Minggu, 21 Oktober 2018

SRI MULYANI JAGO MANIPULASI

Sri Mulyani, menteri keuangan yang dibangga-banggakan, yang pernah dijadikan direktur pelaksana Bank Dunia, mungkin merasa gengsi dengan kegagalan-kegagalannya mengelola keuangan negara; membuat utang negara semakin besar, kekacauan perhitungan BPJS kesehatan dan semakin melemahnya kurs Rupiah terhadap Dolar Amerika, sehingga harus membohongi publik dengan menunjukkan data penurunan angka kemiskinan menjadi 9,82%. Jika angka itu benar, maka benarlah bahwa itu yang pertama terjadi dalam sejarah Indonesia bahwa angka kemiskinan dibawah 2 digit. Di era Jokowilah terjadi penurunan angka kemiskinan yang membanggakan itu.

Tapi atas dasar pengukuran seperti apa orang yang disebut miskin itu? Rupanya pemerintah menggunakan perhitungan penghasilan Rp. 13.373,- perhari atau Rp. 401.000,- perbulan. Artinya, tukang becak di Surabaya yang penghasilannya Rp. 600.000,- perbulan termasuk orang kaya?! Setelah mendapat kritikan dari berbagai kalangan akhirnya dinyatakan bahwa itu hitungan rata-rata perorang, yang jika di keluarga itu terdiri dari 4 orang, maka itu dikalikan 4 menjadi Rp. 1.600.000,- itulah yang disebut miskin.

Semula disebut perorangan sekarang disebut keluarga. Malah kacau jadinya. Mari kita cari kebenarannya; Jika seorang suami berpenghasilan Rp. 3 juta sedangkan istrinya Rp. 3 juta, itu dihitung 2 orang yang bekerja atau dihitung 1 orang dengan penghasilan Rp. 6 juta? Jika suami penghasilan Rp. 2 juta sedangkan istri Rp. 1 juta, apakah dijumlah menjadi Rp. 3 juta atau suami disebut kaya karena penghasilannya di atas Rp. 1.600.000,- sedangkan istrinya disebut miskin? Iya, suami-istri itu dijadikan 1 orang atau 2 orang.

Jika suami-istri sama-sama bekerjanya apakah disebut 2 orang yang bekerja atau seorang saja berdasarkan kekeluargaannya? Jika suami bekerja sedangkan istri tidak bekerja apakah disebut 1 bekerja, 1 pengangguran, atau dihitung 1 saja; bekerja?! Mana yang dipakai? Dihitung perorangan atau dihitung perkeluarga? Itu harus jelas! Rp. 401.000,- perorang perbulan atau Rp. 1.600.000,- perkeluarga?!

Kalau menggunakan Rp. 401.000,- perorang, maka benarlah jika angka kemiskinan itu sedikit sekali. Sebab tukang-tukang becak yang penghasilannya sekitar Rp. 600.000,- termasuk kayaraya. Tapi kalau pemerintah menggunakan Rp. 1.600.000,- perkeluarga perbulan rasanya presiden Jokowi perlu minum obat Antimo biar nggak mabuk jabatan.

Zaman sekarang sudah nggak ada orang yang penghasilannya Rp. 13.373,- perhari. Orang itu pasti sudah mati karena uang segitu nggak cukup buat hidup. Kuli bangunan saja yang paling murah dibayar Rp. 60.000,- sehari dan itu masih serba kekurangan untuk keluarganya. Mungkin tinggal nenek-nenek di desa yang sudah tidak bisa mengerjakan apa-apa sehingga tak ada penghasilan.

Bagaimana pula BPS(Badan Pusat Statistik) ketika mendata sebuah keluarga kayaraya tapi penghasilannya cuma Rp. 200.000,- sebulan karena sebagai tenaga honorer daerah. Apakah orang itu termasuk kaya atau termasuk fakir miskin? Secara de jure, berdasarkan penghasilannya dia miskin. Tapi secara de facto, berdasarkan rumah dan perabotannya termasuk kaya. Apakah pemerintah tetap memberinya beras miskin dan Bantuan Langsung Tunai? Itu sebabnya pemerintah disebut sering salah sasaran. Itu sebabnya fakir miskin yang sejati tak pernah berterimakasih pada Jokowi.

Jika standart pemerintah Rp. 13.373,- perorang perhari, standart dunia USD 2 atau sekitar Rp. 30.000,- perhari atau Rp. 900.000,- sebulan. Dengan standart ini maka tukang becak yang penghasilannya Rp. 600.000,- termasuk miskin. Dan jumlah tukang becak di seluruh Indonesia bisa jutaan orang. Tapi kalau pakai standartnya Sri Mulyani, maka tukang becak sudah dianggap kayaraya. Pantaslah kalau Jokowi merasa bahwa perekonomian Indonesia telah membaik.

Pemerintah punya data, tapi saya punya fakta. Jika data itu sesuai dengan faktanya, itu kebenaran. Tapi jika data itu tidak sesuai dengan faktanya, maka itu adalah hoaks. Bisa kayak Ratna Sarumpaet nasibnya.

Perekonomian kelihatan membaik di permukaan karena disokong dengan utang. Tapi perekonomian yang benar-benar baik adalah jika mampu melunasi utang. Sebab saya dulu ketika barusan mendapatkan pinjaman juga saya pakai makan yang enak-enak dan beli ini beli itu kayak orang yang banyak duit. Memang banyak duit karena barusan dapat utangan. Tapi ketika waktunya membayar barulah kepala ini pening tujuh keliling.

Termasuk uang yang dibagi-bagikan ke juara medali emas, setiap orang Rp. 1,5 milyar, itu adalah uang utangan. Hua..ha..ha...... jangan senang-senang dulu. Jangan dengar omongan Sri Mulyani yang mengatakan: "Yang penting pemerintah sanggup membayar". Lho, masih belum lunas koq sudah dibilang sanggup?! Yang jelas wakil presiden Jusuf Kalla mengakui bahwa pemerintah setiap tahunnya menambah utang antara 300-400 trilyun. Itu artinya membenarkan kata-kata Prabowo bahwa setiap hari pemerintah menambah utang 1 trilyun. Maka jika Jokowi 2 periode; 10 tahun x 400 trilyun = 4.000 trilyun, belum ditambah dengan utang lama yang 3.000 trilyun. Nah, bagaimana jika di tahun 2024 Jokowi lengser meninggalkan utang 7.000 trilyun?!


Sri Mulyani Sebut Kemiskinan Turun, Ekonom Pertanyakan Hal Ini

https://bisnis.tempo.co/read/1107822/sri-mulyani-sebut-kemiskinan-turun-ekonom-pertanyakan-hal-ini/full&view=ok

TEMPO.CO, Jakarta - Pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang bungah akan pencapaian tingkat kemiskinan per Maret 2018 mencapai single digit ditanggapi beragam oleh publik. Pasalnya, pencapaian tersebut dinilai tak serupa dengan kondisi riil di lapangan.

Salah satunya disampaikan oleh ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira. Ia mengatakan, bahwa penurunan tingkat kemiskinan yang disebut-sebut sebagai prestasi adalah semu.
"Tingkat kemiskinan yang menurun juga didorong oleh program beras sejahtera serta bantuan pangan nontunai telah berhasil didistribusikan tepat waktu," kata Bhima kepada Tempo, Selasa, 17 Juli 2018. Selain itu, bantuan sosial tunai pemerintah naik 87,6 persen pada triwulan pertama tahun ini.

Selain itu, kata Bhima, ada faktor yang mempengaruhi penurunan tingkat kemiskinan adalah survei Badan Pusat Statistik (BPS) yang dilakukan saat masa panen raya. Apalagi, sebagian besar penduduk miskin banyak bekerja di sektor pertanian.
Oleh karena itu, Bhima menilai sangat wajar jika jumlah penduduk miskin terlihat turun. Sebab, saat panen raya pendapatan petani atau pekerja di sektor pertanian tentu ikut naik.
Lebih jauh Bhima mengatakan tingkat ketimpangan yang turun juga perlu ditelusuri penyebabnya. Sebab, penurunan itu karena porsi pengeluaran penduduk 20 persen teratas berkurang dari 46,40 persen menjadi 46,09 persen. "Ini diduga orang kaya Indonesia menahan belanja mereka, karena khawatir akan ketidakpastian kondisi makro ekonomi," ucapnya.
Sementara itu, porsi kelompok 40 persen dengan pengeluaran terbawah naik dari 17,12 persen ke 17,29 persen dalam satu tahun terakhir. Bhima berujar bahwa pengeluaran kelas bawah didorong bantuan sosial dan beras sejahtera yang jumlahnya naik signfikan. Artinya, ketimpangan yang seolah olah turun sebenarnya adalah semu.

Tak sedikit netizen yang mempertanyakan garis kemiskinan yang digunakan sebagai dasar survei BPS. Pada Maret 2018, BPS menggunakan standar garis kemiskinan Rp 401.220 per bulan atau naik 3,63 persen dibanding pada September 2017 sebesar Rp 387.160.
Adapun pada Maret 2017, standar garis kemiskinan yang digunakan adalah sebesar Rp 374.478 per bulan. BPS mencatat inflasi umum pada periode September 2017 – Maret 2018 sebesar 1,92 persen.
Salah satu netizen dengan akun Twitter @AisyahMutahar mempertanyakan perubahan garis kemiskinan sebagai dasar BPS menghitung tingkat kemiskinan. "Kemiskinan menurun karena pendapatan mnimal rakyat di ubah menjadi 400 rb. Artinya rakyat dengan pendapatan di atas Rp 400 ribu gak disebut miskin," ujarnya Senin malam, 16 Juli 2018. "Sekarang kalian pikir, uang Rp 400 ribu sebulan bisa untuk apa? Untuk bayar listrik, air dan gas aja sudah habis. Trus rakyat makan pake apa?"
Ada juga netizen lainnya dengan akun Twitter @Fauzismail24 yang mempertanyakan data BPS tersebut. "Tapi gua penasaran, apa emang dari dulu garis kemiskinan serendah itu? Berarti Indonesia terlihat kaya di atas selembar data?" Cuitannya itu disampaikan pada Senin sore, 16 Juli 2018.
Berdasar data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan penduduk Indonesia per Maret 2018 sebesar 9,82 persen, terendah sejak era krisis moneter (krismon) pada 1998. Pada 1998, tingkat kemiskinan Indonesia mencapai 24,2 persen. Mengonfirmasi data BPS ini, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani menekankan, pemerintah akan terus memperkuat ekonomi keluarga tidak mampu melalui beragam program bantuan sosial.
Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan turut senang dengan penurunan tingkat kemiskinan per Maret 2018 yang mencapai 9,82 persen. Menurut dia, penurunan tingkat kemiskinan yang di bawah 10 persen merupakan catatan sejarah bagi Indonesia. "The first time in the history of Indonesia, tingkat kemiskinannya di bawah 10 persen," kata Sri Mulyani di Jakarta, Senin kemarin.

Rizal Ramli Angkat Bicara soal Data Angka Kemiskinan BPS

https://www.liputan6.com/bisnis/read/3593500/rizal-ramli-angkat-bicara-soal-data-angka-kemiskinan-bps

Liputan6.com, Jakarta - Ekonom senior Rizal Ramli kembali bersikukuh untuk dapat maju menjadi Calon Presiden (Capres) periode 2019-2022.
Selain itu, dia juga turut mengkritik data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) terkait penurunan angka kemiskinan di Indonesia yang dinilainya semu.
Mantan Menteri Keuangan di era Presiden Abdurahman Wahid ini mengatakan, bila impiannya jadi presiden terwujud, ia bakal keluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) terkait pembiayaan partai politik oleh negara.
"Hari kedua Rizal Ramli sebagai presiden akan keluarkan Perpu, semua partai politik akan dibiayai oleh negara. Sama seperti di Eropa, Jerman, Skandinavia, Inggris, kami alokasikan Rp 40 triliun. Sehingga partai tidak kesulitan mencari kader yang kompeten," urai dia di Jakarta, seperti dikutip Jumat (19/7/2018).

Lebih lanjut, dia ikut mencermati laporan terbaru BPS soal jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2018 yang tercatat terus berkurang. Menurut dia, perhitungan tersebut terkesan menjebak.
"Memang kita bisa main-main dengan statistik. Soal kemiskinan, BPS mungkin benar angka kemiskinan turun. Tetapi definisi kemiskinan yang dipakai kurang dari Rp 14 ribu per hari, hanya sekitar Rp 13.400,"  ujar dia.
Seperti yang diketahui, beberapa waktu lalu BPS merilis data, yang menyatakan angka kemiskinan di Indonesia pada Maret 2018 turun jadi 9,82 persen dari jumlah total penduduk, atau sebanyak 25,95 juta jiwa.
Adapun laporan tersebut turut mengindikasikan meningkatnya pengeluaran per kapita per bulan atau garis kemiskinan negara, yang naik 3,63 persen dari Rp 387.160 per kapita per bulan pada September 2017 menjadi Rp 401 220 per kapita per bulan pada Maret 2018.
Bila dihitung lebih jauh, masyarakat Indonesia yang kini masih terbilang miskin adalah individu yang pengeluaran dalam satu harinya kurang dari Rp 13.374.
Rizal Ramli berpendapat, perhitungan itu belum bisa merepresentasikan kondisi riil saat ini. "Coba kita pikir, dengan biaya Rp 13.400 itu kayak masih belum cukup untuk biaya transportasi, listrik, dan macam-macam," papar dia.
Ia menilai, jumlah tersebut terbilang rendah sekali jika dikomparasikan dengan standar kemiskinan menurut dunia internasional, yang disebutkannya sebesar USD 2, atau Rp 28.668 (Kurs Rp 14.334 per USD 1).
Adapun nilai garis kemiskinan yang ditetapkan Bank Dunia atau World Bank adalah sebesar USD 1,9 per hari, atau sekitar Rp 27.234 untuk sehari.
"Kalau kita pakai definisi USD 2, Rp 13.400 begitu rendah sekali. Jadi jangan bangga bahwa Rp 13.400 sehari itu sudah lumayan," pungkas dia.

Utang 15 Trilyun, Pemerintah Mendatangkan Bencana Baru

https://www.gatra.com/rubrik/ekonomi/355356-Utang-15-Trilyun-Pemerintah-Mendatangkan-Bencana-Baru

Jakarta, Gatra.com - Bencana gempabumi dan juga tsunami yang terjadi di beberapa tempat di Indonesia belakangan, membuat Bank Dunia berkomitmen untuk memberikan pinjaman kepada pemerintah Indonesia sebesa US$1 miliar atau setara Rp15 triliun, untuk mendukung proses rehabilitasi dan rekonstruksi bencana di Lombok dan Sulawesi Tengah.
Anggota Komisi XI DPR RI yang membidangi keuangan dan perbankan, Heri Gunawan mengingatkan pemerintah bahwa dengan menambah utang baru US$1 miliar di tengah situasi ekonmi yang sedang tertekan, bukan keputusan yang tepat.
"Ini sama saja mengatasi bencana dengan bencana," kata Heri melalui keterangannya, Senin (15/10/2018).
Jumlah tersebut, kata Heri, di luar US$300 juta dari Bank Dunia untuk meningkatkan prasarana dan pelayanan dasar yang relevan dengan pariwisata, memperkuat hubungan ekonomi lokal dengan kepariwisataan.
"Dengan adanya dua komitmen utang baru tersebut, semakin menegaskan status pemerintahan Jokowi sebagai rezim yang sangat rajin membuat utang," ujarnya.
Politisi Partai Gerindra ini mengingatkan, sebelum ada komitmen baru tersebut, posisi utang Indonesia saja sudah sangat besar. Per Agustus 2018 posisi utang pemerintah saja sudah sebesar Rp4.363 triliun. Dengan jumlah ini, artinya rasio utang Indonesia terhadap PDB sudah mencapai 30.31%.
"Dengan kalkulasi ketika rasio utang masih 27% terhadap PDB (Rp 13.000) saja, setiap orang di Indonesia sudah menanggung utang Rp 13 juta. Apalagi saat ini ketika rasio utang sudah menembus 30%? Jumlahnya tentu lebih besar lagi," bebernya.
Oleh karenanya, pinjaman baru dari World Bank sebesar Rp15 triliun, bukanlah berita menggembirakan dan justru hal ini menjadi berita buruk, bahkan bencana baru. Menurutnya, jika alasannya untuk mempercepat proses pemulihan Sulawesi Tengah, pemerintah seharusnya mengoptimalkan penyaluran bantuan yang tersendat.
"Baik bantuan fisik, maupun bantuan finansial. Sudah lebih dari dua pekan, menurut catatan relawan kami, bantuan seperti pakaian, makanan, obat-obatan belum seluruhnya tersalurkan. Malah menumpuk. Inilah masalah terdekat yang harus diatasi segera oleh pemerintah. Bukan justru sibuk membuat utang baru," pungkasnya.


Utang Naik Rp 1 Triliun Tiap Hari, JK: Kita Mampu Bayar

http://www.beritasatu.com/ekonomi/508679-utang-naik-rp-1-triliun-tiap-hari-jk-kita-mampu-bayar.html

Jakarta - Wakil Presiden RI Jusuf Kalla menanggapi pernyataan Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto terkait dengan utang Pemerintah yang naik Rp 1 triliun setiap harinya, Selasa (4/9).
Jusuf Kalla di Kantor Wapres RI, Jakarta, Selasa, mengatakan bahwa utang menjadi wajar dilakukan oleh sebuah negara, apalagi Indonesia yang sedang melakukan pembangunan infrastruktur.
Ia mengatakan bahwa semua negara yang ingin membangun itu sama dengan perusahaan. Semua negara yang membangun butuh dana. Kalau tidak punya modal, harus meminjam.
"Negara mana saja menjalankan itu, cuma caranya beda," kata Wapres.
Di Amerika Serikat, Wapres mengatakan bahwa pinjaman dilakukan dengan mencetak dolar, sementara pemerintah Jepang meminjam dari dana pensiun warganya.
Sementara itu, Indonesia, karena rupiah tidak laku di luar negeri, Pemerintah melakukan pinjaman uang kepada Bank Dunia dan perbankan.
JK menegaskan bahwa kepemilikan utang Indonesia bukan hal yang perlu dikhawatirkan selama Pemerintah mampu membayarnya.
"Jadi, bukan soal Rp1 triliun, melainkan mampu dibayar atau tidak? Sekarang ini, ya, kita mampu membayarnya. Selama kita bisa bayar, bukan urusan T-nya (triliun), melainkan kita bisa bayar atau tidak," tegas Wapres Kalla.
Terkait dengan nominal utang, JK mengatakan bahwa Kementerian Keuangan saat ini belum menghitung secara terperinci total utang yang dimiliki Pemerintah.
"Saya belum hitung seperti itu. Akan tetapi, memang jumlahnya (dihitung) per tahun, kita tidak hitung per hari. Ada tambahan Rp 200 triliun, ada mungkin Rp 300 triliun," katanya.
Sebelumnya, dalam peluncuran buku Paradoks Indonesia, Bakal Capres RI Prabowo Subianto mengatakan bahwa utang negara terus-menerus naik, hingga mencapai angka Rp1 triliun setiap harinya.
Utang tersebut, menurut mantan Danjen Kopassus, dapat mengancam stabilitas perekonomian bangsa.

Risiko RI 2018: Utang Jatuh Tempo Rp 400 Triliun!


Jumat, 19 Oktober 2018

MAAF PERJALANAN ANDA TERGANGGU

Rasanya saya membaca kalimat: "Maaf perjalanan anda terganggu" itu sudah lama, sejak saya masih remaja. Tulisan itu dituliskan di sebuah papan dan dipalangkan di tengah jalan sebagai pemberitahuan bahwa pemerintah sedang melakukan pekerjaan, seperti perbaikan jalan, perbaikan pipa PDAM, bersih-bersih selokan, atau apa saja yang menyebabkan arus lalulintas di jalan itu tidak lancar. Kalau dulu tidak lancar karena jumlah kendaraan yang masih sedikit, tapi sekarang pasti mengakibatkan macet. Lebih parah lagi jika di jalanan yang sempit sedangkan arus lalulintasnya padat.

Saya rasa tulisan itu bisa kita temui setiap hari dengan lokasi yang berpindah-pindah. Ketika di jalan ini selesai, pekerjaan pindah ke jalan lainnya lagi. Dan macam pekerjaannya itu banyak bidangnya, seperti: penebangan pohon, perbaikan kabel PLN, perbaikan kabel telepon, membersihkan selokan, memperbaiki jalan yang rusak, mengerjakan pelebaran jalan, dan lain-lainnya.

Memang pekerjaan itu semuanya perlu dan wajib dilakukan pemerintah sebab semua barang bisa rusak dan memerlukan perawatan. Tapi jangan tukang becak yang dijadikan kambing hitam kemacetan sehingga becak-becak di berbagai kota dianaktirikan. Kalau pemerintah yang membikin kemacetan seperti contoh di atas, pemerintah merasa cukup dengan meminta maaf saja. Tapi kalau tukang becak mengapa tiada maafnya?

Padahal kalau tukang becak yang lewat di suatu jalan, keperluannya sudah jelas bisa kita baca bahwa dia sedang mencari nafkah. Nggak mungkin tukang becak itu sedang jalan-jalan. Tapi kalau mobil-mobil yang lewat yang suka menyebabkan kemacetan, apakah semuanya berkepentingan seperti mobil ambulance? Berapa banyak yang keperluannya hanya jalan-jalan, mencari angin, cuci mata, hendak mencari jajanan, hendak rekreasi, hendak ke rumah pacarnya, hendak selingkuh, sedang mengantarkan shabu-shabu, sedang merencanakan kejahatan, sedang bertransaksi korupsi, dan lain-lainnya yang tergolong tidak penting, justru menjurus ke kejahatan? Tapi lalulalangnya orang-orang berduit ini yang difasilitasi oleh pemerintah dengan menyingkirkan becak.

Polisi mengatur dengan cara 3 in 1, maksudnya sebuah mobil harus berpenumpang 3 orang. Saya senang dengan peraturan trinitas(3 in 1) ini sebab bisa menyerap banyak tenaga kerja, yaitu joki atau penumpang sewaan. Aturan ini perlu dikembangkan di kota-kota se Indonesia supaya bisa mengurangi jumlah pengangguran. Tapi kalau aturan Ganjil-Genap imbasnya pasti ke pengusaha besar. Penjualan mobil pasti meningkat, khususnya mobil bekas. Orang pasti memilih membeli mobil bekas karena sudah jelas plat nomornya. Jika mobil yang lama nomor polisinya genap maka dia akan mencari yang ganjil. Dengan demikian dia tetap bisa bermobil setiap hari, mobil makin banyak, jalanan tetap macet, dan kita bisa bercanda dengan polisi. "Halo pak polisi, aturan itu membuat saya makin kaya. Kini mobil saya dua, ada yang ganjil dan ada yang genap".

Sebab pemerintah itu munafik, alias ambigu. Pemerintah butuh duitnya rokok tapi asapnya ditolak. Pemerintah ingin mengurangi kemacetan tapi membiarkan produksi mobil meningkat terus. Pemerintah bukannya mengurangi jumlah produksi mobil, justru sekarang pemerintah sendiri yang hendak memproduksi mobil Esemka. Celakanya jika kelak mobil ini hendak dijadikan mobil nasional dan dijual dengan harga murah. Bayangkan jika semua fakir miskin bisa membeli mobil itu karena DP-nya ditanggung APBN sedangkan angsurannya ditanggung APBD kayak modelnya BPJS kesehatan, apa tidak semakin macet?!

Hasil gambar untuk gambar tulisan maaf perjalanan anda terganggu


Selasa, 16 Oktober 2018

MENUJU MAFIA KORUPTOR

Di zaman Orde Baru hampir tak ada pejabat yang bisa dijebloskan ke dalam penjara karena korupsi. Pegawai negeri yang digaji kecil sekali seolah-olah dibiarkan mencari hasil tambahan sendiri-sendiri. Saya teringat betapa malasnya saya berurusan dengan pemerintahan karena setiap urusan berbau uang pungutan liar. Ketemu pak RT atau pak RW istilahnya "uang tinta". Ketemu pak lurah atau pak camat istilahnya "uang administrasi". Mengurus ijin-ijin istilahnya "uang amplop".

Pegawai negeri yang rendahan kerjanya mencari-cari kesalahan fakir miskin tujuannya cari uang recehan. Yang tingkat kepala cari rejekinya mencari-cari kesalahan para pengusaha atau pedagang. Polisi dan tentara memajaki toko-toko dengan alasan keamanan. Padahal di zaman itu pasar-pasar juga dikuasai preman; preman pasar istilahnya. Ada iuran yang harus dibayar rutin setiap bulan untuk polisi, tentara dan preman. Kalau Agustusan, hari ulangtahun korps atau tutup tahun, ada sumbangan dan penjualan kalender.

Cerita yang umum adalah polisi membawa tahanan ke suatu toko, dibilang toko itu sebagai penadah barang curian. Nggak mau repot dengan dagelan macam begitu umumnya toko memberi sejumlah uang sebagai uang damai. Padahal toko itu bukan penadah dan nggak ada hubungannya dengan pencuri itu. Itu sebabnya untuk pengusaha kelas kakap selalu mencari bekingan jendral supaya tidak diganggu dengan petugas recehan tersebut.

Kalau zaman dulu, uang, uang, uang melulu. Kalau zaman sekarang setiap hari obrakan SATPOL PP. Mereka nggak minta uang, tapi mematikan sandang-pangan. Zaman dulu pegawai negeri, polisi dan tentara adalah pengemis yang berseragam. Wakil-wakil pemerintah itu sukanya bentak-bentak orang supaya orang takut dan duitnya keluar. Mereka bagaikan raja-raja kecil yang arogan sekali.

Sebagai orang berdarah muda waktu itu saya pernah melawan kepala Dinas Lalulintas Jalan Raya(DLLJR) karena saya tak merasa bersalah, dan kepala saya ditodong pistol. Hua..ha..ha......  Waktu itu camatpun dikasih pistol. Setiap kepala dipersenjatai pistol.

Semua rakyat pasti pesimis dengan keadilan dan berpikir bahwa negara seperti kerajaan allah yang tak terkalahkan dan tak tersalahkan. Tak ada orang yang berani melawan pemerintah. Para penulis yang berusaha memperjuangkan keadilan melalui tulisan-tulisan, buku-buku dan sajak-sajak ditangkapi dan dijebloskan ke penjara. Menentang Soeharto dicap: PKI. Ciutlah nyali masyarakat.

Kita semua yang menikmati masa-masa Orde Baru pasti takkan menyangka bahwa reformasi 1998 bisa mengubah Indonesia menjadi seperti sekarang ini. Reformasi 1998 adalah hari bersejarah masyarakat, hari kemerdekaan masyarakat. Jika 17 Agustus 1945 hari kemerdekaan dari bangsa asing, tahun 1998 adalah hari kemerdekaan dari Orde Baru. Kata kuncinya adalah:  P E R L A W A N A N.

Obat penindasan adalah perlawanan! Prinsip Arek Suroboyo(orang Surabaya): "Kalah cacak, menang cacak" - Kalah atau menang perlu dicoba. Sama seperti cerita di Al Kitab ketika Daud yang kecil melawan Goliat yang raksasa. Kalah atau menang perlu dicoba. Apa iya yang kecil ini tak bisa mengalahkan yang besar? Nyatanya bisa! Daud bisa mengalahkan Goliat, kita bisa mengalahkan Belanda, kita juga bisa menumbangkan Orde Baru. Dicoba ternyata bisa.

Sejak zaman dulu dan ternyata hingga sekarang, solusi yang dipakai untuk memecahkan kebuntuan adalah perang. Negara-negara besar yang dikenal sebagai negara modern-pun masih mempercayai peperangan sebagai penyelesai masalah. Mereka masih berlomba-lomba mempercanggih persenjataan dan meningkatkan terus anggaran militernya. Zaman gini masih ada peperangan.

Tetangga mulutnya suka usil; gampar! Tabrakan; kelahi! Desa sebelah bikin gara-gara; tawur! Novel Baswedan mengancam kedudukan orang; siram air keras! Korea Utara tak mau menghentikan program nuklirnya: perang! Fakta bahwa peperangan masih dijadikan solusi berbagai orang dan berbagai bangsa.

Nyatanya hasil peperangan 1998(reformasi) kita bisa memiliki sebuah lembaga antikorupsi yang keren; KPK - Komisi Pemberantasan Korupsi. Keberadaan KPK telah memenuhi impian kita bahwa pejabat-pejabat negara ternyata hanyalah manusia biasa sama seperti kita. Mulai dari bupati, walikota, gubernur, DPR hingga menteri bisa dilucuti kekuasaannya oleh KPK. Sekalipun KPK bukan angkatan bersenjata seperti polisi dan tentara namun KPK lebih berwibawa, lebih ditakuti.

Tapi sayang seribu kali sayang, polisi tak berkenan dengan kehadiran KPK. Di zaman ketua KPK-nya Ruki; Ruki sendiri adalah mantan polisi, lulusan Akpol 1971 terbaik, dan namanya polisi itu didoktrin untuk setia sampai mati pada institusinya, maka tak heran jika Ruki membukakan pintu gerbang untuk masuknya kuda Troya Aris Budiman ke dalam KPK. Ruki adalah pilihan wakil presiden Jusuf Kalla yang sulit ditolak oleh presiden Jokowi yang kurang pengalaman itu.

Maka berduyun-duyunlah penyidik dari kepolisian memasuki istana KPK dan menempati posisi-posisi penting yang meresahkan pegawai KPK. "Orang-orang Yunani" sedang berusaha mengendalikan KPK. Dan di saat KPK gencar-gencarnya menangkapi koruptor, DPR-RI menggelar acara panitia khusus(Pansus) hak angket KPK. Sang wakil rakyat justru berusaha melumpuhkan KPK dari luar. Selain itu Mabes Polri justru mencuatkan gagasan bahwa koruptor yang mengembalikan kerugian negara bisa bebas dari hukuman. Dan gagasan itu dituangkan dalam bentuk kerjasama(MOU) antara kepolisian, kejaksaan dan kementerian dalam negeri, bahwa koruptor yang mengembalikan uang yang dikorupsinya tidak akan diproses hukum.

Presiden Jokowi yang tak mau mencampuri masalah hukum dikerjai habis-habisan oleh anakbuahnya. Bahkan menteri BUMN-nya; Rini Suwandi, pernah melecehkannya: "Ngerti apa orang itu?" Sedangkan wakilnya; Jusuf Kalla, pernah mengatakan: "negara ini pasti hancur di tangan Jokowi". Tapi faktanya memang seperti itu. KPK yang adalah monumen reformasi diserang dari berbagai jurusan; digembosi dari dalam oleh kuda Troya, dilucuti oleh DPR-RI, kepolisian, kejaksaan dan kementerian dalam negeri. Sudah tak mampu memenuhi janji kampanyenya membuat program revolusi mental, ditambah membiarkan hukum dimain-mainkan anakbuahnya.

Semua tokoh di negeri ini memang mengelus-ngelus kepala Jokowi, seolah-olah sayang sama kucingnya yang disebut "petugas partai" atau "kacungnya PDIP" itu. Disayang tapi dikasih tulang-belulang; "Makanlah itu!" Jadilah presiden seumur hidupmu, asal kau menuruti kemauan kami. Ketidakmampuan-ketidakmampuan Jokowi ditutupi dengan aksinya blusukan, bikin acara-acara yang spektakuler dan bagi-bagi sepeda. Dari sanalah masyarakat tersihir dan terkesima, melupakan segala penderitaannya oleh kenaikan biaya hidup dan semakin memburuknya perekonomian. 

Pekerjaan hasil reformasi sedang ditenggelamkan untuk memunculkan kembali zaman Orde Baru. Dan rasanya tak ada yang berupaya untuk menahan arus ini.

Tentang perusakan barang bukti yang dilakukan oleh 2 oknum kepolisian, pihak kepolisian sudah menyatakan tidak akan mengusut kasus ini ke internal kepolisian, tapi akan mengusut ke eksternal, ke Indonesialeaks-nya. Mabes Polri menyatakan bahwa kepolisian sangat solid, artinya kesetiakawanan di antara anggota kepolisian sangat tinggi. Antara yang satu dengan yang lainnya saling melindungi sehingga posisi kepolisian sangat kuat, tak bisa digoyang. Polisi bebas mau berbuat apa saja!

Dalam perjanjian kepolisian dengan KPK dan kejaksaan disebutkan bahwa suatu perkara yang sudah ditangani oleh salah satu lembaga tidak bisa ditangani oleh lembaga lainnya lagi. Dan polisi bilangnya sudah menyelidiki kasus Roland Ronaldy dan Harun itu tapi tak menemukan bukti. Dengan demikian kasus ini sudah dinyatakan tertutup. KPK sudah tak mungkin mengusutnya lagi. Satu-satunya yang bisa dilakukan polisi adalah memenjarakan Indonesialeaks.

"Itu wilayah hukum. Saya tak mau mencampuri masalah itu". Kata pak presiden Jokowi. Ooh, saya mengelus dada. Ini artinya penjara bakalnya kembali akan difungsikan untuk wong cilik seperti di zaman Soeharto.

Kapolri Sebut Koruptor Kembalikan Uang Negara Tak Dipidana, asalkan..

https://www.liputan6.com/news/read/3374017/kapolri-sebut-koruptor-kembalikan-uang-negara-tak-dipidana-asalkan

Liputan6.com, Jakarta - Kapolri Jenderal Tito Karnavian berpendapat, koruptor yang mengembalikan uang kerugian negara bisa lolos pidana selama belum masuk proses hukum.
Pengembalian uang kerugian itu dilakukan setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyampaikan temuannya.

"BPK kan biasanya kalau ada temuan, dia ngasih batas waktu untuk mengembalikan kerugian negara. Kalau sudah dikembalikan kerugiannya, enggak perlu dilakukan dengan proses hukum," ujar Tito usai rapat dengan Komisi III DPR, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 14 Maret 2018.
Namun jika dugaan tindak pidana korupsi itu sudah dilaporkan dan penyidik menemukan bukti adanya perbuatan melawan hukum, maka Polri wajib memprosesnya.
"Kalau tidak, enak sekali nanti. Kecuali ya kalau memang angkanya kecil mungkin. Sementara biaya penyidikannya besar," kata dia.
Jenderal bintang empat itu menyontohkan penanganan kasus dugaan korupsi saat ia menjabat Kapolda Papua. Jarak yang jauh ditambah medan yang sulit ditempuh membuat proses penyidikan memakan biaya yang tak sedikit.
Untuk kebutuhan penyitaan barang bukti hingga menghadirkan saksi ke pengadilan membutuhkan biaya ratusan juta rupiah. Sementara kerugian negara akibat perkara pidana yang ditangani hanya sekitar Rp 50 juta.
"Dari pada begitu, lebih baik diselesaikan saja dengan cara dia mengembalikan. Setelah itu sanksi sosial mungkin dari masyarakat. Kemudian kerjanya dia, dia dipecat. Itu akan lebih efisien," ucap Tito Karnavian.

Sanksi Sosial Lebih Berat

Kabareskrim Polri Komjen Ari Dono Sukmanto menyatakan, wacana koruptor tidak dipidana setelah mengembalikan uang kerugian negara berasal dari mulutnya.
Pernyataan itu keluar saat ia memberikan sambutan dalam rangka penandatanganan nota kesepahaman antara Polri, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Dalam Negeri beberapa waktu lalu.
"Kalau sekarang biaya penyidikan Rp 208 juta, penuntutan berapa, kemudian juga sampai peradilan, sementara kerugian negara hanya sedikit. Kita hanya buang waktu, buang biaya, maka negara akan rugi," ucap Ari.
Karena itu, menurut Ari, dalam kasus ini pemidanaan bukan jalan satu-satunya memerangi korupsi. Selain pengembalian uang negara, pelaku juga harus dijatuhi sanksi sosial.
"Dan faktanya juga hari ini OTT, besok ada OTT lagi. Bukan OTT-nya yang dipermasalahkan, tapi perilaku menyimpang itu terus saja terjadi," kata dia.
Sementara Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto menyatakan, koruptor bebas pidana ketika mengembalikan uang kerugian negara masih dalam bentuk wacana. Belum ada keputusan dari Polri terkait kebijakan itu.
"Masih dalam wacana, akan didorong dan didukung oleh DPR juga," ujar Setyo.


Polisi Akan Selidiki IndonesiaLeaks soal Laporan Catatan Buku Merah

https://kumparan.com/@kumparannews/polisi-akan-selidiki-indonesialeaks-soal-laporan-catatan-buku-merah-1539583050099800742

Polri mulai menindaklanjuti laporan IndonesiaLeaks soal dugaan adanya perobekan barang bukti berupa buku bersampul merah yang mencantumkan nama Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Polisi akan melakukan penyelidikan ke luar institusi Polri.
"Iya keluar, kita melakukan penyelidikan ke luar," kata Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Pol Setyo Wasisto, usai menghadiri seminar Sespimti Polri di PTIK, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Senin (15/10).
Setyo tidak bisa mengungkap dugaan adanya pihak internal Polri yang sengaja menjatuhkan Tito. Tapi, dia menegaskan internal Polri tetap solid.
"Untuk di dalam kepolisian ndak ada, saya jamin solid," ujar dia.

Setyo menilai, kasus ini hanya perkara pencatutan nama. Dan kasus pencatutan nama ini bukan pertama kali dialami oleh Kapolri. Ini merupakan risiko sebagai figur publik.
"Dikenal orang dimanfaatkan orang, oleh sebab itu ada yang di Islam kan dikenal Tabayun, cek dan ricek, ini bukan majalah ini cek ricek dan cek kembali, 3 kali lah," ucap dia.

Kasus tersebut menjadi masalah, setelah munculnya dugaan dua eks penyidik KPK dari tubuh Polri dikabarkan merusak barang bukti berupa buku merah. Di dalam buku merah tersebut, menurut IndonesiaLeaks, terdapat catatan adanya aliran dana ke Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang saat itu menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya dari Direktur CV Sumber Laut Perkasa, Basuki Hariman.
Beberapa pihak, termasuk AJI (Aliansi Jurnalis Independen) menyatakan laporan tersebut valid. Namun, baik KPK maupun Polri, masih belum menemukan barang bukti terkait hal dugaan tersebut.


Kemendagri-Polri-Kejaksaan Teken MoU soal Aduan Korupsi

https://news.detik.com/berita/d-3889909/kemendagri-polri-kejaksaan-teken-mou-soal-aduan-korupsi

Jakarta - Kementerian Dalam Negeri, Polri, dan Kejaksaan Agung menandatangani nota kesepahaman (MoU). MoU yang diteken terkait penanganan pengaduan masyarakat terkait indikasi korupsi.

MoU ini diteken oleh Inspektur Jenderal Kemendagri Sri Wahyuningsih, Kabareskrim Komjen Ari Dono Sukmanto dan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Adi Toegarisman. Dalam kesempatan ini, Ari Dono berharap kerja sama antara APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) dan APH (Aparat Penegak Hukum) dalam penanganan korupsi.

"Ke depan, yang harus kita jalani adalah APIP dan APH bersilahturahmi bagaimana menangani tindak pidana korupsi, dengan adanya PKS (Perjanjian Kerja Sama) ini saya harap bisa bekerja dengan baik," papar Ari Dono di Hotel Grand Sahid Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Rabu (28/2/2018).

"Dengan adanya kesepakatan ini, mari kita bekerja sama dengan metode baik mencegah maupun menanganinya," kata Adi dalam kesempatan yang sama.

Sementara itu, Mendagri Tjahjo Kumolo turut menyaksikan penandatanganan MoU ini. Ia berpesan setiap laporan masyarakat terkait indikasi korupsi harus ditindaklanjuti APIP dan APH.

"Semua laporan masyarakat harus ditindaklanjuti oleh APIP dan APH sepanjang data identitas nama dan alamat pelapor serta laporan dugaan tindak pidana korupsi dilengkapi oleh bukti-bukti permulaan atau pendukung berupa dokumen yang terang dan jelas," papar Tjahjo.
(dkp/dkp)


Soal Indonesialeaks, Polri Diminta Ikuti Prosedur Sengketa Pers

https://nasional.tempo.co/read/1136794/soal-indonesialeaks-polri-diminta-ikuti-prosedur-sengketa-pers/full&view=ok

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum Pers atau LBH Pers, Nawawi Bahrudin, meminta Polri mengikuti prosedur untuk menuntut produk jurnalistik. Menurutnya laporan yang dibuat oleh Indonesialeaks dan dimuat di beberapa media mitra, sudah sesuai standard kode etik dan memenuhi kaidah jurnalistik.

"Seandainya ada yang merasa keberatan dengan pemberitaan itu, karena ini produk jurnalistik, maka sesuai dengan mekanisme Undang-Undang Pers mereka boleh mengajukan hak jawab," ujar Nawawi saat dihubungi Tempo, Selasa 16 Oktober 2018.
Nawawi pun menyayangkan langkah Polri yang memilih melakukan penyelidikan eksternal, ketimbang penyelidikan di internal Polri. Menurutnya cara ini kurang tepat, dan merupakan pendekatan struktural berdasarkan kekuasaan.
"Kalau dipahami kan tuduhan tindak pidana itu melekatnya pada individu, yaitu pak Tito Karnavian yang sekarang kebetulan menjabat Kapolri. Tapi cara menjawabnya struktural, menggunakan kekuasaan. Kalau memang ada masalah silakan saja uji ke Dewan Pers," kata dia.

Indonesialeaks adalah platform bagi informan publik yang ingin membagi dokumen penting yang layak diungkap. Pada 8 Oktober 2018, media-media yang menjadi mitra Indonesialeaks memberitakan kejanggalan dalam skandal suap pengusaha daging Basuki Hariman kepada hakim konstitusi Patrialis Akbar pada Januari 2017.
Kejanggalan itu adalah ditemukannya perusakan barang bukti yang diduga dilakukan oleh dua penyidik KPK saat itu, yakni Ajun Komisaris Besar Roland Ronaldy dan Komisaris Harun. Barang bukti yang dimaksud adalah sebuah buku merah yang mencatat pengeluaran uang Basuki yang ditengarai salah satunya buat petinggi polisi, yaitu Tito Karnavian yang saat itu menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya.

Kabareskrim Sebut Tidak Ada Aliran Uang Suap Daging ke Kapolri

https://nasional.tempo.co/read/1136663/kabareskrim-sebut-tidak-ada-aliran-uang-suap-daging-ke-kapolri/full&view=ok

TEMPO.CO, Jakarta-Kepala Badan Reserse Kriminal atau Bareskrim Mabes Polri Komisaris Jenderal Arief Sulistyanto menegaskan, tidak ada aliran dana kepada Kapolri Jenderal Tito Karnavian dari pengusaha Basuki Hariman. Polri, kata Arief, sudah memeriksa dan menyelidiki seputar dugaan yang diungkap Indonesialeaks.
"Hasilnya, tidak ditemukan bukti seperti dugaan tersebut. Tidak benar ada aliran dana ke Tito Karnavian," kata Arief dalam keterangan tertulisnya, Senin, 15 Oktober 2018.

Arief menyatakan, jika suatu kasus yang sudah dipastikan tak terbukti oleh satu penegak hukum, maka tak bisa ditindaklanjuti oleh penegak hukum lain. Sebab, sudah merujuk pada nota kesepahaman antara Polri, Kejaksaan Agung, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Ini sesuai dengan keputusan bersama antara Polri, KPK, dan Kejaksaan Agung. Polri sudah melakukan penyidikan dan tidak benar ada aliran dana," kata Arief.
Dalam investigasi Indonesialeaks, Komisaris Besar Ronald Ronaldy dan Komisaris Harun terekam dalam CCTV merusak barang bukti berupa buku bank bersampul merah atas nama Serang Noor IR. Mereka berdua, yang merupakan mantan penyidik di KPK, diduga merobek 15 lembar catatan transaksi dalam buku bank dan membubuhkan tipex untuk menghapus sejumlah nama penerima uang dari Basuki.
Isi lembaran buku yang hilang itu berisi catatan pengeluaran uang Basuki yang ditengarai salah satunya buat para petinggi polisi, termasuk kepada Kapolri Tito Karnavian.

Menurut Kepala Divisi Humas Mabes Polri Inspektur Jenderal Setyo Wasisto, selain diperiksa Paminal, pemeriksaan internal KPK pun juga tidak menemukan masalah pada penyidik asal Polri, Roland dan Harun. "Pemeriksaan di sana (KPK) juga tidak ada masalah," ucap dia.
Adapun Kapolri Jenderal Tito sejauh ini belum memberikan klarifikasi perihal dugaan aliran dana yang masuk ke rekeningnya seperti yang disebutkan dalam hasil penelusuran Indonesialeaks. Ronald yang kini menjadi Kapala Polres Cirebon dan Harun sebagai Kepala Sub Direktorat Fiskal, Moneter, dan Devisa, Polda Metro Jaya, tak bersedia memberi penjelasan ketika dikonfirmasi Indonesialeaks.

Hasil gambar untuk gambar mafia

Minggu, 14 Oktober 2018

MAHFUD MD TAK SELAMANYA CERDAS

Mahfud MD, mantan ketua Mahkamah Konstitusi, yang belakangan sempat diberitakan dipilih Jokowi sebagai calon wakil presiden tapi yang kemudian digantikan dengan Ma'ruf Amin, menyatakan bahwa pemberitaan Indonesialeaks tentang Tito menerima suap dari Basuki Hariman adalah berita hoaks. Begitu juga dengan berbagai elemen pendukung Jokowi yang mati-matian tidak mau tahu dengan informasi yang diberikan oleh Indonesialeaks, yang seharusnya mereka itu menuntut berita itu diusut tuntas bukannya menuntut berita itu dianggap angin lalu.

Mumpung sekarang sedang ramai-ramainya orang memburu dan membasmi berita hoaks, mengapa ada yang dianggap memberitakan hoaks justru tidak menuntut untuk dibasmi juga? Jika hoaks Ratna Sarumpaet diproses hukum, mengapa hoaks Indonesialeaks tidak ada yang menuntut untuk diproses hukum pula sekalipun hoaks itu menyangkut institusi besar KPK dan Kepolisian, bahkan Kapolri-nya?!

Tentang keberadaan Indonesialeaks kita bisa mendatangi kantor Tempo Institute; Jl. Palmerah Barat No.8, RT.1/RW.15, Palmerah, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, atau ke kantor AJI: Jl. Gubeng Airlangga 1 No.7, Gubeng, Kota SBY, Jawa Timur. Kita bisa memintai keterangan lebih lanjut tentang pemberitaan dari Indonesialeaks dari mereka sebagai pemilik dan pendirinya. Mereka bertanggungjawab atas Indonesialeaks.

Jika Mahfud MD menganggap pelapornya misterius, nggak jelas, seharusnya Mahfud MD bisa membedakan antara misterius dengan dirahasiakan. Sebab Indonesialeaks didirikan adalah untuk memberikan perlindungan atau jaminan keamanan terhadap orang-orang yang melaporkan suatu kejadian yang ingin dipublikasikan. Indonesialeaks menjembatani antara pelapor ke media. Dan sifat pemberitaan itu adalah sebagai informasi awal yang perlu ditindaklanjuti ke ranah hukum. Karena itu isi pemberitaan itu bukanlah merupakan vonis yang berkekuatan hukum. Harus ada elemen masyarakat yang berinisiatif melaporkan temuan itu ke polisi seperti yang dilakukan Farhat Abbas terhadap hoaks Ratna Sarumpaet.

Ketika Indonesialeaks memberitakan adanya peristiwa perusakan barang bukti di KPK, pihak KPK maupun Mabes Polri tidak menyangkali kejadian itu. Peristiwa itu benar-benar ada. Jadi, Indonesialeaks tidak mengada-ada. Orang yang diduga melakukan perusakan itu juga sudah ada dan sudah jelas, sama-sama diakui oleh KPK maupun Kepolisian, yaitu: Roland Ronaldy dan Harun. Bahkan perbuatan mereka terekam dengan jelas di kamera CCTV. Tentang rekaman ini pihak KPK membuat 2 keterangan yang berbeda. Semula keterangan jurubicara KPK; Febri Diansyah membenarkan adanya rekaman perobekan itu. Begitu pula dengan ketua KPK-nya; Agus Rahardjo ketika diwawancarai oleh Indonesialeaks menyatakan bahwa peristiwa itu berbukti. Dan sebagai tanda bahwa peristiwa itu berbukti kuat adalah ditangani oleh Pengawas Internal KPK serta sudah diberikan sanksi, yaitu pemulangan mereka ke Mabes Polri.

Tapi pada wawancara berikutnya, yaitu setelah pemberitaan itu menjadi ramai di masyarakat, Agus Rahardjo memberikan keterangan yang berbeda bahwa peristiwa perobekan itu tidak tampak di CCTV, menjadi sulit dibuktikan. Pernyataan demikian menjadi aneh dan mengundang pertanyaan: apakah setiap pembuktian harus berupa rekaman CCTV? Bagaimana dengan narapidana yang dipenjarakan sebelum maraknya penggunaan kamera CCTV, apakah vonis mereka tidak sah?!

Bagi KPK pemulangan Roland Ronaldy dan Harun kembali ke markas kepolisian adalah sanksi atau hukuman. Mereka orang-orang yang terbuang, yang nggak laku di KPK. Tapi bagi Kapolri mereka adalah pahlawan kepolisian yang berjasa besar menyelamatkan nama baik Polisi dan Kapolri Tito Karnavian. Karena itu mereka dihadiahi kenaikan pangkat dan diberi jabatan Kapolres Cirebon. Apakah yang demikian ini bukan sebuah logika yang menarik untuk ditindaklanjuti?

Lebih menarik lagi adalah ketika Indonesialeaks mewawancarai Roland Ronaldy dan Harun. Apa jawaban mereka?

Jawaban Roland Ronaldy: 

“Ini kan soal rahasia, ngapain diungkit-ungkit lagi?” katanya dengan wajah kesal.

“Sudah lah. Itu kan sudah lama. Sudah dijawab oleh Humas (Polri) juga.”

Kata Roland Ronaldy itu rahasia. Mengapa diungkit-ungkit lagi? Artinya peristiwa itu benar-benar ada dan

Roland Ronaldy tidak menyangkali keterlibatan atau kesalahannya. Nah, bukankah kita harus berterimakasih pada Indonesialeaks yang telah memberitakan hal yang terkategori rahasia itu?! Kita yang tidak tahu kini menjadi tahu.

Bagaimana jawaban Harun?

Sementara Harun tidak merespons surat permintaan wawancara dari IndonesiaLeaks yang dikirim 14 Agustus 2018. Intinya adalah ingin menanyakan dugaan keterlibatannya dalam kasus perusakan barang bukti penyidikan KPK.

Suatu malam, IndonesiaLeaks mendatangi rumahnya di kawasan Palmerah, Jakarta Barat.

“Sudah, nggak usah,” kata Harun sambil membuka pagar rumahnya dengan kepala menunduk.

Mengapa Harun menutup diri dan menundukkan kepalanya? Pasti kesulitan berkilah karena melawan bukti rekaman CCTV. Mau omong apa?

Satu pelajaran yang bisa kita petik dari peristiwa ini adalah fakta bahwa polisi, berpangkat Kapolres-pun bisa melakukan adegan maling ayam. Lebih runyam lagi jika perbuatan mereka itu ada yang menyuruh atau memerintahkannya. Masakan komandan polisi menyuruh anakbuahnya maling ayam?! Masakan maling ayam itu gurunya polisi?!

Sekarang kita melihat pada komentar presiden Jokowi, sebagai kepala negara yang dikelilingi oleh intelijen. Apakah presiden Jokowi menuding Indonesialeaks itu hoaks sebagaimana tudingan Mahfud MD? Apa katanya? "Saya enggak mau ikut campur, intervensi hal-hal yang berkaitan dengan hukum," kata Jokowi di Pondok Gede, Jakarta, Rabu, 10 Oktober 2018.

Presiden Jokowi bilang tidak mau ikut campur bukannya menolak laporan Indonesialeaks. Itu wilayahnya KPK. Artinya Jokowi memberi mandat kepada KPK untuk menuntaskannya. Tapi sayangnya ketua KPK-nya kurang bernyali untuk berurusan dengan Kepolisian. Maklum juga sebab ketua KPK yang sekarang; Agus Rahardjo juga mempunyai masa lalu yang gelap, yaitu pernah diduga korupsi alat-alat berat ketika masih menjabat sebagai Ketua Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tahun 2015.

Repot juga, ya kalau mengharapkan air minum dari selokan?! Mana mungkin buah semangka berdaun sirih? Itu nggak mungkin! Kapan Indonesia menjadi negara yang bebas korupsi? Kapan-kapan, kata Koes Plus. Jadi, bagaimana kita menyikapi jika Jokowi berkampanye tentang pemerintahan yang bersih? Kita tidur saja dan memimpikannya.






Wawancara IndonesiaLeaks dengan Ketua KPK Soal Perusakan Barang Bukti

https://bloghakekatku.blogspot.com/2018/10/wawancara-indonesialeaks-dengan-ketua.html





Beda Keterangan Ketua KPK Soal Perusakan Barang Bukti

https://kbr.id/nasional/10-2018/beda_keterangan_ketua_kpk_soal_perusakan_barang_bukti/97693.html

KBR, Jakarta - Berselang dua bulan, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menyampaikan dua keterangan berbeda terkait perusakan barang bukti kasus korupsi.
Ketika tim IndonesiaLeaks menemui Agus di rumahnya pada Sabtu (11/8/2018), Ketua KPK jilid 4 ini membenarkan adanya dugaan perusakan barang bukti oleh penyidik KPK dari kepolisian. Keterangan Agus merujuk pada hasil pemeriksaan Pengawas Internal KPK.
"Ya, PI (Pengawas Internal) bergerak kan memang karena ada bukti itu. Jadi bergeraknya karena ditunjukkan bukti. Kemudian dilakukan pemeriksaan," kata Agus di rumahnya di kawasan Bekasi, Sabtu (11/8/2018).
"Saya tidak membaca hasil pemeriksaannya, tapi oleh PI dinyatakan bersalah," tambah Agus.
Namun saat ditemui di Gedung DPR/MPR pada Rabu (10/10/2018), Agus Rahardjo justru menyatakan kamera pengawas CCTV tidak menangkap upaya perusakan barang bukti kasus korupsi oleh Roland Ronaldy dan Harun.
"Pengawas internal sudah memeriksa kamera. Kamera merekam tetapi adanya penyobekan itu tidak ada di kamera, enggak kelihatan," tutur Agus saat ditemui di Kompleks Parlemen, Rabu (10/10/2018).
Ia bilang, kala itu pemeriksaan Pengawas Internal KPK belum bisa membuktikan peristiwa perobekan barang bukti.
"Nah, karena terjadi perdebatan pada waktu itu kami belum memberikan sanksi yang semestinya. Karena belum ketemu, ya kemudian sebaiknya dipulangkan. Apalagi waktu itu kalau nggak salah ada pemanggilan dari polisi supaya bersangkutan ditarik kembali."

Karenanya untuk memastikan ada tidaknya perusakan barang bukti tersebut, kata Agus, KPK menggelar eksaminasi atau pengujian kembali kasus ini.
Sebelumnya, hasil investigasi IndonesiaLeaks mengungkap dugaan perusakan barang bukti kasus korupsi oleh dua bekas penyidik KPK dari kepolisian. Bukti berupa buku merah catatan keuangan CV Sumber Laut Perkasa--perusahaan milik pengusaha Basuki Hariman. Buku ini mencatat alur transaksi duit pengusaha impor daging tersebut yang diduga mengalir ke sejumlah pejabat, termasuk dugaan nama Tito Karnavian.
IndonesiaLeaks.id adalah platform bagi informan publik membagi dokumen untuk diteruskan oleh sembilan media di dalamnya dalam bentuk liputan investigasi. Platform ini terenkripsi sehingga tidak bisa melacak identitas pengirim informan publik.
Berikut wawancara tim IndonesiaLeaks dengan Ketua KPK, Agus Raharjo.

IndonesiaLeaks Tantang Pihak yang Sebut Skandal Buku Merah Hoax

https://www.viva.co.id/berita/nasional/1084277-indonesialeaks-tantang-pihak-yang-sebut-skandal-buku-merah-hoax

VIVA – Inisiator IndonesiaLeaks menegaskan, laporan tentang 'buku merah' yang mengungkap dugaan suap kepada Kapolri Tito Karnavian, bukanlah berita bohong atau hoax seperti yang ditudingkan sejumlah pihak.

Laporan yang memuat adanya perusakan buku bersampul merah tersebut benar adanya karena ada rekaman kamera pengintai atau CCTV dan sejumlah bukti yang kuat.
Aliansi Jurnalis Independen (AJI) sebagai salah satu inisiator investigasi bersama para jurnalis tersebut meminta pihak yang menuding laporan itu membuktikan bagian mana yang menjadi berita bohong atau hoax. Ia bersedia berdiskusi secara ilmiah dengan pihak yang menuding laporan itu hoax.

"Sebutkan saja bagian apa dari liputan itu yang hoax. Buku merah? BAP-nya atau apa? Kalau buku merah itu tidak ada, Indonesialeaks layak disebut penyebar hoax," kata Ketua Umum AJI, Abdul Manan dalam konferensi Pers di Sekretariat AJI, Jakarta, Minggu 14 Oktober 2018.
Mengenai tudingan hoax itu, ia menilai bahwa pihak yang menuding belum mengerti karena belum membuka situs Indonesialeaks dan membaca laporan yang diterbitkan oleh media massa yang memuat kabar tersebut.

"Kalau mau disebut hoax bukti kan kalau buku merah itu tidak ada. Kalau tudingan itu benar kita akan mengakui seperti Ratna Sarumpaet mengakui," katanya menegaskan.

Sebelumnya, ada beberapa pihak yang menilai laporan Indonesialeaks adalah hoax. Salah satunya adalah Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD  yang menilai laporan IndonesiaLeaks tentang dugaan aliran dana pengusaha daging Basuki Hariman kepada Kapolri Jenderal Tito Karnavian sebagai berita bohong. Mahfud menduga laporan itu sejenis operasi intelijen yang bertujuan untuk membunuh karakter seseorang.
"Saya anggap itu hoax saja. Saya tidak percaya, gitu saja," kata Mahfud saat dihubungi, Rabu, 10 Oktober 2018.
Mahfud menjelaskan, banyak laporan yang dibuat di media daring untuk menjatuhkan orang maupun institusi. Selama bukan hasil pemeriksaan dari lembaga hukum, anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ini tidak ingin mempercayainya.
Menurut Mahfud, situs IndonesiaLeaks sama seperti Wikileaks yang selama ini diciptakan untuk membuat polemik di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, Mahfud yang merupakan pakar hukum ini menolak untuk mengomentari isinya karena bisa membuat tujuan dari penulisnya berhasil. (mus)


Mahfud MD Anggap IndonesiaLeaks Hoax

https://nasional.inilah.com/read/detail/2484992/mahfud-md-anggap-indonesialeaks-hoax

INILAHCOM, Jakarta - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menilai laporan IndonesiaLeaks tentang dugaan Kapolri Tito Karnavian menerima aliran dana dari pengusaha daging Basuki Hariman sebagai berita bohong. Mahfud menduga laporan itu sejenis operasi intelijen yang bertujuan untuk membunuh karakter seseorang.
"Saya anggap itu hoaks saja. Saya tidak percaya, gitu saja," kata Mahfud saat dihubungi, Rabu (10/10/2018).
Mahfud menjelaskan, banyak laporan yang dibuat di media daring untuk menjatuhkan orang maupun institusi. Selama bukan hasil pemeriksaan dari lembaga hukum, anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ini tidak ingin mempercayainya.
"Itu tidak bagus bagi perkembangan hukum, kecuali ada pelapornya. Kan Indoleaks itu kan hanya menampung laporan yang namanya dirahasiakan ke publik," ujar Mahfud.
Menurut Mahfud, situs Indoleaks sama seperti Wikileaks yang selama ini diciptakan untuk membuat polemik di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, Mahfud yang merupakan pakar hukum ini menolak untuk mengomentari isinya karena bisa membuat tujuan dari penulisnya berhasil.
"Secara formal itu tidak jelas. Itu kan pelapornya, katanya-katanya," jelas dia.
Mengenai sosok Tito, Mahfud mengaku mengenal dengan baik jenderal bintang empat itu. Mahfud menilai Tito tidak akan melakukan tindakan yang melawan hukum apa pun.
"Orangnya lurus. Oleh karena itu, saya tidak mempercayai hal-hal begitu," pungkas Mahfud. [rok]

Pansus Duga Agus Rahardjo Korupsi Alat Berat Bina Marga DKI