Selasa, 16 Juni 2015

JOKOWI HENDAK MENGGUNAKAN CARA-CARA MILITER?

Apa maksudnya Jokowi memamerkan seragam militernya, ya?! Nggak sempat ganti? Bilangnya di mobilnya selalu tersedia pakaian ganti. Mungkin maksudnya adalah untuk menakut-nakuti rakyat bahwa dirinya didukung oleh TNI. Calon Hitler, ya?!

Mari kita menutup mata tak peduli siapa Jokowi maupun siapa yang mendukungnya. Takutlah pada orang miskin. Takutlah pada orang benar. Takutlah pada orang baik. Terhadap bajingan, janganlah takut!

Jokowi menjumpai tokoh Islam dengan baju militer. Adakah simbolis bahwa Jokowi akan menghadapi Islam dengan militer?! Islam melawan? Saya bedil, kau!

L A W A N !

Jokowi Bisa Lebih Kejam dari Soeharto?

http://www.kompasiana.com/sangpujangga/jokowi-bisa-lebih-kejam-dari-soeharto_553122c16ea834a95b8b456a

Kasus pemblokiran media Islam terus menggelinding seperti bola salju. Semakin jauh menggelinding, semakin membesar. Melindas dan menyeret apapun yang dilaluinya. Dampaknya pun menjadi tak terkontrol lagi. Protes pun semakin massif. Bahkan di masjid-masjid sudah menjadi topik perbincangan yang panas, “Jokowi anti Islam”. Jika kesan “Jokowi anti Islam” menjadi sebuah gerakan tanpa bentuk tentu sangat berbahaya bagi kelangsungan pemerintahan Jokowi.Apalagi, para jurnalis warga yang selama ini kontra terhadap konten beberapa media Islam bahkan mulai bergabung, menolak pemblokiran.
Bagi mereka pemblokiran media Islam yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi jauh lebih buruk, jika dibandingkan dengan pemerintahan Soeharto sekali pun. Menurut mereka, dalam hal pembredelan media, Jokowi jauh lebih kejam dibandingkan Soeharto.
Mari kita bandingkan dengan kasus pembredelan Majalah Tempo yang fenomenal dan tercatat sebagai sejarah hitam pers Indonesia.
Pada 21 Juni 1994, Tempo dibredel bersama dengan Editor dan Detik oleh Menteri Penerangan Harmoko atas perintah Presiden Soeharto. Alasannya, Tempo menerbitkan laporan investigasi tentang skandal pembelian 36 unit kapal perang eks-Jerman Timur oleh Menteri Riset dan Teknologi B.J. Habibie.
Dalam investigasinya, Tempo melaporkan telah terjadi penggelembungan harga dari USD12,7 menjadi USD 1,1 miliar. Selain itu, sebagian besar kapal perang tersebut langsung menjadi besi-besi tua terapung setibanya di Indonesia, karena rusak, biaya perbaikannya sangat mahal,  atau onderdilnya sudah tidak tersedia lagi.
Dalam keterangan persnya, Harmoko menjelaskan bahwa penbredelan terhadap Tempo, Editor dan Detik dilakukan karena majalah tersebut telah memberitakan hal-hal yang tidak benar, meresahkan dan dapat mengganggu keamanan nasional.
Simak baik-baik alasan resmi pemerintah ORBA ketika membredel Tempo yaitu telah memberitakan hal-hal yang tidak benar, meresahkan dan dapat mengganggu keamanan nasional.
Artinya, pemerintah ORBA pimpinan Presiden Soeharto yang terkenal sangat otoriter, keras dan antidemokrasi, tetapi saat membredel Tempo memberikan keterangan pers lengkap dengan alasan resmi pembredelan. Bahkan sebelum dibredel Tempo pernah 2 kali mendapat surat teguran dan Departemen Penerangan.
Bagaimana dengan pemblokiran media Islam di era Presiden Jokowi?
Tanpa ada angin dan hujan, tanpa ada keterangan apapun tiba-tiba 22 situs media Islam langsung diblokir. Lebih ironis lagi baik BNPT maupun Kemenkominfo saling menyalahkan ketika datang protes bertubi-tubi. Pihak BNPT bahkan berkali-kali menyatakan dihadapan media bahwa lembaganya telah terzalimi dengan adanya pemberitaan massif terkait pemblokiran. Menurut pihak BNPT, seharusnya yang disalahkan terkait pemblokiran situs media Islam adalah Kemenkominfo yang melakukan pemblokiran bukan BNPT. Nah loh…..
Tak mau disalahkan oleh BNPT, pihak Kemenkominfo balik menuding BNPT telah berbuat ceroboh dan lalai. Menurut Kemenkominfo seharusnya BNPT melakukan kajian yang mendalam dan menyeluruh sebelum mengajukan pemblokiran ke Kemenkominfo. Akibat saling menyalahkan, kini Kemenkominfo dan BNPT harus siap digugat secara hukum dan perdata oleh  pengelola situs media Islam Hidayatullah. Nah loh....
Jika di era ORBA yang otoriter, keras dan antidemokrasi saja, sebelum dilakukan pembredelan ada surat teguran lalu ada keterangan pers yang menjelaskan alasan pembredelan. Maka menjadi sangat ironis, ketika di era Reformasi dimana kebebasan berekspresi sebagai salah satu tuntutan reformasi, justru pemblokiran media Islam dilakukan tanpa pemberitahuan apapun.
Dan sejarah membuktikan, ketika Tempo dibredel terjadi protes besar-besaran dikalangan mahasiswa dan wartawan yang memberi simpati pada Tempo. Dan ketika Tempo terbit kembali pasca reformasi, langsung menjadi majalah nomor satu karena mendapat “iklan gratis” akibat pembredelan.
Maka tidak heran ketika umat Islam mulai bertanya dan mencari informasi tentang situs-situs media Islam yang dibredel tersebut. Terbukti di masjid-masjid, topic pemblokiran media Islam menjadi topikhangat dalam perbincangan.
Jadi dengan membandingkan pembredelan Tempo dan pemblokiran media Islam, siapa yang lebih kejam, Soeharto atau Jokowi?
Catatan: Saya pun tidak suka terhadap situs Voa-Islam dan Arrahmah, tetapi ketidaksukaan saya tidak akan mematikan rasionalitas saya untuk terus memperjuangan kebebasan berekspresi.
Hanya satu kata, lawan!!!

Jokowi Pilih Berbaju Militer saat Terima PP Muhammadiyah

http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150616200340-20-60424/jokowi-pilih-berbaju-militer-saat-terima-pp-muhammadiyah/

Jokowi Pilih Berbaju Militer saat Terima PP MuhammadiyahPresiden Joko Widodo (Jokowi) menyambut rombongan PP Muhammadiyah dan PP Aisyiyah di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (16/6), mengenakan seragam dan atribut militer lengkap. (CNNIndonesia/Resty Armenia)

JakartaCNN Indonesia -- Selasa (16/6) jelang petang tadi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima para Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah bersama PP Aisyisah yang dipimpin oleh Din Syamsuddin di Istana Kepresidenan. 

Ketika menyambut tamunya yang merupakan pengurus organisasi kemasyarakat Islam terbesar kedua di Indonesia, Jokowi masih mengenakan seragam militer lengkap, termasuk atribut baret hijaunya.  

Sebelum menemui rombongan dari PP Muhammadiyah dan PP Aisyiyah, Jokowi baru selesai menyaksikan demonstrasi pertempuran TNI Angkatan Darat Tahun Angkatan 2015 di Pusat Latihan Tempur TNI AD, Baturaja, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatra Selatan.

Pertemuan dengan Din dan rombongannya pun sedianya digelar pukul 15.00 WIB, namun karena Presiden belum juga tiba hingga waktu yang telah ditentukan, pertemuan akhirnya diundur hingga pukul 17.00 WIB.

Setibanya di Istana Merdeka, seakan tak mau membuat tamunya menunggu lebih lama, Jokowi lantas menyambut para tamunya tanpa mengganti baju terlebih dahulu. Pertemuan berjalan sekitar 45 menit secara tertutup.

Setelah menghadiri pertemuan dengan Presiden, Din pun menemui para awak media. Ia menyinggung soal pakaian yang dikenakan Jokowi ketika menyambutnya tadi.

"Tadi mungkin kawan-kawan melihat (Presiden Jokowi) berpakaian sebagai panglima tertinggi angkatan perang TNI. Tadi saya bilang kepada Beliau, tahu begitu saya berpakaian pendekar tapak suci Muhamadiyah," ujar Din.

Belakangan, cukup sering Jokowi memakai baju militer. Sebelumnya, pada pertengahan Mei lalu, Jokowi juga memakai seragam militer saat meresmikan proses peletakan batu pertama (groundbreaking) Rumah Sakit Ridwan Meuraksa Kodam Jaya, Pinang Ranti, Bambu Apus, Jakarta Timur. Dalam acara ini, Jokowi secara khusus mengenakan atribut Kostrad. 

Saat tiba di lokasi, Jokowi berpakaian sipil. Lalu ia langsung menuju tenda khusus berwarna putih yang dijadikan sebagai ruang ganti VVIP. Selang sekitar 10 menit, ia keluar dari bilik tersebut dengan mengenakan atribut Kostrad lengkap dengan baret hijaunya.

Jokowi lantas berjalan ke arah deretan tempat duduk yang telah disediakan. Di sana, telah duduk Panglima TNI Jenderal Moeldoko, Kepala Staf TNI AD Gatot Nurmantyo, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, dan Kepala Bareskrim Polri Budi Waseso.

Melihat Jokowi mengenakan atribut Kostrad, dalam pidatonya Gatot mengungkapkan kebanggaannya atas upaya Jokowi untuk 'menyatu' dengan TNI AD.

"Pada sore hari ini, saya ucapkan selamat datang kepada Presiden Republik Indonesia di tengah prajurit Angkatan Darat. Bapak Presiden hadir di sini dengan atribut Kostrad Angkatan Darat adalah kebanggaan luar biasa, menyatunya presiden dengan prajurit Angkatan Darat," ujar Gatot yang disambut tepuk tangan ribuan prajurit TNI AD.

Tapi, kebiasaan Jokowi memakai atribut militer ini mendapat kritikan cukup keras oleh Salim Said, pengamat militer. Kritikan ini disampaikannya langsung ke Jokowi saat Paguyuban Punakawan di mana Salim Said jadi salah satu anggotanya diundang makan siang oleh Jokowi di Istana pada awal Mei lalu.

Salim mengaku mengingatkan Jokowi agar tidak membiasakan diri mengenakan pakaian militer. Menurut dia, jabatan yang disandang sang Presiden adalah sipil.
"Meski beliau sipil, beliau pemegang kekuasaan tertinggi tentara. Jadi dengan pakaian sipil pun tentara menghormati beliau," kata dia.

Salim melanjutkan, Presiden menyambut baik masukan yang ia berikan. "Beliau sangat senang dengan saran saya itu, karena saya katakan, janganlah kita yang sudah berhasil reformasi TNI, kita kembali ke masa lalu tanpa kita sadari," ujar dia.

Faisal Basri: Jokowi Lebih Neolib Dibanding SBY

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/06/16/103300726/Faisal.Basri.Sebut.Jokowi.Lebih.Neolib.Dibanding.SBY

KOMPAS.com/FABIAN JANUARIUS KUWADOMantan Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas Faisal Basri saat mendatangi Bareskrim Polri, Kamis (21/5/2015).

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas Faisal Basri menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) menganut paham neoliberalisme yang lebih parah daripada Presiden RI sebelumnya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Pasalnya, menurut dia, pada era pemerintahan Presiden Jokowi, harga BBM bersubsidi diserahkan pada mekanisme pasar yang berdampak gonjang-ganjing terhadap perekonomian dan komoditas lainnya.

"Enggak salah Pak Jokowi disebut neolib, lebih neolib daripada SBY," ujar Faisal Basri di Habibie Center, Senin (15/6/2015).

Faisal Basri pun tidak percaya dengan jargon yang dikumandangkan Kabinet Kerja mengenai Nawacita saat ini. Sebab, Faisal menilai pemerintah yang bertanggung jawab tidak akan melemparkan harga BBM mengikuti fluktuasi.

"Nawacita apa kalau gitu? Negara harus terus hadir," ungkap Faisal.

Faisal menyarankan pada saat harga BBM turun, pemerintah harus mengambil ruang fiskal yang ada untuk tabungan.

Alhasil, saat harga BBM naik, ada tabungan anggaran fiskal yang menahan peningkatan harga. "Tabungan dipakai waktu harga naik secara otomatis," papar Faisal.

Faisal menambahkan, saat ini pemerintah semena-mena mengambil kebijakan dan keputusan menaikkan harga BBM bersubsidi.

Akibatnya, masyarakat dan pelaku industri khawatir sewaktu-waktu akan terjadi kenaikan harga BBM bersubsidi.

"Kalau diserahkan pasar jadi kayak roller cosster (harga BBM bersubsidi). Pemerintah bukan model ugal-ugalan seperti ini," kata Faisal. (Adiatmaputra Fajar Pratama)








Tidak ada komentar: