Sabtu, 31 Januari 2015

ITU SUDAH PERNAH MENIMPA BIBIT - CHANDRA




HUKUM: Adakah Hubungan Kasus Antasari,Bibit-Chandra,Susno dan Gayus?


https://fhui.wordpress.com/2011/04/13/hukum-adakah-hubungan-kasus-antasaribibit-chandrasusno-dan-gayus/

HASIL analisa saya menunjukkan bahwa kasus Antasari, Bibit-Chandra, Susno dan Gayus ada hubungannya. Ada beberapa kejanggalan-kejanggalan dalam kasus hukum mereka. Saya yakin, pasti ada pihak tertentu yang mengatur itu. Bisa penguasa, pengusaha, pejabat ataupun politisi. Motivasinya tentu untuk melindungi kepentinganya.
Kejanggalan kasus Antasari
Terlepas dari masa lalu Antasari yang katanya hitam, yang pasti dia sebagai Ketua KPK banyak membuat gebrakan-gebrakan untuk menangkap koruptor. Salah satunya yaitu Janksa Urip yang dihukum 20 tahun penjara. Secara psikologis, gebrakan Antasari membuat para oknum penegak hukum merasa khawatir.
Tidak ada bukti kuat
Kejanggalan pengadilan Antasari antara lain, pengadilan tidak mempertimbangkan kesaksian ahli balistik dan ahli forensik. Bahkan, baju korban saat terbunuhpun tidak dijadikan barang bukti.
Isu cinta segitiga mengada-ada
Isu bahwa pembunuhan itu karena Antasari terlibat cinta segitiga merupakan peristiwa yang kemungkinan besar tidak ada hubungannya secara signifikan.
Kejanggalan kasus Bibit-Chandra
Sebelumnya, Bibit-Chandra pernah mengatakan ada dugaan kasus korupsi di dalam kasus Bank Century. Lantas kemudian ada tuduhan Bibit-Chandra melakukan pemerasan terhadap Anggodo dalam kasus Anggoro.
Kejanggalannya adalah, tuduhan iitu tidak didukung oleh bukti dan saksi yang kuat. Ini kan aneh. Pihak polri tentu mengerti apa arti kata bukti dan saksi yang kuat. Tuduhan itu terkesan sangat dipaksakan. Kasus Antasari dan Bibit-Chandra jelas bertujuan untuk memperlemah KPK.
Kejanggalan kasus Susno
Awalnya, Susno sebagai Mr.Blower mengungkapkan adanya borok-borok yang ada di Bank Century. Bahkan mengungkapkan kebobrokan yang ada di dalam tubuh polri di mana dia bekerja.
Karena ada pihak-pihak yang “terancam” kasusnya akan terbongkar, maka Susno dijebloskan di penjara dengan tuduhan menerima suap Rp 500 juta yang diantarkan ke rumahnya oleh salah satu perusahaan.
Kejanggalannya adalah, di dalam sidang pengadilan berkali-kali pengadilan mengaku gagal menghadirkan saksi-saksi yang meringankan Susno.
Kejanggalan kasus Gayus
Sejak awal konsentrasi kasus hanya pada Gayus. Bahkan kemudian dihubungkan dengan perusahaan Bakrie yang diduga terlibat dalam kasus mafia pajak. Isu selalu berputar pada hal-hal yyang tidak substabsial, antara lain keluarnya Gayus ke Bali, paspor aspal dan tak pernah mengarah ke atasan-atasan Gayus atau perusahaan-perusahaan yang diduga pengemplang pajak.
Kesimpulan
Kasus-kasus di atas menunjukkan adanya benang merah, yaitu adanya “ketakutan” daripada para oknum polisi, kejaksaan, pengadilan dan para politisi. Sebab, bukan tidak mungkin ada kekuatan politik yang dibiayai dari para mafia pajak, hasil bailout Bank Century bahkan mungkin ada sumber dana dari hasil kejahatan kerah putih.
Jadi, Antasari, Bibit-Chandra, Susno dan Gayus merupakan korban daripada adanya sebuah skenario besar yang dilakukan oleh sekolompok mafia politik, mafia hukum dan mafia pajak. Mereka mempunyai warna politik yang sama. Maklum, politik butuh biaya yang luar biasa besar.
Catatan
Artikel ini merupakan hasil analisa saya berdasarkan berbagai kejanggalan-kejanggalan yang ada.
Hariyanto Imadha

Rekayasa Kriminalisasi Bibit-Chandra Benar-Benar Terkuak

Dalam rekaman percakapan Anggodo Widjojo dengan seorang pria terungkap rencana untuk menghabisi Chandra M Hamzah saat berada di dalam tahanan.
Kasus yang menimpa dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) non-aktif, Bibit Samad Riyanto dan Chandra M Hamzah, telah menjadi skandal hukum terbesar tahun ini. Sejumlah pejabat penegak hukum dan pejabat negara disebut-sebut terlibat dalam 'menghabisi' Bibit-Chandra. Hal ini terungkap dalam rekaman percakapan Anggodo Widjojo dengan sejumlah orang. Anggodo adalah adik tersangka buron korupsi Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) Departemen Kehutanan, Anggoro Widjojo. 

Mereka yang diduga terekam suaranya adalah Mantan Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Wisnu Subroto, Anggota Lembaga Perlindungan Saksi Korban (LPSK) I Ketut Sudiharsa, dan beberapa penyidik Mabes Polri. Sedangkan nama Kabareskrim Susno Duaji, Wakil Jaksa Agung Abdul Hakim Ritonga, sampai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sempat tersebut dalam percakapan itu.

Rekaman itu berisi rekayasa untuk mengkriminalisasi Bibit-Chandra. Setelah transkripnya sempat beredar di sejumlah media massa, rekaman milik KPK itu seakan mendapat forum resmi untuk diputarkan. Yakni, di ruang sidang Mahkamah Konstitusi (MK). Bibit-Chandra memang sedang menguji ketentuan pasal yang menyatakan pimpinan KPK akan diberhentikan tetap bila dinyatakan sebagai terdakwa dalam UU KPK.   

Ketua KPK Tumpak Hatorangan Panggabean mengatakan rekaman yang berdurasi 4,5 jam itu terdiri dari sembilan bagian. Dari upaya Anggodo meminta bantuan kejaksaan, strategi menjerumuskan dua pimpinan KPK dalam kasus suap, sampai ancaman yang menimpa Chandra. “Ini masih disegel,” ujar Tumpak di ruang sidang MK, Selasa (3/11).  Rekaman itu sejatinya untuk menyadap Anggodo dalam kasus Korupsi SKRT yang melibatkan kakaknya, Anggoro. Namun, akhirnya melebar ke kriminalisasi Bibit-Chandra.

Dalam rekaman itu, terungkap adanya upaya mengkriminalkan Bibit-Chandra. Anggodo dan Pengacaranya, Bonaran Situmeang bahkan terdengar berbicara untuk menciptakan kronologis bahwa KPK telah memerasnya. “Harus dikaitkan ini seperti sindikat Edi (Edi Sumarsono), Ari (Ari Muladi) sama KPK itu satu sindikat mau memeras kita. Ya bang,” ujar Anggodo kepada Bonaran dari ujung rekaman. Bonaran pun hanya mengiyakan saja.

Upaya kriminalisasi terhadap Bibit-Chandra semakin jelas ketika rekaman Anggodo dengan seorang pria -yang tak disebutkan namanya-, diputar. Anggodo menyambut baik langkah-langkah penyidik polri. “Ternyata Truno terlihat komitmennya tinggi sama saya. Sesuk Chandra dilekbone yo tak pateni neng jero (Besok kalau Chandra dimasukkan, ya nanti dimatikan di dalam (tahanan),-red),” ujar Anggodo. Truno adalah kependekan dari Jl Trunojoyo, alamat Mabes Polri.

Kuasa Hukum Bibit-Chandra, Bambang Widjojanto terlihat khawatir dengan rencana jahat ini. Apalagi, dalam rekaman sangat jelas bahwa Chandra akan dihabisi dalam tahanan. Ia pun meminta agar Chandra segera dilindungi. “Tolong dilindungi. Keluarkan mereka sekarang juga. Ini menyangkut nyawa orang,” pintanya. Ketua MK Mahfud MD pun mengaku tak bisa berbuat apa-apa. “Kami tak ada kewenangan untuk itu,” tuturnya.

Usai sidang, Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Denny Indrayana menjamin keselamatan Chandra dalam tahanan. “Presiden telah memerintah Menko Polhukam dan Kapolri untuk menjamin keselamatan Bibit-Chandra,” ujar Sekretaris Tim Independen Verifikasi Fakta dan Proses Hukum itu.   

Menkumham Patrialis Akbar yang hadir dalam persidangan pun melontarkan jaminan serupa. Ditemui usai sidang, ia mengatakan keselamatan Chandra wajib dilindungi. “Pak Chandra harus diberi perlindungan seratus persen. Wajib!” Ia juga mengatakan ancaman tersebut juga bisa dilaporkan ke polisi agar segera ditindaklanjuti sebagai bentuk tindak pidana tersendiri.

Sedangkan mengenai disebutnya nama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Patrialis menilainya hanya sebuah klaim. “Itu cuma mencatut nama Presiden,” ujarnya. Ia juga meminta agar semua pihak tidak terlalu cepat menyimpulkan isi rekaman. “Biarkan majelis hakim yang menyimpulkan,” pungkasnya.

Jalan Panjang Kasus Bibit-Chandra

Bibit dan Chandra dituduh telah melakukan dua tindak pidana.

http://politik.news.viva.co.id/news/read/182013-jalan-panjang-kasus-bibit-chandra

VIVAnews - Sudah satu tahun lebih kasus dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bibit Samad Riyanto dan Chandra M Hamzah, berjalan. Meski Presiden memerintahkan agar kasus ini diselesaikan, namun hingga kini kasus ini masih terus berjalan.

Kasus ini berawal pada sekitar Juli 2009. Bibit dan Chandra dituduh telah melakukan dua tindak pidana. 

Pertama, Bibit dan Chandra dituduh telah menerima suap dari Anggoro Widjojo, tersangka kasus korupsi pengadaan Sistem Komunikasi Radio Terpadu). Polisi menyatakan uang suap dengan total Rp5,1 miliar itu diberikan melalui Anggodo Widjojo (adik kandung Anggoro) dan kemudian diteruskan melalui Ary Muladi.

Selain kasus itu, Bibit dan Chandra, juga dituduh telah menyalahgunakan kewenangannya saat mengeluarkan keputusan cegah kepada Anggoro. 

Kepolisian pun kemudian memeriksa sejumlah saksi mulai dari pejabat di KPK hingga penyidik. Kepolisian juga memeriksa pimpinan KPK yakni M Jasin dan Haryono Umar, termasuk juga Bibit dan Chandra.

Kemudian, pada 26 Agustus 2009, Mabes Polri menetapkan Chandra sebagai tersangka dalam dua kasus tersebut. Hal ini didasarkan pada Surat Perintah Penyidikan No. Pol. Sprin Sidik/91.A/VIII/2009/Dit-I.

Kemudian, pada 15 September 2009, giliran Bibit yang ditetapkan menjadi tersangka atas kasus yang sama. Penetapan ini didasarkan pada Surat Perintah Penyidikan No. Pol. Sprin Sidik/98.B/IX/2009/Pidkor dan White Collar Crime.

Pada 29 Oktober, Bibit dan Chandra pun harus menghuni ruang tahanan di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok. Mabes Polri beralasan penahanan ini karena Bibit dan Chandra dijerat dengan pasal yang memiliki ancaman pidana di atas lima tahun. Selain itu, Mabes Polri juga beralasan penahanan ini karena Bibit dan Chandra sering menggelar konferensi pers.

"Dia melakukan konferensi pers yang menggiring opini publik," kata Wakil Kepala Badan Reserse dan Kriminal Polri, Inspektur Jenderal Dikdik Maulana, di Mabes Polri, Jakarta, Kamis 29 Oktober 2009. Menurut Dikdik, alasan tersebut merupakan alasan subyektif dari tim penyidik Bareskrim Mabes Polri. "Itu menyulitkan kami," ujarnya.

Penahanan dua komisioner KPK ini pun mendapatkan reaksi keras dari masyarakat. Mereka menolak Bibit dan Chandra ditahan. Polri pun pada 3 November 2009, kemudian membebaskan Bibit dan Chandra.

Di tengah penahanan itu, Mahkamah Konstitusi (MK) juga menggelar uji materiil UU KPK. Dalam persidangan, sempat juga diperdengarkan rekaman pembicaraan yang berisi rekayasa kasus kriminalisasi kepada pimpinan KPK. Rekaman itu berisi percakapan suara yang diduga adalah Anggodo Widjojo dengan sejumlah orang yang diduga adalah petinggi kejaksaan.

Sementara itu, untuk menengahi kasus yang dikenal dengan cicak vs buaya itu, Presiden SBY membentuk Tim Delapan. Dalam rekomendasinya, Tim Delapan meminta kepada Presiden untuk menyelesaikan kasus Bibit-Chandra karena tidak memiliki bukti yang kuat.

Atas rekomendasi itu, Presiden kemudian memerintahkan kejaksaan untuk menyelesaikan kasus Bibit dan Chandra. Perintah SBY itu diterjemahkan oleh Kejaksaan dengan mengeluarkan SKPP pada 1 Desember 2009.

Pada 3 Januari 2010, KPK kemudian menetapkan Anggodo sebagai tersangka. Anggodo dituduh telah mencoba menyuap pimpinan KPK dan menghalangi penyidikan KPK terkait kasus yang dituduhkan kepada kakaknya, Anggoro.

Di lain pihak, SKPP itu mulai digugat oleh sejumlah orang, namun pengadilan menolak semua permohonan gugatan. Dan Anggodo juga ikut mengajukan permohonan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Pada 19 April 2010, PN Jakarta Selatan memutuskan bahwa SKPP yang diterbitkan Kejaksaan Agung tidak sah. Kejaksaan kemudian mengajukan banding atas putusan tersebut ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. 

Namun, lagi-lagi, pada 3 Juni 2010, pengadilan menyatakan SKPP tidak sah. Pengadilan juga menyatakan bahwa kasus Bibit dan Chandra harus dilanjutkan. Kejaksaan pun kemudian mengajukan PK atas putusan tersebut.

Sementara itu, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menyatakan Anggodo bersalah karena telah melakukan pemufakatan jahat untuk menyuap pimpinan KPK bersama dengan Ary Muladi. Anggodo pun divonis empat tahun penjara.

Upaya permohonan PK jaksa atas SKPP Bibit-Chandra akhirnya kandas pada 8 Oktober 2010. Majelis Hakim MA menyatakan permohonan jaksa tidak dapat diterima. (umi)

Inilah Kronologi Kasus Penyidikan Kasus Chandra dan Bibit

http://nasional.kompas.com/read/2009/10/30/20562153/Inilah.Kronologi.Kasus.Penyidikan.Kasus.Chandra.dan.Bibit

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Polri Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri membantah kepolisian telah melakukan rekayasa dalam penyidikan pimpinan KPK nonaktif, Chandra M Hamzah dan Bibit S Riyanto, seperti dalam pemberitaan. Ia menegaskan akan menindak jika ada anggotanya yang melakukan pelanggaran dalam penyidikan.

"Tidak benar kita lakukan rekayasa, kriminalisasi. Saya akan tindak apa pun jabatannya, jika merekayasa penyidikan," tegas dia saat jumpa pers di Mabes Polri Jakarta, Jumat (30/10).

Dalam kesempatan itu, Kapolri menjelaskan proses penyelidikan dan penyidikan pimpinan KPK nonaktif itu. Penjelasan itu atas perintah Presiden agar Kapolri memberikan penjelasan secara gamblang kepada publik mengenai kasus itu.

Kapolri menjelaskan, kasus bermula saat Antasari membuat testimoni tentang penerimaan uang sebesar Rp 6,7 miliar oleh sejumlah pimpinan KPK pada 16 mei 2009. Saat itu Antasari sedang ditahan atas kasus dugaan pembunuhan Direktur PT Putra Rajawali Banjaran Nasrudin Zulkarnaen.

Karena testimoni tidak ditindaklanjuti polisi, Antasari lalu membuat laporan resmi pada 6 Juli 2009 mengenai dugaan suap itu di Polda Metro Jaya. Laporan itu kemudian dilimpahkan ke Mabes Polri, lalu dilanjutkan ke penyelidikan dan penyidikan.

Dalam proses lidik dan sidik, kata Kapolri, pada 7 Agustus 2009 diperoleh fakta adanya tindak pidana penyalahgunaan wewenang oleh dua tersangka yang melanggar Pasal 21 Ayat 5 UU No 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Saat penyidikan, ditemukan keputusan pencekalan dan pencabutan pencekalan yang dilakukan oleh kedua tersangka tidak secara kolektif. Pencekalan terhadap Anggoro Widjojo dilakukan oleh Chandra Hamzah, pencekalan terhadap Joko Tjandra oleh Bibit S Riyanto, serta pencabutan pencekalan terhadap Joko Tjandra oleh Chandra Hamzah.

Kemudian, dari hasil penyidikan kasus pencekalan terhadap Anggoro ditemukan adanya aliran dana. Temuan itu kemudian dituangkan dalam laporan polisi pada 25 Agustus 2009.

Dalam kasus dugaan pemerasan, penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan alat bukti lain. Sedangkan sangkaan penyalahgunaan wewenang, penyidik telah memeriksa sebanyak 22 saksi serta saksi ahli dan ditemukan beberapa dokumen. Pasal yang disangkakan adalah Pasal 23 UU No 31 Tahun 1999 Jo Pasal 421.

Dari alat bukti, keterangan saksi, dan saksi ahli didapat empat alat bukti. Lalu pada tanggal 15 September 2009 pukul 23.20, dua pimpinan KPK nonaktif itu ditingkatkan statusnya dari saksi menjadi tersangka. Pada 2 Oktober 2009, berkas perkara Chandra Hamzah dikirimkan ke Kejaksaan dan berkas Bibit S Riyanto dikirimkan pada 9 Oktober.

Kemudian, penyidik melakukan penahanan pada 29 Oktober 2009 karena kedua tersangka melakukan tindakan mempersulit jalannya pemeriksaan dengan menggiring opini publik melalui pernyataan-pernyataan di media serta forum diskusi. 

"Mereka menggiring opini adanya rekayasa penyidikan yang merujuk pada transkrip rekaman. Dengan demikian, karena sudah ganggu penyidikan kita lakukan penahanan," paparnya.

Kontroversi Kasus Bibit-Chandra

http://nasional.kompas.com/read/2010/06/15/08061335/Kontroversi.Kasus.Bibit-Chandra.-3

Oleh: Adnan Buyung Nasution *
KOMPAS.com -Lakon cicak-buaya yang dipicu sikap reaksioner seorang petinggi Polri telah bergulir menjadi isu besar. Ketika dua pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, muncul dugaan keras adanya rekayasa dan indikasi serangan balik koruptor (corruptor fights back).
Jutaan orang sontak bereaksi lewat jejaring sosial di dunia maya untuk memberikan dukungan kepada dua pemimpin KPK. Perkembangan itu kemudian direspons Presiden dengan membentuk Tim Independen Verifikasi Fakta dan Proses Hukum atas Kasus Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto (Tim 8).
Bulan Juni ini, genap satu tahun sejak drama cicak-buaya bermula. Tarik-menarik antara kekuatan reformis dan mafia hukum semakin kuat. Sementara itu, pemerintah terkesan mengambil sikap suam-suam kuku dan kurang memiliki sensitivitas pada rasa keadilan masyarakat. Nasib Bibit-Chandra yang terus digantung adalah salah satu buktinya.
Dalam tulisan ini saya berupaya untuk melakukan suatu refleksi kritis terhadap proses hukum kasus Bibit-Chandra. Hal ini saya anggap perlu dilakukan untuk melacak akar persoalan sesungguhnya agar kita mampu melihat secara lebih jernih segala macam kontroversi yang jadi permasalahan dalam kasus ini. Upaya ini juga perlu sebagai kontribusi untuk ikut mencerahkan dan mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Tim 8 dan Presiden Tim 8 hanya diberikan waktu tugas selama 14 (empat belas) hari kerja untuk melaksanakan satu misi yang amat berat. Tugas pertama yang dijalankan oleh seluruh anggota Tim 8 adalah hadir di Mahkamah Konstitusi untuk mendengarkan rekaman Anggodo cs. Selepas itu, Tim 8 langsung mendatangi Kapolri untuk mengupayakan pembebasan Bibit-Chandra. Selanjutnya, Tim 8 mempelajari berkas dan dokumen serta meminta keterangan dari sejumlah pihak terkait. Setelah waktu tugas itu berakhir, Tim 8 menyerahkan laporan akhir yang dilengkapi dengan sejumlah kesimpulan dan rekomendasi bagi Presiden. Dalam kesimpulan pokoknya, Tim 8 menyatakan tidak terdapat cukup bukti untuk meneruskan perkara ke pengadilan. Atas dasar itu, Tim 8 merekomendasikan kepada Presiden agar proses hukum terhadap dua pemimpin KPK sebaiknya dihentikan.
Setelah mempelajari laporan Tim 8, Presiden menyampaikan agar terhadap kasus Bibit-Chandra sebaiknya dilakukan penyelesaian di luar pengadilan (out of court settlement). Meski demikian, Presiden ternyata tidak sepenuhnya bersepakat dengan laporan Tim 8. Di satu sisi Presiden setuju perkara dihentikan atau tidak dilanjutkan ke pengadilan, tetapi disisi lain Presiden rupanya juga menyetujui kesimpulan Kepolisian dan Kejaksaan yang menyatakan bahwa kasus Bibit-Chandra telah cukup bukti.
Dalam latar seperti itu, Kejaksaan terus didesak untuk segera merespons perkembangan dan mengambil langkah hukum secara cepat. Jaksa Agung tak kunjung mendapatkan sinyal dari eksekutif untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum (deponeering). Padahal, deponeering sebagai pelaksanaan asas oportunitas hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memerhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut (Penjelasan Pasal 35 (c), UU Nomor 16 Tahun 2004).
Ketidakpaduan sikap Presiden yang tidak meneruskan perkara ke pengadilan atau out of court settlement dengan bukti yang dianggap sudah cukup oleh Kepolisian dan Kejaksaan adalah kontroversi pertama dalam penyelesaian kasus Bibit-Chandra. Hal itu kemudian diperparah oleh ketidaktegasan Presiden yang juga turut mendorong kontroversi berikutnya, yaitu terbitnya surat keputusan penghentian penuntutan (SKPP) yang menggunakan alasan sosiologis sebagai dasarnya.
Padahal jika benar Presiden sepakat dengan Tim 8 bahwa tidak cukup bukti, maka SKPP yang dikeluarkan Kejaksaan harus berdasarkan alasan hukum yaitu antara lain tidak cukup bukti, bukan alasan sosiologis yang tidak ada dasar hukumnya. SKPP sesat itulah yang menjadi akar hambatan penyelesaian kasus Bibit-Chandra hingga kini.
Sesat langkah Kejaksaan Dalam rekomendasinya, Tim 8 memberikan dua opsi langkah hukum kepada Kejaksaan dan Jaksa Agung. Opsi pertama atau yang paling ideal adalah penghentian penuntutan. Hal itu sejalan dengan kesimpulan Tim 8 yang tak menemukan bukti yang cukup dalam kasus Bibit-Chandra. Opsi terakhir adalah deponeering.
Kejaksaan rupanya lebih memilih opsi pertama dengan menerbitkan SKPP. Meski demikian, pemilihan opsi pertama itu menjadi problem ketika digunakan alasan sosiologis yang mestinya jadi dasar bagi opsi deponeering. Ini jelas merupakan hal yang tidak wajar. Sulit memercayai bahwa pihak Kejaksaan tidak memahami ketentuan Pasal 140 Ayat (2) a. KUHAP yang telah mengatur secara limitatif mengenai alasan penuntut umum untuk menghentikan penuntutan, yaitu: karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum.
Oleh karena itu, tidak begitu mengherankan ketika hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akhirnya mengabulkan gugatan praperadilan atas penghentian penuntutan kasus Bibit- Chandra. Putusan hakim yang menyatakan SKPP tidak sah memang didukung pertimbangan dan argumentasi hukum yang tepat, seperti yang sudah saya kemukakan di atas. Demikian pula halnya, wajar ketika pengadilan tingkat banding malah menguatkan putusan Pengadilan Negeri.
Keheranan justru muncul ketika Jaksa Agung—sesaat setelah rapat kabinet— mengumumkan mengenai pengajuan peninjauan kembali (PK). Langkah ini jelas sangat bermasalah. Setidaknya ada dua problem yang akan muncul: Pertama, permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan tidak menangguhkan ataupun menghentikan pelaksanaan dari putusan tersebut (Pasal 268 Ayat (1) KUHAP).
Artinya, meski mengajukan PK, Jaksa tetap harus segera melakukan eksekusi dengan melanjutkan kasus Bibit-Chandra ke persidangan. Dengan demikian, 2 (dua) langkah hukum yang harus dijalankan jaksa akan melahirkan situasi hukum yang paradoksal. Kedua, apabila sidang Bibit- Chandra digelar dan status keduanya telah menjadi terdakwa, maka sebagai konsekuensinya mereka dapat dinonaktifkan sebagai pimpinan KPK. Hal ini jelas akan menimbulkan problem besar, khususnya bagi kinerja KPK, dan pemberantasan korupsi secara umum.
Tantangan
Kejaksaan adalah pihak yang memiliki kewenangan untuk menentukan langkah hukum yang bisa ditempuh. Meski demikian, proses hukum ini harus dimaknai bukanlah semata-mata pertarungan antara Kejaksaan dengan pemohon praperadilan. Nama baik dan kehormatan, jabatan, serta kebebasan Bibit-Chandra turut dipertaruhkan.
Jaksa Agung mestinya tidak perlu lagi mengulur-ulur waktu penuntutan jika tak kunjung mendapat lampu hijau untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum, apalagi jika sejak awal sudah meyakini bahkan berani memastikan bahwa kasus ini sudah cukup bukti. Dalam kasus yang pasti bakal menyedot perhatian luar biasa ini, saya menyarankan Jaksa Agung agar kembali memasang toga dan berfungsi sebagai Jaksa Penuntut Umum.
Di persidangan ini, Jaksa Agung akan memiliki kesempatan untuk membuktikan dugaannya sejak awal mengenai tindak pidana yang dilakukan Bibit-Chandra. Demikian pula sebaliknya, Tim Pembela Hukum Bibit Chandra akan memiliki peluang yang fair dalam memperjuangkan kepentingan dan hak-hak dari kliennya.
Terkait hal di atas, saya memiliki satu catatan: apabila Jaksa Agung tidak berhasil membuktikan kesalahan Bibit-Chandra, beliau secara sportif mengakui kesalahannya dengan mengundurkan diri sebagai Jaksa Agung. Semoga jika jalan ini disetujui akan dapat menyingkirkan kontroversi seputar kasus Bibit-Chandra yang sampai detik ini tidak habis-habisnya.
Posting Komentar