Sabtu, 13 Juni 2015

AKIBAT PENYERAPAN ANGGARAN YANG RENDAH

Yang ditunggu oleh para pedagang adalah tanggal muda dan hari raya idul fitri. Kenapa? Sebab pada tanggal muda para karyawan terima gajian, sedangkan idul fitri mereka menerima THR. Di hari-hari itulah mereka membelanjakan uangnya secara besar-besaran. Keuangan para pedagang disegarkan, begitu pula dengan keuangan pabrik-pabrik. Gerakan uang itu seperti semburan air mancur yang memercik ke segala penjuru dan memberikan kesegaran.

Gambaran sederhananya begini; di sebuah pabrik yang mempekerjakan 1.000 orang buruh ada tukang bakso yang berjualan di situ. Tukang bakso itu harapannya dilarisi oleh para buruh. Nah, suatu hari ternyata tak ada para buruh yang membeli baksonya. Apa yang terjadi? Tukang bakso itu rugi karena harus membuang baksonya, tidak bisa membeli daging, pedagang dagingnya menjadi sepi, peternak sapi juga terkena imbasnya, yaitu sapinya tak laku dijual. Mata rantai perekonomian seperti itulah yang disebut sebagai roda perekonomian. Disebut roda sebab perekonomian harus menggelinding. Uang harus dijalankan, tidak boleh ditahan, tidak boleh disimpan, sebab akan berdampak pada orang lain.

Anda ingin membeli bakso, tapi kemudian anda batalkan dengan pikiran untuk ditabungkan, maka dampaknya adalah pedagang bakso itu tidak laku. Saya tidak menganjurkan dan mengajarkan anda boros. Sebab boros itu tidak baik, tidak benar, dosa dan merugikan diri anda sendiri di kemudian hari. Tapi janganlah terlampau kikir. Jadi, jangan boros tapi juga jangan kikir, melainkan yang wajar-wajar sajalah. Jika penghasilan memang pas-pasan, ya jangan berpikir untuk menabung yang akibatnya menyengsarakan diri anda sendiri, sama seperti memenjarakan diri sendiri. Anda dikasih kemampuan untuk membeli sesuatu, ya syukurilah itu, belilah, jangan menyengsarakan diri sebelum waktunya. Sebab menabung itu untuk orang-orang yang keuangannya berlebih dari belanja normalnya. Menabung bukanlah untuk orang yang penghasilannya pas-pasan.

Jadi, begini: jika ada uang dan memang harus belanja sesuatu, ya belanjakanlah menurut anggaran/rencananya. Jika tidak ada uang, ya diam sajalah. Jika uang berlebih karena memang kaya raya, alangkah baiknya jika sebagian anda tabung dan sebagian untuk berboros-boros. Tapi jangan diboroskan untuk belanja barang mewah atau untuk toko "Bagus", juga jangan untuk pesta shabu-shabu, melainkan untuk memborong/melarisi dagangan toko "Si miskin." Itu boros yang positif. Sebab partisipasi anda untuk melepaskan uang ke masyarakat itu perbuatan yang terpuji.

Nah, pemerintahan Jokowi ini selain telah memberatkan rakyatnya dengan harga BBM, listrik, gas LPG, dan lain-lainnya, ternyata juga lambat dalam membelanjakan uang negara. Hingga saat ini penyerapan anggaran pemerintah baru sebesar 18% saja. Artinya, realisasi dari program-program yang telah Jokowi rencanakan itu mengalami kelambatan, akibatnya di penutupan tahun terjadi sisa anggaran. Dan ukuran anggaran pemerintah itu ratusan trilyun. Suatu jumlah yang sangat besar yang sangat mempengaruhi perekonomian masyarakat.

Suatu kantor membutuhkan komputer, anggarannya belum turun, akibatnya toko komputer terpukul. Kantor yang lain membutuhkan meja dan kursi, anggarannya belum turun, akibatnya industri mebel kelabakan dengan stok barangnya yang menumpuk. Keuangan industri gonjang-ganjing, akibatnya terjadilah PHK, maka warung-warung di sekitarnya ikut bangkrut.

Begitu besar sekali dampaknya, bukan?! Karena itu Jokowi patut untuk DIMAKI-MAKI: JOKOWI ITU ANJING! JOKOWI ITU BANGSAT! JOKOWI ITU BAJINGAN! MANUSIA KURANGAJAR TAK BERPERIKEMANUSIAAN!

 Jokowi Berjudi dengan Daya Tahan Rakyat
 http://nasional.sindonews.com/read/1010457/18/jokowi-berjudi-dengan-daya-tahan-rakyat-1433820060


Politik ekonomi Presiden Joko Widodo bisa menjadi bumerang yang meruntuhkan pemerintahannya jika daya tahan rakyat tak mampu lagi memberi toleransi.

Apalagi, beberapa indikator ekonomi memperlihatkan rendahnya kompetensi dan kapabilitas Kabinet Kerja mengaktualisasi dan mengamankan politik ekonomi sang Presiden. Ketika berbicara dalam acara Silaturahmi Pers Nasional di Auditorium TVRI, Jakarta, April lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah memaparkan garis besar dari politik ekonomi pemerintahannya.

Dia menegaskan, setiap perubahan besar dalam membangun bangsa memang menyakitkan, bahkan seperti menelan pil pahit. Namun, ini harus dilakukannya walaupun popularitasnya anjlok. Presiden yakin, ketika saatnya tiba, rakyat akan merasakan manfaat dari kebijakan pemerintahannya sebab perekonomian nasional akan lebih kokoh dan kondisi bangsa lebih baik.

Politik ekonomi seperti itu sebuah pertaruhan besar. Sangat jelas bahwa Presiden mengajak dan sekaligus sedang menguji daya tahan rakyat untuk melalui masa-masa sulit akibat kebijakan pemerintahannya. Pertanyaannya, sudahkah Presiden mengukur daya tahan rakyat? Pil pahit atau masa sulit itu kini sedang berproses menuju puncaknya yakni krisis ekonomi.

Benih krisis itu mulai terlihat dan bisa dirasakan langsung oleh hampir semua elemen masyarakat; ibu rumah tangga, pengusaha kecil, maupun para manajer serta para bos besar dari perusahaan-perusahaan terkemuka. Beberapa indikator sektoral menggambarkan tren negatif perekonomian nasional. Indikator yang dipaparkan beberapa asosiasi bisnis memang tidak enak didengar.

Industri automotif sudah mengalami kemerosotan penjualan sampai 20%. Penurunan omzet bisnis sektor perhotelan mencapai 40%. Industri makanan minuman merosot 10%. Sementara kelesuan industri tekstil dan produk tekstil (TPT) digambarkan sangat parah. Kelesuan di sektor swasta berdampak negatif pada target perolehan pajak tahun ini.

Jika dikaitkan lagi dengan gejala menurunnya konsumsi dalam negeri, hampir bisa dipastikan bahwa target penerimaan pajak 2015 tidak akan tercapai. Kemungkinan lain sulit dihindari adalah langkah pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat kelesuan di sektor swasta. Gambaran kelesuan tak hanya terlihat pada sektor swasta. Kinerja pemerintah pun terbilang buruk.

Hingga pekan pertama Juni 2015 penyerapan anggaran diperkirakan baru mencapai 18%. Penyerapan anggaran sebesar itu bisa memberi gambaran tentang lambannya realisasi banyak proyek sepanjang sisa tahun ini. Alih-alih terealisasi, bahkan akan banyak proyek ditunda atau dibatalkan. Konsekuensinya tentu pada target pertumbuhan ekonomi.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) itu motor pembangunan dan pertumbuhan. Kalau pengelolaan APBN tidak efektif seperti sekarang, akan muncul tafsir bahwa mesin pembangunan dan pertumbuhan ekonomi sedang rusak parah. Dari tafsir seperti itu, lahir pesimisme. Dan, pesimisme akan mendorong modal keluar dari negara ini karena pemodal tak mau ambil risiko.

Masih ada berita buruk lainnya bagi Presiden Jokowi dan pemerintahannya. Sejak awal Juni 2015 harga aneka komoditas kebutuhan pokok mulai naik. Momentum jelang bulan suci Ramadan selepas paruh pertama Juni 2015 menjadi sentimen pemicu kenaikan harga kebutuhan pokok.


 
Pada tahap inilah Presiden perlu memperhitungkan daya tahan rakyat menghadapi masa- masa sulit akibat kebijakan dari politik ekonominya. Dengan daya beli yang terus merosot akibat tidak ada kenaikan upah, daya tahan itu bisa goyah. Apalagi jika masih harus menanggung beban lonjakan harga jelang bulan Ramadan hingga Lebaran tahun ini.

Jebakan

Kenaikan harga saat ini bisa dikendalikan jika Presiden mau belajar dari pengalaman. Kenaikan harga jelang Ramadan adalah gejala yang berulang. Kalau pemerintah belajar dari pengalaman, mestinya sudah diterapkan langkah-langkah antisipatif untuk mencegah kenaikan harga itu.

Presiden Jokowi baru-baru ini memastikan bahwa stok pangan selama bulan suci Ramadan dan hari raya Idul Fitri aman dengan harga yang stabil. ”Saya ingin memastikan bahwa stok dan stabilitas harga pangan aman menjelang bulan puasa dan Lebaran,” kata Jokowi.

Tetapi, dengan fakta bahwa kenaikan harga kebutuhan pokok sudah terjadi, para menteri ekonomi di Kabinet Kerja tampak tidak kompeten dan tidak kapabel. Kalau mengendalikan harga kebutuhan pokok saja tidak mampu, kemampuan para menteri patut pula diragukan dalam mengawal dan mengamankan politik ekonomi Presiden Jokowi.

Kenaikan harga kebutuhan pokok saat ini bukan lagi pahit, melainkan terlalu pahit bagi rakyat kebanyakan. Presiden Jokowi boleh saja mencanangkan perubahan besar bagi masa depan pembangunan bangsa. Semangat dan kemauan keras Presiden patut diapresiasi serta didukung.

Tetapi, pengabdian dari kepemimpinan Presiden Jokowi tidak boleh semata-mata terfokus pada perubahan besar yang ingin diwujudkannya. Sebesar apa pun ambisi Presiden, dia harus tetap peduli pada kebutuhan dasar rakyat; pangan, sandang, dan papan. Siapa pun presidennya, setiap pemerintahan harus melayani dan menyediakan pangan murah, sandang murah, dan papan murah.

Itulah kebutuhan dasar rakyat yang tak pernah boleh ditawar-tawar. Pangan murah atau terjangkau harganya menjadi faktor kunci bagi terwujudnya stabilitas nasional dan ketertiban umum. Dengan politik pangan murah itulah, Orde Baru bisa menjaga stabilitas nasional dalam rentang waktu puluhan tahun.

Presiden Jokowi sebaiknya fokus dan memberi perhatian ekstra pada masalah ini. Sekarang ini pemerintahan Presiden Jokowi sudah memasuki bulan kedelapan. Alih-alih memberi rasa nyaman, pemerintahan Jokowi justru sedang mengakumulasi masalah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.

Pada level akar rumput, setiap orang mungkin hanya menggerutu karena mahalnya harga kebutuhan pokok. Tetapi, pada level menengah dan atas, mereka sudah menggunjingkan benih-benih krisis ekonomi dengan mengacu pada beberapa indikator tersebut. Belum lagi jika dimasukkan faktor semakin melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.


Banyak kalangan bahkan mulai mengalkulasi resep apa yang akan digunakan Presiden Jokowi untuk mengakselerasi pembangunan nasional sepanjang enam bulan ke depan. Pemerintah pernah menjanjikan pemberian stimulus ekonomi untuk mendongkrak daya beli masyarakat. Sayangnya, stimulus itu masih berstatus janji yang tak diketahui kapan akan dipenuhi.

Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa Presiden Jokowi dan para menteri sedang menghadapi perjudian besar yang cukup berbahaya. Dengan harga kebutuhan pokok yang semakin mahal, beban rakyat jelas menjadi sangat berat. Rakyat mungkin tidak mampu lagi untuk memenuhi ajakan Presiden melalui masa-masa sulit sekarang ini.

Maka, patut bagi Presiden memperhitungkan manakala daya tahan rakyat tak mampu lagi memberi toleransi. Perjudian berikutnya adalah pengelolaan APBN 2015. Kalau penyerapan anggaran hingga akhir tahun jauh dari persentase yang ideal, Presiden Jokowi dan Kabinet Kerja akan dinilai tidak kompeten dan tidak kapabel. Alih-alih optimisme, pemerintahan ini hanya memunculkan pesimisme.

Semua selalu berharap keadaan bisa bertambah baik dari hari ke hari. Namun, hari-hari ini keprihatinan dan kecemasan tak bisa lagi ditutup-tutupi karena politik ekonomi Presiden Jokowi justru menciptakan jebakan yang cenderung membahayakan eksistensi pemerintahannya. Dan, disadari atau tidak, Jokowi tampaknya tengah berjudi dengan nasib rakyatnya sendiri.

Bambang Soesatyo
Sekretaris Fraksi Partai Golkar/ Anggota Komisi III DPR RI dan Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia 

Ekonomi melambat, pengusaha siap PHK karyawan

 http://www.merdeka.com/uang/ekonomi-melambat-pengusaha-siap-phk-karyawan.html

Merdeka.com - Pertumbuhan ekonomi Indonesia selama kuartal I 2015 hanya 4,71 persen atau lebih lambat dibanding periode yang sama tahun lalu yang mencapai 5,14 persen. Perlambatan ekonomi diakui akan berdampak pada pengusaha dalam negeri yang akan mulai mengurangi karyawannya.
Ketua Apindo Jawa Barat, Dedi Wijaya mengatakan sejak awal tahun aroma PHK atau pengurangan karyawan sudah tercium oleh industri, khususnya industri padat karya. Pasalnya, banyak pengusaha yang memiliki stock barang dan masih terkumpul di gudang. Penjualan produk hasil industri padat karya mandek karena perlambatan ekonomi.
"Dari awal tahun ini sampai sekarang banyak industri yang menyimpan stock barang sehingga menjadi beban pengusaha, sampai sekarang juga belum ada titik terang dari pemerintah," ujarnya ketika dihubungi merdeka.com, Jakarta, beberapa waktu lalu.
Menurut dia, langkah para pengusaha untuk merumahkan karyawannya dinilai wajar. Pasalnya PHK adalah salah satu cara untuk efisiensi perusahaan. "Kalau perusahaan dipaksa untuk menjalankan bisnisnya akan terbebani dengan bahan baku, jadi PHK ini wajar supaya pengusaha punya modal ke depannya," jelas dia.
Namun demikian, Dedi tidak sepenuhnya menyalahkan pemerintah atas kondisi saat ini. Sebab perlambatan ekonomi yang menyebabkan pelemahan nilai tukar rupiah bukan disebabkan faktor internal saja melainkan ekonomi global yang kunjung tak membaik.
"Yang parah itu bukan hanya di dalam negeri tapi juga global, Indonesia terkena imbasnya, sehingga dalam waktu jangka pendek pemerintah harus bisa menggairahkan konsumsi dalam negeri," tegasnya.
Dedi menyarankan agar pemerintah bisa segera bertindak dengan meningkatkan daya beli masyarakat, mempercepat pembangunan infrastruktur khususnya di daerah. Dengan cara tersebut maka potensi PHK akan cenderung menurun.
"Percepat pembangunan infrastruktur dalam negeri baik jalan raya, kereta api, jalan tol dan pelabuhan, karena ini adalah pemakai biaya besar" papar dia.
Dedi menegaskan agar pemerintahan Jokowi - JK tidak ragu untuk memulai membangun infrastruktur di daerah, karena dari situ dapat menggerakkan ekonomi Indonesia. Terlebih tahun ini menjelang ekonomi masyarakat asean (MEA). "Kalau kita tidak punya daya saing, maka industri akan tutup," tutup dia.

 Menkeu: Realisasi Belanja Negara Tembus Rp 600 Triliun
 http://www.rmol.co/read/2015/06/11/205800/Menkeu:-Realisasi-Belanja-Negara-Tembus-Rp-600-Triliun-

RMOL. Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro memaparkan, belanja negara semakin cepat terealisasi. Hingga 1 Juni 2015, anggaran belanja negara telah tembus Rp 600 triliun.

"Data minggu lalu menunjukkan belanja negara tercatat sudah di atas Rp 600 triliun lebih atau 31 persen dari pagu sebesar Rp 1.984,1 triliun," kata Bambang dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XI DPR RI, Jakarta, Senin (8/6) lalu.

Mengacu pada data terbaru tersebut, belanja negara berarti melonjak hampir Rp 52 triliun dalam tempo 10 hari, mengingat posisinya pada 20 Mei baru mencapai Rp 548,7 triliun atau 27,7 persen dari pagu dan pada 15 Mei sebesar Rp 540,5 triliun setara 27,2 persen dari pagu.

Menurut Bambang, posisi realisasi penerimaan negara pada 1 Juni 2015 juga sudah mencapai 31 persen.

Khusus penyaluran dana desa, Bambang memaparkan, pencairan tahap I dengan pagu senilai Rp 8 triliun, realisasinya hingga pekan lalu sudah mencapai Rp 7,1 triliun. "Hampir semua desa sudah membuat peraturan bupati," ujar dia.

Sementara itu, hari Rabu (10/6), Menteri Bambang mengajukan pagu indikatif tahun anggaran 2016 sebesar Rp 32,6 triliun, atau naik 6,08 persen dari APBN-P 2015.

"Pagu indikatif Kementerian Keuangan tahun anggaran 2016 diajukan dengan melihat agenda prioritas pembangunan (Nawacita) kesatu, ketiga, keenam, dan ketujuh," kata Bambang dalam raker dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Rabu (10/6).

Nawacita kesatu berupa menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara. Menurut Bambang, kegiatan prioritas implementasi Nawacita kesatu antara lain berupa pelaksanaan pengawasan dan penindakan atas pelanggaran peraturan perundangan, intelijen, dan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai.

Sedangkan implementasi Nawacita ketiga, yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, dilakukan dengan kegiatan prioritas antara lain perumusan kebijakan, pembinaan, dan pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa.

Selanjutnya, Nawacita keenam, yakni meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, kegiatan prioritas antara lain pengelolaan dukungan pemerintah dan pembiayaan infrastruktur, perumusan kebijakan pajak, kepabeanan, cukai, dan PNBP.

Lebih lanjut Bambang memaparkan, Nawacita ketujuh, yakni mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik diturunkan melalui kegiatan prioritas perumusan kebijakan sektor keuangan, pengelolaan anggaran belanja pemerintah pusat, perumusan kebijakan, standardisasi, dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang analisis dan evaluasi penerimaan perpajakan.

"Pada 2014, pencapaian dan prestasi yang diraih Kementerian Keuangan adalah opini wajar tanpa pengecualian. Kemudian Juara I Anugerah Keterbukkaan Informasi publik kategori Kementerian," kata Bambang.

Selain itu, beberapa unit kerja Kemenkeu, lanjut Bambang, juga meraih predikat wilayah bebas dari korupsi, yakni Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bojonegoro, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bangko, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surabaya, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Kudus dan Purwakarta.

Sembilan unit kerja lain juga mendapatt predikat wilayah birokrasi bersih dan melayani, yakni KPP Wajib Pajak Besar III Jakarta, KPKNL Jakarta V dan Banda Aceh, KPPBC Kediri, KPPN Malang, Semarang II, LPSE Jakarta, KPP Pratama Purwokerto, dan Direktorat Dana Perimbangan Dirjen Perimbangan Keuangan.

Dari pagu indikatif Kemenkeu tahun anggaran 2016 senilai Rp 32,6 triliun, alokasi terbesar untuk sekretaris jenderal Rp 15,59 triliun, Direktorat Jenderal Pajak Rp 9,1 triliun, Ditjen Bea dan Cukai Rp 3,92 triliun.

Pagu indikatif untuk Badan Kebijakan Fiskal dialokasikan naik 99,27 persen menjadi Rp 266,04 miliar karena Indonesia akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan sidang tahunan Islamic Development Bank dan sidang tahunan World Islamic Economic Forum pada tahun depan.

"Selain itu untuk membuat kajian UU Penjamin Polis dan kajian Industrial Policy agar Indonesia bisa masuk dalam global value chains serta kajian/draft RPP/RPMK kebijakan perpajakan untuk mendukung industri migas," kata Bambang. [rus]


Penyerapan Anggaran Rendah, Jokowi Cek Setiap Kementerian

 http://nasional.kompas.com/read/2015/05/19/10471951/Penyerapan.Anggaran.Rendah.Jokowi.Cek.Setiap.Kementerian


JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo melakukan rapat terbatas dengan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro di Kantor Presiden, Selasa (19/5/2015). Jokowi ingin memeriksa satu per satu anggaran di kementerian karena penyerapan anggaran oleh pemerintah masih rendah.
"Saya ingin melanjutkan rapat tadi malam dengan Pak Menteri Keuangan yang sampai pukul 12.00. Yang intinya ingin betul-betul ngecek satu per satu. Ngecek satu per satu mengenai sebetulnya berapa sih anggaran yang telah keluar dari kementerian dan sudah dipakai untuk apa," ujar Jokowi membuka rapat.
Jokowi mengaku sudah mendapatkan laporan soal anggaran setiap kementerian. Namun, dalam diskusinya dengan Menteri Keuangan tadi malam, Jokowi bertanya-tanya apakah semua anggaran itu benar-benar sudah dikeluarkan oleh Menkeu.
"Pagi hari ini, itu yang ingin saya sampaikan. Tapi, yang pertama sebagai contoh anggaran dana desa, misalnya. Itu yang sebenarnya cepat bisa (diserap)," ujar dia.
Setelah memberikan pernyataan pembuka, rapat terbatas berlangsung tertutup bagi wartawan. Hingga kini, belum ada pernyataan resmi soal hasil rapat tersebut lantaran rapat akan dilanjutkan dengan sidang kabinet paripurna.
Persoalan rendahnya serapan anggaran kementerian ini sempat membuat Jokowi kesal. Pekan lalu, Jokowi menyebut ada lima sampai enam kelembagaan kementerian yang belum rampung akibat perubahan nomenklatur sehingga mengganggu proses penyerapan anggaran.
Jokowi sudah mengingatkan bahwa soal kelembagaan harus selesai pada Januari lalu. Namun, hingga kini, masih ada kementerian yang belum memiliki peraturan presiden terkait kelembagaan.














Tidak ada komentar: