Selasa, 23 Juni 2015

TAK ADA LANDASAN HUKUM BUAT GOJEK

Gojek adalah ojek yang diusahakan secara resmi. Tapi bagaimana bisa menjadi usaha yang resmi jika landasan hukumnya tidak ada? Sebab undang-undang lalulintas dan angkutan jalan tak menyebutkan kendaraan roda dua[sepedamotor] sebagai angkutan penumpang maupun barang.

Dari sini posisinya menjadi benar para tukang ojek yang konvensional, sebab mereka tak pernah mengajukan ijin usaha perojekan mereka. Kerja mereka spontanitas saja, asal punya motor jadilah ojekan. Dan mereka tidak bisa dilarang karena undang-undang tak pernah berbunyi melarang sepedamotor untuk diojekkan. Undang-undang hanya tidak menyebutkan sepedamotor bisa dijadikan sebagai angkutan umum. Karena tidak dilarang maka artinya adalah diperbolehkan, sedangkan tidak adanya dalam undang-undang artinya tidak bisa dijadikan usaha yang resmi.

Saya mengantarkan anda ke suatu tempat dengan sepedamotor, lalu anda memberi saya sejumlah uang, itu diperbolehkan. Saya tidak perlu meminta ijin kepada pemerintah untuk mengantarkan anda dan untuk menerima uang. Tidak perlu ijin usaha perojekan. Tapi jika terjadi pertengkaran antara anda dengan saya, misalnya anda tidak membayar ongkos ojek, maka itu tak bisa diselesaikan secara hukum. Saya memaksa anda membayar ongkos ojekan; atas dasar apa saya meminta ongkosan? Karena anda menumpang sepedamotor saya. Apakah sepedamotor saya termasuk angkutan penumpang sehingga saya memintai anda ongkosan? Karena sepedamotor bukan termasuk alat angkutan penumpang maupun barang, maka saya tidak bisa memaksa anda membayar ongkos. Di sini hukumnya hukum rimba yang berlaku; karena tidak membayar ongkos, ya saya tinju anda. Berbeda dengan angkutan umum. Kalau angkutan umum berhak untuk menagih ongkos ke penumpangnya. Itupun harus jelas, apakah mobil saya tersebut memiliki ijin usaha sebagai angkutan umum dengan tandanya pelat nomor polisi yang berwarna kuning?

Tidak asal mobil adalah angkutan umum yang berhak memungut ongkosan. Misalnya mobil yang berpelat nomor warna hitam itu bukan angkutan umum. Jadi, setiap mobil harus dibuatkan surat ijin usahanya jika hendak dijadikan angkutan umum.

Demikian halnya jika terjadi kecelakaan lalulintas, sepedamotor ojek tidak akan disebut sebagai ojek. Istilah ojek tidak dikenal dalam hukum lalulintas. Itu akan diperlakukan sebagai sepedamotor biasa.

Dari sini jelaslah bahwa usaha Gojek itu termasuk liar, tidak bisa diberikan ijin usaha. Dan kalau nantinya dibuatkan undang-undang tentang ojekan, maka sepedamotor ojekan pasti harus melalui uji kir, uji kelayakan untuk dioperasikan; apakah remnya baik, apakah lampu-lampunya menyala, apakah asap knalpotnya tidak menimbulkan polusi udara, dan lain-lainnya. Malah tambah repot, 'kan?!

Mungkin plat nomornya ditandai warna kuning. Mungkin kena pajak usaha. Mungkin pengemudinya harus mempunyai SIM-C umum. Mungkin harus masuk terminal supaya bisa dikenai pungutan retribusi jalan raya. Mungkin pengemudinya dikenai pajak penghasilan. Biaya operasional akan membengkak bila dibandingkan dengan ojekan konvensional. Dan itu harus ditanggung oleh seorang penumpang. Berbeda dengan angkutan umum jenis mobil, biaya operasional ditanggung oleh banyak penumpang sehingga ketemunya ongkos yang tetap murah karena dibagi rata.

Tidak ada komentar: