Jumat, 28 Februari 2014

MASALAH RISMA WALIKOTA SURABAYA



Download:

Ada hal yang tidak masuk akal dalam masalah konsep kepartaian di Indonesia ini, bahwa seorang pimpinan pemerintahan yang diusung oleh suatu partai dia masih dikendalikan oleh partai asalnya. Padahal yang menjadikannya pimpinan pemerintahan[baca: kepala daerah/presiden] adalah masyarakat pemilih, bukan partai. Partai itu hanya seumpama toko yang menjual suatu barang, sedangkan masyarakat adalah pembelinya. Karena itu barang yang sudah dibeli masyarakat seharusnya adalah hak milik masyarakat. Kenapa toko masih bersikap seolah-olah itu barang miliknya?

Kalau bicara tentang kuasa partai di pemerintahan itu ada di DPR/DPRD. Orang-orang yang duduk di DPR/DPRD itu adalah merupakan perwakilan partai. Mereka memang harus berbicara atas nama partai, sebab partai adalah pemilik program yang dibeli oleh masyarakat. Dalam pemilihan umum legislatif yang dijual oleh partai ke masyarakat adalah program-programnya.

Jadi, ceritanya begini;
Cara pengelolahan pemerintahan yang seperti apakah yang dikehendaki oleh masyarakat, di sini ada berbagai macam solusinya. Masing-masing partai menawarkan program-programnya yang akan dilaksanakannya apabila ia berhasil memenangkan pemilu. Misal pemenangnya partai Golkar, maka melalui oarng-orangnya yang duduk di DPR/DPRD, Golkar akan merealisasikan program-programnya, misalnya: mengusahakan sekolah gratis.

Siapa saja orang-orang yang akan didudukkan di DPR/DPRD, Golkar mempunyai mekanisme pemilihannya yang kemudian ditawarkan ke masyarakat untuk dipilih siapa orang yang diharapkannya duduk di DPR/DPRD sebagai wakil Golkar. Orang-orang yang terpilih itulah yang akan duduk di DPR/DPRD sebagai wakil partai Golkar. Hanya sampai sebatas ini saja pengejawantahan suatu partai di pemerintahan. Sebab sekarang ini pemilihan presidennya dilakukan secara langsung oleh masyarakat. Kalau dulu yang memilih presiden itu DPR/MPR, bukan masyarakat secara langsung. Karena itu dulu pemilihan umumnya hanya sekali saja. Sekarang ‘kan dua kali.

Di pemilihan presiden, seorang yang mencalonkan diri menjadi presiden akan memilih dilatarbelakangi oleh partai yang banyak pemilihnya. Misalkan saya adalah orang yang terkenal dan partai yang saya perkirakan bakal memenangkan pemilihan legislatif adalah partai PDIP, maka saya akan menawarkan diri ke PDIP, apakah partai tersebut mau mempromosikan saya? – Biasanya partai sudah memiliki calon presiden sendiri, yakni dari kader-kadernya, bukan dari orang luar yang belum pernah menjadi anggota. Tapi itu tidak menutup kemungkinan jika orang tersebut berbobot. Misalnya saja Jokowi atau Risma yang sedang ngetop namanya di masyarakat. Mereka ini pasti akan diterima dengan senang hati oleh segala partai. Tapi pemilihan presiden secara langsung sama sekali tidak ada urusannya dengan kepartaian. Sebab masyarakat dari simpatisan partai apa saja bisa memilih calon presiden yang diinginkannya. Misalkan saya simpatisan partai Gerindra, dan Gerindra mencalonkan Prabowo sebagai presiden pilihannya, sedangkan saya tidak suka dengan Prabowo, melainkan lebih menyukai Jokowi yang dari PDIP, saya sah-sah saja tidak memilih Prabowo tapi menjatuhkan pilihan pada Jokowi, sekalipun partai Gerindra mengharapkan simpatisannya memilih calon presiden yang dijagokannya.

Berbeda dengan pemilihan legislatif. Karena saya sebagai pemilih suka dengan program-program partai Golkar, maka saya mau tak mau pasti akan mencoblos partai tersebut, supaya partai tersebut menang.

Jadi, pemilihan presiden atau kepala daerah secara langsung tidak ada kaitannya dengan kepartaian. Fungsi partai hanya seperti sebuah bus saja, yakni penghantar, bukan penguasaan. Setelah saya terpilih sebagai presiden oleh pilihan langsung masyarakat, maka saya adalah presidennya rakyat Indonesia, bukan lagi presidennya partai. Jikapun saya harus berikatan dengan partai yang melahirkan saya, itu hanya sebatas ikatan batin saja, tidak boleh sampai mengikat kedinasan saya.

Karena itu lucu jika Megawati dan Puan Maharani hendak mengurusi kedinasan bu Risma sebagai walikota Surabaya, yaitu melarang bu Risma curhat ke mana-mana. Kenapa tidak boleh jika itu memang merupakan sebuah kebutuhan dalam rangka menyelesaikan permasalahan? Harus itu. Bu Risma harus curhat ke mana-mana supaya semakin banyak orang yang mengetahui apa yang sebenarnya sedang terjadi di Surabaya. Sebab bu Risma hanya seekor semut yang harus melawan gajah pengusaha, gajah gubernur dan gajah menteri. Tiga ekor gajah yang harus bu Risma lawan dan kalahkan. Dan satu-satunya yang bisa menjadi dewa penyelamat hanyalah presiden SBY yang berjanji untuk membantu persoalan Risma. Tapi apakah benar SBY itu dewa penyelamat, atau justru gajah yang keempat?

Karena itulah Risma lebih mementingkan ketemu dengan Priyo, ketua DPR yang dari partai Golkar daripada ketemu dengan Megawati. Sebab kalau ketemu Megawati pasti akan dibungkam mulutnya. Sama seperti pembantu rumahtangga yang dianiaya oleh istri jendral. Ketika istri jendral tidak bisa dijadikan pelindung, malah penganiaya, maka pembantu itu kabur dan meminta tolong pada orang luar. Dan itu ternyata adalah langkah yang benar. Karena itu, mari kita dukung kepada Risma dan kita katakan kepadanya: “CURHATLAH KE MANA-MANA, RISMA, DEMI KOTA SURABAYA.”


Tidakkah Indonesia kini mempunyai Jokowi, Ahok dan Risma? Ini harta, bung!

Ingin Mundur dari Wali Kota Surabaya, Ini Akar Masalah Risma


 VIVAnews – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengutus petingginya ke Surabaya untuk menjumpai Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Niat Risma mundur dari kursi kepala daerah yang didudukinya direspons serius oleh partai pimpinan Megawati Soekarnoputri. Pesan PDIP kepada Risma jelas: jangan mundur, tuntaskan masa jabatan.

PDIP mengakui ada konflik antara Risma dengan struktur Dewan Pimpinan Cabang PDIP Surabaya dan Dewan Pimpinan Daerah PDIP Jawa Timur. Konflik itu terjadi karena perbedaan sudut pandang.
“Tidak ada hal prinsipiil yang dipertentangkan. Cuma ada beberapa hal yang harus diklopkan. Ini karena Bu Risma bukan pengurus partai, tapi petugas partai di eksekutif. Ini hanya dinamika politik lokal antara Bu Risma dengan Pak Wisnu,” kata Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Ahmad Basarah, Selasa 18 Februari 2014.

Wisnu yang ia maksud merupakan Ketua DPC PDIP Surabaya yang Januari 2014 dilantik menjadi Wakil Wali Kota Surabaya untuk mendampingi Risma. Wakil Wali Kota Surabaya yang sebelumnya, Bambang Dwi Hartono, telah mundur ketika maju pada Pilkada Jawa Timur 2013. Namun Risma dikabarkan merasa tak cocok dengan Wisnu yang menggantikan Bambang.

PDIP menyatakan, perbedaan persepsi antara Risma dan Wisnu bisa dijembatani. PDIP meminta Risma, Wisnu, dan struktur PDIP di Surabaya dan Jawa Timur untuk saling introspeksi diri. “Untuk Bu Risma, pertimbangkan hal-hal yang lebih penting, yaitu masyarakat Surabaya,” ujar Basarah.

Januari kemarin, Risma tak hadir dalam pelantikan Wisnu sebagai Wakil Wali Kota Surabaya. Alasannya, sakit. Risma mengatakan tak punya masalah pribadi dengan Wisnu. Ia hanya mempersoalkan proses pemilihan Wakil Wali Kota Surabaya yang menurutnya tak sesuai prosedur. Wisnu dipilih dalam rapat paripurna anggota DPRD Surabaya yang alot.

Risma yakin ada pemalsuan tanda tangan dalam proses terpilihnya Wisnu sebagai Wakil Wali Kota Surabaya. Ia menerima laporan, Ketua Panitia Pemilihan Wakil Wali Kota Surabaya merasa tidak menandatangani kelengkapan berkas calon wakil wali kota seperti yang seharusnya.

“Ada proses yang tida dilalui. Ada tanda tangan yang dipalsukan,” kata Risma beberapa waktu lalu. Panitia Pemilihan bahkan mengirim surat ke Menteri Dalam Negeri terkait prosedur yang salah tersebut.

Apapun, PDIP menyatakan dukungan penuhnya kepada Risma. “PDIP pusat tetap mendukung Risma sebagai Wali Kota Surabaya. Semua Dewan Pimpinan Cabang dan Dewan Pimpinan Daerah PDIP juga harus memiliki sikap sama, mendukung Risma,” kata Basarah.

Wasekjen PDIP itu meminta Risma bersabar. “Ini ujian Bu Risma untuk jadi pemimpin yang lebih besar lagi. Bu Risma harus fokus sampai selesai masa jabatannya. Kalau pemimpin berhenti di tengah jalan dengan alasan yang tidak bisa ditolerir, bisa negatif,” ujarnya. (umi)

Dilema Ibu Risma, Wakil Walikota dan Tol Dalam Kota


 JAKARTA, GRESNEWS.COM - Kabar akan mundurnya Walikota Surabaya Tri Rismaharini, kini tengah menjadi pembicaraan hangat di berbagai media dan menjadi trending topic di berbagai media sosial. Hashtag #SaveRisma pun banyak disertakan di postingan. Isu mundurnya Risma memang sudah lama berhembus. Sang walikota memang dikabarkan tidak tahan menghadapi tekanan politik terkait masalah pembangunan jalan tol dalam kota Surabaya dan soal pengangkatan Wakil Walikota Surabaya Wisnu Sakti Buana.

Kedua kasus itu sebenarnya terkait erat. Pertama, dalam soal tol jalan kota, Risma memang seperti berhadapan dengan Gubernur Jawa Timur Soekarwo, yang menyetujui pembangunan proyek jalan tol tersebut. Proyek itu dicanangkan pada tahun 2006 silam yang bertujuan untuk mengatasi kemacetan lalulintas di dalam kota Surabaya. Jalan tol itu direncanakan akan membentang sejauh 25 kilometer dari kawasan Bundaran Waru sampai ke Tanjung Perak. Dana yang dianggarkan lumayan besar, mencapai Rp 9,2 triliun rupiah.

Proyek ini kemudian tertunda selama 4 tahun karena masalah pendanaan dan pihak konsorsium PT Margaraya Jawa Tol baru bisa menyanggupi pembangunan tol itu pada tahun 2010. Konsorsium tersebut nyaris diakuisisi oleh Jasa Marga karena hampir dicabut kontraknya oleh Badan Pengatur Jalan Tol akibat penundaan ini.

Namun akhirnya konsorsium itu tetap bisa berjalan dan masih mengupayakan pendanaan lewat pinjaman dari pihak ketiga. Konsorsium ini memang masih membutuhkan dana sebesar Rp 6,5 triliun untuk melanjutkan proyek tersebut. Di luar masalah pendanaan konsorisum yang terengah-engah, Gubernur Jawa Timur Soekarwo sebenarnya sudah menyetujui pelaksanaan proyek ini.

Sayangnya soal perizinan, ternyata masih terganjal oleh kegigihan Tri Rismaharini sang walikota yang justru menolak pembangunan tol tengah kota tersebut. Alasan Risma, sebenarnya sederhana saja, dia bilang tol tengah kota akan menambah kemacetan kota, dan mengorbankan hak banyak warga yang rumahnya bakal tergusur proyek itu. Risma juga memperhitungkan banyak bisnis warga setempat yang mati jika jalan tol itu jadi dibangun.

Selain itu dari sisi estetika dia bilang tol akan merusak keindahan kota. Dan, dia memperhitungkan pembangunan jalan tol akan megakibatkan banjir. Dia mengaku tak mau nantinya warga Surabaya menyumpahi dia karena salah mengambil kebijakan. Toh Risma tak menolak tampa solusi. Dia setuju jika yang dibangun adalah jalan lingkar timur dan lingkar barat Surabaya. Dia memandang, pembangunan jalan lingkar ini justru akan mengurangi beban kemacetan di tengah kota.

Penolakan inilah yang membuat dia kemudian seolah berhadap-hadapan dengan Soekarwo. "Kebijakan jalan tol di Surabaya, posisi walikota berseberangan dengan posisi Gubernur Jatim dengan berbagai kepentingannya," kata Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo.

Pakde Karwo sebagai Gubernur Jatim di satu sisi adalah kepanjangan tangan pemerintah yang tentu punya kewajiban juga mengamankan kebijakan pusat termasuk soal pembangunan tol dalam kota Surabaya. Maklum, dalam kampanyenya dia juga mengusung program pembangunan infrastruktur jalan sebagai salah satu program unggulan menggenjot perekonomian Jawa Timur, termasuk proyek tol Surabaya yang merupakan warisan gubernur sebelumnya.

Di sisi lain sebagai gubernur Jawa Timur, dia juga harus mengayomi dan memahami posisi Risma sebagai Walikota Surabaya. Karena itu dalam kasus ini, Soekarwo sepertinya memang menggantung sikapnya. Di satu sisi dia menekankan agar masalah kemacetan diatasi. "Yang dipentingkan bukan Tol Tengah Kota, tapi solusi terhadap kemacetan," kata Soekarwo kepada wartawan usai orasi politik di gedung Grahadi, Jalan Gubernur Suryo, Surabaya, Rabu (12/2) lalu.

Kenapa Risma Pilih Ketemu Priyo daripada Megawati?


 Tri Rismaharini (Foto: Antara)
Tri Rismaharini (Foto: Antara)
JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan menyesalkan sikap salah satu kadernya yang juga Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini yang menemui Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Golkar, Priyo Budi Santoso.

Seharusnya, Risma berkonsultasi terlebih dahulu dengan internal partai, termasuk bertemu Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, bukan malah menemui kader partai lain meskipun posisinya sebagai pimpinan DPR.

"Bu Risma harusnya berkordinasi dengan Ketum PDI Perjuangan. Kalau soal pemerintahan, tidak juga kalau langsung ke Wakil Ketua DPR, harusnya lapor ke partai juga," ujar politikus PDI Perjuangan, Budiman Sudjatmiko di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (22/2/2014).

Diterangkan Budiman, ada mekanisme di mana seorang kepala daerah atau wali kota hendak melakukan konsultasi dengan DPR. Pertama adalah melakukan konsultasi dengan pimpinan serta anggota Komisi II DPR yang membidangi masalah pemerintahan.

Jika memang hendak menemui pimpinan DPR, Budiman melanjutkan, seharusnya Risma bisa bertemu dengan pimpinan DPR yang berasal dari PDI Perjuangan, yakni Pramono Anung.

"Kalaupun mau ke DPR bisa ke komisi dulu. Kalau belum selesai baru ke wakil ketua DPR. Kalau wakil kan ada mas Pramono juga," sesal Budiman.

Seperti diketahui, Kamis 20 Februari lalu Risma menemui Priyo Budi Santoso di Gedung DPR. Ia hendak berkonsultasi perihal adanya kesalahan proses pengangkatan Wisnu Sakti Buana sebagai Wakil Wali Kota Surabaya.

Tak hanya dengan Priyo, Risma bahkan pernah berkomunikasi dengan Presiden Susilo Babmang Yudhoyono (SBY). Dalam percakapannya itu, SBY meminta Risma untuk terus melanjutkan jabatannya hingga masa baktinya sebagai wali kota berakhir.

Namun anehnya sampai saat ini Risma belum bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

Puan Minta Risma Tak Curhat ke Mana-mana 


 Puan Minta Risma Tak Curhat ke Mana-mana  
Ketua fraksi PDIP DPR Puan Maharani. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.COJakarta - Ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Puan Maharani meminta Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini fokus pada tugasnya memimpin Kota Pahlawan. Puan meminta Risma tak membawa persoalan terkait dengan pemilihan wakil wali kota ke berbagai pihak.

"Jangan menambah curhat ke mana-mana," kata Puan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senin, 24 Februari 2014. Risma sebelumnya sudah bertemu dengan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi dan Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso terkait dengan pemilihan Wakil Wali Kota Wisnu Sakti Buana yang dinilainya melanggar prosedur. (Baca juga: Demi Evan Dimas, Risma Batalkan Acara di Jakarta)

Puan mengatakan partainya sudah mengklarifikasi dan menjernihkan persoalan ini. Dia menegaskan, bagi partainya, persoalan pemilihan wakil wali kota ini sudah selesai. Ketua Fraksi PDI Perjuangan ini meminta semua pihak menjaga suasana agar tetap kondusif. Puan meminta Risma fokus bekerja sesuai penugasan. "Kami sudah jembatani dan sudahclear," ujar putri Megawati Soekarnoputri ini.

Terkait dengan wacana Risma menjadi calon wakil presiden, Puan tak berkomentar banyak. Hanya dia meminta Risma menjaga ambisi dan emosi dengan menjalankan tugas sebak-baiknya. Dia menilai boleh saja sebagai manusia berkeluh kesah, "Tapi jangan memperkeruh suasana," kata dia.

Pemilihan Wakil Wali Kota Surabaya berbuntut panjang karena Risma mempersoalkan prosedur pemilihan. Wakil wali kota terpilih, Wisnu Sakti Buana, dikenal kerap berseberangan dengan Risma dan ikut mendukung upaya pemakzulan Risma terkait dengan kenaikan pajak reklame.

 TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Ketua DPP PDI-P Puan Maharani mengharapkan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, mengucapkan agar kulanuwun (minta permisi/pamitan) jika benar-benar ingin meninggalkan PDI-P bergabung dengan partai lain.
"Mau tetap (di PDI-P) atau tidak yah harus kulo nowun. Kita harus paham fatsun politik beretika," kata Puan di gedung DPR RI Jakarta, Senin (24/2/2014).
Puan yang juga Ketua Fraksi PDI-P ini menyayangkan manuver politik Risma yang curhat ke sana-sini.
"Jadi lebih baik kita sama-sama menjaga kondusifitas. Karena dari PDI Perjuangan sebaiknya tidak usah curhat ke mana-mana. Lebih baik fokus ke tugas dan kerja sesuai tugas," tegas Puan.
Ketua Fraksi PDIP DPR  ini mengimbau Risma tetap fokus  mengurusi tanggung jawabnya sebagai  wali kota Surabaya. "Masalah internal sudah kami jembatani. Jadi ya sudahlah, kerja saja," kata dia.

Risma Harus Berani 'Lawan' Partai Pengusung


 SURABAYA- Polemik isu pengunduran diri Wali kota Surabaya Tri Rismaharini terus bergulir. Isu tersebut santer karena wali kota perempuan ini tidak cocok dengan Wakil Wali Kota Wisnu Sakti Buana.  
 
Sekretaris Solusi Pemuda Surabaya (SPS), Umar Farouq, menganggap Risma memang terkesan mengabaikan partai pendukungnya yakni PDI Perjuangan. Namun secara kinerja, Mantan Kepala Bappeko Surabaya ini sudah berada di jalur yang benar.
 
“Risma terbukti sukses memimpin Surabaya. Tapi hanya karena mengabaikan partai pengusung, Risma dimusuhi,” ujarnya dalam diskusi “Risma Teraniaya” yang digelar SPS di Surabaya, Kamis (27/2/2014).
 
Kata Umar, sudah seharusnya kepala daerah tidak tunduk pada kepentingan partai politik. Bahkan, terhadap parpol yang mengusungnya sebagai kepala daerah. Karena, sebagai kepala daerah memiliki tanggung jawab kepada rakyat bukan kepada partai pengusung.
 
Polemik Risma ini tentunya dapat menjadi cambuk bagi kepala daerah lainnya agar tidak tunduk kepada hegemoni parpol. Jika ada partai pengusung yang mencoba mengekang, kepala daerah harus berani melawannya.
 
“Risma sudah berani melawan, meskipun dia dianiaya. Ini harus menjadi inspirasi bagi kepala daerah lainnya,” ujarnya.
 
Besarnya dukungan masyarakat ini menunjukkan bahwa Risma memang kuat. Ia berharap, pengabdiaannya sebagai wali kota tidak terganggu dengan intrik-intrik politik di parpol.
 
“Sosok Risma adalah pemimpin yang diinginkan masyarakat saat ini. Kita harus menyatukan barisan mendukung dan melindunginya dari intrik-intrik politik,” tukasnya.

Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini (Risma) dikabarkan akan mundur dari jabatannya sebagai orang nomor satu di Kota Surabaya. Tak hanya itu saja, peraih 51 penghargaan itu kabarnya tidak tahan dengan tekanan-tekanan dari partai pengusungnya, yakni PDI Perjuangan. 
Menurut Sekretaris Jenderal ProDem, Andrianto, Risma akan menjadi rising star baru karena sikap politiknya sangat progresif bahkan terlampau maju.

"Kepopuleran Risma ini bak pisau bermata dua. Risma bukanlah kader sejati banteng, Risma seorang teknokrat yang tulus mengabdi. Sebagai wanita sosoknya dapat menggerus 'putri mahkota' yakni Puan Maharani," ujar Andrianto, Minggu (23/2). 

Kata dia, sikap Risma yang taat aturan dalam penunjukan wakil Wali Kota harus jadi pembelanjaran partai apapun yang berkuasa dan janganlah bertindak sewenang-wenang dengan memaksakan pilihannya tanpa konsultasi terlebih dahulu.

"Harusnya PDI Perjuangan bertanya sama Risma, sosok wakilnya ini Kan masih dua tahun lagi. Bayangkan kalau Risma bersanding dengan figur yang kurang cocok. Kesannya terjadi kawin paksa, kalau begitu, Risma Siti Nurbaya dari Surabaya," kelakarnya.

Direktur The Sun Institute ini melanjutkan, amat keliru jika PDI Perjuangan lantas 'membonsai' Risma. 

"Peristiwa ini mirip dengan kasus Gamawan Fauzi di Sumatera Barat, dulu disokong banteng namun tidak kuat berlama-lama di tanduk banteng, dan akhirnya lepas juga," pungkasnya.
Rencana mundurnya Tri Rismaharini dari kursi Wali Kota Surabaya pun bisa menjadi "bola panas" bagi PDI Perjuangan sebagai partai pengusung. "Ketika dia (Risma) benar-benar mundur, akan menjadi bola panas bagi PDI Perjuangan. Padahal Risma sebagai aset besar," kata pengamat politik, Gun Gun, Minggu (23/2).

Menurutnya, Risma terlihat tertekan ketika bicara di media soal keinginannya untuk mundur. "Dan dia tak mau menggaransi untuk tidak mengundurkan diri. Risma memang bukan dari kaderisasi partai. Artinya potensi dia mundur sangat besar. Kalau sampai mengundurkan diri, ini artinya lampu kuning menjadi lampu merah bagi PDI Perjuangan," bebernya. 

Sebab itu, lanjut Gun Gun, polemik itu kemungkinan besar akan dimanfaatkan bagi partai lain untuk menggaet Risma. "Potensi untuk pindah partai itu ada. Tapi saya belum melakukan analisa yang lebih dalam. Kasus ini tentu dimanfaatkan partai lain kalau sampai mundur," tegasnya. (dbs)



Tidak ada komentar: