itu bukan milik saya."
Sylvanus Yulian Wenas, 24 Juni 2010


3. Inspektur Jenderal Budi Gunawan, Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian
Kekayaan: Rp 4.684.153.542 (per 19 Agustus 2008)

Tuduhan:
Melakukan transaksi dalam jumlah besar, tak sesuai dengan profilnya. Bersama anaknya, Budi disebutkan telah membuka rekening dan menyetor masing-masing Rp 29 miliar dan Rp 25 miliar.

"Berita itu sama sekali tidak benar."
Budi Gunawan, 25 Juni 2010


4. Inspektur Jenderal Badrodin Haiti, Kepala Divisi Pembinaan Hukum Kepolisian
Kekayaan: Rp 2.090.126.258 dan US$ 4.000 (per 24 Maret 2008)

Tuduhan:
Membeli polis asuransi pada PT Prudential Life Assurance Rp 1,1 miliar. Asal dana dari pihak ketiga. Menarik dana Rp 700 juta dan menerima dana rutin setiap bulan.

"Itu sepenuhnya kewenangan Kepala Bareskrim."
Badrodin Haiti, 24 Juni 2010


5. Komisaris Jenderal Susno Duadji, mantan Kepala Badan Reserse Kriminal
Kekayaan: Rp 1.587.812.155 (per 2008)

Tuduhan:
Menerima kiriman dana dari seorang pengacara sekitar Rp 2,62 miliar dan kiriman dana dari seorang pengusaha. Total dana yang ditransfer ke rekeningnya Rp 3,97 miliar.

"Transaksi mencurigakan itu tidak pernah kami bahas."
(M. Assegaf, pengacara Susno, 24 Juni 2010)


6. Inspektur Jenderal Bambang Suparno, Staf pengajar di Sekolah Staf Perwira Tinggi Polri
Kekayaan: belum ada laporan

Tuduhan:
Membeli polis asuransi dengan jumlah premi Rp 250 juta pada Mei 2006. Ada dana masuk senilai total Rp 11,4 miliar sepanjang Januari 2006 hingga Agustus 2007. Ia menarik dana Rp 3 miliar pada November 2006.

"Tidak ada masalah dengan transaksi itu. Itu terjadi saat saya masih di Aceh."
Bambang Suparno, 24 Juni 2010


43 Nama Calon Menteri Jokowi-JK Telah Diserahkan ke KPK
http://news.liputan6.com/read/2120686/43-nama-calon-menteri-jokowi-jk-telah-diserahkan-ke-kpk

17 Okt 2014

Liputan6.com, Jakarta - Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan Tim Transisi Jokowi-JK yang diketuai Rini Soemarno telah menyerahkan 43 nama calon menteri kabinetnya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"43 Nama. Sudah diserahkan," ungkap Jokowi di Balaikota Jakarta, Jumat (17/10/2014).

Penyerahan nama calon pembantu presiden itu ke KPK untuk ditelaah dan ditelusuri rekam jejak serta harta kekayaannya sebelum ditetapkan sebagai menteri.

Namun, Jokowi menolak menyebutkan siapa saja calon menteri yang telah dipilihnya bersama Jusuf Kalla. Dirinya tetap bersikukuh tak membocorkan nama-nama calon menterinya sebelum pelantikan pada 20 Oktober 2014 mendatang.

"Saya nggak ingin menyampaikan nama. Setelah pelantikan baru disampaikan. Karena etikanya seperti itu," tegas Jokowi.

Sementara itu, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Muhammad Yusuf mengatakan nama calon menteri kabinet Jokowi-JK sudah diserahkan oleh tim transisi. Namun, dia enggan mengungkapkan nama dan jumlah calon menteri yang disetorkan kepadanya.

"Sudah, sudah, baru saja diserahkan. Ini kan top secret, tidak boleh dibeberkan," ujar Yusuf saat dihubungi Liputan6.com.

Saat ditanya kembali soal jumlah calon menteri, dia mengatakan tidak lebih dari 50. "Jumlahnya tidak lebih dari 50 dan tidak kurang dari 40. Bisa kan kira-kira," tegas dia.

Sebelumnya, Deputi Tim Transisi Andi Widjajanto mengatakan sudah menyerahkan daftar nama calon menteri kepada KPK PPATK. Menurutnya, hal tersebut sebagai early warning untuk melihat rekam jejak yang tidak didapatkan Tim Transisi.

"Nama-nama menteri sudah diserahkan ke KPK dan PPATK. Fungsinya kalau ada hal yang tidak kami dapatkan dari ruang publik," ujar Andi. (Yus)


Abraham: Calon Menteri Tanda Merah dan Kuning Bakal Tersangka
http://www.jpnn.com/read/2014/10/22/265282/Abraham:-Calon-Menteri-Tanda-Merah-dan-Kuning-Bakal-Tersangka-

22 Oktober 2014

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memberikan rekomendasi kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai calon menteri. Dalam rekomendasinya, KPK memberikan warna merah dan kuning.

Ketua KPK Abraham Samad menyatakan nama-nama calon yang diberi warna merah dan kuning tidak boleh dipilih menjadi seorang menteri.

"Posisi KPK kan udah memberi rekomendasi ya, ada merah ada kuning. Antara merah dan kuning itu sama, enggak boleh jadi menteri," kata Abraham di KPK, Jakarta, Rabu (22/10).

Soal calon menteri yang diberi tanda warna merah dan kuning pernah diungkapkan Wakil Ketua KPK Zulkarnain. Ia menyatakan calon menteri yang dianggap paling berisiko
terlibat kasus korupsi diberikan tanda warna merah. Sedangkan bagi
yang kurang berisiko diberikan warna kuning.

Abraham lantas menjelaskan mengenai kadar warna merah dan kuning tersebut. "Kadarnya mau tahu? Kalau merah mungkin itu tidak lama lagi. Kalau merah satu tahun kalau kuning bisa dua tahun," ujarnya.

Abraham menyatakan pemberian tanda warna merah dan kuning kepada calon menteri merupakan perumpamaan. "Saya bilang, kalau yang merah bisa setahun, yang kuning bisa dua tahun. Begitu pula sebaliknya, yang merah bisa sehari, yang kuning bisa dua hari. Itu kan perumpamaan," ucapnya.

Namun, Abraham enggan mengungkapkan jumlah calon menteri yang ditandai warna merah dan kuning. "Oh enggak boleh. Kita hormati Pak Jokowi, biarlah Pak Jokowi yang menyampaikan. Posisi KPK sudah merekomendasikan ada yang dalam posisi kuning dan merah," tandasnya. (gil/jpnn)

Jokowi Tunjuk Budi Gunawan Sebagai Calon Kapolri

http://www.tempo.co/read/news/2015/01/09/078633881/Jokowi-Tunjuk-Budi-Gunawan-Sebagai-Calon-Kapolri

09 Januari 2015

TEMPO.CO, Jakarta - Komisaris Jenderal Budi Gunawan diusulkan menjadi calon tunggal Kepala Kepolisian. Anggota Komisi Hukum DPR dari Fraksi Golkar, Bambang Soesatyo, mengatakan surat Presiden Joko Widodo sudah masuk ke DPR. "Benar, sudah masuk ke pimpinan DPR pagi tadi," ujarnya ketika dihubungi, Jumat, 9 Januari 2015.

Penunjukan Budi Gunawan oleh Presiden Jokowi diungkapkan pula secara eksplisit oleh Politikus PDI Perjuangan Pramono Anung. Dia mengucapkan selamat pada sahabatnya yang menjadi Kepala Kepolisian menggantikan Jenderal Sutarman. "Selamat bertugas di posisi baru sahabatku, menjadi orang pertama #TB1," cuit Pramono melalui akun twitternya @pramonoanung.

Namun Pramono tak menyebutkan siapa sahabat yang dimaksud. Pramono mengatakan surat tugas sang Tri Brata 1 baru telah keluar. "Twit yang saya hapus semalam, hari ini suratnya keluar," ujar Pramono. (Baca : Kata PPATK Soal Transaksi Lima Calon Kapolri)

Selain Budi Gunawan, sebelumnya beredar sejumlah nama lain menjadi calon Kapolri. Ada empat jenderal bintang tiga yang masuk dalam bursa calon Kapolri. (Baca : Ini Syarat Calon Kapolri Baru Menurut Kompolnas)

Mereka adalah Wakapolri Komisaris Jenderal Badrodin Haiti, Inspektur Pengawasan Umum Polri Komjen Dwi Priyatno, Kepala Badan Reserse dan Kriminal Polri Komjen Suhardi Aulius, serta Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri Komjen Putut Eko Bayuseno.

Adapun nama Budi Gunawan, sempat tersangkut dugaan rekening gendut. Pada Juni 2010, majalah Tempo menulis laporan kekayaan Budi yang mencapai Rp 4,6 miliar pada 19 Agustus 2008.

Dia juga dituduh melakukan transaksi dalam jumlah besar, tak sesuai dengan profilnya. Bersama anaknya, Budi disebutkan telah membuka rekening dan menyetor masing-masing Rp 29 miliar dan Rp 25 miliar.

Budi Gunawan terakhir kali menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara ke Komisi Pemberantasan Korupsi pada 26 Juli 2013 nilainya mencapai Rp 22,6 miliar. Adapun laporan harga kekayaan Budi Gunawan sebelumnya pada 19 Agustus 2008 sebesar Rp 4,6 miliar.

Dalam laporan terbaru, harta tidak bergerak berupa tanah dan bangunan tercatat bernilai Rp 21,5 miliar. Padahal pada laporan yang lalu hanya sekitar Rp 2,7 miliar. Adapun harta bergerak milik Budi Gunawan sekitar Rp 475 juta yang terdiri atas dua unit mobil Mitsubishi Pajero dan Nissan Juke. (Baca juga: Jokowi-Sodorkan-Budi-Gunawan-Ada-Dua-Rahasia)


KPK Sudah Ingatkan Jokowi soal Catatan Merah Budi Gunawan

http://nasional.kompas.com/read/2015/01/13/15555971/KPK.Sudah.Ingatkan.Jokowi.soal.Catatan.Merah.Budi.Gunawan

13 Januari 2015


JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad mengatakan, KPK telah memberi peringatan kepada Presiden Joko Widodo bahwa Komisaris Jenderal Budi Gunawan memiliki catatan merah. Hal tersebut, kata Abraham, disampaikan saat Presiden Jokowi menyerahkan sejumlah nama calon menteri untuk ditelusuri rekam jejaknya.

"Sejak jauh sebelumnya, kita sudah memberi tahu saat pengajuan menteri di KPK bahwa tersangka (Budi Gunawan) sudah mempunyai catatan merah, jadi tidak elok kalau diteruskan (jadi calon kapolri)," kata Abraham di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (13/1/2015).

KPK menetapkan Budi sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi sejak tanggal 12 Januari 2015. Abraham mengatakan, setelah ini, KPK akan menyampaikan pernyataan resmi mengenai penetapan Budi sebagai tersangka kepada Presiden dan Polri. (Baca: KPK: Penyelidikan Kasus Budi Gunawan Dilakukan sejak Juli 2014)

Budi Gunawan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b, Pasal 5 ayat 2, Pasal 11 atau 12 B Undang-undang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1KUH Pidana.

Presiden Jokowi melibatkan KPK dan PPATK saat menyusun Kabinet Kerja. Saat itu, sebagian calon menteri diberi "stabilo merah" oleh KPK berdasarkan penelusuran rekam jejak calon. (Baca: Laporan KPK soal 4 Calon Menteri Bermasalah Sedang Diteliti Jokowi-JK)

Jokowi kemudian menyerahkan daftar baru untuk kembali ditelusuri rekam jejaknya. Namun, nama-nama calon yang berpotensi terlibat tindak pidana tidak diungkapkan kepada publik.

Lalu, Jokowi memilih tidak melibatkan KPK dan PPATK saat memilih calon kapolri. Kepada wartawan, ia tidak menjawab secara gamblang mengapa kedua institusi tersebut tidak dilibatkan. (Baca: Ditanya soal Penunjukan Budi Gunawan Tanpa Libatkan KPK, Ini Jawaban Jokowi)


KPK minta alasan pemberhentian Sutarman

http://www.antaranews.com/berita/474305/kpk-minta-alasan-pemberhentian-sutarman

15 Januari 2015

perlu penjelasan, ini jadi penting, jangan sampai jadi preseden buruk... "
Jakarta (ANTARA News) - KPK meminta Komisi Kepolisian Nasional menjelaskan alasan pemberhentian Jenderal Polisi Sutarman sebagai kepala Kepolisian Indonesia. Sutarman masih memiliki masa dinas aktif sampai Oktober ini.

"Saya menjadi anggota Kompolnas selama enam tahun, dan saat ini perlu ada yang diklarifikasi. Kita perlu tahu apa pertimbangan Kompolnas (mengapa) memberhentikan kepala Kepolisian Indonesia sekarang. Ini perlu penjelasan, ini jadi penting, jangan sampai jadi preseden buruk," kata Wakil Ketua KPK, Adnan Pandu Praja, di Gedung KPK, Jakarta, Kamis.

Pernyataan itu diungkapkan Adnan, saat menerima Relawan Salam 2 Jari yang datang ke KPK untuk memberikan dukungan sekaligus meminta agar Presiden Joko Widodo membatalkan pencalonan Budi Gunawan menggantikan Sutarman.

Sutarman baru akan memasuki masa pensiun pada Oktober 2015, namun Jokowi mengajukan Gunawan kepada DPR pada Jumat (9/1), tanpa meminta penelusuran rekam jejak kepada KPK dan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK).

"KPK sering kali dijadikan bahan kampanye calon presiden, semua calon presiden mengatakan mendukung KPK. Jokowi menandatangani komitmen," ungkap Adnan.

Komitmen antikorupsi yang dimaksud Adnan adalah Buku Putih 8 Agenda Pemberantasan Korupsi sebagai komitmen yang ditandangani Jokowi dan Jusuf Kalla serta Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa saat datang ke KPK saat masa kampanye pemilihan presiden.

Di dalam komitemen antikorupsi itu setidaknya memuat: (1) Menolak dan melaporkan segala gratifikasi, (2) Menolak upaya pelemahan KPK, (3) Mematuhi konvensi Unit Gratifikasi, (4) Melakukan Tes Integritas Komitmen, (5) Tidak memberi ruang keluarga akses dana, (6) Tidak melakukan nepotisme dan kolusi.

"Ini tandatangan berarti terikat. Apa persepsi mengenai tanda tangan? Kalau dilanggar bisa lihat akan bagaimana pemerintahan ini," tambah Adnan.

Sedangkan komisioner lain KPK, Zulkarnaen, menyatakan, penanganan kasus Gunawan bentuk praktek suap dan penerimaan gratifikasi di kalangan pejabat negara.

"Rekening gendut menjadi kasus perkara suap-menyuap dan gratifikasi. Ini harus kita selesaikan secara baik tapi membutuhkan dukungan," ungkap Zulkarnaen.

KPK, menurut Zulkarnaen sedang menyatukan berbagai dokumen, surat, surat elektroni maupun keterangan ahli menjadi bukti yang kuat dan meyakinkan.

"Ini yang butuh waktu panjang. Ini tantangan cukup besar, kami perlukan untuk selesaikan kasus-kasus ini," tambah Zulkarnaen.

Sutarman Resmi Diberhentikan, Polri Dipimpin Komjen Badrodin Haiti
http://batampos.co.id/16-01-2015/sutarman-resmi-diberhentikan-polri-dipimpin-komjen-badrodin-haiti/

16 Jan 2015


“Kepres pertama tentang Pemberhentian dengan hormat Jenderal Polisi Sutarman sebagai kapolri,” kata Presiden dalam keterangan pers di Istana Negara, Jakarta, beberapa saat lalu (Jumat, 16/1). Wakil Presiden Jusuf Kalla juga tampak hadir mendampingi Jokowi saat pengumuman.

Selanjutnya, presiden menugaskan Wakil Kepala Polri, Komjen Badrodin Haiti sebagai pejabat sementara (Plt) Kapolri.

“Keppres kedua tentang penugasan Wakapolri Komjen drs. Badrodin Haiti untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab Kapolri,” lanjut Jokowi.

Keputusan ini diambil, jelas Jokowi, sehubungan status hukum kapolri terpilih, Komjen Budi Gunawan yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Jokowi juga menegaskan, pelantikan Komjen Budi bukan dibatalkan.

“Berhubung Komisiaris Jenderal Polisi drs. Budi Gunaswan M.Si sedang menjalani proses hukum maka untuk menunda pengangkatan Kepala Kepolisian Republik Indonesia,” kata presiden.

“Jadi menunda, bukan membatalkan, ini digarisbawahi,” imbuh Jokowi.

Dengan pengumuman ini, terjawab sudah kontroversi pelantikan Budi Gunawan setelah disetujui oleh DPR, kemarin.(spt/rmo)

Yusril Kritik Cara Jokowi Berhentikan Sutarman

http://www.tempo.co/read/news/2015/01/18/063635689/Yusril-Kritik-Cara-Jokowi-Berhentikan-Sutarman

18 Januari 2015

TEMPO.CO, Jakarta - Ahli hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra, mengkritik cara Presiden Joko Widodo memberhentikan Kepala Polri Jenderal Sutarman. Menurut dia, pencopotan Sutarman tak melalui mekanisme yang ditentukan dalam Undang-Undang Kepolisian. (Baca: Menkpolkam: Sutarman Masih Kapolri.)

"Pengangkatan maupun pemberhentian Kapolri dua-duanya harus dengan persetujuan DPR," ujar Yusril melalui akun Twitter-nya, @Yusrilihza_Mhd, seperti dikutip Tempo pada Ahad, 18 Januari 2015. (Baca: Soal Kapolri, Jokowi Tinggalkan Tradisi Baik SBY.)

Yusril mengatakan ikut dalam perumusan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Kapolri. Menurut dia, hal tersebut harus dilakukan dalam satu paket, bukan dipisah. (Baca: Refly: Jabatan Plt Kapolri Dianggap Tidak Lazim.)

Menurut Yusril, Jokowi juga harus menyertakan alasan-alasannya mencopot Sutarman dan memilih Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai penggantinya. "Begitu juga calon pengganti Sutarman harus diajukan permintaan persetujuan DPR disertai alasan-alasan mengapa dia dicalonkan," ujar mantan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia itu.

Presiden, kata Yusril, tak bisa memberhentikan Kapolri tanpa minta persetujuan DPR seperti sekarang yang dilakukan terhadap Sutarman. "Kecuali ada alasan yang mendesak," ujarnya. Alasan tersebut jika Kapolri melanggar sumpah jabatan atau membahayakan keamanan negara. "Apakah Sutarman melakukan pelanggaran sumpah jabatan atau melakukan makar sebelum diberhentikan Presiden? Saya tidak tahu," kata Yusril.

Dalam keadaan mendesak itu, ujar Yusril, Presiden baru dapat memberhentikan Kapolri dan menunjuk pelaksana tugas tanpa persetujuan DPR. Pada saat yang bersamaan, Presiden harus tetap meminta persetujuan DPR tentang pengangkatan pelaksana tugas. "Presiden harus menjelaskan alasan pemberhentian Kapolri dengan alasan mendesak itu."

Selanjutnya, menurut Yusril, Presiden harus segera mengusulkan calon Kapolri definitif untuk mendapat persetujuan DPR. Calon itu bisa pelaksana tugas tadi atau kandidat lainnya.

Yusril, yang saat itu menjabat Menteri Kehakiman bersama Menteri Pertahanan Matori Abdul Jalil, mewakili pemerintah mengajukan dan membahas rancangan undang-undang ini dengan DPR hingga akhirnya disahkan. Yusril berharap pemerintah sekarang ini memahami dan menjalankan undang-undang agar berjalan tertib dan baik.

Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja mengkritik pemberhentian Sutarman sebelum masa tugasnya berakhir. Menurut Pandu, hingga saat ini Jokowi maupun Komite Kepolisian Nasional tak mengemukakan alasan mempercepat pemberhentian Sutarman. "Ini perlu penjelasan, ini jadi penting, jangan sampai jadi preseden buruk," ujar Pandu. Menurut dia, syarat pemberhentian Kapolri berdasarkan undang-undang, yakni pensiun, tersandung kasus pidana, mengundurkan diri, atau meninggal. Sedangkan masa tugas Sutarman berakhir pada Oktober 2015.

Pandu pun membandingkan saat masih menjabat sebagai Sekretaris Kompolnas dulu bahwa tradisi pencalonan Kapolri harus menyurati KPK, kejaksaan, dan Komnas HAM untuk menanyakan integritas. "Apakah Kompolnas sudah melakukan itu? Ini penting supaya Kapolri ke depan tidak seperti ini. Tradisi harus dijaga terus," ujar Pandu yang selama enam tahun menjabat sebagai Sekretaris Kompolnas itu.

Pada Jumat malam, Jokowi mengeluarkan dua keputusan presiden. Pertama, memberhentikan dengan hormat Kepala Polri Jenderal Sutarman. Kedua, mengangkat Wakapolri Komjen Badrodin Haiti sebagai Pelaksana Tugas Kepala Polri. Jokowi menunda pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai Kepala Polri lantaran KPK menjadikannya tersangka kasus dugaan suap dan penerimaan hadiah.

Buntut Kasus Budi Gunawan, KPK Periksa 2 Jenderal

http://www.tempo.co/read/news/2015/01/19/063635849/Buntut-Kasus-Budi-Gunawan-KPK-Periksa-2-Jenderal

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil tiga perwira tinggi kepolisian untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus Budi Gunawan. Tiga perwira tinggi itu adalah Widyaiswara Utama Sekolah Pimpinan Kepolisian Inspektur Jenderal Syahtria Sitepu, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri Brigadir Jenderal Herry Prastowo, dan Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Sumatera Barat Komisaris Besar Ibnu Isticha.

"Ada tiga saksi yang dipanggil untuk tersangka BG (Budi Gunawan)," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha melalui pesan pendek, Senin, 19 Januari 2015.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Tempo, nama Syahtria Sitepu belakangan mencuat terkait dengan kasus Budi Gunawan. KPK mengenakan status cegah untuknya sejak 14 Januari 2015. Namun Priharsa mengaku tak tahu hubungan Syahtria dengan kasus Budi Gunawan.

Wakil Ketua KPK Zulkarnain berharap para saksi yang diperiksa berkaitan dengan kasus Budi Gunawan tidak mendapat tekanan dari pihak mana pun, termasuk instansinya. Dengan tidak adanya tekanan, maka para saksi itu bisa leluasa memberikan keterangannya kepada penyidik KPK.

"Semoga tidak ada tekanan, sehingga bisa menyampaikan apa yang dia lihat, dia dengar, dan dia alami," kata Zulkarnain kepada Tempo saat dihubungi, Senin, 19 Januari 2015.

Jika para saksi itu memberikan keterangan tanpa tekanan, menurut Zulkarnain, KPK bisa lebih cepat dan efektif mengusut kasus Budi Gunawan.

Budi Gunawan dijadikan tersangka oleh KPK setelah Presiden Joko Widodo menetapkannya sebagai calon tunggal Kapolri menggantikan Jenderal Sutarman.

Budi Gunawan disangka menerima hadiah atau gratifikasi, dan dijerat dengan Pasal 12a atau b, Pasal 5 ayat 2, Pasal 11, atau Pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 KUHP.

Wakil Ketua KPK Bambang W. Ditangkap Polisi

http://www.tempo.co/read/news/2015/01/23/063636965/Wakil-Ketua-KPK-Bambang-W-Ditangkap-Polisi

23 Januari 2015