Sabtu, 20 Juni 2015

BUAH SIMALAKAMA JOKOWI SAAT INI

"Jokowi Jangan Ikut-ikut Membawa ke Kehancuran Setujui Dana Aspirasi"

http://nasional.kompas.com/read/2015/06/20/1603416/.Jokowi.Jangan.Ikut-ikut.Membawa.ke.Kehancuran.Setujui.Dana.Aspirasi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) atau dikenal sebagai dana aspirasi yang diusulkan DPR RI sebesar Rp 20 miliar per anggota setiap tahunnya dianggap sebagai modus korupsi.
Juru bicara Koalisi Kawal Anggaran Roy Salam mengatakan, seorang anggota DPR bisa saja mengaku suatu proyek pembangunan adalah aspirasi dari rakyat di daerah pemilihannya. Jika proyek pembangunan itu lolos dan dianggarkan, sang anggota DPR juga bisa saja 'kongkalikong' dengan pihak pelaksana proyek.
"Misalnya pelaksananya kepala daerah, dia tinggal kontak kepala daerah minta fee sekian persen," ujar Roy dalam diskusi di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (20/6/2015).
Modus lainnya, lanjut Roy, bisa juga anggota DPR menguasai perusahaan-perusahaan tertentu yang diupayakan menjadi pemenang tender sebuah proyek yang disebut-sebut aspirasi rakyat. Jika sudah demikian, bukan tidak mungkin akan terjadi 'mark up' atau penggelembungan harga.
Roy mempertanyakan, siapakah pihak yang bisa menjamin bahwa proyek yang diusulkan merupakan murni aspirasi dari rakyat? Menurut Roy, tidak ada. (baca: Wapres: Kalau DPR Punya Anggaran, Siapa yang Akan Mengawasi?)
"Oke lah aspirasi itu muncul dari dapilnya. Tapi apa aspirasi ini benar-benar dari rakyat murni? Atau dari pengusaha? Atau dari negosiasi anggota DPR dengan kepala daerah yang diproyekan?" tanya dia.
Roy melihat banyak peluang korupsi di dalam usulan program dana aspirasi DPR RI ini. Dia melihat usulan tersebut lebih banyak mudharat daripada manfaatnya. (baca: Golkar Kubu Agung Laksono Tolak Dana Aspirasi Rp 20 Miliar)
Untuk itu, dia mendesak DPR RI berhenti membahas rencana usulan itu. Roy juga meminta eksekutif untuk tidak menyetujui usulan itu.
"Kita mendesak Jokowi (Presiden Joko Widodo) tidak menyetujui itu. Kita minta Jokowi jangan ikut-ikut membawa kita ke kehancuran (dengan setujui dana aspirasi)," ujar Roy.
Sejauh ini, baru Fraksi Hanura dan Fraksi Nasdem di DPR yang sudah menyatakan penolakannya terhadap dana aspirasi. Adapun tujuh fraksi lainnya belum menyampaikan sikap resmi, tetapi secara individual banyak yang menyatakan dukungannya. (baca: Misbakhun: Dana Aspirasi Jalan Terus Meski Ditolak Nasdem dan Hanura)

Setuju Dana Aspirasi, Presiden Dicurigai Berusaha Jinakkan DPR

http://news.metrotvnews.com/read/2015/06/16/404986/setuju-dana-aspirasi-presiden-dicurigai-berusaha-jinakkan-dpr

Metrotvnews.com, Jakarta: Presiden Joko Widodo diminta tidak menyetujui dana aspirasi yang diusulkan DPR. Jika usulan itu lolos, Jokowi dituding berusaha menjinakkan DPR agar tidak galak kepada pemerintah.

Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, mengatakan, keberanian DPR menganggarkan dana aspirasi sebesar Rp20 miliar per anggota setiap tahun, seperti meminta sogokan dari pemerintah untuk meredam DPR agar tak galak kepada eksekutif.

"Ini dicurigai ada tawar-menawar antara pemerintah dan DPR. Seperti politik nina bobo agar DPR tidak galak lagi ke pemerintahan sekarang," kata Ray Rangkuti dalam sebuah diskusi di Jalan Sabang, Jakarta Pusat, Selasa (16/6/2015).

Ray berpandangan, kecenderungan pemerintah yang tidak reaktif terhadap permintaan DPR tersebut, memunculkan spekulasi adanya permainan agar DPR tidak mengganggu pemerintah dalam menjalankan tugasnnya.

Ray tidak setuju, jika ini sengaja dirancang pemerintah dan DPR. Ia mendesak Presiden Joko Widodo bersikap tegas. "Kami minta ke Presiden memberikan sinyal apakah beliau menolak atau menerima," tegas Ray.

Pengamat politik dari Indonesia Institute for Development and Democracy (Inded ) Arif Susanto menambahkan, pernyataan sikap yang sempat diutarakan Fraksi Partai Demokrat patut diperdalam. Arif menduga, dana aspirasi ini sudah dianggarkan dalam RAPBN 2016 mendatang.

Sebelumnya, Fraksi Demokrat melalui juru bicaranya Iksan Modjo mengatakan, ketidakjelasan sikap pemerintah terhadap wacana ini, membuat pihaknya yakin dana sebesar Rp11,2 triliun yang dibagi rata untuk 560 anggota DPR, sudah disiapkan pemerintah dalam RAPBN 2016.

"Selama ini, seakan-akan yang menyetujui dana aspirasi ini hanya DPR. Padahal, sudah ada pagu anggarannya. Oleh karena itu, kami meminta pemerintah menjelaskan sikapnya," kata Iksan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.

Effendi Simbolon Ingatkan Jokowi, September PNS Terancam tak Gajian

http://www.jpnn.com/read/2015/06/18/310369/Effendi-Simbolon-Ingatkan-Jokowi,-September-PNS-Terancam-tak-Gajian

JAKARTA - Politikus PDI Perjuangan (PDIP), Effendi Simbolon meminta Presiden Joko Widodo menertibkan sistem anggaran pembangunan. Kalau Jokowi tidak cepat menertibkannya, Simbolon khawatir akan semakin banyak calo anggaran di Senayan, yang akhirnya bernasib sama dengan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin.
"Ini ada lagi istilah baru di Senayan yakni dana aspirasi yang dikemas dalam usulan program pembangunan daerah pemilihan (UP2DP). Saya minta Presiden Jokowi menertibkannya agar jumlah Nazaruddin bisa dikurangi di DPR," kata Effendi Simbolon, di Gedung DPR, Senayan Jakarta, Kamis (18/6).
Selain Presiden Jokowi, menurut anggota Komisi I DPR RI ini, Menteri Keuangan selaku Bendahara Negara juga punya kewajiban untuk menertibkan penggunaan anggaran.
"Bendahara negara itu Menkeu, jangan biarkan DPR ambil-alih eksekusi anggaran atas alasan apapun," tegasnya.
Kalau pemerintah memenuhi alokasi dana aspirasi daerah pemilihan anggota DPR, Simbolon khawatir juga akan diikuti oleh seluruh daerah. "Hati-hati, putusan ini akan diikuti oleh seluruh daerah. Efeknya luar biasa," tegas Simbolon.
Daripada merestui dana aspirasi anggota DPR, Simbolon menyarankan Jokowi memikirkan gaji PNS yang terancam tidak bisa dibayar. "September mendatang ada potensi PNS tak terima gaji lagi karena pajak tak masuk, sementara satu dolar Amerika menuju angka 15 ribu rupiah. Ini yang perlu dipikirkan Jokowi," pintanya.
Anggota DPR dari Fraksi PDIP daerah pemilihan DKI Jakarta ini menyatakan siap untuk dipecat dari anggota DPR karena menolak dana aspirasi. "Saya siap di-PAW karena tidak setuju dana aspirasi, tak apa-apa daripada nanti dipenjara," pungkasnya.(fas/jpnn)

Tidak ada komentar: