Rabu, 22 Juli 2015

Benarkah Jokowi Ajukan Proposal Untuk Referendum Papua?

http://www.pkspiyungan.org/2014/12/benarkah-jokowi-ajukan-proposal-untuk.html





Kalangan DPR dikagetkan dengan semakin kencangnya permintaan untuk referendum Papua. Proposal referendum Papua muncul sebagai hasil dari sebuah pertemuan pihak Indonesia yang diwakili oleh Mayjen Kiki Syahnakri dan pihak Australia yang diwakili Kin Siburi dari King University Melbourne pada tanggal 18 - 19 September 2014.‬

‪“Sebagai pembicara dalam konferensi itu ada Kiki Syahnarki, seorang mayor jenderal, Kin Siburi dari King University Melbourne. Bahwa Jokowi telah mengirim proposal referendum Papua, dan kalau terjadi krisis seperti di Timtim, Australia siap masuk,” ungkap Sri Bintang Pamungkas, salah seorang pemimpin Front Pelopor.‬

‪Bersama Rachmawati Soekarnoputri dan Progress 98, Sri Bintang Pamungkas mengungkapkan, proposal referendum ini mirip dengan pola pra referendum Timor Leste.‬

Menganggap referendum tersebut akan dapat membahayakan keutuhan NKRI, LSM Front Pelopor mengajukan Petisi Rakyat ke DPR.

Petisi tersebut diterima oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon, Agus Hermanto dan anggota Fraksi Golkar Aziz Syamsuddin, Sekjen DPR Winantuningtyastiti dan beberapa anggota legislatif lain.

‪Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menegaskan jika persoalan tersebut tak dapat dibahas secara sembarangan karena merupakan hal yang sensitif.‬

Oleh karena itu, Fadli Zon menyatakan, DPR RI akan mempelajari lebih lanjut mengenai proposal referendum Papua yang diajukan Jokowi.

Fadli juga menyatakan, DPR akan juga mengkaji  pernyataan Gubernur Kalimantan Barat yang berasal dari PDI P, Cornelis, yang ingin memisahkan diri dari Indoensia.‬

‪“Kalau benar Gubernur Kalbar menyatakan itu berarti subversif dan itu tidak pantas karena melanggar sumpah jabatan sebagai kepala pemerintahan daerah. Kita perlu bersikap, dan kalau disampaikan ke DPR, akan kita tolak. Kita juga akan merevisi perjanjian internasional, karena pemerintah tidak melibatkan DPR RI,” kata Fadli Zon ketika menerima Petisi Rakyat dan berbagai LSM yang dipimpin Rachmawati Soekarnoputri dan Sri Bintang Pamungkas di gedung DPR, Jakarta, Kamis 9 Oktober 2014.‬

‪Seperti diketahui, Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis akan mengusulkan referendum ke Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI)

Cornelis ajukan tiga opsi antara lain cabut UU Pilkada, pembentukan negara bagian dan merdeka per-pulau.‬

Adanya proposal referendum Papua yang diajukan Jokowi dan referendum Kalimantan Barat yang diajukan Gubernur Cornelis membuat publik bertanya, apa sebenarnya yang diinginkan oleh penguasa negeri ini?

Secara bercanda, Tommy Seoharto menuliskan, melalui akun tiwtter pribadinya @tommysoeharto62 : "Kalau ada yang minta merdeka dibiarkan saja. Itu juga karena #TergantungApaKataIbu".

Apakah Megawati menginginkan kedua daerah tersebut lepas dari Indonesia?

Jika benar, maka tak salahlah bila dalam aksi unjuk rasa menggugat kemerdekaan Papua kemarin, aparat kepolisian nampak adem ayem, berbeda dengan ketika mahasiswa melakukan demo menolak kenaikan BBM di berbagai daerah. Para mahasiswa itu berhadapan dengan polisi kejam dan bengis yang mengejar, memukul dan menembak dengan gas air mata hingga ke dalam masjid dan mushala.

Rezim Jokowi akan memecahbelah bangsa ini dan membiarkan bangsa asing mengeruk kekayaan alam Indonesia untuk kepentingan kelompok penguasa. Haruskah kita tinggal diam? [*]


Demonstrasi Tuntut Kemerdekaan Papua Dibiarkan

 http://www.pkspiyungan.org/2014/12/demonstrasi-tuntut-kemerdekaan-papua.html


 Menuntut kemerdekaan, ratusan warga Papua berikat kepala lambang Bintang Kejora berdemo di Bundaran HI, Jakarta Pusat, Senin 1 Desember 2014.

Aksi tersebut berlangsung sekitar pukul 09.30 WIB. 1 Desember selama ini diperingati sebagai Hari Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Terjadi dorong mendorong antara warga Papua dengan aparat kepolisian karena polisi mencoba merebut pengeras suara pendemo, kericuhan ini terjadi lebih kurang selama 10 menit.

Pukul 10:22 WIB, meski tetap dalam penjagaan polisi, pendemo tetap melakukan aksinya, namun aksi demonstrasi kali ini massa lebih tenang.

Kami bukan NKRI, ucap salah satu orator.

"Kami bukan NKRI, kami bintang kejora!" Ucap salah satu orator.

Dalam aksinya ini, pendemo membawa banner yang berisi antara lain 'menolak segala bentuk paket UU NKRI di Papua', 'menolak pengiriman militer TNI Polri di seluruh Papua', 'menolak integrasi Papua lewat Pepera 1969' dan menolak segala bentuk aturan atau kebijakan yang diatur oleh kolonialis Indonesia di Papua'.

Selain mengenakan ikat kepala berlambangkan Bintang Kejors, pendemo juga mengenakan kaos warna putih berlambang bintang kejora dan bertuliskan 'free west Papua' dan di bagian belakang bertuliskan 'hak menentukan nasib sendiri solusi demokratis bagi Papua'.

Seperti diketahui, Papua sendiri sebagai bagian dari NKRI sudah final. Dunia internasional pun sudah mengakui bahwa Papua sebagai bagian dari Indonesia yang tak tergoyahkan. (fs)


SBY Setuju Papua Merdeka Pasca Pilpres 2014 ?

 http://www.komunitas-papua.net/sby-setuju-papua-merdeka-pasca-pilpres-2014

Herman Dogopia, belum lahir ketika seluruh wilayah Papua dan Papua Barat dijajah Belanda hingga t1963. Tetapi dari ceritera orangtua dan kakeknya, Belanda bukanlah bangsa penjajah bagi rakyat Papua,
Mengapa? Karena Belanda, dalam memperlakukan rakyat Papua selalu melakukan pendekatan dengan cara kasih dan persaudaraan.
Belanda, di dalam membangun Irian Barat - nama seluruh Papua ketika itu, melakukan dengan perencanaan jelas. Setiap kota memiliki peruntukan. Ada kota pendidikan, kota dagang, kota wisata, kota budaya, dan kota pemerintahan.
Dan yang mengesankan, ratusan tahun Belanda menjajah Papua. selama itu tak satu pun peluru yang mereka gunakan untuk membunuh rakyat Papua. Pelanggaran HAM oleh Belanda hanyalah karena penjajah itu tidak mempersiapkan atau mengizinkan wilayah itu menjadi negara merdeka.
Pelanggaran HAM memang belum menjadi sebuah istilah populer di era Belanda. Namun menghadapi rakyat Papua yang melakukan pelanggaran hukum yang ditetapkan pemerintah Belanda, selalu diselesaikan melalui hukum.
Konkritnya walaupun ada rakyat yang melakukan pelanggaran, seberat apapun kategori pelanggarannya, solusi hukum tidak dengan eksekusi mati.
Ketika Herman masih berbentuk seorang anak "ingusan" baru mulai belajar abjad dan bahasa Indonesia, ia mengalami periode – yang orangtua dan kakeknya melakukan perlawanan terhadap pemerintah Indonesia.
Pada 1969, ketika Papua baru enam tahun kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, sejumlah laki-laki rakyat Papua masuk ke hutan. Mereka tidak puas dan mempertanyakan manfaat dari Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat) yang dibentuk oleh PBB dan hasilnya menguntungkan Indonesia.
Menghadapi 'pemberontakan' itu, TNI yang dipimpin Brigjen Sarwo Eddhie Wibowo (kini almarhum), menerjunkan pasukan TNI ke sejumlah tempat yang menentang Pepera.
Yang mengesankan sehingga tak bisa dilupakan Herman Dogopio, anak buah almarhum Sarwo Eddhie itu, tidak pernah bertindak kasar apalagi membunuh sekalipun yang mereka temui orang Papua yang membenci Indonesia.
Keadaannya sangat berbeda dengan situasi saat ini. Tak ada lagi pendekatan seperti yang dilakukan oleh Belanda maupun pasukan anak buah Sarwo Eddhie. Jenderal almarhum ini, merupakan mertua dari Presiden RI periode 2004-2014.
Perubahan 180 derajat tersebut, kini semakin membuat rakyat Papua ingin cepat-cepat lepas dari NKRI.
Selama 50 tahun rakyat Papua menjadi bagian dari jutaan penduduk Indonesia, sudah tak terhitung nyawa anak Papua yang melayang akibat pembunuhan oleh eksekutor Indonesia yang nota bene merupakan bangsanya sendiri.
Anak bangsa dibunuh oleh bangsa sendiri.
"Hampir tak satu persoalan yang tidak diselesaikan dengan cara kekerasan, termasuk pembunuhan. Sehinga menjadi pertanyaan di kalangan kami, apa arti kemerdekaan dalam bingkai NKRI", keluh Herman Dogopia, anggota Kaukus Papua dalam perbincangan dengan INILAH.COM di Jakarta baru-baru ini.
Perbincangan dipicu oleh adanya perkembangan politik terbaru yang kental dengan keinginan memisahkan Papua dari NKRI.
OPM (Organisasi Papua Merdeka) pertengahan April lalu mendapat izin dari pemerintah kota Oxford di Inggeris untuk memiliki perwakilannya di kota tersebut. Pembukaan kantor perwakilan itu secara de facto merupakan pengakuan Inggris atas OPM.
Menurut Herman, Kaukus Papua langsung mersepons dan mengundang pejabat terkait untuk membahas masa depan Papua dalam bingkai NKRI. Tetapi hasil pembicaraan atau diskusi dengan Kaukus Papua, tidak sama dengan penerapannya di lapangan .
Herman, ataupun para anggota Kaukus, yakin sekalipun secara diplomatis Inggeris selalu menyatakan tetap mengakui kedaulatan Indonesia atas Papua. Tetapi, menurut dia Inggris bahkan negara manapun yang memahami perlakuan Indonesia atas rakyat Papua akan selalu berpihak kepada gerakan anti Indonesia.
Herman yang sehari-hari bekerja di Jakarta bahkan sudah menjadi anggota salah satu partai peserta Pemilu 2014 tanpa ragu menegaskan dengan agresifitas OPM, kemerdekaan Papua, terpisah dari NKRI tinggal soal waktu. Kemerdekaan itu sudah ditunggu sebab pada hakekatnya seluruh rakyat Papua saat ini sudah menjadi pendukung OPM.
Sejujurnya, tutur Herman Dogopio, gerakan apapun yang dilakukan pentolan OPM saat ini dan ke depan, akan selalu didukung secara oleh semua rakyat Papua. Banyak yang diam-diam, tetapi seperti pepatah tua, diam itu emas (silent is golden). Begitulah sejatinya sikap masyarakat Papua dewasa ini.
"Saya berani bertaruh, sekalipun dia pejabat, mendapatkan perlakuan istimewa dari pemerintah Jakarta, tetapi darah dan jantung mereka sudah berubah menjadi anggota atau pendukung OPM", katanya.
Alasannya sangat sederhana. Pemerintah Indonesia yang mengendalikan Papua secara remote dari Jakarta, tidak pernah mau melakukan dialog sehingga tidak paham atas keadaan sebenarnya.
Ia selalu terkenang dengan almarhum Gus Dur. Presiden ke-4 RI itu, bersedia membuka dialog dengan pemimpin OPM, termasuk merubah nama daerah itu dari Irian Jaya menjadi Papua.
Pertanyaan yang membayangi masyarakat Papua, mengapa dengan GAM (di Aceh) pemerintah bersedia membuka dialog, tapi dengan OPM, tidak bersedia?
Herman mengakui eskalasi atas keinginan untuk merdeka sempat meredup. Tapi kemudian membara lagi setelah pemimpin OPM, Theys Eluay dibunuh atau terbunuh. Pada 11 Nopember 2001 ia ditemukan tewas di dalam mobilnya yang berada di luar kota Jayapura.
Keinginan menjadi merdeka, semakin membara terutama dipicu oleh pernyataan Presiden SBY tahun lalu.
Menurut Herman, sudah menjadi rahasia umum di masyarakat Papua bahwa Presiden SBY tidak mau berdialog lagi dengan rakyat Papua. Entah apa alasannya tapi yang pasti SBY sendiri sudah menyatakan setuju Papua merdeka.
Syaratnya: nanti setelah SBY tidak lagi menjadi Presiden RI. pemerintahannya.
"Kalian boleh merdeka, asalkan jangan di era pemerintahan saya", kata Herman mengutip pernyataan Presiden SBY ketika bertemu dengan para pemimpin agama dari Papua, 11 Desember 2011.
Pernyataan yang tidak disampaikan kepada media itu kemudian secara berantai diceritakan oleh para pemimpin gereja Papua yang menemui SBY di Cikeas di ujung tahun 2011 tersebut.
Pernyataan Presiden SBY cukup mengejutkan sekalipun ada di antara tokoh Papua masih bertanya-tanya, apakah SBY tidak sedang salah ucap.
Herman juga termasuk yang mempertanyakan kebijakan Presiden SBY yang membentuk UP4B (Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat) yang dipimpin pensiunan jenderal Bambang Darmono (bukan Darsono - red).
"Apa tugas dan tujuannya kalau UP4B tidak diberikan dana operasi dan personel yang memadai?" bertanya Herman.
Herman juga heran, mengapa pemimpin UP4B tetap diam seribu bahasa? Apakah unit kerja itu memang dibentuk hanya untuk menampung sahabat Presiden SBY agar punya status dan kegiatan?
Dengan fakta di atas - sebagai anggota Kaukus Papua, Herman berkesimpulan bahwa persoalan Papua dalam NKRI saat ini memang sengaja dibiarkan oleh rezim Yudhoyono.
Ia masih bisa tersenyum sekalipun dengan senyum kecut, sebab berbagai masalah yang dibiarkan oleh rezim saat ini, ternyata bukan hanya persoalan Papua.
Sebuah pembiaran yang berisiko. Tapi apa mau dikata. "Don't Cry For Me Papua .” [mor]


Konspirasi Internasional di Balik OPM di Inggris (?)

 http://www.atjehcyber.net/2013/05/konspirasi-internasional-di-balik-opm.html


Pembentukan kantor Papua Merdeka di Oxford Inggris adalah bukti keterlibatan internasional untuk memecah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPR (membidangi luar negeri) Ramadhan Pohan mengindikasikan hal itu. Ada konspirasi internasional di balik 'dukungan' terhadap gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM) tersebut.

"Kita waspada, Papua kini sedang dimainkan Internasional. Jelas ada konspirasi di sana," katanya, Senin (6/5/2013), dilansir Inilahcom.

Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat tersebut menambahkan ada upaya-upaya pembentukan opini internasional yang dilakukan untuk mengangkat isu Papua merdeka.

Ramadhan menilai, pemerintah Inggris saat ini sedang bermain api dengan bangsa Indonesia.

"Ada upaya Internasionalisasi isu Papua yang tidak pada tempatnya. Inggris sedang bermain api, dan isu kantor OPM ini bola ujian" tuturnya.

Dia meminta pemerintah tidak memble. Harus ada sikap tegas dari pemerintah Indonesia.

"Jika reaksi kita lemah maka bola bisa lepas kontrol, jadi liar, bahaya tuh," pungkasnya.
  
Papua Merdeka membuka kantor perwakilan resmi mereka di Oxford, Inggris. Pembukaan kantor itu direstui langsung oleh Wali Kota Oxford Mohammed Abbasi dan anggota parlemen Andrew Smith serta mantan wali Kota Oxford, Elise Benjamin.

Keberpihakan Smith tersebut merupakan yang kesekian kalinya ditunjukkan kepada publik terhadap Papua Merdeka. Smith adalah pendiri sekaligus ketua forum Anggota Parlemen Internasional untuk Papua Barat (IPWP).

Kantor di Oxford tersebut, sebagaimana dirilis freewestpapua.org, diresmikan pada 28 April 2013 lalu. Disebutkan, keberadaan kantor itu akan semakin memperkuat upaya kampanye kemerdekaan Papua.

Sebab, dengan adanya kantor berarti akan bertambah pula staf yang bekerja di sana. Dari kantor inilah, mereka akan mengkoordinasikan gerakan dengan kantor pusat mereka di Port Moresby, Papua Nugini.

Dalam peresmian tersebut, Andrew Smith menyatakan komitmennya untuk mendukung gerakan Papua Merdeka. Wali Kota Oxford juga menyatakan hal serupa saat menggunting pita. 

Peresmian juga dihadiri oleh perwakilan dari Papua, Jennifer Robinson and Charles Foster dari International Lawyers for West Papua (ILWP), mahasiswa Oxford University, serta pendukung Papua Merdeka yang ada di Inggris dan Belanda.

Saat Papua Masih Berduka, Presiden Jokowi Cekikikan Nonton Bioskop Film Komedi. Apa Pantas?

 http://www.pkspiyungan.org/2015/07/saat-papua-masih-berduka-jokowi.html


 Di hari lebaran ke 3 atau H+3 ini Jokowi bersama keluarga besarnya menonton film Comic 8: Casino King, Minggu malam (19/07) di Mall Paragon Solo.

Di saat tragedi Tolikara Papua masih belum selesai ditangani, Presiden Jokowi malah asik ke bioskop nonton film komedi 'Comic 8'.

Presiden Jokowi memborong 30 tiket untuk nonton bareng bersama keluarga besarnya di Cinema XXI Solo Paragon Mall.

Publik social media menilai Presiden Jokowi tak punya empati, disaat tragedi Tolikara Papua belum terselesaikan, dimana sebanyak 153 orang masih mengungsi setelah 38 rumah, 63 kios dan masjid dibakar massa GIDI pada Jumat (17/7) kemarin.

"Percuma ada laporpresiden.org kalo pas lagi ada konflik presidennya malah asik nonton film. Keren kan." cuit netizen @gatse8.

"Hanya psikopat yg nonton film komedi sementara anaknya kesetrum listrik...!!" singgung @ypaonganan.

"Katanya presiden wong cilik. ko wong cilik lgi menderita presidennya gembira??.. #Gila" komen @nadanet02.

"Ada yg tertawa. Ada yg menangis #PemimpinAbal2" cuit netizen @Laskar_RI. 

"Ratusan pengungsi muslim papua meringkuk dlm dingin dan ketakutan pasca  pembakaran, semntr presiden cekikikan menonton bioskop. Apa pantas?" ungkap netizen yang lain.


Gereja Injili Pembakar Masjid di Papua Miliki Program Kerjasama dengan Israel

 http://www.pkspiyungan.org/2015/07/gereja-injili-pembakar-masjid-di-papua.html



 Umat Islam menjadi sasaran brutal sekelompok massa Gereja Injili Di Indonesia (GIDI) ketika sedang menunaikan shalat Id malah dibubarkan sekelompok orang. Hal itu juga diikuti dengan pembakaran mushala (masjid satu-satunya) di Karubaga, Kabupaten Tolikara, Papua, Jumat (18/7). Sebelum kejadian itu, pihak GIDI melarang umat Islam untuk menunaikan Hari Raya Idul Fitri 1436 Hijriah.

Dilansir dari situs GIDI Pusatgidi.org, organisasi tersebut terdaftar secara resmi di Kemenag. GIDI memiliki visi 'Umat GIDI Masuk Sorga (The Community of GIDI Enter Heaven)'. Adapun, misinya ada empat, yaitu Penginjilan, Pemuridan, Pembaptisan, dan Pengutusan.

Dalam laman tersebut, dapat diketahui sejarah singkat berdirinya GIDI. GIDI pertama kali dirintis oleh tiga orang dari Badan Misi UFM dan APCM yaitu Hans Veldhuis, Fred Dawson, Russel Bond. Setelah merintis pos di Senggi termasuk membuka lapangan terbang pertama Senggi (1951-1954), pada tanggal 20 Januari 1955 ketiga misionaris beserta 7 orang pemuda dari Senggi terbang dari Sentani tiba di Lembah Baliem di Hitigima menggunakan pesawat amphibi 'Sealander'.

Kemudian mereka melanjutkan misi dengan berjalan kaki dari Lembah Baliem ke arah Barat pegunungan Jayawijaya melalui dusun Piramid. Dari Piramid bertolak menyeberangi sungai Baliem dan menyusuri sungai Wodlo dan tiba di Ilugwa. Setelah mereka beristirahat lanjutkan perjalanan ke arah muara sungai Ka'liga (Hablifura) dan akhirnya tiba di danau Archbol pada tanggal 21 Februari 1955.

Di area danau Acrhbold disilah pertama kali mereka mendirikan Camp Injili dan meletakkan dasar teritorial penginjilan dengan dasar visi: 'menyaksikan Kasih Kristus Kepada segala Suku Nieuw Guinea'. Dari laman tersebut, terungkap pula bahwa GIDI memiliki program kerjasama dengan Israel. Kerjasama tersebut disepakati pada 20 November 2006.



AGREEMENT FOR CO-OPERATION

This Agreement for Co-operation is made the 20th of November' 06

BETWEEN: KEHILAT HA'SEH AL HAR ZION (KHAHZ)

(THE CONGREGATION OF THE LAMB ON MOUNT ZION)

THAT MEETS AT CHRIST CHURCH, JERUSALEM AND:THE EVANGELICAL CHURCH OF INDONESIA (GIDI – GEREJA INJILI DI INDONESIA) of P 0 Box 233, Sentani 99352, Jayapura, Papua Province, Indonesia (GIDI) of the second part.

Selengkapnya di http://www.pusatgidi.org/ind/israel

Tidak ada komentar: