Kamis, 23 Juli 2015

Organisasi Papua Merdeka

https://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi_Papua_Merdeka

Organisasi Papua Merdeka (disingkat OPM) adalah organisasi yang didirikan pada tahun 1965 untuk mengakhiri pemerintahan provinsi Papua dan Papua Barat yang saat ini di Indonesia, yang sebelumnya dikenal sebagai Irian Jaya,[1] dan untuk memisahkan diri dari Indonesia.
Gerakan ini dilarang di Indonesia, dan memicu untuk terjadinya kemerdekaan bagi provinsi tersebut yang berakibat tuduhan pengkhianatan.[2] Sejak awal OPM telah menempuh jalur dialog diplomatik, melakukan upacara pengibaran bendera Bintang Kejora, dan dilakukan aksi militan sebagai bagian dari konflik Papua. Pendukung secara rutin menampilkan bendera Bintang Kejora dan simbol lain dari kesatuan Papua, seperti lagu kebangsaan "Hai Tanahku Papua" dan lambang negara, yang telah diadopsi pada periode 1961 sampai pemerintahan Indonesia dimulai pada Mei 1963 di bawah Perjanjian New York.

Organisasi Papua Merdeka
Morning Star flag.svg
Tanggal operasi 1965–sekarang
Ideologi Nasionalisme Papua

Sejarah

Selama Perang Dunia II, Hindia Belanda (kelak menjadi Indonesia) dipandu oleh Soekarno untuk menyuplai minyak demi upaya perang Jepang dan langsung menyatakan merdeka dengan nama Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945. Nugini Belanda (Nugini Barat) dan Australia yang menjalankan pemerintahan di teritori Papua dan Nugini Britania menolak penjajahan Jepang dan menjadi sekutu pasukan Amerika Serikat dan Australia sepanjang Perang Pasifik.
Hubungan Belanda dan Nugini Belanda sebelum perang berakhir dengan diangkatnya warga sipil Papua ke pemerintahan[3] sampai pemerintahan Indonesia diaktifkan tahun 1963. Meski sudah ada perjanjian antara Australia dan Belanda tahun 1957 bahwa teritori milik mereka lebih baik bersatu dan merdeka, ketiadaan pembangunan di teritori Australia dan kepentingan Amerika Serikat membuat dua wilayah ini berpisah. OPM didirikan bulan Desember 1963 dengan pengumuman, "Kami tidak mau kehidupan modern! Kami menolak pembangunan apapun: rombongan pemuka agama, lembaga kemanusiaan, dan organisasi pemerintahan. Tinggalkan kami sendiri! [sic]"[4]
Nugini Belanda mengadakan pemilu pada Januari 1961 dan Dewan Nugini dilantik pada April 1961. Akan tetapi, di Washington, D.C., Penasihat Keamanan Nasional McGeorge Bundy melobi Presiden A.S. John F. Kennedy untuk menegosiasikan transfer pemerintahan Nugini Barat ke Indonesia.[5] Perjanjian New York dirancang oleh Robert Kennedy dan ditandatangani oleh Belanda, Indonesia, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada bulan Agustus 1962.
Walaupun Belanda menuntut agar rakyat Nugini Barat boleh menentukan nasib sendiri sesuai piagam PBB dan Resolusi 1514 (XV) Majelis Umum PBB dengan nama "Act of Free Choice", Perjanjian New York memberikan jeda tujuh tahun dan menghapuskan wewenang PBB untuk mengawasi pelaksanaan Akta tersebut.[6] Kelompok separatis mengibarkan bendera Bintang Kejora Papua Barat pada tanggal 1 Desember setiap tahunnya. Tanggal tersebut mereka anggap sebagai hari kemerdekaan Papua. Kepolisian Indonesia berspekulasi bahwa orang-orang yang melakukan tindakan seperti ini bisa dijerat dengan tuduhan pengkhianatan yang hukumannya berupa kurungan penjara selama 7 sampai 20 tahun di Indonesia.[7]
Pada bulan Oktober 1968, Nicolaas Jouwe, anggota Dewan dan Komite Nasional Nugini yang dipilih Dewan pada tahun 1962, melobi PBB dan mengklaim 30.000 tentara Indonesia dan ribuan PNS Indonesia menindas penduduk Papua.[8] Menurut Duta Besar Amerika Serikat Francis Joseph Galbraith, Menteri Luar Negeri Indonesia Adam Malik juga meyakini bahwa militer Indonesia adalah penyebab munculnya masalah di teritori ini dan jumlah personilnya harus dikurangi sampai separuhnya. Galbraith menjelaskan bahwa OPM "mewakili orang-orang sentimen yang anti-Indonesia" dan "kemungkinan 85-90 persen [penduduk Papua] mendukung OPM atau setidaknya sangat tidak menyukai orang Indonesia".[9]
Brigadir Jenderal Sarwo Edhie mengawasi perancangan dan pelaksanaan Act of Free Choice pada 14 Juli sampai 2 Agustus 1969. Perwakilan PBB Oritiz Sanz tiba pada 22 Agustus 1968 dan berulang-ulang meminta agar Brigjen Sarwo Edhie mengizinkan sistem satu orang, satu suara (proses yang dikenal dengan nama referendum atau plebisit), namun permintaannya ditolak atas alasan bahwa aktivitas semacam itu tidak tercantum dalam Perjanjian New York 1962.[10] 1.025 tetua adat Papua dipilih dan diberitahu mengenai prosedur yang tercantum dalam Perjanjian New York. Hasilnya adalah kesepakatan integrasi dengan Indonesia.

Berkas:FPM Fredhom Graffiti.jpg
Graffiti OPM di Sentani, Papua

Deklarasi Republik Papua Barat

Berkas:Free West Papua Protest Melbourne August 2012.jpg

Protes "Bebaskan Papua Barat" di Melbourne, Australia, Agustus 2012

Menanggapi hal tersebut, Nicolaas Jouwe dan dua komandan OPM, Seth Jafeth Roemkorem dan Jacob Hendrik Prai, berencana mendeklarasikan kemerdekaan Papua pada tahun 1971. Tanggal 1 Juli 1971, Roemkorem dan Prai mendeklarasikan Republik Papua Barat dan segera merancang konstitusinya.
Konflik strategi antara Roemkorem dan Prai berujung pada perpecahan OPM menjadi dua faksi: PEMKA yang dipimpin Prai dan TPN yang dipimpin Roemkorem. Perpecahan ini sangat memengaruhi kemampuan OPM sebagai suatu pasukan tempur yang terpusat.
Sejak 1976, para pejabat perusahaan pertambangan Freeport Indonesia sering menerima surat dari OPM yang mengancam perusahaan dan meminta bantuan dalam rencana pemberontakan musim semi. Perusahaan menolak bekerja sama dengan OPM. Mulai 23 Juli sampai 7 September 1977, milisi OPM melaksanakan ancaman mereka terhadap Freeport dan memotong jalur pipa slurry dan bahan bakar, memutus kabel telepon dan listrik, membakar sebuah gudang, dan meledakkan bom di sejumlah fasilitas perusahaan. Freeport memperkirakan kerugiannya mencapai $123.871,23.[1]
Tahun 1982, Dewan Revolusi OPM (OPMRC) didirikan dan di bawah kepemimpinan Moses Werror, OPMRC berusaha meraih kemerdekaan melalui kampanye diplomasi internasional. OPMRC bertujuan mendapatkan pengakuan internasional untuk kemerdekaan Papua Barat melalui forum-forum internasional seperti PBB, Gerakan Non-Blok, Forum Pasifik Selatan, dan ASEAN.
Tahun 1984, OPM melancarkan serangan di Jayapura, ibu kota provinsi dan kota yang didominasi orang Indonesia non-Melanesia. Serangan ini langsung diredam militer Indonesia dengan aksi kontra-pemberontakan yang lebih besar. Kegagalan ini menciptakan eksodus pengungsi Papua yang diduga dibantu OPM ke kamp-kamp di Papua Nugini.
Tanggal 14 Februari 1986, Freeport Indonesia mendapatkan informasi bahwa OPM kembali aktif di daerah mereka dan sejumlah karyawan Freeport adalah anggota atau simpatisan OPM. Tanggal 18 Februari, sebuah surat yang ditandatangani "Jenderal Pemberontak" memperingatkan bahwa "Pada hari Rabu, 19 Februari, akan turun hujan di Tembagapura". Sekitar pukul 22:00 WIT, sejumlah orang tak dikenal memotong jalur pipa slurry dan bahan bakar dengan gergaji, sehingga "banyak slurry, bijih tembaga, perak, emas, dan bahan bakar diesel yang terbuang." Selain itu, mereka membakar pagar jalur pipa dan menembak polisi yang mencoba mendekati lokasi kejadian. Tanggal 14 April 1986, milisi OPM kembali memotong jalur pipa, memutus kabel listrik, merusak sistem sanitasi, dan membakar ban. Kru teknisi diserang OPM saat mendekati lokasi kejadian, sehingga Freeport terpaksa meminta bantuan polisi dan militer.[1]
Dalam insiden terpisah pada bulan Januari dan Agustus 1996, OPM menawan sejumlah orang Eropa dan Indonesia; pertama dari grup peneliti, kemudian dari kamp hutan. Dua sandera dari grup pertama dibunuh dan sisanya dibebaskan.
Bulan Juli 1998, OPM mengibarkan bendera mereka di menara air kota Biak di pulau Biak. Mereka menetap di sana selama beberapa hari sebelum militer Indonesia membubarkan mereka. Filep Karma termasuk di antara orang-orang yang ditangkap.[11]
Tanggal 24 Oktober 2011, Dominggus Oktavianus Awes, kepala polisi Mulia, ditembak oleh orang tak dikenal di Bandara Mulia, Puncak Jaya. Kepolisian Indonesia menduga sang penembak adalah anggota OPM. Rangkaian serangan terhadap polisi Indonesia memaksa mereka menerjunkan lebih banyak personil di Papua.[12]
Pada tanggal 21 Januari 2012, orang-orang bersenjata yang diduga anggota OPM menembak mati seorang warga sipil yang sedang menjaga warung. Ia adalah transmigran asal Sumatera Barat.[13]
Tanggal 8 Januari 2012, OPM melancarkan serangan ke bus umum yang mengakibatkan kematian 3 warga sipil dan 1 anggota TNI. 4 lainnya juga cedera.[14]
Tanggal 31 Januari 2012, seorang anggota OPM tertangkap membawa 1 kilogram obat-obatan terlarang di perbatasan Indonesia-Papua Nugini. Obat-obatan tersebut diduga akan dijual di Jayapura.[15]
Tanggal 8 April 2012, OPM menyerang sebuah pesawat sipil Trigana Air setelah mendarat yang akan parkir di Bandara Mulia, Puncak Jaya, Papua. Lima militan bersenjata OPM tiba-tiba melepaskan tembakan ke pesawat, sehingga pesawat kehilangan kendali dan menabrak sebuah bangunan. Satu orang tewas, yaitu Leiron Kogoya, seorang jurnalis Papua Pos yang mengalami luka tembak di leher. Pilot Beby Astek dan Kopilot Willy Resubun terluka akibat pecahan peluru. Yanti Korwa, seorang ibu rumah tangga, terluka di lengan kanannya dan anaknya yang berusia 4 tahun, Pako Korwa, terluka di tangan kirinya. Pasca-serangan, para militan mundur ke hutan sekitar bandara. Semua korban adalah warga sipil.[16]
Tanggal 1 Juli 2012, patroli keamanan rutin yang diserang OPM mengakibatkan seorang warga sipil tewas. Korban adalah presiden desa setempat yang ditembak di bagian kepala dan perut. Seorang anggota TNI terluka oleh pecahan kaca.[17]
Tanggal 9 Juli 2012, tiga orang diserang dan tewas di Paniai, Papua. Salah satu korban adalah anggota TNI. Dua lainnya adalah warga sipil, termasuk bocah berusia 8 tahun. Bocah tersebut ditemukan dengan luka tusuk di bagian dada.[18]

Hirarki organisasi dan otoritas pemerintahan


Organisasi internal OPM sulit untuk ditentukan. Pada tahun 1996 'Panglima Tertinggi' OPM adalah Mathias Wenda.[19] Juru bicara OPM di Sydney, John Otto Ondawame, mengatakan telah lebih atau kurang dari sembilan titah kemerdekaan.[19] Jurnalis lepas Australia, Ben Bohane, mengatakan telah ada tujuh titah kemerdekaan.[19] Tentara Nasional Indonesia mengatakan OPM memiliki dua sayap utama, 'Markas Besar Victoria' dan 'Pembela Kebenaran'. Mantan yang lebih kecil, dan dipimpin oleh ML Prawar sampai ia ditembak mati pada tahun 1991. Terakhir ini jauh lebih besar dan beroperasi di seluruh Papua Barat.[19]
Organisasi yang lebih besar, atau Pembela Kebenaran (selanjutnya PEMKA), yang diketuai oleh Jacob Prai, dan Seth Roemkorem adalah pemimpin Fraksi Victoria. Selama pembunuhan Prawar, Roemkorem adalah komandannya.
Sebelum pemisahan ini, TPN/OPM adalah satu, di bawah kepemimpinan Seth Roemkorem sebagai Komandan OPM, kemudian menjadi Presiden Pemerintahan Sementara Papua Barat, sementara Jacob Prai menjabat sebagai Ketua Senat. OPM mencapai puncaknya dalam organisasi dan manajemen (dalam istilah modern) karena sebagai struktural terorganisasi. Selama ini, Pemerintah Senegal mengakui keberadaan OPM dan memungkinkan OPM untuk membuka Kedutaan di Dakhar, dengan Tanggahma sebagai Duta Besar.
Karena persaingan, Roemkorem meninggalkan markasnya dan pergi ke Belanda. Selama ini, Prai mengambil alih kepemimpinan. John Otto Ondawame (waktu itu ia meninggalkan sekolah hukum di Jayapura karena diikuti dan diancam untuk dibunuh oleh ABRI Indonesia siang dan malam) menjadi tangan kanan dari Jacob Prai. Itu inisiatif Prai untuk mendirikan Komandan Regional OPM. Dia menunjuk dan memerintahkan sembilan Komandan Regional. Sebagian besar dari mereka adalah anggota pasukannya sendiri di kantor pusat PEMKA, perbatasan Skotiau, Vanimo-Papua Barat.
Komandan regional dari mereka , Mathias Wenda adalah komandan untuk wilayah II (Jayapura - Wamena), Kelly Kwalik untuk Nemangkawi (Kabupaten Fakfak), Tadeus Yogi (Kabupaten Paniai), Bernardus Mawen untuk wilayah Maroke dan lain-lain. Komandan ini telah aktif sejak itu. Kelly Kwalik ditembak dan dibunuh pada 16 Desember 2009.[20]
Pada tahun 2009, sebuah kelompok perintah OPM yang dipimpin oleh Jenderal Goliat Tabuni (Kabupaten Puncak Jaya) sebagai fitur pada laporan menyamar tentang gerakan kemerdekaan Papua Barat.[21]

Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat

Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), adalah sayap militer dari Organisasi Papua Merdeka (OPM). TPNPB dibentuk pada 26 Maret 1973, setelah Proklamasi Kemerdekaan Papua Barat 1 Juli 1971 di Markas Victoria. Pembentukan TPNPB adalah Tentara Papua Barat berdasarkan Konstitusi Sementara Republik Papua Barat yang ditetapkan 1971 pada Bab V bagian Pertahanan dan Keamanan.

Berkas:West Papua Army.png
Logo TPNPB

Hari umum

  • 1 Mei 1963 : Hari Aneksasi Papua (untuk Indonesia diperingati sebagai Hari Integrasi Papua)
  • 1 Juli 1971 : Hari awal Kemerdekaan Papua
  • 1 Desember 1961 : Hari Kemerdekaan Papua

Benny Wenda

https://id.wikipedia.org/wiki/Benny_Wenda

Benny Wenda
Berpidato pada sebuah acara IPWP di Gedung Parlemen, London, Oktober 2008
Ketua Dewan Musyawarah Masyarakat Koteka, Kampanye Papua Merdeka
Informasi pribadi
Lahir 17 Agustus 1974
Lembah Baliem, Papua
Agama Kristen Protestan
Sosial media
Situs web www.bennywenda.org


Benny Wenda (lahir di Lembah Baliem, Papua, 17 Agustus 1974; umur 40 tahun) merupakan tokoh separatis Papua di Inggris. Sekitar tahun 1970, Wenda muda hidup di sebuah desa terpencil di kawasan Papua Barat. Di sana, dia hidup bersama keluarga besarnya. Mereka hidup dengan bercocok tanam. Saat itu, dia merasa kehidupannya begitu tenang, "hidup damai dengan alam pegunungan." Kira-kira kalimat itulah yang dia rasakan.
Sampai satu saat sekitar tahun 1977, ketenangan hidup mereka mulai terusik dengan masuknya pasukan militer. Saat itu, Benny Wenda mengklaim pasukan memperlakukan warga dengan keji. Benny menyebut di situsnya, salah satu dari keluarga menjadi korban hingga akhirnya meninggal dunia.
Wenda mengaku kehilangan satu kakinya dalam sebuah serangan udara di Papua. Tak ada yang bisa merawatnya sampai peristiwa pilu itu berjalan 20 tahun kemudian. Saat itu, keluarganya memilih bergabung dengan NKRI.
Kondisi demikian, harus diterima dan dihadapi Wenda. Tetapi rupanya, dia berusaha melawan pilihan orang-orang dekatnya.
Singkat cerita, setelah era pemerintah Soeharto tumbang, gerakan referendum dari rakyat Papua yang menuntut pembebasan dari NKRI kembali bergelora. Dan saat itu, Benny Wenda melalui organisasi Demmak (Dewan Musyawarah Masyarakat Koteka), membawa suara masyarakat Papua. Mereka menuntut pengakuan dan perlindungan adat istiadat, serta kepercayaan, masyarakat suku Papua. Mereka menolak apapun yang ditawarkan pemerintah Indonesia termasuk otonomi khusus.
Lobi-lobi terus dia usahakan sampai akhirnya di masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, pemberlakuan otonomi khusus adalah pilihan politik yang layak untuk Papua dan tak ada yang lain. Saat itu sekitar tahun 2001, ketegangan kembali terjadi di tanah Papua. Operasi militer menyebabkan ketua Presidium Dewan Papua meninggal. Wenda terus berusaha memperjuangkan kemerdekaan Papua.
Pertentangan Wenda berbuntut serius. Dia kemudian dipenjarakan pada 6 Juni 2002 di Jayapura. Selama di tahanan, Wenda mengaku mendapatkan penyiksaan serius. Dia dituduh berbagai macam kasus, Salah satunya disebut melakukan pengerahan massa untuk membakar kantor polisi, hingga harus dihukum 25 tahun penjara.
Kasus itu kemudian di sidang pada 24 September 2002. Wenda dan tim pembelanya menilai persidangan ini cacat hukum.
Pengadilan terus berjalan, sampai pada akhirnya Wenda dikabarkan berhasil kabur dari tahanan pada 27 Oktober 2002. Dibantu aktivis kemerdekaan Papua Barat, Benny diselundupkan melintasi perbatasan ke Papua Nugini dan kemudian dibantu oleh sekelompok LSM Eropa untuk melakukan perjalanan ke Inggris di mana ia diberikan suaka politik. Dan sejak tahun 2003, Benny dan istrinya Maria serta anak-anaknya memilih menetap di Inggris.
Pada tahun 2011, Pemerintah Indonesia pernah mengeluarkan Red Notice dan Surat Perintah Penangkapan Internasional untuk penangkapan Wenda karena melakukan sejumlah pembunuhan dan penembakan di Tanah Air. Wenda mengklaim, red notice itu sudah dicabut.

Gerakan separatis Papua

Tahun 2011 Pemerintah Indonesia sempat mendaftarkan nama Benny Wenda dalam Red Notice Interpol, karena Benny adalah pelarian kriminal dari LP Abepura. Dengan demikian, berarti Benny bisa ditahan atau mungkin diekstradisi dari salah satu negara anggota Interpol yang hampir berjumlah 200 negara.
Inilah “dosa” Beny Wenda sesuai Laporan hasil penyelidikan KPP HAM Papua/Irian Jaya tanggal 8 Mei 2001 yang ditandatangani Dr. Albert Hasibuan, S.H. dan Sriyana, S.H. (Ketua dan Sekretaris Komisi Penyelidikan Pelanggaran HAM Papua/Irian Jaya). Laporan tersebut dipublikasikan pada situs http://www.hampapua.org/skp/skp06/var-03i.pdf :
Pada tanggal 7 Desember 2000, pukul 01.30 WIT dini hari telah terjadi tiga peristiwa yang berbeda yaitu Penyerangan Mapolsek Abepura, Pembakaran Ruko di Lingkaran Abepura dan Pembunuhan anggota Satpam di Kantor Dinas Otonom Tk. I Propinsi Irian Jaya, di Kotaraja. Rincian dari Peristiwa-peristiwa tersebut adalah :

Penyerangan Mapolsek Abepura

Sekitar pukul 01.30 WIT sekelompok massa yang berjumlah kira-kira 15 orang memasuki halaman Mapolsek Abepura dan melakukan penyerangan terhadap petugas Polsek Abepura. Akibat penyerangan dengan senjata tajam berupa kapak dan parang itu Brigpol Petrus Epaa tewas, sedangkan Briptu Darmo, Bripka Mesak Kareni dan Bripka Yoyok Sugiarto menderita luka-luka.

Pembakaran Ruko

Dalam waktu yang hampir bersamaan dengan masuknya massa ke halaman Mapolsek Abepura terjadi pembakaran ruko di Jl. Gerilyawan yang berjarak sekitar 100 m dari Mapolsek yang dilakukan oleh kelompok massa lain yang tidak dikenal. Ruko yang dibakar terdiri dari satu rumah makan Padang dan satu lagi toko pakaian dan arloji “Restu Ibu”.

Pembunuhan satpam

Sekitar pukul 05.00 atau menjelang pagi ditemukan mayat Markus Padama di Kantor Dinas Otonom Tk I, Irian Jaya, Kotarajayang berjarak sekitar 2 km dari Mapolsek Abepura. Markus Padama sehari-harinya bekerja sebagai Satpam di kantor tersebut. Korban diperkirakan tewas akibat luka bacok pada leher, luka tombak pada bagian perut.
Atas laporan itu, nama Benny Wenda pun muncul di Red Notice Interpol : http://www.interpol.int/public/data/wanted/notices/data/2010/97/2010_7097.asp
Namun sekitar bulan Agustus 2012, nama Benny Wenda telah dihapus dari daftar buron interpol. Menurut Jago Russel, dari kelompok Fair Trials International, Interpol setuju bahwa kasus Indonesia melawan Benny Wenda, 'sebagian besar bersifat politis'. http://us.nasional.news.viva.co.id/news/read/342587-dpo-papua-dihapus-dari-daftar-buron-interpol

Konflik Papua

https://id.wikipedia.org/wiki/Konflik_Papua

Konflik Papua adalah konflik di Provinsi Papua di Indonesia. diawali pada tahun 1961, muncul keinginan Belanda untuk membentuk negara Papua Barat terlepas dari Indonesia,[5] Langkah Belanda ini dilawan Presiden Soekarno dengan mendekatkan diri pada negara komunis terutama Uni Soviet. [6] Sikap Soekarno ini membuat takut Belanda dan Presiden Amerika Serikat John F Kennedy. Sebab jika itu dibiarkan maka Indonesia sangat mungkin menjadi negara komunis terbesar di Asia Tenggara. [7][8] Ketakutan itu lalu membuat Belanda mengambil sikap untuk menyerahkan masalah Papua ke PBB. Dari dan melalui PBB, Belanda mengambil sikap untuk keluar dari papua dan tidak jadi mengambil, merebut dan menjajah Papua lalu Papua diserahkan "kembali" ke Indonesia dengan syarat memberi kesempatan pada rakyat Papua untuk menentukan sikap sendiri atau referendum (Penentuan Pendapat Rakyat/PERPERA). Lewat PERPERA tahun 1969, rakyat Papua memilih "tetap" dalam lingkungan Republik Indonesia.

Ikhtisar

Organisasi Papua Merdeka (disingkat OPM) adalah sebuah organisasi adat didirikan pada tahun 1965 untuk mempromosikan penentuan nasib sendiri dan pemisahan diri Papua dari Republik Indonesia.
Gerakan ini dilarang di Indonesia, dan mengibarkan Bendera Bintang Kejora dan berbicara dalam mendukung tujuan OPM adalah dilarang kegiatan di Indonesia, yang dapat dikenakan biaya dari "Makar" (pengkhianatan)[9]. Sejak awal berdirinya OPM telah mencoba dialog diplomatik, melakukan upacara bendera (ilegal menurut hukum Indonesia), dan tindakan militan dilakukan sebagai bagian dari Konflik Papua. Pendukung secara rutin menampilkan Bendera Bintang Kejora dan simbol lainnya Kesatuan Papua yang telah diadopsi pada periode 1961 sampai pemerintahan Indonesia dimulai pada bulan Mei 1963 dengan Perjanjian New York.
Para pendukung organisasi menuduh orang-orang Papua tidak memiliki hubungan etnis, budaya atau geografis dengan Indonesia, bahwa mereka adalah orang-orang kolonial di bawah Resolusi PBB 1541 dan bahwa mereka berhak ketentuan Resolusi PBB 1514. Menurut pendukung OPM, pemerintah Indonesia di Papua adalah pendudukan militer.
Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa wilayah tersebut memilih untuk dimasukkan ke dalam Republik Indonesia dengan referendum yang dikenal sebagai Tindakan Pemilihan Bebas pada tahun 1969. Pernyataan ini ditolak oleh para pendukung organisasi yang menuduh Tindakan Pemilihan Bebas tidak sukarela dan tidak mewakili populasi.

Rangkuman

Era administrasi sementara PBB (1962-1969)

Era Orde Baru

1969 - 1980

  • Juli -Agustus 1969: Penentuan Pendapat Rakyat menentukan bahwa wilayah Papua Barat adalah wilayah kedaulatan Republik Indonesia.
  • Juni 1971: Henk de Mari melaporkan 55 pria dari dua desa di Biak Utara tewas. Berita diterbitkan harian Belanda De Telegraaf, Oktober 1974.
  • Tanpa sumber: 500 mayat ditemukan di hutan Kecamatan Lereh, barat daya Bandara Sentani, Jayapura.
  • 1974: Di Biak Utara, 45 orang tewas.
  • 1975: Di Biak, setidaknya 41 orang dari desa Arwam dan Rumbin tewas.
  • 1977: pemboman udara Akimuga (tambang Freeport McMoRan Inc.).
  • 1977 - 1978: pemboman udara Lembah Baliem.
  • April 1978: Enam mayat yang tidak dapat diidentifikasikan ditemukan di kecamatan Dosai, Jayapura.
  • Mei 1978: Lima pemimpin OPM tewas dan 125 penduduk desa ditembak karena dicurigai simpatisan OPM.
  • June 1978: 14 mayat korban tembak ditemukan di Barat Bandara Sentani, Jayapura.
  • Tanpa sumber: Biak Utara, 12 orang tertembak.

1980 - 1998

 

  • 1981: 10 tewas, 58 menghilang di daerah Paniai.
  • Juni - Agustus 1981: Operasi Sapu bersih, populasi Ampas Waris dan desa Batte-Arso menjadi korban.
  • September-Desember 1981: 13.000 diduga tewas di dataran tinggi tengah.
  • Juli 1984: Angkatan Laut, Udara, dan Darat menyerbu Desa Nagasawa / Ormo Kecil, 200 orang tewas.
  • Tanpa sumber: Bombardir dari laut di Taronta, Takar, dan desa pesisir Masi-Masi; yang selamat melarikan diri ke arah Jayapura; pada 1950 dikuasai Belanda dan masing-masing desa berpopulasi 1500-2000.
  • 24 Juni 1985: 2.500 tewas di wilayah Kabupaten Paniai, Danau Wissel, termasuk 115 dari desa-desa Iwandoga dan Kugapa.
  • 1986 - 1987: 34 tertembak di Paniai / Wissel Lake District.
  • 8 Januari 1996: Krisis sandera Mapenduma, militan OPM yang dipimpin Kelly Kwalik menyandera 26 orang di Irian Jaya [6], memicu Operasi pembebasan sandera Mapenduma (dua sandera tewas) dan Insiden Penembakan Timika 1996 (16 orang tewas).
  • 9 Mei 1996: Krisis sandera Mapenduma, berakhir dengan serbuan Kopassus ke Desa Geselama, di Mimika.

Era Reformasi

1998 - 2010

 

Berkas:West-Papua-demonstration.jpg 

Warga berdemonstrasi di Den Haag, 2009

  • 6 Oktober 2000: polisi merazia upacara pengibaran bendera di Wamena, massa mengumpul dan dua warga non-Papua tewas dalam sebab tidak jelas. Massa memulai kerusuhan ke lingkungan migran dari daerah lain di Indonesia, membakar dan menjarah toko-toko. 7 warga Papua tertembak dan 24 warga non-Papua tewas.[10]
  • 11 November 2001: ketua Presidium Dewan Papua, Theys Eluay, ditemukan tewas di mobilnya di luar Jayapura setelah hilang diculik.[11]
  • 31 Agustus 2002: pemberontak menyerang sekelompok profesor Amerika. 3 tewas dan 12 lainnya luka-luka. Polisi menduga OPM yang bertanggung jawab.[12]
  • 1 Desember 2003: Sekelompok 500 orang mengibarkan bendera separatis, 42 orang ditangkap.
  • 15 Oktober 2004: pemberontak menewaskan enam warga sipil dalam serangan di Puncak Jaya.[13]
  • 16 Maret 2006: Tiga polisi dan seorang pilot tewas dan 24 orang lainnya cedera dalam bentrokan dengan warga papua dan mahasiswa yang telah menuntut penutupan tambang Grasberg Freeport di Provinsi Papua.[14]
  • Pada tanggal 9 Agustus 2008: Di Wamena, satu orang, Opinus Tabuni (kerabat Buchtar Tabuni), tewas tertembak peluru kepolisian Indonesia yang dipicu pengibaran bendera Bintang Kejora oleh aktivis di sebuah demostrasi besar yang diorganisir oleh DAP (Dewan Adat Papua) dalam Hari Internasional Masyarakat Adat Dunia.[15]
  • 4 Desember 2008: 4 warga Papua terluka oleh tembakan dari polisi dalam demonstrasi menuntut kemerdekaan Papua.[16]
  • 29 Januari 2009: Sedikitnya 5 orang Papua terluka karena tembakan oleh polisi saat demonstrasi. [16]
  • 14 Maret 2009: Satu personil TNI tewas dalam serangan terhadap pos tentara di Tingginambut. OPM diduga bertanggungjawab.[17]
  • Pada tanggal 8 April 2009: Beberapa bom meledak di sebuah jembatan dan sebuah kilang di pulau Biak. Satu orang tewas.[16]
  • 9 April 2009: Sebuah serangan bom di Jayapura menewaskan 5 orang dan menciderai beberapa orang.[18] Sementara itu 500 militan menyerang pos polisi dengan busur dan panah dan bom bensin. Satu orang tewas tertembak polisi.[19]
  • 11-12 April 2009: Pertempuran antara tentara dan militan Papua menewaskan 11 orang termasuk 6 anggota tentara. Pada saat yang sama, sebuah bom dijinakkan di kantor polisi di Biak.[16]
  • Pada tanggal 15 April 2009: Sebuah serangan terhadap sebuah konvoi polisi di Tingginambut menewaskan satu orang dan melukai enam. OPM diduga bertanggungjawab.[16]
  • 11 Juli 2009: Seorang karyawan Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc warga Indonesia tewas ditembak dalam serangan di luar perusahaan tambang itu di Papua.[20]
  • Juli 2009: insiden pengibaran bendera Papua Barat oleh OPM di desa Jugum, kemudian lebih dari 30 rumah dibakar dalam sebuah operasi TNI.[21]
  • 12 Agustus 2009: Sebuah konvoi 16 bis karyawan Freeport-McMoRan Copper disergap. Dua orang tewas dan 5 luka-luka.[22]
  • Pada tanggal 16 Desember 2009: pimpinan Organisasi Papua Merdeka (OPM) Kelly Kwalik tewas ditembak oleh kepolisian Indonesia saat operasi penyerbuan di Timika.[23]

2010-an

  • 24 Januari 2010: Pemberontak menyergap sebuah konvoi karyawan perusahaan tambang PT Freeport McMoran. 9 orang terluka, OPM menyangkal bertanggung Jawab.[24]
  • 1 Maret 2010: Asosiasi Papua Barat Australia di Sydney mengatakan bahwa situasi di Papua Barat memburuk. Sejak Juli tahun lalu telah terjadi 14 insiden penembakan di sekitar tambang Grasberg, tambang emas dan tembaga milik Freeport, dan serangan ini telah menewaskan sedikitnya 3 dan melukai 13 orang.[25]
  • 23 Maret 2010: Pemberontak menyerang sebuah konvoi tentara Indonesia. melukai beberapa tentara.[26]
  • Mei 2010: OPM diduga menewaskan 3 pekerja di sebuah lokasi konstruksi, memicu sebuah operasi militer oleh TNI yang menyerbu sebuah desa, 2 tewas dan seorang wanita diperkosa sementara rumah di 3 desa dibakar oleh militer.[27]
  • 17 Mei 2010: TNI menyerang markas militan OPM, menewaskan satu tersangka militan.[27].
  • 21 Mei 2010: Militan menyerang anggota TNI di dekat Yambi, 75 km dari Mulia. Tidak ada korban. [27]
  • 15 Juni 2010: Seorang perwira polisi Indonesia tewas tertembak saat patroli, 8 senjata api dicuri oleh pemberontak.[28]
  • Juli 2010: 12 rumah dan dua gereja rusak dan seorang wanita diperkosa saat operasi TNI untuk menangkap Goliath Tabuni.[29]
  • 23 Juni 2011: Seorang perwira polisi dari Jayapura ditembak oleh anggota yang diduga dari OPM.[30]
  • 6 Juli 2011:. Tiga tentara ditembak saat bentrokan dengan penyerang tak dikenal di Desa Kalome, Tingginambut.[31]
  • 20 Juli 2011: Seorang perwira TNI tewas dalam penyergapan terhadap pasukan keamanan di distrik Puncak Jaya di Papua oleh pemberontak.[31]
  • 31 Juli 2011:. Pemberontak menyerang sebuah mobil di Papua dengan senjata, kapak dan pisau menewaskan seorang tentara dan tiga warga sipil dan melukai tujuh orang, OPM menyangkal bertanggung jawab.[32][33]
  • 1 Agustus 2011: Polri menyatakan bahwa anggota OPM menewaskan empat warga sipil di dekat Tanjakan Gunung Merah, Paniai.[34]
  • 2 Agustus 2011: Seorang personil TNI yang menjaga sebuah pos militer di Tingginambut tewas tertembak. Di kota Mulia dua penembakan terhadap target polisi dan militer melukai seorang tentara.[35]
  • 3 Agustus 2011: Pemberontak menembak sebuah helikopter militer saat mengevakuasi tubuh seorang prajurit yang diduga juga dibunuh oleh mereka.[35]
  • 22 Oktober 2011: Al Jazeera menerbitkan rekaman dari sebuah pertemuan kemerdekaan yang diserang oleh pasukan keamanan Indonesia. Setidaknya lima orang tewas.[36][37]
  • 2 Desember 2011: Seorang perwira kepolisian Jayapura ditemukan tewas di samping sungai pada hari Kamis setelah ia diduga dibunuh oleh kelompok orang yang bersenjata panah dan belati. OPM diduga bertanggung jawab.[38]
  • 5 Desember 2011:. Dua perwira kepolisian tewas di Puncak Jaya selama tembak-menembak dengan tersangka anggota OPM.[39]
  • 12 Desember 2011: kepolisian menyergap markas grup lokal OPM. Polisi menyita senjata api, amunisi, pisau, perlengkapan perang, dokumen, bendera Bintang Kejora dan menewaskan 14 militan.[40]
  • Juni 2012, Koordinator Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Mako Tabuni meninggal di rumah sakit setelah mengalami luka tembak dalam operasi penangkapan oleh kepolisian Jayapura.[41]
  • 22 Februari 2013, sebuah helikopter TNI rusak akibat tembakan dari darat ketika mencoba untuk mengevakuasi mayat personil yang tewas melawan OPM sebelumnya. Setidaknya 3 anggota kru terluka. 8 personil TNI tewas dalam tembak-menembak sebelumnya.[42]

Yusak Pakage

https://id.wikipedia.org/wiki/Yusak_Pakage

Yusak Pakage (lahir kr. 1979[1]) adalah aktivis kemerdekaan Papua asal Indonesia. Ia menjadi terkenal setelah ditahan pada 2005–2010 karena mengibarkan bendera pro-kemerdekaan Bintang Kejora.

Latar belakang

Kekuasaan Indonesia atas provinsi Papua masih diperdebatkan sejak 1963 ketika negara ini mengambil alih provinsi tersebut dari Belanda. Sebuah gerakan separatis dibentuk dan memerangi pemerintah Indonesia selama lebih dari 40 tahun. Sepanjang periode tersebut, seperenam penduduk Papua meninggal akibat operasi militer.[2] Warga Papua juga mempermasalahkan isu ekonomi. Mereka menyatakan bahwa eksploitasi sumber daya alam daerah hanya menguntungkan ibu kota Jakarta.[3]

Insiden pengibaran bendera

Bulan Desember 2004, pada usia 26 tahun, Pakage dan aktivis Filep Karma mengibarkan bendera Bintang Kejora dalam aksi demonstrasi 200 orang di luar Abepura, Papua. Menurut Amnesty International, polisi menembaki kerumunan dan memukuli sebagian dari mereka dengan tongkat. Mereka juga menangkap Karma. Pakage kemudian memprotes penangkapan Karma di kantor polisi namun malah ditangkap.[4]
Pada Januari 2005, Pakage dan Karma diadili atas tuduhan pengkhianatan di Pengadilan Distrik Jayapura. Jaksa menuduh Pakage "mengganggu kedaulatan Indonesia".[5] Bulan Meinya, para pendukung kemerdekaan Papua terlibat rusuh dengan polisi di luar pengadilan, melempar botol dan batu kepada polisi yang menyerang balik dengan tongkat.[6] Komandan polisi yang bertugas dalam operasi ini dinyatakan bersalah atas pelanggaran hak asasi manusia dan diganti beberapa hari pasca insiden ini.[7]
Di penghujung sidang, Pakage divonis penjara selama 10 tahun,[8] sedangkan Karma 15 tahun.[1] Pada tanggal 24 Agustus 2005, Pakage sempat kabur dari pengawalan dalam perjalanan untuk mengambil buku dari rumahnya. Ia ditangkap kembali beberapa jam kemudian di kantor LSM Elsham Papua.[9] Sejumlah organisasi HAM internasional melayangkan protes atas nama Pakage dan Karma, termasuk Amnesty International yang menetapkan mereka sebagai tahanan keyakinan,[10] dan Human Rights Watch yang menyebut mereka tahanan politik dan menuntut pembebasan mereka secepat mungkin.[11]
Pada bulan Agustus 2008, 40 anggota Kongres Amerika Serikat mengirim surat kepada pemerintah Indonesia yang isinya meminta Pakage dan Karma dibebaskan. Akibatnya, 100 orang mengadakan demonstrasi di depan Kedutaan Besar AS di Jakarta.[2] Pemerintah Indonesia menolah permintaan tersebut.[12] Demianus Rumbiak dari Divisi Papua di Kementerian Hukum dan HAM menyatakan bahwa Kongres AS tidak berhak mencampuri masalah dalam negeri Indonesia. Ia juga menyatakan bahwa penangkapan Pakage bukan karena masalah HAM, tetapi karena melanggar hukum positif Indonesia. Pakage adalah satu dari 457 tahanan Papua yang diberikan pengurangan masa tahanan selama tiga bulan.[13]
Penangkapan Pakage dan Karma menjadi topik unjuk rasa di depan kedubes Indonesia di Washington, D.C., tahun 2009.[3] Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengampuni Pakage pada pertengahan 2010 dan ia dibebaskan tanggal 8 Juli. Human Rights Watch merilis pernyataan yang memuji pembebasan ini tetapi juga meminta agar tahanan politik Indonesia yang lainnya dibebaskan.[8]

Aktivitas terkini

Pakage melanjutkan aktivismenya setelah dibebaskan. Ia menjadi koordinator Parlemen Jalanan yang mewakili para tahanan Papua.[10] Pada Mei 2012, Pakage dan Organisasi Papua Merdeka mengumumkan akan kembali menyelenggarakan upacara pengibaran bendera Bintang Kejora.[14]
Tanggal 23 Juli 2012, Pakage ditangkap lagi karena membawa pisau lipat di tasnya saat menghadiri sidang pengadilan sesama aktivis Buchtar Tabuni[15] yang dituduh memulai unjuk rasa yang berakhir ricuh.[16] Pakage diadili dengan tuduhan "kepemilikan senjata" dan terancam hukuman penjara 10 tahun.[15] Menurut Amnesty International, per 24 Agustus ia masih tidak diizinkan bertemu pengacaranya dan kabarnya diancam akan disiksa secara fisik oleh polisi.[10]

Tidak ada komentar: