Senin, 22 Juni 2015

GEBRAKAN MENTERI BUMN RINI SUWANDI

Melalui Menteri Rini Soemarno, Pemerintah Jokowi Hutang Rp 520 Triliun dari China

http://pekanews.com/2015/06/melalui-menteri-rini-soemarno-pemerintah-jokowi-hutang-rp-520-triliun-dari-china/

Rini Soemarno


Dikabarkan bahwa Menteri BUMN Rini Soemarno pekan ini meneken perjanjian kerjasama bantuan pendanaan terhadap sejumlah BUMN di Indonesia. Jumlahnya pun tak tanggung-tanggung, nilai pinjaman yang diboyong Rini mencapai US$ 40 miliar, atau sekitar Rp 520 triliun.
"Saya katakan kepada BOC (Bank of China) Aviation tadi, saya juga kemarin baru saja dari Beijing. Kami sudah mempunyai kesepakatan pembiayaan US$ 40 miliar dari China Development Bank dan ICBC," kata Rini, usai menghadiri penandatanganan perjanjian antara Garuda Indonesia dengan BOC Aviation, di sela-sela Paris Air Show 2015, Le Borguet, Perancis, Selasa (16/6/2015).
Pinjaman dari China belum sampai di situ, ada juga perjanjian diteken oleh Direktur Utama Garuda Indonesia Arif Wibowo dengan Chief Executife Officer BOC Aviation, Robert Martin. Perjanjian dengan BOC itu melibatkan dana US$ 4,5 miliar, atau sekitar Rp 58 triliun. Rini datang ke Paris menyaksikan penandatanganan ini.

Dalam kesempatan sebelumnya, Rini juga pernah mengungkapkan mengenai misinya untuk menyerap dana dari China. Hal itu disampaikan saat dia mengumpulkan tiga bank pelat merah yakni PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI), dan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI).
Dari pertemuan tersebut, 3 Bank BUMN dan Menteri Rini sepakat dana dari China dipakai untuk membiayai kredit (refinancing) pada proyek-proyek infrastruktur yang telah dibiayai oleh perbankan BUMN, seperti Jalan Tol Atas Laut Bali. Artinya proyek yang telah dibiayai oleh Bank BUMN selanjutnya kreditnya ditalangi oleh dana dari China.
Dana dari talangan untuk proyek yang sedang atau sudah berjalan selanjutnya diputar kembali oleh bank BUMN, untuk membiayai proyek infrastruktur lain. Program refinancing akan lebih banyak menyasar proyek pembangunan pembangkit listrik yang sedang berjalan.

Ahok ‘Tobat’ Pakai Bus Buatan China, Menteri BUMN Rini Mau Coba Kereta Supercepat China

http://pekanews.com/2015/06/ahok-tobat-pakai-bus-buatan-china-menteri-bumn-rini-mau-coba-kereta-supercepat-china/

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama tidak lagi menggunakan Bus TransJakarta buatan China karena terbukti kwalitasnya tidak layak untuk di pakai. Dikabarkan Ahok untuk pengadaan Bus TransJakarta membeli Bus buatan Swedia. Inilah sebuah bukti bahwa Ahok kecewa dan 'tobat' pakai produk buatan China.
Anehnya, pengalaman buruk Ahok -sebenarnya pengalaman Jokowi juga- dalam memakai produk China tidak dijadikan pelajaran oleh pemerintahan Jokowi saat ini. Menurut kabar beredar, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno sedang melirik kereta supercepat buatan China.
Dilansir Okezone (21/6/15), Rini menyatakan,"Kepergian kami kemarin saya pergi ke China untuk melihat beberapa hal, salah satunya pembuatan kereta cepat dan kereta ringan, kita juga lihat kemampuan mereka dalam pembuatan kapal," paparnya Sabtu (20/6/2015).

Pembahasan mengenai kereta super cepat ini bukan yang pertama kali. Sebelumnya, setelah melakukan pidato dalam sesi pertama rapat paripurna di acara peringatan ke-60 Konferensi Asia-Afrika (KAA) pada hari ini, Presiden China Xi Jinping sempat melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).
Dalam pertemuan tersebut, topik yang dibahas salah satunya mengenai kerjasama pembangunan kereta cepat.
“Kerangka kerjasama itu untuk melandasi studi kelayakan secara detail dan juga struktur finansial untuk pembangunan kereta cepat yang akan dimulai tahun ini,” ujar Menteri Rini waktu itu.
Memang belum ada kepastian tentang jadi atau tidaknya pemerintahan Jokowi membeli produk kereta supercepat buatan China itu. Namun, berdasarkan 'intim' nya kedekatan Presiden Jokowi dengan Presiden China Xi Jinping, hal itu sangat mungkin bisa saja terjadi. Lalu, jika kwalitas kereta supercepat buatan China sama nasibnya dengan Bus TransJakarta buatan China, siapa yang rugi dan siapa yang untung?
Baca: Melalui Menteri Rini Soemarno, Pemerintah Jokowi Hutang Rp 520 Triliun dari China

DPR: Menteri Rini Jangan Gadaikan BUMN ke Cina

http://www.intelijen.co.id/dpr-menteri-rini-jangan-gadaikan-bumn-ke-cina/

intelijen - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno telah menyetujui perjanjian kerja sama bantuan pendanaan dari China terhadap sejumlah BUMN di Indonesia. Tak tanggung-tanggung, nilai pinjaman yang diboyong Rini mencapai USD40 miliar, atau sekitar Rp520 triliun.
Anggota Komisi VI Fraksi Gerindra DPR RI, Bambang Haryo menyatakan, tindakan Rini sudah sangat membahayakan Indonesia. “Jika sebatas investasi, mungkin masyarakat tidak akan terlalu kena dampaknya. Namun, jika seluruh mega proyek mengharuskan tenaga kerjanya didatangkan dari China, hal ini sudah terlihat dari kesepakatan pertukaran warga negara hingga mencapai 10 juta penduduk, ” ujarnya, dalam keterangan tertulis kepada Sindonews, Kamis (18/6/2015).
Namun, yang menjadi masalah sekarang adalah kondisi perekonomian Indonesia yang hingga saat ini belum menunjukkan perubahan yang positif secara signifikan. Jika Indonesia mengalami krisis dan tidak mampu bayar, maka secara otomatis perusahaan-perusahaan BUMN tersebut akan jatuh ke tangan asing.
“Inilah bukti bahwa pemerintahan Jokowi tidak memberikan solusi terbaik untuk rakyat Indonesia, tetapi malah menjerumuskan untuk terus menjual aset-aset BUMN yang kita punya kepada pihak asing, Kami dari Partai Gerindra secara tegas akan menentang sekeras mungkin tindakan arogan ini bila aset BUMN nantinya dikuasai oleh asing,” tandas Bambang.
Sebelumnya, dua perbankan asal China, yaitu China Development Bank dan Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) bakal meminjamkan dana sebesar USD50 miliar atau setara Rp645 triliun (Rp12.900/USD) kepada Indonesia. Dana pinjaman tersebut akan digunakan untuk mengembangkan infrastruktur di Indonesia.
BUMN Rini Soemarno mengatakan, dana pinjaman akan diprioritaskan untuk pembangunan transmisi listrik dan power plant oleh PT PLN (Persero). BUMN kelistrikan tersebut bakal mendapatkan dana pinjaman tersebut sebesar USD10 miliar atau Rp129 triliun.
“Itu (pinjaman dari China), salah satunya juga untuk Antam. Selain itu, kemungkinan untuk program jalan tol Sumatera dan beberapa pelabuhan di Indonesia,” katanya di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Jumat (24/4/2015) lanjut.
Selain itu, kata Rini, dana tersebut juga akan digunakan untuk pembangunan kereta super cepat Jakarta-Bandung serupa Shinkansen. (Sindonews)

Menteri BUMN Dilaporkan ke Mabes Polri

http://news.okezone.com/read/2015/06/17/337/1167044/menteri-bumn-dilaporkan-ke-mabes-polri

JAKARTA - Sejumlah orang berasal dari Indonesian Club (IC) melaporkan Menteri BUMN Rini Soemarno, ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri. Mereka melaporkan Rini karena diduga menjual rahasia negara melalui persetujuan kerja sama antara PT Telkom Indonesia dengan perusahaan telekomunikasi asal Singapura, Singtel.
IC memandang Rini menabrak sejumlah aturan dalam undang-undang terkait intelijen negara, meskipun sejumlah pihak menganggap lumrah informasi yang diberikan itu dalam kerja sama dan dalam konteks 'business to business'.
"Yang pertama ditabrak adalah Undang-Undang 17 tahun 2013 soal Intelijen Negara, kemudian PP 82 tahun 2012, ketiga Undang-Undang Tipikor," ujar Direktur IC Gigih Guntoro di Gedung Bareskrim Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Rabu (17/6/2015).
Selain Rini, Gigih juga beranggapan bila pemerintah dan Direktur Utama PT Telkom Indonesia juga menabrak tiga aturan tersebut terkait upaya penyalahgunaan wewenang dalam pemberian izin pembangunan pusat data di Jurong, Singapura.
Melalui laporan ke Bareskrim ini, IC ingin memberi peringatan agar aparat hukum dalam hal ini pemerintah menghentikan pelanggaran itu dan jangan pernah menabrak Undang-Undang sehingga negara tidak dirugikan karena masalah ini.
"Kami sudah jelaskan kepada tim pengaduan masyarakat. Kami sudah dapat buktinya (laporan), bukan LP, tapi bukti pelaporan," terang Gigih.
Meski pembangunan pusat data yang baru pada tahap peletakan batu pertama ini, diakui belum menyebabkan kerugian negara, tapi Gigih mewanti-wanti adanya penyalahgunaan wewenang yang nantinya malah akan merugikan Indonesia karena segala rahasia negara akan terpusat di Singapura.
Pembangunan pusat data di Singapura dinilai akan sangat menguntungkan negeri Singa itu secara ekonomi. Sebab, penguasa informasi adalah mereka yang akan menguasai ekonomi. Pekan depan, IC akan memberikan satu dokumen resmi terkait kerja sama Telkom dengan Singtel yang diizinkan langsung oleh Rini.
"Ketika dibangun di Singapura, artinya dengan leluasa dengan legal, Rini dengan sengaja jual data itu ke luar negeri. Lah kalau kita butuh data itukan apa dong, artinya beli ke Singapura. Apakah itu data resmi atau data itu rekayasa kita juga tidak tahu," pungkas Gigih. (awl)

Telkom kerja sama Singtel, Menteri Rini bantah jual data rahasia RI

http://www.merdeka.com/uang/telkom-kerja-sama-singtel-menteri-rini-bantah-jual-data-rahasia-ri.html

Merdeka.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno membantah kerja sama pembangunan pusat data antara Telin Singapore, anak usaha Telkom Indonesia, dengan Singapore Singapura Telecommunication (Singtel) bukan dalam rangka penjualan data rahasia negara.
"Yang perlu ditekankan, sedang dalam pembicaraan untuk adanya kerja sama dengan Singtel, membentuk join venture untuk beri solusi ICT. Itu membicarakan mengenai sistem. Kami nggak membicarakan mengenai data," ujar Rini, Jakarta, Sabtu (20/6).
Telin Singapore telah dipercaya Singapura untuk membangun dan mengoperasikan pusat data di Jurong. Data center bakal dibangun di atas lahan seluas 8 ribu meter persegi itu ditargetkan beroperasi pada triwulan ketiga 2016 tersebut.
Proyek itu diharapkan dapat memperkuat posisi Telin Singapore sebagai strategic hub bagi Telkom Group yang menghubungkan Indonesia dengan belahan dunia lainnya.
"Telin ini membuat data center, dan telah memenangkan tender Jurong di 2014. Jadi itu dasarnya," kata dia.
Seperti diketahui, Indonesian Club (IC) melaporkan Rini Soemarno ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri. Rini dinilai telah menjual rahasia negara melalui persetujuan kerja sama antara PT Telkom Indonesia dengan Singtel.
IC memandang Rini menabrak sejumlah aturan dalam undang-undang terkait intelijen negara, meskipun sejumlah pihak menganggap lumrah informasi yang diberikan itu dalam kerja sama dan dalam konteks 'business to business'.

Tidak ada komentar: