Senin, 11 Februari 2013

Memperbaiki Demokrasi di Indonesia...

Saya pikir yang harus kita ketemukan adalah akar masalahnya, pak. Kita jangan terkecoh dengan yang tampak di permukaannya, seperti SBY yang tidak mengurusi negara, Anas yang korupsi, dan lain-lainnya. Tapi kenapa mereka begitu? Tanpa tahu kenapa mereka begitu, biar ganti orangpun akan berjalan di cerita yang sama.

Kita juga harus tahu seberapa dalam terjerumusnya kesalahan ini, supaya kita juga jangan bermimpi bisa menyelesaikannya dalam waktu semalam. Semakin parah suatu penyakit semakin rumit dan semakin memakan waktu. Saya yakin pengobatan ini akan memakan waktu puluhan tahun. Kita harus memeriksa pada setiap jenjang pendidikan, apakah pendidikan sudah sempurna? Sebab bagaimana kalau kedapatan ternyata ada kesalahan pendidikan di saat Sekolah Dasar-nya? Bukankah itu akan berdampak merusakkan level-level berikutnya? 

Mungkin kita memerlukan pendampingan penelitian psikologis, mengapa moral masyarakat kita secara umum ini rusak? Bukankah perbuatan terjadi oleh sebab apa yang ada dalam pikiran kita sebagai modalnya?

Semoga manfaat.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dari: Chris Komari <futureindonesia@yahoo.com>

RE: Memperbaiki Demokrasi di Indonesia...!!!



Saat ini INDONESIA memiliki demokrasi, tetapi demokrasi yang ada tidak memiliki "KONTROL" dan tidak memiliki "EQUALITY" (Persamaan Hak) bagi setiap warga negara. Jadinya, yang keluar ya masih... berbau Oligarchy, Demokrasi Pincang dan Demokrasi Mabuk!


Professor Jeffrey A. Winters dari Department of Politics Northwestern University, Evanston, USA yang mengomentari Demokrasi di Indonesia, mengkritik demokrasi di Indonesioa bahwa: "Demokrasi tanpa hukum, akan menghasilkan Oligarchy dengan baju Demokrasi.


Professor Jeffery Winters tidak salah dengan analisa itu.


Hanya, demokrasi di Indonesia itu sudah memiliki hukum, tetapi Hukum (legal System) UUD dan UU yang ada, banyak yang di akal-akalin, dimanipulasi, dibuat untuk melindungi kepentingan golongan tertentu; khususnya golongan elites yang punya nama dan pengaruh, pengusaha-pengusaha besar dan mantan-mantan Jendral, yang bersembunyi di balik pintu Partai Politik.


Kita lihat saja bukti-buktinya!


Demokrasi itu sebenarnya system pemerintahan yang simple, yang muncul sebagai by-product (counter-attack) dari system-system pemerintahan NON-DEMOKRASI yang tidak mengedepankan KEKUASAA dan KEDAULATAN rakyat banyak; khususnya rakyat kecil, seperti: Authoritarian, Dictator, Junta, Oligarchy, Monarchy, Facism, Demokrasi Terpimpin dan Khilafaship.


Semua dari system pemerintahan NON-DEMOKRASI diatas; termasuk Khilafaship, memiliki satu ciri yang sama, yakni:


"Kekuasaan negara itu di fokuskan, di kuasai atau di centralisasikan ke satu orang, satu kelompok, satu golongan, satu suku, satu lembaga atau satu klan, diatas kekuasaan rakyat banyak".


Sementara itu DEMOKRASI, dari katanya saja sudah jelas, DEMO (Rakyat) dan KRATOS/KRATIA (Kekuasaan/Pemerintahan) yang di sumamrizekan oleh Presiden U.S.A Abraham Lincoln sebagai:


"Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat".


Definisi Demokrasi itu begitu mudah di mengerti, tetapi pengimplementasianya di lapangan tidak semudah yang kita pikirkan.


In a nutshell, Demokrasi memiliki 2 objectives:


1). Kebebasan (FREEDOM)


2). Persamaan Hak (EQUALITY)


Untuk bisa menjalankan dan menjamin 2 hal diatas, Demokrasi memerlukan 1 perangkat penting yang disebut:


3). KONTROL (Control), dari rakyat terhadap wakil-wakilnya di pemerintahan dan prinsip-prinsip (11) yang harus ditaati dalam system Demokrasi.


Nah, perangkat ke #3 (Kontrol) inilah yang TIDAK ada, atau BELUM diljalankan di Indonesia.


1). UU Pemilihan CAPRES dan CAWAPRES yang mengharuskan memiliki atau di dukung oleh partai politik yg memiliki 20% suara di DPR, bertentangan dengan objectivitas demokrasi point nomer #2 diatas, karena tidak menciptakan persamaan hak (equality) bagi semua warga negara Indonesia untuk bisa mencalonkan diri menjadi Presiden Indonesia.

UU itu harus di hapus, dan diganti provision atau ayat atau pasalnya, cukup dengan 3 persyaratan untuk bisa menjadi CAPRES di Indonesia:

1). Lahir di Indonesia dan WNI
2). Tinggal Indonesia paling tidak 15 tahun
3). Berumur 35 tahun ke atas



2). Anggota DPR dipilih oleh rakyat, mewakili rakyat dan bukanya mewakili Partai Politik. Karena itu UU Pergantian Antar Waktu (PAW) harus dihapuskan dan kekuasaan Ketua Partai Politik untuk bisa memecatkan anggota DPR dari partainya sendiri, perlu di lepas dan dicopot.

Anggota DPR dipilih oleh rakyat, karena itu hanya RAKYAT dan Parliament (DPR) yang bisa memecat anggota DPR lewat RECALL atau IMPEACHMENT.



3). Karena Presiden, Wakil Presiden, Anggota DPR, Gubernur, Bupati dan Wali Kota itu dipilih langsung oleh rakyat untuk mewakili rakyat, maka setelah mereka dipilih dan menjadi wakil rakyat dipemerintahan, maka status dan keberadaan mereka harus DIPISAHKAN dari ikatan Partai Politik dengan UUD atau UU tersendiri.

Mereka harus dilarang menjadi bagian dari Partai Politik, entah itu sebagai penasehat, pembina, ketua umum, anggota Majelis Tinggi, anggota biasa, dsb. Mereka telah dipilih oleh rakyat, dan ketika menjabat menjadi wakil rakyat dipemerintahan, maka jabatan di Partai Politik harus ditinggalkan!


Sehingga kejadian "coup d'├ętat yang dilakukan oleh SBY dari Partai Demokrat terhadap Ketua Umumnya; Anas Urbaningrum, tidak akan terulang kembali. Disamping, SBY dipilih oleh rakyat untuk menjadi Presiden bangsa dan negara Indonesia, dan bukanya Presiden Partai Politik (PD).


4). Semua Pejabat Tinggi Negara yang bekerja di Executive, Legislative dan Judikative dan juga di lembaga-lembaga tinggi negara lainya, seperti KPU, KPK, MK, KY, BPK, dsb; mulai dari Presiden, Wakil Presiden, semua anggota Kabinet Menteri dan wakilnya, semua anggota DPR dan DPRD tingkat Propinsi dan Kabupaten, Gubernur, Bupati dan Wali Kota harus melaporkan semua asset pribadi dan semua perusahaan yang dimiliknya kepada KPK.


Khusus, terhadap perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh Presiden, Wakil Presiden, Anggota Kabinet Menteri, Anggota DPR dan DPRD, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati dan Wali Kota, maka KPK harus membuat KOMISI tertentu untuk mengawasi (mengkontrol) perusahaan-perusahaan itu supaya tidak mendapatkan perlakuan khusus dengan mendapatkan "sweet deal" dari proyek-proyek pemerintah yang didanai oleh APBN/APBD.


5). Semua proyek-proyek pemerintah yang dibayar dari uang rakyat melalui APBN atau APBD, harus di PUBLIKASIKAN, dan tender dari proyek-proyek itu harus dilakukan melalui PUBLIC AUCTION.


Pemenang dari proyek-proyek pemerintah itu harus memiliki banyak kriteria, dan paling tidak mencakup 5 hal:

a). Memiliki harga yang paling rendah dari contractor lainya,

b). Memiliki tarck record quality performance dan work history yang bisa di check, dan memiliki jaminan performance bond terhadap proyek yang dimenangkan,

c). Memiliki dana yang cukup untuk menyelesaikan proyek itu,

d). Diutamakan contractor dari lokal, atau dari dalam negeri, Indonesia.

e). Bahwa dari scope proyek, potensi dan kriteria contractor serta tujuan dari proyek itu, harus di komunikasikan kepada masyarakat setempat, agar anggota masyarakat setempat bisa ikut active dalam proyek-proyek itu, untuk memberi masuk, kritik dan objections sebelum proyek di mulai.


Kalau 5 points diatas di jalankan, Indonesia akan semakin demokratis dan maju!



Bahwa proses, system, mekanisme dan procedure PEMILU di Indonesia perlu sekali di REFORMASI, agar 'pembelian suara rakyat' lewat serangan fajar atau serangan calo-calo dan makelar politik oleh/dari para kandidat PILPRES, PILEG dan PILKADA bisa diperkecil dan dihapuskan.


Hal ini bisa dilakukan dengan mnciptakan sistem, proses, mekanisme dan prosedure PEMILU yang di centralized dan terkoordinir, baik dari segi biaya, advertising di mass media, radio dan TVs serta dalam debat publik antar kandidat, untuk membuat pembelian suara rakyat (voters) itu tidak memiliki factor yang dominant dalam menentukan hasil PEMILU dan bahkan bisa dibuat sedemikian rupa, akan merugikan kandidat, karena tidak ada gunanya membeli suara rakyat!


KPU dan BAWASLU juga perlu di reformasi serta UU yang mengaris bawahi kerja KPU dan BAWASLU, harus dirubah dan diperbaiki untuk menjadikan KPU dan BAWASLU macan yang punya GIGI, dengan memberi KPU hak subpoena.


KPU dan BAWASLU, harus benar-benar independent, tegas, kuat, punya GIGI dan disi orang-orang yang tahu hukum PEMILU dan berkualitas.


Sehingga, bila orang-orang di KPU dan BAWASLU yang mencium pelanggaran PEMILU dan punya cukup bukti, akan berani mengambil keputusan, akan berani membatalkan hasil PEMILU, akan berani mengambil tindakan terhadap KANDIDAT yang melanggar hukum.


Campur tangan Presiden dan KAPOLDA setempat terhadap kerja KPU dan BAWASLU harus dilarang dengan UU.


Hukum dan LEGALS SYSTEM inilah yang perlu di perbaiki di Indonesia, sebab DEMOKRASI tanpa LEGAL SYSTEM, tak ubahnya seperti Oligrachy yang berbaju Demokrasi atau Demokrasi Pincang!!!


Seorang calon Presiden yang telah dipilih rakyat adalah untuk menjadi Presiden Bangsa dan Negara.

Kalau orang itu setelah duduk dalam kursi Presiden dan mansion Kepresidenan, dengan segala fasilitas, kehormatan dan penghormatan, tetapi orang ini masih juga ingin menjadi Ketua Partai Politik, sering mengadakan rapat-rapat terselubung dirumah pribadi, hal itu cerminann bukan hanya "conflict of interest" antara urusan pribadi dan urusan negara, tetapi cerminan betapa mabuk dan ngempretnya orang itu.


Sering ngoceh Demokrasi, tetapi tidak tahu demokrasi. Kalau "conflict of interest" saja tidak diperdulikan, apalagi pelanggaran aturan PEMILU...!!!???


Inilah wajah demokrasi mabuk, yang perlu segera kita perbaiki...!!!
See More

Tidak ada komentar: