Kamis, 02 Juli 2015

Jokowi Kian Konyol, Belanja Di Atas Rp.250.000 Bakal Kena Bea Materai

http://www.eramuslim.com/berita/nasional/jokowi-kian-konyol-belanja-di-atas-rp-250-000-bakal-kena-bea-materai.htm#.VZVXP_CrGjg

jokowi

Eramuslim.com – Rezim Jokowi semakin konyol dan ngawur. Belum genap setahun pemerintahannya berkuasa, namun kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia semakin merosot dan meluncur ke jurang kebinasaannya. Yang paling terpukul adalah rakyat kecil. Terlebih nilai kurs rupiah sekarang ini yang mencapai lebih dari Rp.13.000 per dollar AS-nya merupakan nilai tukar paling rendah sejak krisis ekonomi tahun 1998.
Dan untuk kejar setoran terhadap para cukong serta untuk kepentingannya sendiri, rezim ini menggenjot penerimaan pajak dari berbagai sektor yang sangat tidak masuk akal dan terkesan panik. Salah satu yang teranyar, adalah dengan rencana pemerintah memungut bea materai pada transaksi belanja lebih dari Rp 250.000.
Kasubdit Peraturan PPN, Perdagangan, Jasa, dan Pajak Tidak Langsung Lain DJP, Oktria Hendrarji, mengungkapkan sejauh ini tidak banyak masyarakat yang mengerti bahwa ada kewajiban tersebut. Beberapa peritel yang tahu pun, kata dia, sengaja tidak memasukkan bea meterai dalam belanja dengan nominal di atas Rp 250.000.
Menurut Oktria, setruk belanja di atas Rp 250.000, seharusnya ada meterai Rp 3.000. Sementara itu, untuk setruk dengan nominal di atas Rp 1.000.000, harus bermeterai Rp 6.000. “Pemungutan bea meterai tidak harus dilakukan melalui meterai fisik, seperti yang biasa ditempelkan dalam dokumen. Pemungutan bea meterai bisa dilakukan lewat komputerisasi, termasuk struk,” tambahnya.
Lebih lanjut ia mengatakan, DJP Kemenkeu mengusulkan bea materai yang baru maksimal Rp 10.000 dan Rp 18.000. Nantinya, revisi UU tentang Bea Materai, seperti dalam UU sebelumnya, juga akan menyebutkan batasan kenaikan bea materai dari saat ini menjadi Rp 10.000 dan Rp 18.000, melalui Peraturan Pemerintah.
Menanggapi, rencana penetapan meterai pada transaksi belanja, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), Pudjianto mengungkapkan kebijakaan tersebut ngawur. Menurutnya, Ditjen Pajak sebaiknya jangan terus berburu di kebun binatang, harusnya berburu di hutan yang masih banyak belum bayar pajak.
Pudjianto mengakui, pihaknya tentu menolak, apalagi tidak ada negara manapun mengenakan biaya bea meterai pada transaksi belanja. “Transaksi belanja konsumen sudah dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 persen,” ungkapnya.
Ditambahkan Pudjianto, bea meterai selama ini hanya digunakan untuk dokumen penting bersifat perjanjian yang mengikat hukum. Sementara struk belanja tidak perlu memakai kuitansi maupun bea meterai atau dipungut pajak bea meterai. (rz)


Tommy Tegaskan Jika PKL Tak Bisa Selalu Disalahkan, Ahok Harus Bercermin Diri

 http://www.eramuslim.com/berita/nasional/tommy-tegaskan-jika-pkl-tak-bisa-selalu-disalahkan-ahok-harus-bercermin-diri.htm#.VZVZcPCrGjg

20141231-pkl-bentrok1


Eramuslim.com – Pada Kamis lalu (18/6), pedagang kaki lima atau PKL yang bedagang di kawasan Monumen Nasionak (Monas), Jakarta, ditertibkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.  Tidak terima dengan aksi Satpol PP itu, para pedagang kaki lima pun melawan.
Bentrokan pun terjadi. Di kedua belah pihak ada yang terluka. Mendengar ada anak buahnya terluka, Gubernur Ahok pun memerintahkan Satpol PP untuk melaporkan kejadian itu ke polisi. “Harus lapor mereka ke polisi. Enak saja, kita yang diserang tidak melanggar HAM, dia yang kena atau terluka bilangnya melanggar HAM. Tuntutlah ke kepolisian,” ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta.
Terkait peristiwa itu, putra bungsu mantan Presiden Soeharto, Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto, membela pedagang kaki lima. Pada akun Twitter-nya, ia malah membuat hasta atau tanda [agar #SavePKL. “PKL Monas ngamuk itu manusiawi. Maklum mereka berharap dapat modal dari hasil jualan untuk mudik, tengok keluarga di kampung,” tulis Tommy.
Ia menilai, PKL tidak bisa selalu disalahkan, “Mereka jadi PKL karena tidak ada pekerjaan lain, dari sanalah sumber penghidupan keluarga mereka,” kata Tommy. Apalagi, tambahnya, berbagai macam kebutuhan naik, “Ditambah larangan-larangan bagi PKL, Apa sudah tidak ada rasa kasihan Anda semua terhadap masyarakat kecil?” ujarnya,
Menurut Tommy, membuat kebijakan akan terlihat bijak jika tidak berbenturan dengan kepentingan rakyat kecil. “Beri solusi, jangan hanya doyan melarang. Perda, sih, perda, tapi apakah perut kosong bisa dibuat kenyang dengan perda? Silakan Larang tapi jangan lupa beri jaminan bagi PKL. Peraturan yang ada saat ini hanya memandang rakyat menengah ke atas, Rakyat bawah seperti pedagang kecil tidak dipandang, yang ada dipaksa nurut, Kebijakan tidak adil Itu ketika rakyat kecil alias PKL dilarang, lalu area tersebut diberikan ke pedagang-pedagang yang sudah mampu,” kata Tommy lagi.
Karena itu, Tommy juga berpesan, nanti kalau pilih pemimpin pilih yang pernah tinggal di wilayah tersebut. “Dengan begitu, pemimpin tersebut paham betul seluk-beluk wilayah tersebut,” tuturnya.
Memang, semakin hari semakin terasa, banyak warga Jakarta, terutama kaum kecilnya, tak ubahnya kacung dan tak punya hak hiduo di negerinya sendiri, digusur ke sana-kemari.(rz)

Tidak ada komentar: