Rabu, 31 Desember 2014

KEPASTIAN DITANGKAPNYA MEGAWATI

Kamis, 17 Juli 2014

Megawati Akan Diperiksa KPK, Ini Tanggapan Jokowi

http://politik.news.viva.co.id/news/read/522445-megawati-akan-diperiksa-kpk--ini-tanggapan-jokowi

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Joko Widodo. (VIVAnews/Anhar Rizki Affandi)

VIVAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengusut tuntas kasus dugaan korupsi pemberian Surat Keterangan Lunas Likuiditas Bank Indonesia (SK BLBI). Termasuk memeriksa Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjungan Megawati Soekarnoputri.

Calon Presiden Joko widodo tidak mau mengomentari soal rencana KPK memanggil Megawati.

"Saya tidak mau komentar yang membuat suasana panas," kata Joko Widodo usai melakukan pertemuan tertutup di Jalan Subang, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 17 Juli 2014.

Ketika ditanya apakah Joko Widodo-Jusuf Kalla akan mengusut tuntas mega skandal BLBI jika berhasil memenangi pertarungan Pemilihan Presiden 2014?

"Nanti setelah tanggal 22 Juli kita bicara. Setelah tanggal 22 Juli baru saya ngomong," jawab Joko.

Saat ini Joko Widodo akan berkonsentrasi supaya tidak terpancing dengan hal-hal yang akan memecah belah persatuan dan kesatuan. Dia ingin mendinginkan suasana jelang pengumuman resmi KPU 22 Juli nanti.

"Sekarang kami hanya ingin bicara yang dingin-dingin saja kita bicara yang empuk-empuk saja," ucapnya.

Sebelumnya, Ketua KPK Abraham Samad menegaskan akan segera melakukan gelar perkara terkait kasus dugaan korupsi pemberian Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Kasus itu, hingga saat ini masih berstatus penyelidikan. "Baru saja saya panggil penyelidiknya. Dalam waktu dekat, saya minta habis Lebaran sudah harus ekspose. Sudah lama itu," kata Ketua KPK Abraham Samad di kantornya, Jumat 11 Juli 2014.

Abraham mengatakan pihaknya akan menuntaskan kasus BLBI. Dia berharap kasus ini bisa dituntaskan sebelum masa jabatan para pimpinan KPK berakhir.

"Karena tidak ada jaminan kalau kami selesai, pimpinan terpilih punya respons seperti kami, punya will seperti kami. Makanya, kami percepat semua," ujarnya.

Saat disinggung, apakah KPK akan meminta keterangan Megawati Soekarnoputri yang menjabat sebagai Presiden ketika kasus itu muncul, Abraham mengatakan bahwa hal itu bisa saja dilakukan.

"Kami bakal panggil. Kami engga masalah itu. Kalau memang kita harus panggil Megawati itu. Karena, KPK tidak ada hambatan yang gitu-gitu," katanya.

Dalam penyelidikan kasus ini, KPK telah meminta keterangan sejumlah mantan Menteri Koordinator Perekoniam, seperti Kwik Kian Gie (1999-2000), Rizal Ramli (2000-2001), dan Dorodjatun Kuntjoro Jakti (2001-2004). KPK juga memeriksa mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), I Gde Putu Ary Suta.

SKL BLBI dikeluarkan saat pemerintahan Megawati Soekarnoputri sebagaimana tertuang dalam Inpres Nomor 8 Tahun 2002 dan Tap MPR Nomor 6 dan 10. Namun, Kejaksaan Agung mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) terhadap sejumlah debitor. Padahal, beberapa pihak sudah mengantongi SKL dan menerima release and discharge dari pemerintah.
 
Audit BPK menyebutkan Rp144,5 triliun dikeluarkan kepada 48 bank umum nasional dengan kerugian negara mencapai Rp138,4 triliun. Sedangkan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menemukan ada penyimpangan Rp54,5 triliun dari 42 bank penerima BLBI dan menyimpulkan Rp53,4 triliun terindikasi korupsi dan tindak pidana perbankan.
 
Sementara itu, penerima dana SKL BLBI tercatat masuk ke berbagai pihak, mulai pengusaha The Nin King, pengusaha Bob Hasan, pemilik Bank Dagang Nasional Indonesia (BNDI) Sjamsul Nursalim, kemudian Salim Grup (utangnya Rp50 triliun). Namun, aset yang diserahkan Salim Grup hanya bernilai Rp30 triliun.
 
Lalu, Lidia Muchtar (Bank Tamara Rp189,039 miliar), Marimutu Sinivasan (PT Bank Putera Multi Karsa Rp790,557 miliar), Omar Putihrai (Bank Tamara Rp159,1 miliar), Atang Latief (Bank Bira, kewajiban membayar Rp155,72 miliar), dan Agus Anwar (Bank Pelita dan Istimarat Rp577,812 miliar), James Sujono Januardhi dan Adisaputra Januardhy (PT Bank Namura Internusa dengan kewajiban sebesar Rp303 miliar), serta Ulung Bursa (Bank Lautan Berlian Rp424,65 miliar).

RABU, 27 AGUSTUS 2014

Kasus BLBI, KPK Tak Takut Panggil Megawati

http://www.tempo.co/read/news/2014/08/27/063602663/Kasus-BLBI-KPK-Tak-Takut-Panggil-Megawati

TEMPO.COJakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad menegaskan institusi yang dipimpinnya tidak merasa takut apabila harus memeriksa Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Pemeriksaan Megawati akan dilakukan bila diperlukan untuk mendalami kasus dugaan korupsi pemberian surat keterangan lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). (Baca: Buka Kasus BLBI, Busyro: Tunggu Kabar Penyidik)

"Jadi begini, posisi KPK itu menyamakan semua orang di depan hukum. Kami tidak peduli apakah itu Megawati, atau presiden, tidak ada urusan bagi KPK," kata Abraham saat ditemui di Jakarta Selatan, Rabu, 27 Agustus 2014.

Abraham mengatakan KPK belum memanggil Megawati karena masih mendalami kasus BLBI. "Saya harus menerima konfirmasi dari satgas terlebih dahulu," katanya. (Baca: Akan Dipanggil KPK, Megawati Belum Lakukan Persiapan)

Dia menekankan agar masyarakat tidak perlu khawatir petinggi negara lolos dari pemeriksaan. "Tidak usah meragukan keberanian KPK untuk memanggil pejabat. Anda semua, kan, sudah lihat bagaimana Pak Boediono diperiksa di depan persidangan," kata Abraham. 

Pada 23 April 2013, KPK memulai penyelidikan tindak pidana korupsi terkait dengan penerbitan surat keterangan lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia kepada sejumlah bank pada 1997-1998. Kasus yang diselidiki oleh Komisi bukan pengucuran BLBI, melainkan pemberian surat keterangan lunas (SKL). 

Juru bicara KPK, Johan Budi S.P., sebelumnya mengatakan KPK menduga terjadi korupsi dalam penerbitan SKL atas Bantuan Likuiditas oleh otoritas keuangan. Namun dia enggan menyebutkan institusi mana yang diduga terlibat dalam penerbitan SKL.

Namun, berdasarkan data rekap piutang negara atas kasus Bantuan Likuiditas, terdapat enam obligor atau pengutang yang belum memperoleh keterangan lunas dari pemerintah. Para pengutang itu adalah Adiputra Januardy dan James Januardy dari Bank Namura Internusa, Atang Latief dari Bank Indonesia Raya, Ulung Bursa dari Bank Lautan Berlian, Omar Putihrai dari Bank Tamara, Lidia Muchtar dari Bank Tamara, Marimutu Sinivasan dari Bank Putera Multikarsa, dan Agus Anwar dari Bank Pelita Istimarat. Total pinjaman yang belum lunas sekitar Rp 2,2 triliun.

Bantuan Likuiditas merupakan skema pinjaman yang dikucurkan Bank Indonesia bagi bank-bank bermasalah dengan likuiditas keuangan saat krisis moneter 1998 di Indonesia. Skema ini dilakukan berdasarkan perjanjian Indonesia dengan Dana Moneter Internasional dalam mengatasi krisis.

Pada Desember 1998, BI menyalurkan Bantuan Likuiditas sebesar Rp 147,7 triliun kepada 48 bank. Terkait dengan penyelidikan itu, KPK pernah meminta keterangan Menteri Koordinator Perekonomian era pemerintahan mantan presiden Abdurrahman Wahid, Kwik Kian Gie.

Senin (15/12/2014)

Wow... Mantaps! KPK Tidak Akan Ewuh Pakewuh Saat Panggil Megawati, Tapi Entah Kapan? Mungkin Saat PDIP Kalah 5 Tahun Kedepan Seperti Boediono Saat Ini, Baru KPK Berani?

http://www.suaranews.com/2014/12/wow-mantaps-kpk-tidak-akan-ewuh-pakewuh.html?m=0


Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak akan ragu-ragu memanggil Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri untuk dimintai keterangan terkait penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

"Saya belum bisa pastikan, karena harus saya tanya dulu kepada satgas. Pendapat kita, kita tidak ada kendala untuk memanggil Ibu Mega," ujar Ketua KPK Abraham Samad, Senin (15/12/2014).

Seperti diketahui, KPK kini tengah mengebut pendalaman kasus BLBI. Abraham juga memastikan pihaknya akan transparan menyidik kasus ini.

"Tidak ada orang yang seharusnya diperiksa tidak diperiksa. Siapa pun dia, mau presiden, wakil presiden, mantan presiden, mantan wakil presiden, bagi KPK no problem," tandasnya.

Dalam penerbitan SKL yang dikeluarkan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) berdasarkan Inpres Nomor 6 tahun 2002, Presiden Megawati mendapat masukan dari Menteri BUMN, Laksamana Sukardi, Menteri Keuangan, Boediono dan Menko Perekonomian, Dorodjatun Kuntjoro Jakti untuk menerbitkan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

SKL tersebut berisi pemberian jaminan kepastian hukum kepada debitur yang telah menyelesaikan kewajibannya atau tindakan hukum kepada debitur yang tidak menyelesaikan kewajibannya. Hal itu berdasarkan penyelesaian kewajiban pemegang saham, atau yang lebih dikenal dengan Inpres tentang release and discharge

Dalam kasus ini, KPK telah memeriksa mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) I Putu Gede Ary Suta, Menteri Koordinator Perekonomian pada Kabinet Gotong Royong 2001-2004, Dorodjatun Kuntjoro Jakti, Menteri Keuangan dan Koordinator Perekonomian periode 2000-2001, Rizal Ramli, Menteri Keuangan 1998-1999, Bambang Subiyanto, Menko Perekonomian 1999-2000 dan Kepala Bappenas 2001-2004, Kwik Kian Gie, serta mantan Menperin, Rini Soewandi.



1 komentar:

IBU HAYATI mengatakan...

Saya ibu hayati ingin berbagi cerita kepada anda semua bahwa saya yg dulunya cuma seorang TKW di HONGKONG jadi pembantu rumah tangga yg gajinya tidak mencukupi keluarga dikampun,jadi TKW itu sangat menderita dan disuatu hari saya duduk2 buka internet dan tidak disengaja saya melihat komentar orang tentan MBAH KABOIRENG dan katanya bisa membantu orang untuk memberikan nomor yg betul betul tembus dan kebetulan juga saya sering pasan nomor di HONGKONG,akhirnya saya coba untuk menhubungi MBAH KABOIRENG dan ALHAMDULILLAH beliau mau membantu saya untuk memberikan nomor,dan nomor yg diberikan MBAH KABOIRENG meman betul2 terbukti tembus dan saya sangat bersyukur berkat bantuan MBAH KABOIRENG kini saya bisa pulang ke INDONESIA untuk buka usaha sendiri,,munkin saya tidak bisa membalas budi baik MBAH KABOIRENG sekali lagi makasih yaa MBAH dan bagi teman2 yg menjadi TKW atau TKI seperti saya,bila butuh bantuan hubungi saja MBAH KABOIRENG DI 085-260-482-111 insya ALLAH beliau akan membantu anda.Ini benar benar kisah nyata dari saya seorang TKW.. KLIK GHOB 2D 3D 4D 6D DISINI















Saya ibu hayati ingin berbagi cerita kepada anda semua bahwa saya yg dulunya cuma seorang TKW di HONGKONG jadi pembantu rumah tangga yg gajinya tidak mencukupi keluarga dikampun,jadi TKW itu sangat menderita dan disuatu hari saya duduk2 buka internet dan tidak disengaja saya melihat komentar orang tentan MBAH KABOIRENG dan katanya bisa membantu orang untuk memberikan nomor yg betul betul tembus dan kebetulan juga saya sering pasan nomor di HONGKONG,akhirnya saya coba untuk menhubungi MBAH KABOIRENG dan ALHAMDULILLAH beliau mau membantu saya untuk memberikan nomor,dan nomor yg diberikan MBAH KABOIRENG meman betul2 terbukti tembus dan saya sangat bersyukur berkat bantuan MBAH KABOIRENG kini saya bisa pulang ke INDONESIA untuk buka usaha sendiri,,munkin saya tidak bisa membalas budi baik MBAH KABOIRENG sekali lagi makasih yaa MBAH dan bagi teman2 yg menjadi TKW atau TKI seperti saya,bila butuh bantuan hubungi saja MBAH KABOIRENG DI 085-260-482-111 insya ALLAH beliau akan membantu anda.Ini benar benar kisah nyata dari saya seorang TKW.. KLIK GHOB 2D 3D 4D 6D DISINI