Minggu, 26 Juli 2015

SOAL JOKOWI PETUGAS PARTAI

Si nenek tua, mak Lampir PDIP: Megawati lagi-lagi masih berpikir bahwa Jokowi itu petugas partai. Okey, itu betul, tidak salah sama sekali. Tapi pertanyaannya adalah: Rela atau tidak Megawati/PDIP menyerahkan "petugas partai"-nya itu untuk keperluan nusa dan bangsa[yang luas], bukan sekedar menjalankan visi dan misinya PDIP[yang sempit karena Indonesia ini terdiri dari banyak partai]?!

Jika Megawati merasa sebagai bunda yang melahirkan Jokowi: Rela atau tidak ketika Jokowi hendak kawin dengan kekasih pujaan hatinya, yaitu: negara republik Indonesia?! Kalau masih merasa Jokowi itu adalah haknya, ya kawini saja Jokowi, jangan boleh kawin dengan orang lain. Jadikan dia ketua umumnya PDIP, bukan presiden Indonesia.

PDIP memang partai yang memenangkan pemilu di Indonesia. Tapi Indonesia bukanlah hanya dimiliki oleh PDIP. Ini yang harus diingat. Pemilihan umum bukanlah ajang untuk menguasai Indonesia oleh suatu partai, tapi bagaimana suatu partai pemenangnya itu memberikan warna dominan bagi Indonesia. Misalkan Indonesia itu sebuah rumah, silahkan dikasih cat merah yang dominan. Tapi apakah seluruhnya harus bercat merah, tidak boleh ada warna yang lainnya? Lihat simbolnya PDIP yang latar belakangnya warna merah, tidakkah kepala bantengnya berwarna hitam, sementara tulisannya berwarna putih? Sekalipun terdiri dari 3 warna namun PDIP adalah merah, bukan hitam atau putih. Artinya, janganlah kemenangan PDIP itu untuk membunuh visi dan misi partai-partai lainnya. Ijinkan partai-partai yang lainnya ikut memberikan warna bagi Indonesia melalui kepemimpinan presiden Jokowi.

Mega Berhak dan Bebas Sebut Presiden Jokowi Petugas Partai

http://www.cnnindonesia.com/politik/20150726124800-32-68182/mega-berhak-dan-bebas-sebut-presiden-jokowi-petugas-partai/

Mega Berhak dan Bebas Sebut Presiden Jokowi Petugas Partai

Jakarta, CNN Indonesia -- PDI Perjuangan meminta agar pernyataan Megawati ihwal presiden petugas partai tidak terus menerus dipersoalkan oleh publik. Megawati sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan berhak menyebut kapanpun soal Presiden Joko Widodo (Jokowi ) adalah petugas partai karena Jokowi adalah kader PDIP.

Politikus PDIP Eva Kusuma Sundari mengatakan setiap kader atau anggota PDIP adalah petugas partai. “Semuanya yang mempunyai kartu tanda anggota PDIP merupakan petugas partai,” ujar Eva kepada CNN Indonesia, Ahad (26/7).

Ketua DPP PDIP itu menuturkan, kader PDIP yang menjadi pejabat pemerintahan dari mulai wali kota atau bupati, gubernur hingga presiden pun disebutnya sebagai petugas partai. “Tidak ada pengecualian, termasuk anggota DPR dari PDIP, selama mereka masih pegang KTA PDIP,” kata Eva. (Baca: Sebutan Petugas Partai Mega ke Jokowi Terlalu Merendahkan)

Eva menegaskan, hal tersebut sudah tercantum dalam aturan di internal PDIP yang disepakati di kongres. Jadi, kata Eva, kalau Megawati kerap menyebut presiden adalah petugas partai tidak ada yang salah. “Ya memang seperti itu di konstitusi kami, sesuai juga dengan ideologi di partai kami,” ujar dia.

Pernyataan Megawati tentang presiden petugas partai yang dilontarkan lagi pada Selasa (21/7) dinilai wajar dan bebas dikatakan sebagai Ketua Umum PDIP dan tokoh nasional. (Baca: Mega Tegaskan Status Presiden Jokowi Tetap Petugas Partai)

Pernyataan tersebut muncul kembali di tengah pertanyaan publik apakah harus Megawati yang berkunjung untuk bersilaturahmi 1 Syawal ke Istana Presiden.

Ahli Hukum Tata Negara Andi Irmanputra Sidin menyatakan tidak ada keharusan protokol konsitusi bahwa Presiden tidak boleh mengunjungi tokoh senior bangsa, mantan presiden hingga ketua umum partai politik baik yang mengusungnya menjadi capres ataupun tidak guna mendahului memberi ucapan selamat hari raya. (Baca: Megawati: Jika Tak Mau Disebut Petugas Partai, Keluar!)

“Presiden tidak harus menunggu di Istana seperti simbol monarki. Presiden bisa saja keluar Istana di hari raya seperti Lebaran ini guna mendahului permintaan maaf ke Megawati atau bahkan ke tokoh bangsa lainnya,” ujar Irman kepada CNN Indonesia.

Irman mengatakan bahwa hal tersebut tidak menjatuhkan wibawa Presiden sebagai salah satu pemegang kekuasaan konsitusional. Berkaitan dengan ini pula maka presiden sebagai petugas partai juga tidak perlu dihadap-hadapkan dengan kepentingan rakyat karena partai adalah pilar utama rakyat dalam pemerintahan.

“Konstitusi sudah menjadikan partai sebagai wahana utama rakyat dalam menyalurkan kepentingannya,” tutur Irman.

Oleh karenanya, lanjut Irman, Megawati berhak menegaskan bahwa presiden adalah petugas partai. “Sama haknya dengan partai lain. Bahkan kita sebagai warga negara berhak menyatakan bahwa presiden adalah petugas kita sebagai individu warga negara,” ujarnya.

Presiden Jokowi tidak bersilaturahmi ke rumah Megawati saat Hari Raya Idul Fitri. Presiden merayakan Idul Fitri di Aceh dan setelah itu langsung pulang ke kampung halamannya di Solo, Jawa Tengah.

Eva menyatakan, tidak bertemu Jokowi dengan Mega dalam acara silaturahmi Lebaran saat hari raya tidak menjadi masalah. “Setelah Pak Jokowi dari Solo dan sudah berada di Jakarta, keduanya sudah sempat bertemu. “Tiga hari lalu mereka bertemu untuk Lebaranan, di (Jalan) Teuku Umar (rumah Megawati),”  kata Eva.

Sebelumnya, Wasekjen PDIP Ahmad Basarah menyatakan bahwa sebenarnya tak ada persoalan antara Megawati dan Jokowi lantaran pada hari pertama Idul Fitri Jokowi tidak hadir berlebaran ke rumah Megawati seperti pejabat-pejabat negara dan tokoh-tokoh nasional lainnya. 

Tidak ada komentar: