Jumat, 19 Juni 2015

JOKOWI MELAWAN MAFIA, NEGARA JADI SERAM

Ketika diwawancarai Detikcom, Jokowi mengakui adanya banyak tekanan dari para mafia. Karena semenjak awal pemerintahannya Jokowi menjalin kerjasama dengan Angola, Sonangol EP, untuk pengelolaan migas - minyak dan gas bumi. Dengan demikian itu merupakan ancaman bagi bisnis Petral yang potensinya bisa ribuan trilyun.

Jokowi mengangkat Faisal Basri sebagai ketua tim reformasi tata kelola migas untuk memerangi mafia migas. Akhirnya Faisal merekomendasikan pembubaran petral. Mungkin Petral inilah yang disebut-sebut sebagai George Soros-nya Indonesia yang menggoyangkan pemerintahan Jokowi melalui kenaikan kurs dolar yang kini menembus Rp. 13.300,- Dan Jokowi yang panik, akhirnya mengadu ke NU dan Muhammadiyah, meminta bantuan 2 kekuatan Islam itu untuk mendukungnya melawan mafia.

Ribuan Triliun Bisnis Migas Jadi Incaran Mafia

http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/538168-ribuan-triliun-bisnis-migas-jadi-incaran-mafia

"Semakin liberal, semakin banyak mafia yang bermain".


VIVAnews - Peneliti Indonesia for Global Justice (IGJ), Salamuddin Daeng mengungkapkan besarnya potensi bisnis minyak dan gas (migas) dari sisi hulu yang menjadi sasaran empuk para mafia migas di Indonesia. Secara total diperkirakan potensi bisnis itu sekitar Rp2.700-3.000 triliun.

Dalam diskusi bertajuk "Membaca Arah Kebijakan Energi Jokowi-JK," Minggu 14 September 2014, dia mengatakan, mafia migas tidak pandang bulu dalam menentukan targetnya. Sejak liberalisasi industri migas diberlakukan pada 2001, bisnis migas dari hulu sampai hilir tidak lolos dari praktik mafia migas.

"Tandanya mudah, setiap kontrak eksplorasi migas habis, banyak pihak ribut dan angkat bicara," ujarnya.

Daeng memaparkan, potensi uang yang dihasilkan dari sisi hulu yang menjadi incaran mafia migas, antara lain, penerimaan negara dari sisi produksi minyak sebesar Rp300-400 triliun, dan pendapatan PT Pertamina per tahun sebesar Rp900 triliun.

Kemudian, nilai cost recovery yang ditetapkan pemerintah sebesar US$16,5 miliar atau setara Rp195,6 triliun, dan ekspor minyak yang dilakukan pemerintah sebesar Rp207 triliun. Selain itu, ada impor minyak sebesar Rp290 triliun.

"Kemudian, produksi gas, ekspor impor gas, semua transaksi yang nilainya di atas Rp200 triliun," ungkapnya.

Dengan potensi sebesar itu, dia berpendapat, tidak heran bisnis migas selalu dikelilingi oleh mafia. "Kami bicara bisnis besar, semakin liberal, semakin banyak mafia yang bermain," tambahnya.

Pemerintah "Loyo"

Menurut Daeng, pada masa Orde Baru, mafia migas dikendalikan oleh pemerintah. Kondisi saat ini terbalik, pemerintah "loyo" menghadapi pergerakan mafia migas.

Karena itu, menurut dia, sistem yang dibangun untuk mengatur sektor ini harus diperketat. Untuk itu, diharapkan tidak ada lagi ruang sepak terjang oknum yang menggerogoti kekayaan migas Indonesia.

Pembentukan satgas pemberantasan mafia migas yang diinisiasi Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) pun, menurut Daeng, tidak akan berpengaruh, apabila sistem yang digunakan tidak kuat.

"Menurut saya, satu jalan keluarnya, di atas satgas itu harus melakukan pendekatan sistemik. Kalau cuma satgas, hanya mengganti mafia lama ke baru, kalau dengan sistem yang kuat, negara yang mengendalikannya," tegasnya.
 

10 Hari Pemerintahan Jokowi Atasi Mafia Migas, “Save” Rp 15 Triliun

 http://masuksini.info/berita/10-hari-pemerintahan-jokowi-atasi-mafia-migas-save-rp-15-triliun
 
Belum genap sebulan, Pemerintahan Joko Widodo, membuat malu mafia migas dan Presiden pendahulunya. Hal ini terkait dengan kontrak kerja sama migas dengan Angola. Sebelumnya migas menjadi “momok” dan sumber kebangkrutan negara lantaran korupsi besar-besaran yang dilakukan pejabat negara, pertamina dan pengusaha baik swasta asing maupun dalam negeri.
Bagi Rakyat Indonesia, Migas merupakan salah satu sumber hidup dan sumber dana roda perekonomian negara. Sayangnya sejak jaman Soeharto, migas dijadikan barang permainan dan sumber korupsi nomor satu di negeri ini.
 
Dan sejak jaman Soeharto pula eksploitasi bahan mineral termasuk migas dikuasakan pada swasta asing dan dalam negeri sehingga guna pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah menggunakan pinjaman luar negeri. Akhirnya guna membiayai APBN, negeri ini berkubang dengan pinjaman asing hingga detik ini.
Plt. Direktur Utama Pertamina, Muhamad Husen, dengan Chairman of Board of Director Sonangol EP, Francisco de Lemos Jose Maria, terkait pengembangan bisnis hulu, hilir, dan perdagangan migas di kantor Wakil Presiden RI, Jalan Merdeka Utara, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat, (31/10/2014). Penandatangan itu disaksikan Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla dan Wakil Presiden Republik Angola, Manuel Domingos Vicente.
PT Pertamina (Persero) menjalin kesepakatan kerja sama dengan Sonangol EP, perusahaan migas nasional Angola, terkait pengembangan bisnis hulu, hilir, dan perdagangan migas.
Kesepakatan tersebut dikukuhkan melalui penandatanganan Framework Agreement yang dilakukan oleh Plt. Direktur Utama Pertamina, Muhamad Husen, dengan Chairman of Board of Director Sonangol EP, Francisco de Lemos Jose Maria, yang disaksikan Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla dan Wakil Presiden Republik Angola, Manuel Domingos Vicente, di kantor Wakil Presiden RI, Jalan Merdeka Utara, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat, (31/10/2014).
Husein dalam rilisnya menyebutkan Framework Agreement akan menjadi kerangka kerjasama Pertamina-Sonangol dalam pengembangan bisnis hulu, proyek kilang petroleum dan petrokimia serta kerjasama impor dan ekspor produk kilang, minyak mentah dan gas bumi. 

Faisal Basri, senjata Jokowi berantas mafia migas

 http://www.rappler.com/world/regions/asia-pacific/indonesia/75241-faisal-basri,-senjata-jokowi-hajar-mafia-migas

Mafia migas merajalela karena lemahnya sistem hukum dan perizinan. Tim yang dipimpin Faisal Basr akan menyederhanakan proses bisnis perizinan, standarisasi, penguatan transparansi, dan pengembalian meritokrasi.  

Ekonom UI Faisal Basri ditunjuk menjadi Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas. Foto oleh Faisal-Biem/YouTube
 

Enam puluh persen penduduk miskin dunia hidup di negara yang kaya sumberdaya minyak dan gas. Korupsi merajalela di sektor energi. Negara yang kaya sumber energi kerap terjebak dalam “kutukan sumber daya alam”, atau resource curse.
Indonesia dikhawatirkan masuk ke golongan negara seperti ini. Saat kampanye pemilihan presiden 2014, Presiden Joko “Jokowi’ Widodo berkali-kali menyatakan akan memberangus mafia minyak dan gas (migas). Secara penindakan hukum, tugas ini sudah dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Secara pengelolaan, ini mandat penting bagi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang dipimpin Sudirman Said.
Minggu (16/11), Menteri Sudirman membentuk tim yang tugasnya mengatasi mafia migas yang beroperasi dari sektor hulu sampai hilir. Sudirman menamai tim ini Tim Reformasi Tata Kelola Migas. Ketuanya adalah ekonom Universitas Indonesia, Faisal Basri. “Pemilihan ini didasarkan pada public trust, di mana masyarakat akan percaya pada proses ini jika pihak-pihak yang mengelolanya juga merupakan individu yang kredibel,” kata Sudirman, yang pernah menjadi Direktur Eksekutif Transparansi Indonesia.
Sudirman mengatakan tim itu dibentuk karena akar masalah migas di Indonesia adalah adanya mafia. Mafia migas, kata Sudirman, adalah para pihak-pihak pencari rente yang memiliki pengaruh untuk membuat pengelolaan migas menjadi tak efisien.
Mafia migas merajalela karena lemahnya sistem hukum dan perizinan. Tim yang dipimpin Faisal Basri, kata Sudirman, akan menyederhanakan proses bisnis perizinan, standarisasi, penguatan transparansi, dan pengembalian meritokrasi. Tim akan menyaring pemain-pemain di sektor migas. “Tim akan mulai bekerja besok, dan akan berisi orang-orang berkualitas,” kata Sudirman, Minggu. Artinya, Tim Anti Mafia Migas, begitu saya menyebutnya, bekerja mulai hari ini, Senin (17/11).

Menurut Sudirman, kondisi sektor migas sendiri makin memburuk dari tahun ke tahun. Cadangan migas menurun sejak 2001 dan tingkat pengembalian cadangan hanya sebesar 60 persen.

Selain itu kapasitas lifting kilang di Indonesia juga melemah dari 1,5 juta barel per hari pada tahun 1997, menjadi hanya sekitar 800 ribu barel per hari. “Kalau mafia migas ini tidak diantisipasi, kerugian negara bisa bertambah parah,” kata Sudirman.
Dalam sebuah diskusi terkait program ekonomi pemerintahan Jokowi-JK, saat kampanye pemilihan presiden, Faisal Basri pernah menyebut bahwa ada empat jenis mafia di Indonesia, yakni mafia minyak, mafia sapi, mafia gula, dan mafia benih.
Tak kurang dari Kepala SKK Migas, Rudi Rubiandini, yang harus meringkuk di bui terkait kasus korupsi di bidang ini.
Sudirman mengatakan lembaga yang akan dievaluasi tim pimpinan Faisal Basri antara lain Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), serta Pertamina Energy Trading Limited (Petral).
Transparansi sektor migas
Upaya memberantas korupsi di sektor migas juga menjadi fokus pemerintah Tiongkok. Sejak tahun lalu, Presiden Xi Jinping melancarkan tindakan anti-korupsi, targetnya adalah sejumlah “pemain” di sektor energi, terutama yang terkait dengan mantan Menteri Energi dan Keamanan Zhou Yonkang dan mantan Perdana Menteri Li Peng.
Selain menuai pujian, tindakan Jinping juga dianggap sebagai upaya menyingkirkan pengaruh kubu Li Peng, salah satu tokoh berpengaruh di politik di negeri Tirai Bambu itu. Sektor energi di Tiongkok dikuasai oleh perusahaan milik negara. Mereka yang menguasai sektor ini mampu membeli kekuasaan.
Pemerintahan Jinping merasa perlu memberantas meluasnya korupsi di sektor minyak dan energi, untuk menghindari terulangnya penyakit satu dekade lalu, ketika Tiongkok mengalami krisis energi, yang memicu pelonggaran izin bagi mereka yang punya akses ke kekuasaan.
Pengusaha biasa sulit untuk masuk ke sektor energi tanpa berkolusi dengan penguasa. Korupsi lahir dari sini.
Di negara maju, tren transparansi di bidang bisnis energi menguat. Menurut catatan aktifis Oxfam, Ian Gary, di laman The Hill.Com, bulan ini Kanada dan Australia, dua negara yang dikenal dengan bisnis migas, meluncurkan aturan terkait transparansi di bisnis migas. Parlemen Australia menerbitkan aturan “Publish What You Pay”, yang mewajibkan perusahaan migas mereka mengumumkan semua transaksi pembayaran, baik bagi yang beroperasi di dalam negeri maupun di luar negeri.
Australia dan Kanada mengikuti momentum yang dilahirkan oleh AS dengan Dodd-Frank Act tahun 2010 dan Transparency and Accounting Directives 2013, oleh Komisi Eropa. Keduanya mensyaratkan transparansi bagi perusahaan migas dalam semua hal, terutama transaksi pembayaran. Ini salah satu biang tindak korupsi, melalui suap bagi pejabat pemerintahan dan/atau politisi. Parlemen Inggris akan mengikuti jejak Kanada dan Australia bulan ini juga.
Ian Gary mengatakan, upaya transparansi ini membantu publik setempat untuk mengetahui berapa banyak yang dihasilkan oleh perusahaan migas dari area eksplorasi dan berapa yang dikembalikan dan dinikmati rakyat yang tinggal di daerah itu, termasuk untuk layanan kesehatan, sanitasi, dan pendidikan. Pertengahan tahun 2015, diperkirakan 28 negara anggota EU akan adopsi aturan transparansi di sektor migas.
Tim Anti Mafia Migas bentukan Pemerintahan Jokowi akan bekerja selama enam bulan. Dari tim pimpinan Faisal Basri yang selama ini terus berteriak soal keberadaan mafia migas itu, diharapkan lahir aturan dan iklim usaha migas yang lebih transparan dan adil bagi publik Indonesia. Apa yang telah dimulai di negara maju tempat asal raksasa migas yang selama ini malang-melintang mengeruk kekayaan alam kita, mungkin bisa dimanfaatkan momentumnya. —Rappler.com

Blak-blakan Jokowi Soal Banyaknya Tekanan Pemberantasan Mafia

http://finance.detik.com/read/2015/06/09/065548/2936843/4/blak-blakan-jokowi-soal-banyaknya-tekanan-pemberantasan-mafia

Jakarta -Salah satu perubahan yang dilakukan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah pemberantasan praktik persekongkolan bisnis, alias mafia di Indonesia. Jokowi dapat banyak tekanan gara-gara ini.

"Kami ingin mengubah sistem. Sistem yang lama dikuasai oleh pola-pola yang kolutif. Istilahnya jangan kolutif lah, nanti dipikir saya pintar. Pola-pola yang tidak bersih," kata Jokowi ketika ditemui detikcom, di Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (8/6/2015).

"Pola-pola yang penuh persekongkolan, tidak bersih, seperti illegal fishing, illegal mining, illegal logging, mafia migas," tambah Jokowi.

Jokowi mengakui, tidak mudah untuk mengubah pola-pola tersebut. Sampai saat ini mereka yang sudah terbiasa melakukan kolutif tidak diam saja, ketika kegiatannya dipotong oleh pemerintah.

"Untuk megubah pola-pola itu bukan sesuatu yang mudah. Setiap hari ada 5.000 sampai 7.000 kapal yang mencuri (ikan) dan dibiarkan. Kita cegat dan potong," ujarnya.

"Apa yang dilawan itu diam? Di migas pola seperti itu kita potong, apa mereka diam? Di migas itu bukan hanya duit puluhan triliun, dalam sekian tahun itu bisa ribuan triliun. Pola seperti itu dipotong, apa diam? Apa tidak melawan?" Kata Jokowi.

Jokowi mengaku mendapat banyak tekanan gara-gara langkah perubahan yang ia lakukan bersama jajaran menterinya. Namun sayang, mantan Gubernur DKI Jakarta ini tidak membeberkan seperti apa tekanan yang ia terima.

"Bukan merasakan (tekanan) lagi, buanyak!" Ujar Jokowi.

Jokowi menemui detikcom di Istana Merdeka kemarin siang. Pada pertemuan yang berlangsung selama hampir satu jam itu banyak hal dibahas, mulai dari perubahan yang dilakukan pemerintahan baru sampai rencana perkawinan anak pertamanya.

Jokowi Ajak NU Melawan Mafia
http://hariansib.co/view/Headlines/63019/Jokowi-Ajak-NU-Melawan-Mafia.html#.VYQ_GiyrGbE

Jakarta (SIB)- Presiden Jokowi menghadiri acara Istighotsah sekaligus pembukaan Munas PBNU di Masjid Istiqlal. Dalam sambutan yang juga membuka Munas, Jokowi berpesan agar NU turut berperan aktif membantu pemerintah.

"Saya harap NU bisa menjawab tantangan bangsa ke depan. Tantangan kita banyak sekali yang kalau saya sebutkan tidak selesai dalam sehari. Tantangan itu antara lain adalah para mafia. Saya harap NU bisa membantu melawan mereka ini," tutur Jokowi di Masjid Istiqlal, Jalan Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat, Minggu (14/6).

Hadir dalam acara  ini Ketum PBNU Said Aqil Siradj, Menag Lukman Hakim Saefudin, Wagub DKI Djarot Saeful Hidayat, Ketua BNP2TKI Nusron Wahid, Menpan RB Yuddy Chrisnandy, Menkominfo Rudiantara, Menpora Imam Nahrawi, Gubernur BI Agus Martowardojo, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, Tim Komunikasi Presiden Teten Masduki, Shinta Nuriyah dan Alwi Shihab. Jokowi kemudian menyebutkan satu per satu mafia yang dimaksud di hadapan 40.000 santri yang hadir.

"Setiap hari kita berhadapan dengan mafia narkoba, mafia illegal fishing ada 7.000 yang melintas di perairan Indonesia setiap hari, mafia migas, dan mafia pangan yang harus bersama-sama kita selesaikan," tutur Jokowi.

Selain ajakan untuk menyelesaikan masalah bangsa, Jokowi juga bercerita tentang perbincangannya dengan pemimpin negara-negara Islam. Dia kemudian meminta negara Islam yang berkonflik untuk meniru Indonesia.

"Saya katakan kepada mereka kalau Indonesia adalah negara Islam terbesar di dunia. Selama ini mereka tidak tahu. Lalu mereka bertanya 'bagaimana bisa tetap rukun?'. Jawabannya adalah gotong royong," kata Jokowi berbaju koko putih dan peci hitam.

Usai berpidato Jokowi langsung membuka Munas PBNU. Setelah itu dia menghampiri istri almarhum Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Shinta Nuriyah.

Jokowi: NU Tiang Penting Penegakan Pancasila

Presiden juga mengatakan NU memiliki peran penting di dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Salah satunya di dalam pembentukan Pancasila sebagai dasar negara. Untuk itu, Presiden berharap kader-kader NU terus berperan aktif dalam membangun bangsa, termasuk memerangi mafia di berbagai sektor yang saat ini masih menjadi hambatan.

"Saya berharap NU melanjutkan sejarahnya, menempatkan kader NU sebagai tiang penting penegakan Pancasila," kata Jokowi.

Meski demikian, dia mengingatkan bahwa tantangan mempertahankan kemerdekaan saat ini jauh lebih sulit daripada tantangan pejuang untuk memperebutkan kemerdekaan itu.

Hari Santri
Presiden Jokowi juga menyinggung soal wacana adanya Hari Santri Nasional.

"Saya mau jawab soal Hari Santri. Kenapa kok sampai sekarang belum disahkan? Jadi begini, saya keliling pesantren-pesantren itu usulannya beda-beda. 

Ada yang minta setiap tanggal 1 Muharram, lalu ke pesantren lain ada usulan lain tanggalnya, dan sekarang pak Kiai Said Aqil Siradj usul tanggal 22 Oktober," tutur Jokowi.

"Saya tadi langsung bilang ke Pak Menag, tolong disegerakan untuk bahas Hari Santri," kata Jokowi kemudian disambut tepuk tangan para santri.

Jokowi meminta Kementerian Agama melakukan kajian akan tanggal yang tepat untuk ditetapkan sebagai Hari Santri Nasional. Penetapan tanggal ini juga menjadi salah satu hal yang dijanjikan Jokowi saat kampanye pilpres tahun lalu.

"Kalau saya kan menunggu prosesnya. Kalau sudah selesai melalui berbagai pembahasan, lalu sampai ke meja saya, kemudian saya tinggal (membaca) bismillah dan saya tanda tangani," ujar Jokowi.

Sebelumnya Ketum PBNU Said Aqil juga menyampaikan sambutan. Salah satunya dia bercerita tentang pentingnya penetapan Hari Santri Nasional
"NU adalah yang paling setia mengawal Islam Nusantara. Bagaimana Islam membaur dengan tradisi Nusantara. Adalah akibat dari kolonialisme yang kemudian mengubah tradisi yang sudah ada. Kemudian ada fatwa berjihad bagi santri-santri melawan kolonialisme yaitu pada tanggal 22 Oktober 1945. Itu adalah hari di mana santri bersatu dengan para kiai melawan penjajah," tutur Said.

Lebih lanjut dia menambahkan bahwa fatwa jihad itu kemudian memuncak hingga peristiwa 10 November 1945. Di tahun itu di Surabaya seorang komandan Allied Forces Netherlands East Indies (AFNEI) Brigjen AWS Mallaby tewas.

"Itu yang meledakkan mobil Mallaby adalah santri NU. Sampai-sampai Bung Karno dulu heran dengan kegigihan santri. Sayangnya, yang meledakkan bom juga ikut tewas karena melihat terlalu dekat. Mungkin dipikir bomnya itu seperti mercon," kata Said. 

Said Aqil Siradj juga mengapresiasi kehadiran Presiden Jokowi. Dia bahkan mengajak jamaah NU untuk mendoakan Jokowi yang akan berulang tahun ke-54, agar panjang umur dan sehat selalu.

"Presiden Jokowi yang tanggal 21 Juni ini ulang tahun, mari kita doakan mudah-mudahan panjang umur, sehat wal-afiat dan sukses pimpin bangsa Indonesia," kata Ketua Umum Pengurus Besar (PB) NU, Said Aqil Siradj dalam sambutannya.

Munas Alim Ulama NU tahun ini, kata dia, pertama kali diadakan di Jombang, Jawa Timur. Selepas melakukan munas, seluruh alim ulama akan ziarah ke makam Gus Dur.

"Ini pertama kalinya kita melaksanakan Munas di Jombang. Setelah kita melaksanakan Munas kita bisa langsung ziarah ke Makam KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur," ujarnya.

Ketua Panitia Istighotsah Nusron Wahid mengatakan, acara istighosah ini untuk menyambut bulan suci Ramadan 1436 H yang tinggal menghitung hari. 

Pelaksanaan istighotsah juga menyambut digelarnya Munas Alim Ulama Nahdhatul Ulama di Jombang, Jawa Timur dengan tema memelihara tradisi rohani menjaga keutuhan negeri. Untuk itulah, dengan pelaksanaan istighotsah menyambut Bulan Ramadhan dan Pembukaan Munas Alim Ulama jelang Muktamar NU serta Hari Lahir Pancasila pihaknya berharap bisa menjadi semangat bagi umat Islam, khususnya jamaah NU dalam menjaga kebhinekaan.

Dalam sambutannya, Nusron juga mengajak jamaah NU untuk mendoakan Presiden Jokowi agar dalam menegakkan pemerintahan selalu tegak lurus demi kesejahteraan rakyat Indonesia.

"Mari kita doakan Presiden Jokowi, semoga dalam menjalankan pemerintahan tegak lurus sesuai ideologi dan dasar negara," katanya. (detikcom/ r)

Berkostum Tentara, Jokowi Ajak Muhammadiyah Lawan Mafia

http://www.dream.co.id/news/berkostum-tentara-jokowi-ajak-muhammadiyah-lawan-mafia-150617l.html

Dream - Pemandangan langka terjadi kala Presiden Joko Widodo menggelar pertemuan dengan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah. Biasa mengenakan kemeja putih, Presiden kali ini hadir justru mengenakan seragam militer.
Kedatangan PP Muhammadiyah kali ini langsung dipimpin Ketua Umum Dien Syamsuddin. Sementara pertemuan berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa kemarin.
Berkostum Tentara, Jokowi Ajak Muhammadiyah Lawan Mafia
Sebelum menggelar pertemuan tersebut, Presiden memang baru selesai meninjau demonstrasi latihan tempur TNI AD di Baturaja, Sumatera Selatan. Seragam yang dikenakan pun masih sama dengan pakaian yang dipakai di Istana Merdeka.
Berkostum Tentara, Jokowi Ajak Muhammadiyah Lawan Mafia
Mengutip laman Setkab, Rabu 17 Juni 2015, pertemuan PP Muhammadiyah di Istana Merdeka itu dalam rangka mengundang Presiden hadir dalam pembukaan Muktamar Muhammadiyah dan Muktamar Aisyiyah ke-47 di Makassar, Sulawesi Selatan.
Alhamdulillah Bapak Presiden Joko Widodo telah menyatakan kesediaannya untuk datang membuka Muktamar Muhammadiyah dan Muktamar Aisyiyah pada tanggal 3 Agustus 2015 di Lapangan Karebosi, Makassar,” ujar Din yang mengaku sangat bahagia mendengar kesanggupan Presiden Jokowi itu.
Dalam pertemuan tersebut juga dibahas kesiapan Muhammadiyah memerangi para mafia baik di sektor Migas, ikan, Narkoba, sampai beras.
“Kami nyatakan sebelum presiden dan pemerintah Indonesia menyatakan mau perang terhadap mafia, Muhammadiyah alhamdulillah sudah mendahuluinya, kita juga perang dengan cara Muhammadiyah,” kata Din.
Dia bahkan memperingatkan para mafia agar tak lagi bermain-main dengan upaya pemberantasan kali ini. Menurut Din, perlawanan kali ini sudah menjadi gerakan rakyat, gerakan madani bersama pemerintah.
"Karena Anda semua yang telah merusak kehidupan rakyat, yang telah menghalangi adanya kemakmuran,” ucap Din.

George Soros Indonesia' Berniat Lengserkan Jokowi

http://www.rmol.co/read/2015/06/17/206513/George-Soros-Indonesia-Berniat-Lengserkan-Jokowi-

GEORGE SOROS/NET


RMOL. Ada 'George Soros' lokal yang mempermainkan rupiah. Sosok ini memainkan rupiah untuk menggoyang pemerintahan Jokowi.

"Ya (motifnya) politik. Secara politik kan kalau rupiahnya ambruk pemerintahnya ambruk, seperti zaman Soeharto," ujar Chairman Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI) Christianto Wibisono kepada wartawan di Jakarta, Selasa (16/6).

Namun apapun motifnya, Wibisono meminta Bank Indonesia dan pemerintah harus melakukan berbagai upaya mencegah pelemahan rupiah yang bisa berdampak buruk bagi perekonomian nasional. Sejauh ini, BI belum melarang CFD tersebut.

"Pembangunan harus berjalan terus, termasuk memberikan kepastian ekonomi,” ujarnya.

George Soros adalah sosok yang membangkrutkan Bank Sentral Inggris pada 16 Desember 1992. Dia mempermainkan poundsterling sehingga ekonomi Inggris saat itu morat-marik.

Nah, kondisi Indonesia saat ini kata Wibisono, mirip dengan yang dialami Inggris 1992, dimana ada permainan spekulasi oleh 'George Soros lokal'.

'George Soros lokal' ini memiliki contract for difference (CFD) sebesar 10 miliar dolar AS, hanya dengan modal 250 juta dolar AS guna meng-corner rupiah dengan strike position Rp 13.800 per dolar. [dem]

Tidak ada komentar: