Rabu, 06 November 2013

PENGINJIL BUKAN PEROKOK, BUNG

Dear Eddy Limbong, 

Pabrik rokok itu bukan tunggal, tapi memuat mata rantai bisnis yang dahsyat. Ada petani tembakau, ada petani cengkeh, ada pabrik truk, ada sopir, ada pabrik mobil, ada pabrik elektronik, ada usaha konstruksi bangunan, PLN, PDAM, warung-warung, toko-toko, angkot, HP, pulsa HP, ada grosir, ada toko eceran, ada pedagang asongan, dan lain-lain. 

Gudang Garam saja truknya ribuan, belum lagi mobil pribadi staf-stafnya. Itu Gudang Garam. Bagaimana Jarum, Sampoerna, Djie Sam Soe, Bentoel, dan lain-lainnya? Berapa truk seluruhnya? Berapa liter Olie dibutuhkan? Berapa tenaga montir?
 
Sedangkan masalah orang sakit, apakah dari rokok saja? 

Pendapatan Cukai Rokok Pemerintah Naik Rp 3 Triliun di 2013


Liputan6.com, Jakarta : Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI) memperkirakan pendapatan pemerintah dari cukai rokok pada tahun depan mencapai Rp 87 triliun atau lebih besar dari tahun ini sebesar Rp 84 Triliun.

"Pendapatan negara dari cukai rokok itu target tahun 2013 adalah Rp 87 triliun. Kalau di tahun 2012 ini pemerintah mendapatkan Rp 84 triliun dari cukai rokok," kata Moefti saat dihubungi oleh liputan6.com,Jumat (28/12/12).

Kenaikan pendapatan tersebut salah satunya terdorong kenaikan cukai yang kembali terjadi. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan melansir kenaikan tarif cukai rokok untuk 2013 dengan besaran rata-rata sekitar 8,5 persen. Beban cukai hasil tembakau dinaikkan secara moderat berkisar mulai Rp 5 sampai dengan Rp 20 per batang.

Kebijakan cukai hasil tembakau tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 179/PMK.011/2012 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau pada 12 November 2012, dengan ketentuan tarif cukainya mulai berlaku pada 25 Desember 2012.

"Kebijakan cukai ini dibuat dalam rangka mencapai target penerimaan APBN 2013 dari sektor cukai hasil tembakau, yakni sebesar Rp 88,02 triliun yang merupakan hasil kesepakatan optimalisasi penerimaan negara antara Pemerintah dengan DPR," jelas Kepala Biro Komunikasi Kementerian Keuangan Yudi Pramadi pada November 2012 lalu.

Dia menyebutkan dalam kebijakan cukai tahun 2013, untuk penggolongan pengusaha pabrik hasil tembakau masih melanjutkan kebijakan tahun 2012, yaitu 2 golongan untuk jenis SKM (Sigaret Kretek Mesin) dan SPM (Sigaret Putih Mesin) serta 3 golongan untuk jenis SKT (Sigaret Kretek Tangan). 

Selain itu dengan mempertimbangkan roadmap industri hasil tembakau, dilakukan penyederhanaan struktur tarif dari 15 layer menjadi 13 layer, yaitu dengan menggabungkan layer 3 dengan layer 2 untuk jenis hasil tembakau SKM golongan I dan SPM golongan II, sedangkan jenis SKT tidak mengalami perubahan. (ADM/NUR)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Pak Hakekat,

Khusus utk rokok, memang benar pajaknya diterima negara dan jd penghasilan buruh. Itulah contoh manajemen negara yg salah.

Contoh manajemen yg baik diterapkan oleh Jokowi, beliau menggratiskan biaya kesehatan (di jkt) yg jumlahlah lebih tinggi dari penghasilan pajak Rokok.

Jika rakyat banyak yg sakit maka biaya pengobatan negara membengkak. Jadi lebih menguntungkan jika Pabrik Rokok dihapuskan bagi negara, kalau manajemen negara ini baik.

Namun krn negara tdk mengurusi kesehatan masyarakat maka tdk perduli jg dgn keberadaan pabrik rokok.

Itu sedikit masukan supaya bapak jgn dipandang terlalu naif oleh yg baca.

Salam
Edi Limbong
Posting Komentar