Kamis, 09 Juli 2015

MUNGKINKAH TEREALISASIKAN PROYEK INFRASTRUKTUR CHINA

China Borong Proyek Infrastruktur RI, Pengusaha: Jadi Ingat Kualitas Bus Impornya

http://finance.detik.com/read/2015/05/14/133004/2914942/4/china-borong-proyek-infrastruktur-ri-pengusaha-jadi-ingat-kualitas-bus-impornya

Jakarta -Investor dari China disebut banyak mendapatkan proyek pembangunan infrastruktur di Indonesia. Pengusaha khawatir, karena selain berinvestasi, investor asal China banyak menggunakan barang atau komponen dari negara asalnya.

Vice President Kadin Indonesia Bidang Koordinasi Perekonomian Wilayah Tengah, Iwan Darmawan Hanafi mengatakan, dari data Sekretariat Kabinet (Setkab) yang didapatkannya, investor asal China memborong sejumlah proyek infrastruktur.

"Pelabuhan mereka dapat 24 unit, bandara 15, jalan raya 1.000 km, rel kereta 8.700 km, dan di proyek pembangkit listrik 35.000 megawatt (MW)," jelas Iwan, dalam acara Indonesia Investment Week yang diadakan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, Kamis (4/5/2015).

Iwan mengaku was-was dengan kondisi ini. Alasannya, realisasi rencana investasi dari China tidak bagus. Dia membandingkannya dengan realisasi proyek dari Jepang.

"Dari data BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal), China ini realisasi dan komitmen 1:10, kalau Jepang 6,5:10. Artinya dari 10 proyek China, hanya 1 yang terealisasi, beda sama Jepang," jelas Iwan.

Belum lagi, ujar Iwan, kualitas infrastruktur dari China tidak bagus. Ini terlihat dari kualitas pembangkit listrik asal China dalam program pembangunan pembangkit 10.000 MW pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Sehingga dalam kelistrikan hasilnya hanya 35-50% dari kapasitas produksi. Ada pemborosan di situ. Kemudian juga ingat kualitas bus impor China dan beberapa proyek infrastruktur lain," jelas Iwan.

Selain itu, investasi dari China banyak menggunakan barang impor dari negaranya. Ini bisa meningkatkan defisit neraca perdagangan Indonesia.

"Jepang pinjaman mimimal pakai 30% konten dari Jepang. Kalau China 50% konten dari China. Jelas ini pengaruh buruk ke pengusaha dalam negeri, karena barang dan jasa mereka tidak masuk, atau sulit masuk ke proyek infrastruktur," kata Iwan.

Pada kesempatan itu Iwan meminta pemerntah pimpinan Joko Widodo (Jokowi) untuk mengurangi porsi utang luar negeri untuk infrastruktur, karena dianggapnya merugikan.

"Ruginya infrastruktur dengan bilateral ada tiga, satu pengadaan barang jasa harus dari negara donor sesuai ikatan di kontrak di pinjaman. Kedua, jelas tidak mendorong penggunaan barang jasa dari dalam negeri. Ketiga biaya transaksi lebih mahal. Ada peningkatan biaya pengadaan mencapai 15-30%. Ini data semua yang keluarin dari Bappenas," papar Iwan.

Tidak ada komentar: