Kamis, 30 April 2015

Tidak Ada Sarpin Effect

http://news.metrotvnews.com/read/2015/04/28/120232/tidak-ada-sarpin-effect

Metrotvnews.com, Jakarta: Putusan Hakim Sarpin Rizaldi mengabulkan gugatan praperadilan Komjen Budi Gunawan tidak mempengaruhi hakim lain. Tiga gugatan praperadilan setelah Budi Gunawan ditolak dan satu gugur.

Sarpin mengabulkan gugatan praperadilan Budi kepada Komisi pemberantasan Korupsi (KPK). Sarpin menilai, KPK tidak berhak menyidik Budi. Semua keputusan yang diambil KPK dinilai tidak sah secara hukum.

Setelah putusan itu, satu persatu tersangka kasus korupsi di KPK mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Jakarta Selatan. Harapannya, tentu bebas dari status tersangka. Namun, tidak satu pun yang sesuai harapan.

1. Suryadharma Ali

Hakim Tunggal Tati Hadianti menolak seluruh permohonan Suryadharma Ali. Surya menggugat atas penetapannya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyelenggaraan haji di Kementerian Agama 2012-2013.

"Hakim berpendapat bahwa sah atau tidaknya penetapan tersangka bukan ranah praperadilan, sehingga permohonan pemohon ditolak untuk seluruhnya dan kepada pemohon dibebankan biaya perkara sebesar nihil," kata Tati Hadianti saat membacakan amar putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu 8 April.

Putusan tersebut didasarkan pada Pasal 1 Ayat 10 KUHAP jo Pasal 77 jo Pasal 82 Ayat 1 huruf d yang sifatnya sangat limitatif mengatur bahwa penetapan tersangka bukan termasuk objek praperadilan.

2. Jero Wacik

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan praperadilan yang diajukan Jero Wacik terhadap KPK. Jero jadi tersangka kasus dugaan penyalahgunaan wewenang dalam kapasitasnya sebagai Menteri Kebudayaan dan Pariwisata dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

"Dalam pokok perkara ini menyatakan menolak seluruhnya, permohonan yang diajukan oleh pemohon untuk seluruhnya," kata Hakim tunggal, Sihar Purba di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jalan Ampera Raya, Selasa (28/4/2015).

Hakim menilai pertimbangan penetapan tersangka tidak masuk dalam objek praperadilan. "Pertimbangan hukum penetapan tersangka bukan objek dan kewenangan praperadilan," ujar Hakim.


Hakim Sarpin dan Najwa Shihab dalam program Mata Najwa episode Pemicu Kontroversi di Studio Metro TV, Jakarta, Rabu (18/3). MI/Arya Manggala

3. Sutan Bhatoegana

Hakim tunggal Asiadi‎ Sembiring menggugurkan permohonan praperadilan yang diajukan Sutan Bhatoegana. Pertimbangannya, pokok perkara kasus yang melibatkan Sutan telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi.

"Menetapkan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Sutan Bhatoegana gugur," kata Asiadi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin 13 April.

Sutan diduga menerima USD140 dari mantan Sekretaris Jenderal Energi Sumber Saya Mineral (ESDM) Waryono Karno. Pemberian itu terkait pembahasan APBN-P Kementerian ESDM Tahun Anggaran 2013 di Komisi VII DPR.

Dia juga diduga menerima Rp50 juta dari mantan Menteri ESDM Jero Wacik, USD200 dari Rudi Rubiandi, sebuah mobil Toyota Alphard dari pengusaha Yan Achmad, serta tanah dan rumah dari pengusaha Saleh Abdul Malik.

4. Suroso Atmo Martoyo

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan praperadilan yang diajukan mantan Direktur PT Pertamina Suroso Atmo Martoyo. Hakim tunggal Riyadi Sunindyo memutuskan penahanan Suroso sah dan berdasar hukum.

"Dalam pokok perkara ini menyatakan, menolak seluruhnya permohonan yang diajukan pemohon," kata Riyadi, Selasa 14 April.

Hakim mempertimbangkan penetapan tersangka dan sah atau tidaknya penyidikan bukan merupakan obyek praperadilan. Putusan hakim mengacu pada Pasal 77 jo Pasal 82 ayat 1 huruf b jo Pasal 95 Ayat 1 dan 2 KUHAP yang mengatur secara limitatif kewenangan atau kompetensi praperadilan.

Suroso mempermasalahkan seorang penyidik KPK bernama Afief Yulian Miftach yang diketahui telah diberhentikan oleh Kapolri pada 25 November 2014, namun melakukan penahanan terhadap Suroso pada 24 Februari 2015.

5. Hadi Poernomo

Gugatan praperadilan Hadi Poernomo ibarat pepatah layu sebelum berkembang. Hadi buru-buru mencabut gugatan saat sidang perdana digelar.

"Atas permintaan dari pemohon Yang Mulia, pemohon meminta gugatannya dicabut," kata Kuasa Hukum Hadi, Maqdir Ismail di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin 13 April.

Hakim Baktar Jubri mengabulkan keinginan pemohon.

"Menimbang bahwa permohonan ini belum dibacakan pemohon dan belum dijawab termohon, dan pencabutan ini tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan ini patut dikabulkan," ujar Baktar.

Hadi diduga menyalahgunakan wewenang saat menjabat Dirjen Pajak.
TRK

Posting Komentar