Minggu, 26 Juli 2015

SOAL JOKOWI PETUGAS PARTAI - 3

Pak Sonny:

Secara teoritik, Amerika lah negara yg 100 persen menerapkan konsep presiden itu petugas parte.

Di Amerika, gak ada visi -misi cappres scr pribadi. Yg ada adalah visi-misii partai demokrat atau republik.

Presiden hanya menjalankan visi-misi yg telah dirumuskan partai.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kalau secara teoritik, itu baru betul. Bahwa teoritisnya memang presiden itu petugas partai. Tapi kalau itu dipraktekkan benar-benar, maka negara itu pasti timbul pergolakan. Sebab antara satu partai itu berbeda dengan partai lainnya, bahkan saling bertentangan. Jika beberapa partai itu pada satu suara itu namanya koalisi atau persekutuan atau penyatuan. Tapi kita mengenal adanya partai oposisi, yaitu partai yang mengambil sikap bertentangan/melawan.

Dan kehidupan yang benar-benar hidup itu adalah jika berhasil menyatukan antara dua hal yang saling bertentangan. Suami-istri harus bersatu dalam perbedaan pendapat, bukannya dengan membunuh lawannya. Listrik positif dan negatif jika dimediasi bisa menghasilkan lampu, motor, televisi, HP, dan lain-lainnya. Coba kalau cuma satu sisi saja, bisa jadi apa?

Di zaman Soeharto atau Orde Baru itu memang pernah terjadi. Siapa yang menentang Soeharto dibunuh, maka jadilah rakyat yang zombie - mayat hidup. Tahu salah, dibiarkan saja karena takut dibunuh. Itu hanya ada di alam robotika. Di alam nyata yang ada adalah pergolakan; ada maling ada yang jujur, ada narkoba ada antinarkoba, ada perokok ada antirokok, dan lain-lainnya.

Teoritisnya harus satu, tapi kenyataannya selalu ada dua. Dan keduanya itu harus dipersatukan. Sama seperti suara peralatan musik; ada melodi, ada bass, ada piano, ada seruling dan ada drum, kesemuanya harus bersuara pada satu lagu saja. Demikian pula, secara teoritisnya presiden adalah petugas partai. Namun kenyataannya konstitusi memberikan peluang adanya calon independent atau nonpartai. Artinya, seorang presiden itu tidak harus dilahirkan oleh sebuah partai. Jadi, presiden sebagai petugas partai hanya ada di buku politiknya saja, tak bisa diwujudkan.

Kita tak bisa melarang Megawati bermimpi menjadikan Jokowi sebagai petugas partainya. Tapi kita juga tak bisa melarang jika Jokowi ada kalanya bertentangan dengan ibu kandungnya. Jika Megawati berkata: Jika tak mau disebut petugas partai: keluarlah dari PDIP. Dan itu sudah terbukti, bukan?! Kapan Jokowi pernah berkantor di PDIP selama menjadi presiden? Jokowi selalu berkantor di istana presiden, 'kan?! Kapan Jokowi menjadi presiden dengan seragam dan atribut PDIP?

Kapan Jokowi berkantor dan beratribut partai Golkar atau PPP atau PKB atau Gerindra atau Nasdem atau Hanura? Setahu saya Jokowi selalu netral sebagai presiden Indonesia tanpa bayangan partai manapun. Sedangkan ketetapan sebagai menteri saja harus meninggalkan partai politiknya, apa lagi ketetapan bagi seorang presiden. Misalnya Puan Maharani yang sekarang menjadi menterinya Jokowi, dia harusnya menanggalkan jabatan di PDIP-nya. Bukankah itu yang diprotes masyarakat saat ini?

Tidak ada komentar: