Jumat, 03 Juli 2015

KITA SEDANG MEMBERI MAKAN KORUPTOR

Kisruh Besar Duit Besar

http://petapolitik.com/news/saga-bpjs-kisruh-besar-duit-besar/

PetaPolitik.Com – Rieke Dyah Pitaloka ngotot ingin RUU BPJS segera disahkan oleh paripurna DPR. Riebka Tjiptaning senior dia di DPR juga tidak kurang garangnya mengatakan bahwa pengesahan RUU BPJS tidak bisa ditawar-tawar lagi.
Pada intinya menurut politisi asal PDI-P ini, kondisi rakyat Indonesia saat ini membutuhkan adanya undang-undang sistem Jaringan Pengaman Sosial yang akan menjamin kesejahteraan mereka.
Di pihak lain ada kelompok yang bernama Dewan Kesehatan Rakyat (DKR), yang disuarakan oleh mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari mengatakan bahwa pembahasan RUU BPJS ini bermasalah. Menurut Web Warouw, Pengurus Nasional DKR yang dihubungi oleh Petapolitik, RUU BPJS ini kelihatannya memihak rakyat tapi konskwensi pelaksanaanya justru menjerat rakyat. RUU BPJS ini terlihat seperti Jaminan Sosial Nasional tetapi jika dibaca detil pelaksanaannya tidak lebih dari Asuransi Sosial biasa.  Poin yang paling krusial dari kerangka sistem asuransi biasa adalah poin rakyat harus membayar iuran terhadap BPJS.
Hal ini yang membuat perdebatan tentang RUU BPJS ini berlarut-larut di DPR. Kedua pihak sama-sama menyuarakan rakyat. Kedua pihak sama-sama menginginkan adanya Jaminan Sosial yang paling pro-rakyat. Terlepas dari siapa yang paling benar dalam menyuarakan suara rakyat mungkin perlu kiranya mencermat fakta-fakta yang menarik di bawah ini.
RUU BPJS menyiratkan peleburan empat besar BUMN pemangku layanan Jaminan sosial yaitu , PT Taspen, PT Askes, PT Asabri, dan PT. Jamsostek. Diharapkan peleburan keempatnya akan menghadirkan sebuah pemangku jaminan sosial raksasa yang bisa menentukan ke arah mana ekonomi republik ini. Menurut perkiraan kasar asset kapital yang saat ini sedang dikelola oleh PT Jamsostek saja mencapai 90 Triliun. PT Askes bisa mencapai 10 Triliun, PT Asabri 11 Triliun, dan PT Taspen 60 Triliun. Sebuah angka raksasa yang sangat menggiurkan buat keringnya pangsa pasar modal macet di ekonomi dunia yang merindukan kapital baru dari negara yang ekonominya bertumbuh seperti Indonesia.
Kesimpulannya, Saga BPJS ini bukan main-main. Ini adalah perseteruan besar. Kekuatan Kapital yang sesungguhnya sedang mengincar pangsa pasar  dari 50 juta kelas menengah Indonesia plus ratusan juta rakyat produktif yang awam dan biasanya hanya menurut saja apa produk-produk perundangan yang menentukan masa depan hidup mereka.[Djio]

KPK Diminta Investigasi Dana Kelolaan Askes dan Jamsostek Sebelum Dialihkan ke BPJS

http://www.beritasatu.com/nasional/207473-kpk-diminta-investigasi-dana-kelolaan-askes-dan-jamsostek-sebelum-dialihkan-ke-bpjs.html

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak untuk segera mengusut semua aliran dana menyangkut dana masyarakat yang dikelola PT Askes dan PT Jamsostek, sebelum terjadi peralihan atau peleburan menjadi BPJS Kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan.
Hal itu disampaikan Pusat Kajian Aksi Revolusi Mental (Permanen) dalam aksi damai di Jakarta, Kamis (4/9).
Menurut Koordinator Aksi Aji Kusuma, pada 1 Januari 2014, terdapat empat kelompok yang akan menjadi peserta BPJS Kesehatan. Yakni peserta ASKES Sosial sebanyak 16,4 juta jiwa, peserta Jamkesmas sebanyak 86,4 juta jiwa, Peserta Jamsostek sebanyak 8 juta, dan peserta dari PNS, TNI, dan POLRI kurang lebih 3 juta.
Selama ini, dana para peserta itu dikelola oleh PT Askes dan PT Jamsostek yang jumlahnya ratusan triliun rupiah.
Uniknya, ketika kedua BUMN itu dilebur ke BPJS, tidak pernah ada proses audit terkait dana itu. Padahal, Aji menyatakan, pihaknya menyinyalir ketertutupan proses audit karena ada indikasi perusahaan itu selalu "menjadi ATM" bagi setiap rezim berkuasa.
"KPK harus menginvestigasi kasus ini dan mengumumkan kepada publik hasil audit aliran dana PT Askes dan PT Jamsostek. Kami mendukung penuh langkah KPK dalam memberantas korupsi di bidang kesehatan," kata Aji.
Lebih jauh, Aji mengatakan proses penelusuran audit di kedua perusahaan itu akan menjadi pintu masuk revolusi dalam bidang kesehatan.
Bagi pihaknya, dana yang dikelola BPJS itu akan membantu Pemerintah dalam menyediakan layanan kesehatan murah atau bahkan gratis bagi masyarakat. Sebab dana kesehatan di APBN yang besarnya sekitar 3,7 persen, masih sangat kurang
Karenanya, segala potensi dana rakyat yang pernah dikelola PT Askes dan PT Jamsostek yang berpotensi bocor, agar segera dikembalikan ke kas negara. Itu butuh peran serta lembaga seperti KPK untuk membereskannya.
"Dana kesehatan saat ini belum cukup maksimal melayani 240 juta rakyat Indonesia. Kalau ditambah lagi dengan persoalan dugaan korupsi di perusahaan itu, maka makin sulit. Kami yakin kalau masalah di Askes dan Jamsostek tidak diselesaikan, akan menjadi duri dalam mewujudkan visi-misi Jokowi-JK di lima tahun ke depan," kata Aji.
Markus Junianto Sihaloho/NAD

Tidak ada komentar: