Minggu, 30 November 2014

SANGAT BELUM PERLU NAIKKAN BBM

Mari kita ikuti lika-liku Rini Soemarno, menteri BUMN Jokowi;

Di dunia ini hampir tak ada yang aneh selain ketidakmautahuan anda menjadi aneh karena anda harus melawan fakta:

Bubarkan Petral, Pertamina Bisa Bebas Utang dan Harga BBM Murah

http://bisnis.liputan6.com/read/2140554/bubarkan-petral-pertamina-bisa-bebas-utang-dan-harga-bbm-murah

Liputan6.com, Jakarta - Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menyebut Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Dwi Soetjipto dan direksi lain harus melakukan dua hal supaya BUMN ini bisa keluar dari kubangan utang ratusan triliun rupiah. Salah satunya membubarkan Petral.

Direktur FITRA, Uchok Sky Khadafi mengatakan, anak usaha Pertamina yang berbasis di Singapura harus segera dibubarkan karena menjadi sarana mafia migas mengeruk keuntungan. 

"Ini langkah pertamanya. Karena selama ini modus Petral membeli minyak ke trader, harusnya Pertamina bisa beli langsung ke produsen. Lebih menguntungkan dibanding beli ke trader," ujar Uchok di Jakarta, Minggu (30/11/2014). 

Kata Uchok, trader Petral banyak berasal dari kalangan perminyakan maupun politisi di Indonesia. Sehingga posisi tersebut sangat menyulitkan bagi Petral maupun Pertamina untuk mengamankan kekuasaan. 

"Kalau mau kekuasaan aman, harus beli minyak ke trader, nah mafia bekerja di situ. Kalau mafia migas digoyangkan, maka kekuasaan di Indonesia bisa juga digoyangkan lagi," terangnya. 

Keuntungan pembubaran Petral buat Indonesia, menurut dia, Pertamina akan jauh lebih untung. Utang ratusan triliun rupiah bisa terbayar dan rakyat Indonesia akan membeli harga minyak lebih murah. 

Posisi utang Pertamina pada tahun lalu sebesar Rp 288,4 triliun. Jika diitung dari aset yang mencapai Rp 135,2 triliun, Pertamina punya sisa utang Rp 177,8 triliun. 

"Tapi kalau saya lihat Tim Reformasi Tata Kelola Migas dipimpin Faisal Basri tidak akan membubarkan Petral," tegas Uchok. 

Langkah kedua, sambungnya, Pertamina harus kembali menguasai 20 blok migas yang akan habis kontraknya pada 2019 mendatang. Pengambilalihan tersebut guna meningkatkan produksi minyak mentah sesuai dengan target pemerintah. 

"Kalau nggak bisa terpenuhi liftingnya, Pertamina cuma akan jadi bancakan semua orang," tandas Uchok. (Fik/Ahm)

FITRA: Saat ini Pertamina Cuma Punya Mafia Bukan Minyak
http://www.tribunnews.com/bisnis/2014/11/30/fitra-saat-ini-pertamina-cuma-punya-mafia-bukan-minyak

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat anggaran politik dari FITRA menilai PT Pertamina (persero) saat ini tidak mempunyai lagi minyak. Hal yang tersisa dari Pertamina menurut Ucok hanya mafia migas saja.
"Yang tersisa dari Pertamina cuma mafia bukan minyak. Tahun 70 minyak di Pertamina masih banyak, minyaknya habis tinggal mafianya," ujar Ucok di diskusi publik prospek migas nasional di bawah direksi baru Pertamina, Minggu (30/11/2014).
Ucok memaparkan dengan kondisi Pertamina yang dikelilingi para mafia migas, Direktur Utama Dwi Soejipto harus bisa membuat terobosan baru.
Salah satu hal yang harus dilakukan agar Pertamina bebas dari mafia menurut Ucok adalah membubarkan anak usaha Pertamina, PT Petral yang berada di Singapura.
"Seharusnya ingin keluar dari kubangan mafia, pemerintah harus membubarkan Petral," tegas Ucok.
Menurut Ucok, Petral adalah sarang dari para mafia migas. Karena cara kinerja Petral adalah membeli minyak dari trader. Ucok menilai bahwa harga minyak yang dibeli lebih murah daripada dari trader.
"Petral sarana prasarana mafia, migas. Modusnya kenapa Petral beli minyak ke trader, harusnya pertamina langsung beli kepada produsen," jelas Ucok.


APA KATA DAHLAN ISKAN, MENTERI BUMN ZAMAN SBY? SIMAK INI:

Petral Bakal Dilepas dari Pertamina
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f4377abaf0bf/petral-bakal-dilepas-dari-pertamina

>> Tahun 2012

Menteri BUMN Dahlan Iskan mengisyaratkan pembubaran Pertamina Energy Trading Ltd (PT Petral), anak usaha PT Pertamina (persero) yang bermarkas di Singapura.

”Agar Pertamina dapat menjalankan korporasi secara baik, citranya tidak buruk dan bisa fokus mengelola sektor hulu,” begitu alasan Dahlan ketika ditemui  di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (21/1).

Dahlan menjelaskan, selama ini sejumlah kalangan menilai bahwa Petral merupakan perusahaan tempat korupsi para pejabat dan petinggi-petinggi lama Pertamina. Menurutnya, isu bahwa Petral itu dijadikan sebagai ajang korupsi semakin merebak. Perusahaan ini juga dijadikan "mainan", guna mendapatkan komisi dari ekspor impor minyak bagi orang-orang tertentu, karena berdomisili di Singapura sehingga sulit untuk dikontrol.

Menurutnya, usulan untuk membubarkan Petral atau tidak lagi menjadi anak usaha Pertamina sudah dibahas dengan Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan. Menneg BUMN menyatakan, akhir pekan lalu dia sudah berbicara dengan Karen.

“Ibu Karen setuju Petral dibubarkan. Pembubaran Petral agar Direksi Pertamina yang saat ini belakangan sedang mati-matian membangun GCG tidak terganggu," imbuhnya.

Dahlan menjelaskan, Karen sangat setuju atas usulan tersebut namun yang bersangkutan. Hanya saja disyaratkan tugas-tugas Petral yang selama ini untuk ekspor dan impor minyak mentah tidak dikembalikan kepada Pertamina.

Petral merupakan anak perusahaan yang didirikan pada 1976 berdasarkan Companies OrdinanceHong Kong, yang 99,83 persen sahamnya dimiliki oleh Pertamina. Petral memfokuskan kegiatan usaha untuk mendukung Pertamina memenuhi kewajiban untuk memasok dan memenuhi permintaan (ekspor impor) minyak dan gas di Indonesia.

Selama 2011 Petral merealisasikan volume perdagangan minyak mentah dan produk sebanyak 266,42 juta barel terdiri atas minyak mentah sebesar 65,74 juta barel atau rata-rata sekitar 180.000 barel per hari (bph), dan perdagangan produk sebsear 200,68 juta barel atau rata-rata sekitar 550.000 (bph).

Pada 2011, Petral membukukan laba bersih unaudited sebesar AS$47,5 juta atau naik 53 persen dibandingkan dengan laba bersih audited 2010.

Meski demikian Dahlan belum dapat memastikan opsi pengembalian Petral tersebut ke Indonesia, termasuk kapan eksekusi pembubaran Petral karena harus menunggu waktu yang tepat juga menunggu penilaian dari masyarakat.

"Saya rasa tidak jadi masalah publik tahu rencana ini (pembubaran), justru kita ingin mendapat masukan yang terbaik dari masyarakat," ujarnya.

Pada kesempatan itu mantan Dirut PT PLN ini juga melontarkan salah satu opsi untuk Petral. Yaitu dialihkan ke dalam negeri yaitu disinergikan dengan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI).

Dahlan membantah bahwa wacana pembubaran Petral tersebut terkait dengan dugaan penyelewengan tender minyak oleh Pertamina melalui Petral sebanyak 800.000 barel per hari atau sekitar 18 miliar dolar AS per tahun.

"Tidak ada kaitannya dengan berita dugaan korupsi di Petral itu. Tokh, kalau dibubarkan kasus hukum yang menyangkut Petral itu tidak akan hilang. Pertamina tidak keberatan melepas Petral dan jangan pula Direksi Pertamina saat ini senang memiliki Petral. Direksi setuju dibubarkan," tegasnya.

Diketahui Ketua DPR Marzuki Alie meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar kasus dugaan korupsi yang dilakukan PT Petral.

Ribut-ribut Petral dan prinsip C&C

http://dahlaniskan.wordpress.com/2012/05/21/ribut-ribut-petral-dan-prinsip-cc/

Kadang timbul, kadang tenggelam, kadang timbul tenggelam. Begitulah isu korupsi di Pertamina. Dan itu sudah berlangsung puluhan tahun.
Belum ada yang mengamati: tiap musim apa mulai timbul dan mengapa (ada apa) tiba-tiba tenggelam begitu saja.
Lalu, sejak sekitar tiga bulan lalu isu ini timbul lagi. Belum tahu kapan akan tenggelam dan ke mana tenggelamnya. Sebenarnya menarik kalau bisa dirunut, mengapa isu ini kembali muncul.
Ada kejadian apa dan siapa yang pertama kali memunculkannya. Dari sini bisa diduga kapan isu ini akan tenggelam dan bagaimana tenggelamnya.
Kadang isu yang muncul di sekitar sewa tanker. Kadang sekitar ekspansi Pertamina di luar negeri. Kadang pula, seperti sekarang ini, soal anak perusahaan Pertamina yang bernama Petral.
Petral adalah anak perusahaan yang 100 persen dimiliki Pertamina. Tugasnya melakukan trading. Jual-beli minyak. Lebih tepatnya membeli minyak dari mana saja untuk dijual ke Pertamina.
Semua aktivitas itu dilakukan di Singapura. Petral memang didesain untuk didirikan di Singapura.
Sebagai perusahaan Singapura Petral tunduk pada hukum Singapura.
Isu pertama: mengapa dibentuk anak perusahaan? Kedua: mengapa di Singapura?
Dulu, segala macam pembelian dilakukan induk perusahaan Pertamina di Jakarta. Apakah ketika itu tidak ada isu korupsi? Sama saja. Isunya juga luar biasa.
Tapi mengapa dipindah ke Singapura? Dan dilakukan anak perusahaan?
Alasan pembenarnya adalah supaya segala macam pembelian dilakukan oleh perusahaan trading. Direksi Pertamina jangan diganggu oleh pekerjaan trading.
Alasan tidak formalnya, kalau transaksi itu dilakukan di Singapura dan tunduk pada hukum Singapura, maka intervensi dari mana saja bisa berkurang.
Bagi orang korporasi seperti saya, sangat gampang menerima logika mengapa dibentuk anak perusahaan dan mengapa di Singapura. Tapi bagi publik bisa saja dianggap mencurigakan.
Bagi publik, munculnya pertanyaan mengapa dibentuk anak perusahaan dan mengapa di Singapura itu saja sudah mengandung kecurigaan.
Pertamina memang bisa membuktikan praktik di Petral sudah sangat clean dengan tender internasional yang fair. Tim-tim pemeriksa yang dikirim ke sana pun tidak menemui penyimpangan.
Kalau begitu apa yang masih diperlukan? Di sini kelihatannya bukan hanya clean yang perlu dipertunjukkan, tapi juga clear.
Perusahaan BUMN memang tidak cukup dengan clean, tapi juga harus C & C. Harus clean and clear.
Clean berurusan dengan GCG, hukum, dan penjara. Clear berhubungan dengan public trust alias kepercayaan publik.
Perusahaan yang tidak clear tidaklah melanggar hukum. Semua bisa dipertanggungjawabkan. Tapi perusahaan yang tidak clear tidak akan dipercaya publik.
Karena BUMN adalah perusahaan milik publik, maka praktik C & C menjadi sangat penting.
Di manakah letak belum clear-nya praktik trading Petral di Singapura?
Begini, Pertamina adalah perusahaan yang sangat besar, bahkan terbesar di Indonesia.
Sebagai perusahaan terbesar, posisi tawar Pertamina tidak akan ada bandingannya. Boleh dikata, dalam bisnis, Pertamina berhak mendikte: mendikte apa saja, termasuk mendikte pemasok dan bahkan mendikte pembayaran.
Inilah yang belum clear.
Sebagai perusahaan terbesar mengapa Pertamina belum bisa mendikte. Mengapa masih berhubungan dengan begitu banyak trader.
Mengapa tidak sepenuhnya melakukan pembelian langsung dari pemilik asal barang: membeli BBM langsung dari perusahaan kilang dan membeli crude (minyak mentah) langsung dari perusahaan penambang minyak.
Dalam satu bulan terakhir tiga kali Presiden SBY mengajak mendiskusikan soal ini dengan beberapa menteri, termasuk saya.
Arahan Presiden SBY jelas dan tegas bagi saya: benahi Pertamina. Kalau ada yang mengaku-ngaku dapat backing dari Presiden atau dari Cikeas atau dari Istana, abaikan saja.
Bisa saja ada yang mengaku-ngaku mendapat backing dari Presiden SBY.
Sebenarnya tidak demikian. Jangankan Presiden SBY, saya pun, di bidang lain, juga mendengar ada orang yang mengatakan mendapatbacking dari Menteri BUMN!
Presiden SBY juga menegaskan itu sekali lagi minggu lalu.
Dalam pertemuan menjelang tengah malam itu diundang juga Dirut Pertamina Karen Agustiawan.
Karen melaporkan sudah siap melakukan pembelian langsung, tanpa perantara lagi.
Tentu diperlukan persiapan-persiapan yang matang. Tidak bisa, misalnya seperti yang diinginkan beberapa pihak, besok pagi Petral langsung dibubarkan. Pasokan BBM bisa terganggu. Bisa kacau-balau.
Memang kelihatannya banyak motif yang berada di belakang isu Petral ini, setidaknya ada tiga motif, yaitu:
  1. Ada yang dengan sungguh-sungguh dan ikhlas menginginkan Pertamina benar-benar C&C dan menjadi kebanggaan nasional.
  2. Dengan adanya Petral mereka tidak bisa lagi ‘ngobyek’ dengan cara menekan-nekan Pertamina seperti terjadi di masa sebelum Petral.
  3. Ada yang berharap kalau Petral dibubarkan, jual-beli minyak kembali dilakukan di Jakarta dan mungkin bisa menjadi obyekan baru.
Tentu, seperti juga bensin oplos, ada juga campuran lain: politik!
Ada politik anti pemerintah Presiden SBY. Tapi yang keempat ini baiknya diabaikan karena politik adalah satu keniscayaan.
Misalnya ketika ada yang menyeru: bubarkan Petral sekarang juga! Saya pikir yang dimaksud sekarang itu ya pasti ada tahapannya.
Ternyata tidak. Ternyata benar-benar ada yang menginginkan Petral bubar saat ini juga.
Mereka tidak berpikir panjang kalau Petral bubar sekarang, siapa yang akan menggantikan fungsi Petral. Siapa yang akan mendatangkan bensin untuk keperluan bulan depan dan beberapa bulan berikutnya.
Mungkin memang ada maksud terselubung: bubarkan Petral sekarang juga, biar terjadi kelangkaan BBM dan terjadilah gejolak sosial.
Ini mirip-mirip dengan logika, jangan naikkan harga BBM dan pemakaiannya juga jangan melebihi 40 juta kiloliter setahun! Logika Joko Sembung yang tidak nyambung.
Tentu saya tidak akan terpancing pemikiran pendek seperti itu.
Yang harus dilakukan Pertamina adalah langkah yang lebih mendasar. Sebagai perusahaan raksasa, Pertamina, seperti ditegaskan Presiden SBY setegas-tegasnya, tidak boleh lagi membeli minyak dari perantara.
Langkah seperti itu sebenarnya sudah mulai dilakukan oleh Pertamina, tapi belum semua. Jadinya tenggelam oleh pembelian yang masih dilakukan lewat Petral.
Apakah kelak setelah Pertamina tidak lagi membeli minyak dari perantara otomatis tidak akan ada yang dipersoalkan? Tidak dijamin!
Akan terus ada yang mempersoalkan, misalnya:
  1. Mengapa membeli langsung kalau pedagang bisa memberikan harga lebih murah? (Dalam dunia bisnis, tidak dijamin pemilik barang menjual lebih murah dari pedagang. Bisa saja pedagang kuat membeli barang dalam jumlah besar dengan diskon yang tinggi. Lalu menjual kepada konsumen dengan harga lebih murah).
  2. Pertamina (atau siapa pun) dapat komisi dari pemilik barang.
  3. Mengapa membeli langsung kepada pemilik barang? Mengapa tidak pakai tender terbuka saja?
Dan banyak lagi yang masih akan dipersoalkan karena pada dasarnya memang banyak orang yang hobi mempersoalkan apa saja.
Tapi ribut-ribut seperti itu tidak akan lama. Syaratnya manajemen Pertamina konsisten menjaga integritas.
Tidak mudah memang. Memerlukan waktu yang panjang untuk membuktikan konsistensi itu.
Tapi dalam menjaga integritas itu Pertamina tidak akan sendirian. Perkebunan sawit BUMN juga harus melakukan hal yang sama, misalnya dalam pembelian pupuk.
Sebagai perusahaan perkebunan terbesar di Indonesia, tentu aneh kalau PTPN masih membeli pupuk dari perantara. Perkebunan gula idem ditto.
PLN juga harus membeli batubara langsung dari pemilik tambang. Dan ini sudah dilakukan sejak dua tahun lalu: semua pemasok adalah pemilik tambang. Tidak ada lagi perantara batubara di PLN dalam dua tahun terakhir.
Awalnya memang ribut-ribut terus, tapi sekarang sudah kempes.
Inilah prinsip yang harus dipegang: Dengan clean kita memang tidak akan masuk penjara secara fisik, tapi dengan clear kita tidak akan masuk penjara secara rohani.
Hukum cukup menghendaki clean. Publik menghendaki clean and clear. (*)
Dahlan Iskan
Menteri  BUMN

Demo di KPK Tuntut Bongkar Kejanggalan di PETRAL

http://www.satuharapan.com/read-detail/read/demo-di-kpk-tuntut-bongkar-kejanggalan-di-petral

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Puluhan massa yang mengatasnamakan Lembaga pemerhati minyak dan gas Indonesia berunjukrasa di depan gedung KPK, Jakarta, Selasa (10/9). Mereka menuntut agar KPK membongkar kejanggalan di tubuh Pertamina Energy Trading Ltd (PETRAL) dan mereka juga mendukung penuh upaya KPK untuk membongkar dan memeriksa kejanggalan yang terjadi di PETRAL.


SIAPAKAH RINI SOEMARNO?
MANTAN DIREKTUR PT. ASTRA, MILIK EDWARD SOERYADJAYA. SIAPAKAH EDWARD SOERYADJAYA? DIA SATU KELOMPOK DENGAN JAMES RIYADI, ORANG DEKAT AMERIKA SERIKAT.

Mengapa Jokowi Pilih Rini Suwandi, Sosok yang Kontroversial Itu?

http://www.rmol.co/read/2014/08/05/166306/Mengapa-Jokowi-Pilih-Rini-Suwandi,-Sosok-yang-Kontroversial-Itu-

RMOL. Rini Soemarno Soewandi akhirnya dipercaya menjadi Kepala Staf Kantor Transisi Jokowi-JK. Kantor ini dinilai sebagai pola demokrasi yang baru dalam menyiapkan pemerintahan yang baru, juga dinilai sebagai ambisi kekuasaan yang tak terbendung mengingat masih ada proses di Mahkamah Konstitusi (MK) yang masih berjalan.

Di luar pro dan kontra soal peran kantor ini, yang juga disebutkan mau me-list bakal calon menteri, kehadiran Rini sebagai kepala Staf ini pun memicu kontroversi baru. Benarkah Jokowi yang secara pasti menunjuk Rini? Apakah ada peran sosok-sosok yang berada di belakang layar dalam penunjukan ini?

Saat proses Pilpres, nama Rini sempat mencuat dan jadi perbincangan di kalangan internal partai pengusung Jokowi-JK. Pembicaraan ini lebih terkesan negatif, daripada positif. 

Ketika itu, saat pemilihan presiden tinggal menghitung hari, dan sisa waktu kampanye pun semakin sempit, logistik dan amunisi tim Jokowi-JK benar-benar tersendat. Dana pemenangan kampanye belum cair secara maksimal.

Dana ini bukan tidak ada. Sebab bantuan dari pengusaha yang bersimpati pada perjuangan Jokowi-JK cukup melimpah. Persoalannya, dana ini tertahan, atau lebih tepatnya ditahan, oleh segelintir orang yang dikenal sangat dekat dengan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri. Megawati sendiri dikabarkan tidak tahu persoalan ini.

Disebutkan, dalam informasi yang diterima dan cukup beredar di kalangan terbatas itu, di antara orang yang menahan dana kampanye itu adalah Rini Suwandi. Meski Rini dikenal sebagai orang kepercayaan Megawati, namun sumber lain menyebutkan kepercayaan Megawati kepadanya mulai berkurang. Komunikasi Megawati dengan Rini  cuma sekedar perbincangan ringan seperti soal tanaman, yang memang menjadi hobi Megawati.

Gara-gara Rini ini, gerakan tim pemenangan Jokowi-JK menjadi sangat terbatas. Namun di saat yang sama tidak ada berani yang mengeluh.  Pilihan yang dilakukan akhirnya berjuang dan berdarah-darah mencari dana sendiri. Relawan akhirnya bergerak dengan dana masing-masing. Ada juga relawan yang aktif mencari dana sendiri di tengah peperangan yang kian panas itu. Untung saja, mental gotong royong masih ada di sebagian elit PDI Perjuangan.

Ini satu kontroversi Rini. Kontroversi lain Rini adalah terkait dengan jabatannya di masa lalu. Perempuan kelahiran Maryland, Amerika Serikat pada 9 Juni 1958 ini adalah mantan Presiden Direktur PT Astra Internasional. Astra, yang dimiliki oleh Edward Soerjadjaja, disebutkan sebagai penyokong dana sejak Jokowi maju dalam Pilkada DKI Jakarta. 

Penujukan Rini pun dinilai semakin memperkeruh politik internal. Sebab banyak pihak yang sebenarnya tidak suka dengan sosok yang dinilai bisa merepotkan Jokowi sendiri itu. [ysa]

Inilah 9 Taipan China Pendukung Jokowi

Inilah 9 Taipan China Pendukung Jokowi

http://www.fimadani.com/inilah-9-taipan-china-pendukung-jokowi/

Bulan Maret, tepatnya Kamis (13/3/2014) malam sebelum dimulai pencalonan Jokowi, sekitar 60 pengusaha menemui Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri akan menerima kedatangan sekitar 60 pengusaha di Kantor DPP PDIP di Lenteng Agung, Jakarta Selatan.
Acara ini digelar berdasarkan permintaan para pengusaha yang bergerak di berbagai bidang tersebut. Awalnya ada sekitar 75 orang, namun belakangan yang datang sekitar 60 orang.
“Kalau mau nyumbang, kita sampaikan aturannya, batas maksimalnya, nomor rekening partai juga diberikan. Kami berpikir positif saja, kalau mau datang kan mau membantu,” ujar Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Tjahjo Kumolo saat itu.
Bahkan secara mengejutkan, Ketua Balitbang PDI-P, Kwik Kian Gie mengungkap dengan terang-terangan agar PDI Perjuangan menjawab hubungan Joko Widodo dengan 9 Taipan China.
“Mumpung ada Tim Rumah Transisi, saya benar-benar prihatin dengan kabar-kabar bahwa Pak Jokowi dikepung 9 Taipan. Orang-orang kaya yang mengendalikan. Dan kabar ini menyebar sangat luas. cuma tidak ada yang mengatakan, biarlah saya yang mengatakan. Bukan karena apa-apa, karena kecintaan saya. Tolong dijawab dengan fakta-fakta bahwa itu tidak betul. Karena kabar ini meluas,” ujarnya dalam acara Indonesia Laywer Club (ILC) diTVOne 21 Oktober 2014 bertema “Jokowi JK Mencari Menteri Yang Bersih”.

Siapa Sajakah Mereka?

Berikut ini sejumlah taipan, keturunan China, yang mendukung pasangan calon presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla, yang diusung koalisi pimpinan PDI Perjuangan dalam pemilihan Presiden 2014 lalu dari penelusuran kami.
1. Sofjan Wanandi
Sofjan Wanandi dikenal dekat dengan Jusuf Kalla. Tidak heran karena keduanya sudah kenal baik sejak lama. Bahkan, seorang petinggi PDIP mengaku Sofjan sudah sejak lama melobi Megawati untuk memasangkan Kalla dengan Jokowi. Sejak tahun 2013, Sofjan di berbagai kesempatan menyatakan bakal mengeluarkan Rp 2 triliun bila sekondanya, Jusuf Kalla, dipasangkan dengan Jokowi. Sofjan sendiri tercatat memiliki kekayaan lebih dari Rp 3 triliun. Sofjan kini memimpin Asosiasi Pengusaha Indonesia. (Baca: Sofjan Wanandi)
2. Tahir
Tahir tak lain ipar James Riady. Rosy Riady, isteri Tahir, adalah putri dari Mochtar Riady. Majalah Forbes menyebut, kekayaan Tahir per Maret 2013 sekitar US$ 2 miliar.  Dia berada di peringkat ketujuh orang terkaya di Indonesia. Tahir sukses dengan Grup Mayapada. Tahun lalu, ia menymbangkan sejumlah bus untuk membantu Jokowi membangun citra Jakarta.
3. Rusdi Kirana
Rusdi Kirana bersama kakaknya, Kusnan Kirana, tercatat sebagai orang kaya ke-29 menurut majalah Forbes pada November 2013. Keduanya sukses mendirikan maskapai penerbangan Lion Air. Dengan kekayaan yang mencapai US$ 1 miliar, Rusdi bergabung dengan tim pemenangan Jokowi-JK sebagai anggota Dewan Pengarah.
4. Jacob Soetoyo
Direktur PT Gesit Sarana Perkasa ini mempunyai jaringan yang kuat untuk lobi-lobi internasional. Jacob, yang juga menjadi Dewan Pengawas Center of Strategic and International Studies (CSIS), menyediakan rumahnya di Permata Hijau untuk pertemuan Jokowi dengan perwakilan asing di Jakarta, antara lain dengan Dubes Amerika Serikat (AS) Robert O’ Blacke, Duta Besar Myanmar, Meksiko, Turki, Norwegia dan Vatikan. Sebelumnya, Jacob juga sudah memfasilitasi pertemuan antara Jokowi dengan mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohammad di rumah Megawati di Jalan Teuku Umar, Jakarta.
5. James Riyadi
James Riyadi yang bernama asli Li Bái adalah seorang misionaris Kristen fundamentalis. Ia pernah terlibat dalam kasus sponsorship pemilihan presiden Amerika Serikat yang memenangkan Bill Clinton. James Riyadi merupakan bos Group Lippo yang menguasai bermain di pasar perbankan, properti, dan rumah sakit. Ia menjadi pendukung Joko Widodo sejak pemilihan gubernur Jakarta. Namun, ia ditengarai bersaing pengaruh pada Jokowi dengan Jacob Soetoyo yang Katolik. (Baca: James Riady dan Kristenisasi di Indonesia)
6. Anthony Salim
Anthony Salim atau Liem Hong Sien merupakan salah satu orang yang masuk ke dalam 10 Tokoh Bisnis yang paling berpengaruh pada tahun 2005 oleh Warta Ekonomi. Predikat itu diberikan karena dirinya berhasil membangun kembali Group Salim yang saat itu mengalami kegagalan yang diakibatkan oleh krisis ekonomi tahun 1998. Saat krisis 1988 Salim Group banyak mempunyai hutang hingga mencapai 55 Trilyun rupiah. Anthony Salim yang memegang kekuasaan pada Salim Group akhirnya harus melunasi hutangnya dengan cara menjual beberapa perusahaan yang dimilikinya yaitu PT Indocement Tunggal Perkasa, PT BCA, dan PT Indomobil Sukses Internasional. Meskipun demikian, Anthony Salim masih mempunyai beberapa perusahaan besar yang tidak dia jual. Perusahaan tersebut antara lain adalah PT Indofood Sukses Makmur Tbk dan PT Bogasari Flour Mills. Kedua perusahaan ini merupakan perusahaan penghasil mie instant dan tepung terigu terbesar di dunia.
7. Tommy Winata
Tommy Winata (lahir dengan nama 郭說鋒) merupakan pemilik Grup Artha Graha atau Artha Graha Network. Usahanya terutama bergerak dalam bidang perbankan, properti dan infrastruktur. Disamping usaha bidang komersiil, TW juga dikenal sebagai pendiri Artha Graha Peduli, sebuah Yayasan sosial, kemanusiaan dan lingkungan yang sering turun membantu masyarakat di banyak daerah di Indonesia. Sesaat setelah Jokowi melantik menteri, Tommy Winata terlihat dekat dengan Menteri Susi Pudjiastuti.
8. Edward Soeryadjaya
Ia yang bernama asli Tjia Han Pun adalah pemilik Ortus Group, sebuah perusahaan yang bergerak dibidang otomotif. Hubungan antara Edward dengan Jokowi sangat dekat, apalagi Edward pernah mengeluarkan uang dalam jumlah yang sangat besar dari koceknya sendiri untuk proyek monorel. Ortus Group juga bahkan tengah dalam proses untuk mengakuisisi saham PT JM hingga 90% atau mayoritas.
9. Robert Budi Hartono
Robert Budi Hartono yang bernama asli Oei Hwie Tjhong adalah pemilik perusahaan rokok Djarum. Saat ini ada sebuah tren baru di dunia maju untuk menekan industri rokok. Baik iklan maupun sponsor rokok pada sejumlah kegiatan mulai dibatasi. Misalnya, Marlboro yang pasarnya di Amerika mulai mendapat tekanan sehingga mencari pasar baru, salah satu lahan basah tersebut adalah Indonesia. Inilah sebabnya Robert Budi Hartono mendukung Jokowi untuk mengamankan bisnis dan pasarnya di Indonesia.

Danai Jokowi Rp 60 Miliar, Edward Soeryadjaya Dapat Proyek Monorail Jakarta


http://politik.kompasiana.com/2013/02/13/danai-jokowi-rp-60-miliar-edward-soeryadjaya-dapat-proyek-monorail-jakarta-533169.html

Ingin kaget dan terhenyak mendengar nama Edward Soeryadjaya, sang terduga koruptor dalam kasus Depo Minyak Pertamina di Balaraja, dadakan memenangkan tender penggarapan proyek Monorail Jakarta.
Kenyataannya, saya tidak kaget. Bahkan terhenyak pun tidak, kenapa?
Semua sudah tahu, Edward Soeryadjaya adalah salah satu donatur besar kampanye Jokowi – Ahok pada Pilkada DKI September 2012 lalu. Berita ini cukup ramai disorot pada masa Pilkada. Bahkan Edward Soeryadjaya pun mengakui adanya sumbangan dana miliaran kepada Jokowi – Ahok seperti tertuang dalam laporan Ari Purwanto dari Rakyat Merdeka dalam peliputannya pada 30 Juli 2012.
Berapa sih dana yang dikucurkan Edward Soeryadjaya untuk pasangan Jokowi – Ahok? Konon mencapai angka Rp 60 miliar, atau 25% lebih rendah dari donasi yang dikucurkan pengusaha properti yang kini menjadi Menteri Perumahan Rakyat, Djan Faridz sebesar Rp 80 miliar untuk pasangan Jokowi – Ahok.
Hah? Masak sih untuk biaya kampanye Pilkada bisa mencapai angka ratusan miliar?
Jangan heran, untuk Pilkada atau pemilihan kepala daerah di tingkat provinsi, rata-rata dana yang dihabiskan untuk merayu massa memilih masing-masing pasangan yang maju berkisar di angka Rp 100 – 200 miliar. Untuk DKI Jakarta sebagai ibukota negara, maklum saja kalau melebihi angka Rp 200 miliar. Kalau untuk level Pilkada Bupati/Walikota angkanya berkisar antara Rp 10 – 30 miliar.
Wow !
Pertanyaannya kemudian, kenapa para pengusaha berbondong-bondong mengucurkan dana kepada pasangan-pasangan yang dijagokan? Apa yang mereka dapat nantinya?
Tak sulit menebak jawabannya. Pastilah berkenaan dengan keamanan bisnis dan peluang memperoleh proyek-proyek strategis yang sejalan dengan bisnis si donatur.
Terkait donasi Djan Faridz sebesar Rp 80 miliar dan Edward Soeryadjaya sebesar Rp 60 miliar kepada Jokowi – Ahok, terindikasi jelas sebagaimana pernah ditulis Tempo dan Kompas bahwa Djan Faridz mengincar perpanjangan kontrak Pasar Tanah Abang dan kelanjutan proyek-proyek properti miliknya di DKI, sedangkan Edward Soeryadjaya mengincar proyek pengembangan Jakarta Fair, Kemayoran dan Monorail Jakarta. Seluruh proyek-proyek yang diincar 2 donatur besar Jokowi – Ahok ini bernilai triliunan rupiah, sehingga wajar mereka berani kucurkan ratusan miliar untuk kemenangan Jokowi – Ahok di DKI.
Semula, banyak yang meragukan, apa betul Jokowi – Ahok akan melakukan itu kepada donatur-donaturnya. Tapi toh kenyataannya demikian. Pada 20 Desember 2012, atau 3 bulan usai kemenangannya di DKI Jakarta, Jokowi menyatakan kepada media bahwa Edward Soeryadjaya paling berpeluang memenangkan tender proyek Monorail Jakarta.
Dan kemarin, 12 Februari 2013, ramai pemberitaan bahwa Edward Soeryadjaya memenangkan tender proyek Monorail Jakarta.
Hmm.. Jelas !
Satu kabar kabur telah menjadi fakta. Masih ada beberapa kabar kabur lagi seperti perpanjangan kontrak Pasar Tanah Abang dan kelanjutan proyek-proyek properti di DKI untuk Djan Faridz, serta penggarapan proyek pengembangan kawasan Jakarta Fair untuk Edward Soeryadjaya.
Jika ini juga terjadi, maka benarlah asumsi yang berspekulasi sebelumnya, yaitu Jokowi – Ahok pun tunduk pada kepentingan pengusaha. Istilah kasarnya, ada paket terima kasih dari Jokowi – Ahok berupa proyek bernilai triliunan rupiah kepada para donaturnya yang telah berbaik hati memberikan dana dukungan kampanye ratusan miliar rupiah. Tentunya untuk melanggengkan kekuasaan bisnis mereka.

Pernyataan JK Negara HancPernyataan JK Negara Hancur Dipimpin Jokowi Mulai Terbuktiur Dipimpin Jokowi Mulai Terbukti

http://news.fimadani.com/read/2014/11/25/pernyataan-jk-negara-hancur-dipimpin-jokowi-mulai-terbukti/

Jauh sebelum menjadi cawapres mendampingi Joko Widodo, Jusuf Kalla pernah menyampaikan kekhawatiran bahwa negara akan hancur jika Joko Widodo menjadi presiden (Baca: Beredar Video JK Kritik Jokowi). Nampaknya kekhawatiran itu mulai terbukti. Gejala awal sudah terlihat, Jokowi mengingkari janji-janji kampanye saat pilpres lalu.
Demikian disampaikan aktivis muda Muhammadiyah, Mustofa B. Nahrawardaya seperti dimuat RMOL di Jakarta (Rabu, 19/11).
“Jokowi dulu waktu kampanye blusukan bertemu tukang ojek, bilang tidak akan naikkan BBM. Sekarang menaikkan, ini kan sudah melanggar janji pada konstituennya sendiri,” papar Nahra.
Selain Jokowi, PDIP sebagai partai pengusung Jokowi juga mengingkari dan menjilat ludah sendiri. Masih segar dalam ingatan publik PDIP paling keras menolak usulan SBY menaikkan BBM. Buku Putih berisi 1001 cara agar BBM tidak dinaikkan yang selama ini banggakan dihempaskan mereka begitu saja.
“Jadi Jokowi dan PDIP dua-duanya pengingkar janji, ini memuakkan,” imbuhnya.
Nahra berkeyakinan langkah Jokowi menaikkan harga BBM satu bulan setelah dilantik dan tanpa alasan jelas membuat kepercayaan rakyat terhadap Jokowi tergerus.
“Harga minyak dunia turun, tidak ada yang mendesak dan tidak ada urgensi cabut subsidi,” demikian ujar Nahra.
Jokowi dan Pengusaha Besar Edward Soeryadjaya
http://frontroll.com/berita-4290-jokowi-dan-pengusaha-besar-edward-soeryadjaya.html


FOTO : ISTIMEWA [FRONTROLL.COM]


Siapa Ortus Group? Ini adalah kelompok usaha yang didirikan oleh Edward Soeryadjaya, putra William Soeryadjaya almarhum, pemilik perusahaan otomotif terkemuka di negeri ini. Ortus Group menyatakan siap menyediakan dana lagi untuk monorel. Tentu saja, uang itu bukan dari APBD milik DKI Jakarta, melainkan dari kocek perusahaan alias dana swasta.

Menurut Direktur Utama PT JM Sukmawati Syukur, Ortus tengah dalam proses untuk mengakuisisi saham PT JM hingga 90% atau mayoritas. Ini tentu membutuhkan dana yang tidak sedikit dan Ortus sudah menyatakan komitmennya. "Kami akan sediakan dana sebesar yang dibutuhkan untuk proyek ini," kata Fachmi Zarkasi, Direktur Ortus Group.

Kehadiran Ortus ini cukup mengejutkan karena sebelumnya perusahaan milik Jusuf Kalla, yakni Hadji Kalla Group yang menyatakan siap melanjutkan proyek itu. Kehadiran Ortus sudah pasti akan menggeser posisi Kalla, meskipun Ortus menyatakan siap berkongsi dengan Kalla.

Lalu mengapa harus ada ungkapan There ain't no such thing as a free lunchBegitu kira-kira ungkapan bisnis untuk menyebut bahwa tidak ada yang gratis di dunia ini.

Ketika ada pihak yang menyediakan barang dan jasa, ketika itu pula harus ada orang lain yang harus membayarnya. Tentu saja, karena Edward Soeryadjaya adalah pengusaha yang berada di balik kesuksesan pencalonan Jokowi-Ahok dalam Pilkada DKI pada 2012 lalu. Edward terlihat aktif bersama pengusaha Djan Faridz mendukung Jokowi untuk mengalahkan incumbent Fauzi Bowo ketika itu.

Ketika Pilkada berlangsung, cukup ramai disorot bahwa Edward Soeryadjayamenyumbang dana besar untuk Jokowi. Edward pun mengakui adanya sumbangan dana miliaran kepada Jokowi–Ahok seperti tertuang dalam laporan Rakyat Merdeka 30 Juli 2012.

Ketika itu, untuk pasangan Jokowi-Ahok, konon Edward menggelontorkan dana hingga Rp60 miliar. Jumlah itu lebih kecil dibandingkan sumbangan pengusaha properti yang kini menjadi Menteri Perumahan Rakyat, Djan Faridz sebesar Rp 80 miliar.

Kemunculan tiba-tiba Ortus Group dalam proyek monorel ini boleh jadi terkait dengan dukungan itu. Ketika Jokowi berkuasa, kepada siapa lagi bisnis monorel akan jatuh kalau bukan kepada pendukungnya. Bisa jadi, masuknya Ortus Group ke bisnis monorel ini sebagai ungkapan terima kasih Jokowi atas dukungannya yang lalu.

Bagaimana dengan Jusuf Kalla? Tak dipungkiri lagi, JK adalah pendukung utama Jokowi di Pilkada DKI. Bahkan menjelang pemilihan, Jokowi merasa perlu sowan kepada JK di kediamannya. JK pulalah yang terang-terangan mengusulkan pencalonan Jokowi untuk menggeser Fauzi Bowo.

Namun, keinginan Hadji Kalla Group masuk ke bisnis Monorel ini harus tergeser oleh Ortus yang menyatakan komitmennya untuk menyediakan berapapun dana yang dibutuhkan. Luar biasa!

 (inilah.com)






Posting Komentar