Sabtu, 04 Juli 2015

PERLU DIKAJI KEMBALI PENCABUTAN SUBSIDI BBM

Mengingat banyaknya keputusan-keputusan Jokowi yang error yang akhirnya harus direvisi, maka tidaklah salah jika semua kebijaksanaan Jokowi harus dimentahkan lagi, diduga terjadi error dan dikaji kembali, termasuk masalah pencabutan subsidi BBM, listrik, pupuk, gas LPG, dan lain-lainnya. Sedangkan ke depannya setiap kebijaksanaan Jokowi harus diberikan ruang kemungkinan error, sehingga kita tidak perlu harus memaki-maki Jokowi, melainkan harus memperlakukannya sebagai presiden idiot;


Jokowi - Joko wong idiot

Setiap pagi kita harus mengucapkan salam khusus kepada presiden Jokowi: "Halo Jokowi, apa yang engkau baca hari ini?", sekedar mengingatkan tentang dokumen-dokumen yang dia tandatangani, apakah beliau sudah membacanya atau belum.

Jokowi Harus Berhenti "Error" Saat Keluarkan Peraturan

http://nasional.kompas.com/read/2015/07/04/17040931/Jokowi.Harus.Berhenti.Error.saat.Keluarkan.Peraturan

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio, kembali mengkritik Presiden Joko Widodo yang dianggapnya ceroboh dalam mengeluarkan sebuah peraturan.

Hal itu diungkapkan Hendri menanggapi polemik seusai ditekennya Peraturan Pemerintah tentang Jaminan Hari Tua (JHT) Nomor 46 Tahun 2015 yang mengubah minimal masa kerja 5 tahun menjadi 10 tahun kerja bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Setelah diprotes banyak kalangan, akhirnya Jokowi memerintahkan Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri untuk merevisi PP tersebut. "Jokowi harus bisa menghentikan error saat mengeluarkan peraturan," kata Hendri saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (4/7/2015).

Apalagi, lanjut Hendri, kesalahan seperti ini tidak pertama kali ini saja terjadi. Sebelumnya, Jokowi juga pernah menerbitkan peraturan presiden tentang kenaikan uang muka pembelian kendaraan pejabat negara. Namun, Jokowi memutuskan merevisi perpres tersebut setelah menuai protes. Saat itu, Jokowi mengaku tidak membaca dan mempelajari perpres yang dia teken.

"Walaupun lumrah saja perpres yang sudah keluar dievaluasi lagi, tapi ini pasti menggerus citra positif Presiden," ucap Hendri.

Hendri pun menyarankan agar Jokowi mengevaluasi kembali kinerja para pembantunya dalam membuat dan mengajukan peraturan. Menurut dia, harus dipastikan betul peraturan yang dibuat Jokowi tidak melanggar undang-undang yang sudah ada.

Agar tak menuai protes berkepanjangan, Jokowi juga harus memikirkan bagaimana dampak peraturan tersebut terhadap masyarakat. "Makin jelas sekarang bahwa Jokowi memang memerlukan pembantu yang menjelaskan dan berani bicara dampak," ucap Hendri.

Tidak ada komentar: