Jumat, 03 Juli 2015

PENGHARGAAN MURI: PRESIDEN PALING CEROBOH

Jokowi bakal menerima penghargaan dari MURI - Museum rekor Indonesia, sebagai presiden yang paling ceroboh, presiden yang obral tanda tangan tanpa tahu isinya dan presiden yang paling suka menjilat ludah sendiri.

Dede Yusuf: Apa Jokowi Sudah Baca Isi PP BPJS yang Dia Teken?

http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150703090459-20-64053/dede-yusuf-apa-jokowi-sudah-baca-isi-pp-bpjs-yang-dia-teken/

Jakarta, CNN Indonesia -- Aturan baru program Jaminan Hari Tua (JHT) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yang menyebut pencairan dana baru bisa dilakukan apabila karyawan telah menjalani masa kerja 10 tahun menuai protes keras dari masyarakat. Sebelumnya, saldo JHT dapat dicairkan setelah lima tahun masa kerja. (Baca: Pencairan BPJS Jadi 10 Tahun Diprotes Ribuan Netizen)

Ketua Komisi IX Bidang Tenaga Kerja DPR Dede Yusuf mempertanyakan minimnya sosialisasi dari pemerintah Jokowi terkait aturan baru tersebut. “Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS memerintahkan pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan mulai 1 Juli 2015. Ternyata Peraturan Pemerintah-nya baru diteken Presiden 30 Juni. Padahal Komisi IX sudah minta sejak lama untuk disosialisasikan,” kata Dede dalam keterangan tertulis yang diterima CNN Indonesia, Jumat (3/7).

Peraturan Pemerintah itu ialah PP Nomor 46 Tahun 2015. “Apakah Pak Presiden Jokowi sudah membaca isi PP yang ditekennya? Jangan-jangan tidak mengetahui isi PP, bahwa besaran nilai yang bisa diambil setelah 10 tahun hanya 10 persen,” kata Dede. Sementara sisa dana baru dapat diambil penuh setelah karyawan berusia 56 tahun.

Dede menjelaskan, UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang merupakan induk dari UU BPJS pada Pasal 37 ayat 3 hanya mengatur Jaminan Hari Tua baru bisa diambil setelah 10 tahun kerja.

Sementara ayat 5 UU 40 Tahun 2004 itu menyebut besaran nilai JHT diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden. “Jadi ketentuan bahwa JHT hanya bisa diambil sebesar 10 persen setelah 10 tahun diatur dalam PP yang diteken Presiden pada 30 Juni tersebut,” ujar Dede yang juga Juru Bicara Partai Demokrat.

Komisi IX pun telah meneken surat pemanggilan terhadap Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri dan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Elvyn G. Masassya untuk dimintai keterangan. “Pertanggungjawabkan dan beri penjelasan mengapa kebijakan ini seolah-olah sembunyi-sembunyi. Kenapa PP baru diteken H-1 atau sehari sebelum diterapkan? Ada apa di balik batu?” kata Dede.

DPR meminta pemerintah Jokowi memberi jeda masa transisi minimal satu tahun antara penekenan PP dan waktu penerapan agar kebijakan tersebut tersosialisasikan dengan baik. “Jangan dulu diterapkan sebelum disepakati sepenuhnya dengan Komisi IX DPR,” ujar Dede. (Baca juga: BPJS Akui Penerapan Aturan Baru Jaminan Hari Tua Berburu-buru)

Selain mengatur saldo dapat diambil 10 persen setelah 10 tahun kerja, program Jaminan Hari Tua mengatur saldo bisa diambil 30 persen jika karyawan hendak membeli rumah.

Soal dana yang dapat dicairkan untuk uang muka membeli rumah itu dinilai Dirut BPJS Ketenagakerjaan Elvyn lebih menguntungkan pekerja ketimbang aturan sebelumnya yang tak mengatur soal itu.

Secara keseluruhan, ujar Elvyn, aturan baru ini justru lebih ideal dari yang terdahulu, sebab dana yang terkumpul setelah masa 10 tahun kerja jelas lebih banyak sehingga sesuai untuk hari tua. (Baca juga: Menteri Hanif Nilai Aturan Baru BPJS Malah Untungkan Pekerja

BPJS Akui Penerapan Aturan Baru Jaminan Hari Tua Terburu-buru

http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150702155807-20-63918/bpjs-akui-penerapan-aturan-baru-jaminan-hari-tua-terburu-buru/

Jakarta, CNN Indonesia -- Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Elvyn G. Masassya mengakui bahwa penerapan kebijakan baru Jaminan Hari Tua (JHT) terburu-buru.

Kebijakan baru menyatakan pencairan JHT baru bisa dilakukan bila karyawan telah menjalani masa kerja selama sepuluh tahun. Padahal sebelumnya kebijakan yang ada hanya mengharuskan masa kerja lima tahun untuk pencairan dana JHT.

Dalam ketentuan baru dijelaskan bahwa untuk persiapan hari tua, saldo yang dapat diambil hanya 10 persen dan untuk pembiayaan perumahan saldo yang dapat diambil hanya 30 persen.

Ketentuan ini mulai diberlakukan sejak 1 Juli 2015. Elvyn mengatakan pihaknya hanya mengikuti ketentuan dalam UU No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional serta Peraturan Pemerintah (PP) yang baru dikeluarkan 30 Juni 2015.

"Di satu sisi penerapannya memang mepet. Namun ini amanah regulasi. Kami harus laksanakan. Prinsipnya adalah falsafah bahwa JHT untuk hari tua. Masa kerja sepuluh tahun lebih ideal," kata Elvyn kepada CNN Indonesia, Kamis (2/7).

Elvyn menjelaskan setelah PP tersebut keluar pada 30 Juni lalu, pihaknya segera mengirimkan surat pemberitahuan kepada semua perusahaan. Kemudian pada 1 Juli aturan ini pun dilaksanakan.

Selain sosialisasi ke perusahaan, Elvyn mengatakan pihaknya juga telah melakukan pengumuman melalui surat kabar dan mengadakan pertemuan dengan peserta JHT.

"Agar informasinya lebih menyebar lagi, nanti kami akan kirimkan surat lagi ke perusahaan-perusahaan," katanya.

Sementara itu, dihubungi secara terpisah, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Hariadi B Sukamdani mengatakan pihaknya telah mensosialisasikan tentang peraturan baru BPJS Ketenagakerjaan tentang Jaminan Hari Tua tersebut kepada karyawannya.

"Kalau posisinya APINDO, itu adalah hak pekerja. Namun, kalau dari prinsip dan kewajiban akan pekerja tidak ada yang terganggu. Yang kami tahu alasannya ada JHT mestinya dipakai jangka waktu relatif memadai," kata Hariadi kepada CNN Indonesia.

Menurutnya, aturan 10 tahun tersebut tidak akan merugikan kepada para pekerja. Hanya saja, katanya, pekerja yang sudah bekerja 5 tahun umumnya sudah memiliki rencana akan penggunaan JHT mereka, sebelum aturan diubah ke 10 tahun.

"Ini yang menurut saya sosialisasi sangat tidak memadai," kata dia.

Lebih jauh, Hariadi mengatakan pihaknya selama ini telah membayarkan jaminan sosial kepada pekerja termasuk jaminan kesehatan, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan ketenagakerjaan.

"Total keseluruhan jaminan sosial yang didapat karyawan sebesar 10,24 persen hingga 11,74 persen. Itu udah lebih banget. Sementara pekerja, hanya wajib membayar 4 persen saja," kata Hariadi. 

Aturan Baru BPJS: Karyawan Dipecat Dapat Pesangon

http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150703160959-20-64185/aturan-baru-bpjs-karyawan-dipecat-dapat-pesangon/

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri menyatakan regulasi baru program Jaminan Hari Tua (JHT) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yang mulai berlaku 1 Juli mengatur pesangon bagi karyawan yang dipecat atau mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).

Soal pesangon bagi pekerja yang dipecat ini tak ada dalam regulasi sebelumnya yang hanya mengatur pencairan dana dapat dilakukan setelah lima tahun masa kerja.

“Jadi menurut aturan lama, jika pekerja di-PHK padahal masa kerjanya baru tiga tahun, maka pencairan dana tetap harus menunggu sampai lima tahun, bukannya mendapat pesangon seperti yang ada pada aturan baru,” kata Hanif, Jumat (3/7).

Sebelumnya, Koordinator BPJS Watch Indra Munaswar mengatakan harus ada pengaturan khusus bagi pekerja yang dipecat. “Seringkali perusahaan tidak bisa memenuhi kewajibannya memberikan pesangon. Sementara negara tidak bisa menyediakan lapangan pekerjaan dan tunjangan pengangguran,” kata Indra kepada CNN Indonesia.

Ia menilai iuran Jaminan Hari Tua yang ideal adalah 10 persen, dengan rincian lima persen ditanggung perusahaan, dan lima persen lainnya ditanggung pekerja. Namun iuran yang diterapkan saat ini hanya 5,7 persen, dengan rincian 3,7 persen ditanggung perusahaan, dan 2 persen ditanggung pekerja.

"Besaran iuran itu tidak pernah berubah dari dulu. Kalau mau ideal 10 persen, tetapi kondisi keuangan negara tidak memungkinkan. Padahal orang maunya punya uang yang cukup besar untuk hari tuanya," ujar Indra.

Selain mengatur soal pesangon, aturan baru Jaminan Hari Tua juga mengubah waktu pencairan dana bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Kini karyawan baru dapat mengambil dana sebesar 10 persen dari total saldo setelah 10 tahun masa kerja, bukan lima tahun seperti sebelumnya. Inilah yang menuai protes keras dari masyarakat. (Baca: DPR Sebut Aturan Baru BPJS Ketenagakerjaan Tak Pro-Buruh)

Sementara sisa saldo bisa diambil setelah pekerja tak lagi produktif, yakni saat berusia 56 tahun. Di luar itu, dana JHT bisa diambil 30 persen untuk uang muka perumahan jika pekerja hendak membeli rumah.

Hanif menegaskan, aturan baru Jaminan Hari Tua murni untuk mengembalikan fungsi JHT sebagai skema perlindungan hari tua saat pekerja tak lagi produktif.

“JHT selama ini dikesankan seolah-olah seperti tabungan biasa. Kalau peserta di-PHK lalu dana JHT bisa dicairkan semua, itu keluar dari spirit perlindungan masa tua,” kata menteri asal Partai Kebangkitan Bangsa itu.

Hanif menyatakan peserta BPJS Ketenagakerjaan sesungguhnya tak perlu khawatir, sebab skema jaminan sosial saat ini telah menutupi seluruh risiko pekerja, terdiri dari Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kematian (JKM).

DPR Sebut Aturan Baru BPJS Ketenagakerjaan Tak Pro Buruh

http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150703152600-20-64167/dpr-sebut-aturan-baru-bpjs-ketenagakerjaan-tak-pro-buruh/

Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Ribka Tjiptaning menyatakan menteri kurang berkoordinasi dalam menyusun Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur kebijakan baru Jaminan Hari Tua (JHT).

Kebijakan baru Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan menyatakan pencairan JHT baru bisa dilakukan bila karyawan telah menjalani masa kerja selama sepuluh tahun. Padahal, aturan sebelumnya hanya mensyaratkan masa kerja lima tahun. (Lihat Juga: FOKUS Menolak Aturan Baru BPJS)

Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa untuk persiapan hari tua, saldo yang dapat diambil hanya sepuluh persen dan untuk pembiayaan perumahan saldo yang dapat diambil hanya 30 persen. Sementara, pencairan dana secara penuh baru bisa dilakukan ketika peserta berusia 56 tahun.

Ribka menilai kebijakan baru tersebut sangat memberatkan kaum buruh. Alasannya, kebijakan mengambil jaminan dengan model cicilan tersebut, membuat jaminan tersebut tidak bisa dijadikan modal usaha. (Lihat Juga: Dede Yusuf: Apa Jokowi Sudah Baca Isi PP BPJS yang Dia Teken?)

"Kebijakan masa kerja sepuluh tahun dan pengambilan hanya sepuluh persen sangat tidak manusiawi," kata Ribka saat ditemui di gedung DPR, Jakarta Selatan, Jumat (3/7). (Baca Juga: Menteri Hanif Nilai Aturan Baru BPJS Malah Untungkan Pekerja)

Menurutnya, kebijakan baru tersebut sangat bertentangan dengan semangat yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang BPJS. Ia mengatakan tujuan UU tersebut sebenarnya adalah untuk menghindari terjadinya perlakuan tidak manusiawi terhadap buruh.

"Namun nyatanya BPJS malah makin mempersulit atau menganiaya buruh. Kalau buruh mau ambil semua uang JHT, memang mengapa. Tidak perlu pemerintah mengatur hal itu," katanya.

Lebih lanjut, Ribka menilai pihak kementerian seharusnya berkonsultasi dulu dengan DPR sebelum merancang PP. Selama ini, kata Ribka, DPR tidak pernah dilibatkan dalam penyusunan PP. (Baca Juga: BPJS Watch: PP Pengatur Jaminan Hari Tua Belum Terbit)

"UU sudah bagus. Namun turunannya (PP) menyimpang dari semangat UU BPJS itu sendiri. Makanya seharusnya kementerian konsultasi dulu dengan kami," katanya.

Di sisi lain, Koordinator Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Watch Indra Munaswar menyatakan Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur kebijakan baru Jaminan Hari Tua (JHT) sebenarnya belum terbit.

Indra meragukan PP tersebut telah sah dan diberi nomor oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

"Sampai detik ini, PP tersebut belum terbit. Jangan salah. Pada tanggal 30 Juni itu Presiden Joko Widodo baru menandatanganinya. Namun belum diberi nomor oleh Kemenkumham," kata Indra kepada CNN Indonesia.

Dengan alasan tersebut, Indra mengatakan PP yang belum bernomor itu belum bisa dijadikan dasar pemberlakuan kebijakan baru JHT. 

Dukungan Petisi Tolak Aturan Jaminan Hari Tua Tembus 81 Ribu

http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150703084654-20-64050/dukungan-petisi-tolak-aturan-jaminan-hari-tua-tembus-81-ribu/

Jakarta, CNN Indonesia -- Dukungan terhadap petisi aturan baru pencairan dana Jaminan Hari Tua menembus angka 81 ribu. Petisi ini dibuat oleh Gilang Mahardika, warga Yogyakarta yang tak bisa mencarikan dana JHT-nya karena aturan baru tersebut.

Total dukungan hingga Jumat (3/7) pukul 08.45 WIB mencapai 81.000 lebih dukungan.

Petisi tersebut dibuat di laman change.org. Petisi tersebut ditujukan pada Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, Presiden Joko Widodo dan BPJS Ketenagakerjaan.

Dalam petisinya, Gilang menceritakan tentang bagaimana dirinya gagal mencairkan JHT karena peraturan baru yang diterapkan mulai 1 Juli 2015 menyatakan bahwa pencairan dana JHT bisa dilakukan setelah masa kepesertaan 10 tahun (yang mana bisa diambil 10% saja dan sisanya bisa diambil setelah usia 56 tahun). (Baca juga: Cerita DPR soal Aturan Jaminan Hari Tua yang Mendadak Berubah)

"Kami merasa dirugikan, karena uang tersebut adalah uang yang dipotong tiap bulan dari penghasilan kami. Selain itu peraturan ini juga terkesan terburu-buru dan minim sosialisasi, sehingga banyak masyarakat yang tidak tahu-menahu dan akhirnya merasa diperlakukan secara kurang adil," kata Gilang.

Sebelumnya, Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 yang diteken Presiden Joko Widodo pada awal Juli, disebutkan bahwa pencairan dana JHT hanya bisa dilakukan setelah kepesertaan berlangsung selama 10 tahun. Itu pun tak bisa diambil sepenuhnya sebelum berusia 56 tahun.

Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Elvyn G. Masassya menjelaskan kebijakan ini sesuai dengan UU No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. (Baca juga: Kebijakan Ditolak, Dirut BPJS Ketenagakerjaan Temui Menaker)

"Selain itu kami juga harus mematuhi Peraturan Pemerintah (PP) yang baru keluar pada 30 Juni lalu. Jadi, ini peraturan pemerintah, bukan peraturan BPJS," kata Elvyn kepada CNN Indonesia, Kamis (2/7).

Elvyn berpendapat kebijakan baru lebih ideal daripada sebelumnya yang menetapkan pencairan JHT bisa dilakukan ketika seseorang telah bekerja selama lima tahun. Dengan jangka waktu sepuluh tahun, kata Elvyn, dana yang terkumpul akan lebih banyak dan sesuai untuk hari tua.

"Namanya juga Jaminan Hari Tua, jadi dananya memang diperuntukkan untuk hari tua. Masa kerja sepuluh tahun lebih ideal," katanya. 

Aturan Baru BPJS Ketenagakerjaan, Sulit & Memperlambat Pencairan

http://ekonomi.metrotvnews.com/read/2015/07/03/143372/aturan-baru-bpjs-ketenagakerjaan-sulit-memperlambat-pencairan

Metrotvnews.com, Jakarta: Aturan baru BPJS Ketenagakerjaan resmi diberlakukan oleh pemerintah sejak 1 Juli 2015. Namun begitu, masih banyak masyarakat yang merasakan kesulitan akibat banyaknya perubahan aturan yang ada.

"Sekarang mau cairkan harus tunggu lima hari dulu, itu enggak tahu karena adanya aturan baru atau karena ini kantor cabang ya," ujar Hari, salah seorang warga yang ditemui di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Kebayoran Baru, Jakarta, Jumat (3/7/2015).

Dirinya membandingkan, empat tahun lalu dia tidak perlu menunggu beberapa hari untuk mencairkan dananya. Sebab dana bisa langsung dicairkan pada hari pengajuan melalui cash, giro atau transfer.

Warga Kedaung, Ciputat ini juga mengatakan tak ada perbedaan jauh mengenai persyaratan yang harus dilampirkan untuk pengajuan, meskipun menurut dia aturan baru dirasa menyulitkan. "Persyaratan sama saja. Tapi (adanya aturan baru) sulit ya memperlambat pencairan dananya," lanjut dia.

Selain itu, dalam aturan baru juga ditetapkan bahwa pekerja yang kembali bekerja setelah berhenti akan dilanjutkan lagi kepesertaannya di BPJS Ketenagakerjaan.

"Dulu waktu saya bekerja terus resign itu tetap bisa cairin dana dari perusahaan A. Kalau sekarang kan katanya kalau kita berhenti terus kerja lagi itu uang yang lama enggak bisa diambil. Enggak tahu kenapa begitu, kaya hilang begitu saja," pungkas dia.
AHL

Ssst..Ada Calo untuk Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan

http://ekonomi.metrotvnews.com/read/2015/07/03/409954/ssst-ada-calo-untuk-mencairkan-bpjs-ketenagakerjaan

Metrotvnews.com, Jakarta: Perubahan aturan BPJS Ketenagakerjaan yang diberlakukan pemerintah 1 Juli 2015 lalu dirasa menimbulkan kesulitan untuk pengajuan klaim pencairan dana. Namun begitu, ada beberapa oknum yang memanfaatkan situasi ini.

"Cepat kok di sini, saya kenal dengan kepala administrasinya," ucap Anto yang mengaku membantu peserta klaim BPJS, di Kantor BPJS Ketenagakerjaan, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Jumat (3/7/2015).

Ia mengungkapkan telah membantu peserta untuk mengajukan klaim sebanyak lima orang semenjak diberlakukan peraturan baru tersebut.

"Kalau datang pagi siangnya bisa langsung keluar (klaimnya). Tapi kalau transfer paling tidak seminggu," kata dia.

Menurut pandangan Metrotvnews.com, Anto memang mengincar peserta-peserta yang tidak mengerti proses klaim Jaminan Hari Tua (JHT), jadi ketika peserta harus menemui customer service, dialah yang mewakilkan.

Adapun untuk syarat, Ia menyebutkan membawa kartu identitas (KTP), kartu BPJS, Kartu Keluarga (KK), dan Surat Keterangan Keluar Perusahaan. Kemudian mengisi formulir klaim Jaminan Hari Tua (JHT).

Ditanya mengenai bayaran yang harus diberikan k edirinya, Ia tidak mengatakan secara rinci. "Ya terserah mbaknya mau kasih berapa," pungkas dia.
AHL

Tidak ada komentar: