Kamis, 09 Juli 2015

Tiada Proyek Tanpa Cina

http://indonesianreview.com/gigin-praginanto/tiada-proyek-tanpa-cina

Jokowi membangun
IndonesianReview.com -- Mirip dengan iklan Teh Botol: “Apapun proyeknya, Cina pemodalnya.” Inilah yang terjadi di era pembangunan saat ini.
Cina paham betul bahwa Indonesia sangat membutuhkan dana untuk melanjutkan pembangunan. Pemerintah sendiri juga sudah menunjukkan gairah besar untuk memburu utang di pasar komersial untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur. Soal berapa nanti pungutan yang akan dikenakan pada masyarakat untuk membayarnya utang berbunga tinggi itu, sampai sekarang pemerintah masih bungkam. 
Lihat saja,  Mei lalu pemerintah menerbitkan surat utang sukuk bernilai US$2 miliar, atau terbesar di dunia. Tak tanggung-tanggung pula, suku bunga yang ditawarkan lebih 4% di atas London Inter Bank Offered Rate (LIBOR), yang menjadi patokan suku bunga utang komersial dunia. Dengan kata lain, suku bunga sukuk bertenor 10 tahun ini juga tergolong tertinggi di dunia. 
Tak kalah dahsyatnya adalah tawaran kredit komersial bernilai Rp 650 triliun oleh dua bank BUMN dari Cina - Development Bank of China dan International and Commercial  Bank of China (ICBC) - kepada sejumlah BUMN Indonesia. Kredit ini untuk membiayai sejumlah proyek infrastruktur termasuk pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung, Light Rail Transit, dan tol lintas Sumatra. Bunga yang ditawarkan adalah sekitar 3%.
Proyek-proyek infrastruktur biasa menggunakan kredit lunak atau semi lunak untuk mengurangi beban masyarakat. Kredit semacam ini bersifat Pemerintah ke Pemerintah, atau dari lembaga-lembaga keuangan dunia seperti Bank Dunia, IDB, ADB, dan IMF. Hanya saja, agar ada jaminan uangnya bakal kembali, lembaga-lembaga kreditor tersebut selalu mengajukan syarat sangat berat, dan kerap menimbulkan kontroversi. Persyaratan  standar yang mereka tawarkan adalah kewajiban untuk melakukan pemberantasan korupsi secara lebih serius, membangun sistem keuangan yang transparan, penegakan hukum dan HAM yang tak hanya tajam ke bawah, dan penghapusan anggaran belanja yang dianggap tidak perlu.
Bila  gagal memenuhi kewajiban tersebut, bisa bernasib seperti Yunanai saat ini. Di tengah kemerosotan ekonomi yang sangat tajam, para kreditor justru menghentikan aliran dana ke negara ‘para filsuf’ itu. Akibatnya gaji para PNS, polisi, tentara, dan pensiunan kini tak jelas nasibnya. Demikian pula dengan berbagai kebutuhan pokok Yunani yang masih harus diimpor seperti BBM dan bahan pangan.  
Bila pemerintah menerima tawaran kredit komersial dari Cina, persyaratan memang tak seberat bila berutang dari Bank Dunia dan sebagainya. Apalagi, selain berharap untung besar dari suku bunga, pihak Cina juga melihat bahwa proyek infrastruktur itu sendiri bisa mendatangkan keuntungan secara keuangan dan ketenagakerjaan. Maklum , para kontraktor Cina dikenal sangat gemar memakai buruhnya sendiri untuk menggarap proyek dimana saja berada.
Ekspor buruh kini memang sedang menjadi hobi Cina. Ini karena perekonomiannya sedang lesu sehingga angka pengangguran meningkat secara konsisten. Memburu proyek di luar negeri tak kalah penting bagi Cina, karena permintaan dalam negeri merosot tajam sejak tahun lalu.
Terlepas dari bagaimana realisasi dari tawaran utang bernilai ratusan triliun rupiah itu, pemerintah Indonesia tentu wajib belajar dari proyek-proyek infrastruktur yang telah digarap Cina. Sudah menjadi rahasia umum bahwa proyek pembangkit listrik 10 ribu megawatt sering terlunta-lunta akibat rendahnya kualitas pembangkit buatan Cina.
Selain itu, Gubernur DKI Ahok juga telah berulang kali marah karena ternyata bus-bus buatan Cina yang dipakai oleh Trans Jakarta terlalu sering rusak. Inilah mengapa dia memutuskan untuk melibatkan para pembuat bus dari Eropa dalam tender pengadaan bus Trans Jakarta.
Sejauh ini Jokowi tampaknya kurang peduli pada masalah di  atas, dan tetap mengandalkan Cina seperti dia pertontonkan selama Konferensi Asia Afrika beberapa waktu lalu. Tak jelas apakah ini karena Cina sanggup menawarkan harga lebih murah, atau kebaikan hati para konglomerat dari Negeri Panda ini dalam menebar angpao.  

Bangsa Kuli
Bangsa Kuli
http://indonesianreview.com/gigin-praginanto/bangsa-kuli


Jokowi membangun
IndonesianReview.com -- “… di antara benua Asia dan benua Australia, antara lautan Teduh dan lautan Indonesia, adalah hidup suatu bangsa yang pada mula-mula mencoba untuk hidup kembali sebagai bangsa. Akhirnya kembali menjadi satu kuli di antara bangsa-bangsa – kembali menjadi een natie van koelies (sebuah bangsa kuli) …. “ ( Soekarno – Tahun Vivere Pericoloso – 1964)
Dulu banyak orang bertanya, untuk apa para kreditor Cina menggelontorkan dana secara besar-besaran ke proyek-proyek pembangunan pemukiman berkelas dunia di Indonesia. Banyak pula yang bertanya-tanya bagaimana di tengah kemiskinan yang masih merajalela, kantung-kantung pemukiman bergelimang kemewahan bisa menjamur demikian hebat. Bukankah ini hanya akan membuat kecemburuan sosial kian menjadi-jadi?
Kini Jawaban mulai terkuak. Pemerintah telah setuju untuk mengizinkan orang asing memiliki properti di Indonesia. Dengan syarat, mereka hanya boleh membeli apartemen mewah. Alasannya, untuk membuat bisnis sektor properti makin bergairah. Sayangnya,  pemerintah tak menjelaskan apakah ini bagian-bagian dari program jangka panjang liberalisasi sektor properti.
Yang sudah pasti adalah kenyataan, semua kuli bangunan pembangunan proyek-proyek ‘wah’ tersebut adalah kaum pribumi. Mereka akan langsung menghilang ketika proyek-proyek tersebut rampung. Lalu muncul kelompok pribumi lain berseragam satpam, baby sitter, safari biru, pramusaji dan pekerjaan kelas bawah lainnya. Sedangkan para majikan yang menjadi penghuni tetap kawasan tersebut pada umumnya adalah kaum non-pribumi.
Kenyataan ini tentu saja mencerminkan bahwa masalah ketimpangan sosial-ekonomi di Indonesia masih ibarat ‘api dalam sekam’. Tinggal menunggu angin dan BBM yang tepat untuk membakar seluruh sekam. Dengan demikian, upaya untuk mencari terobosan adalah sebuah keharusan. Bila upaya ini gagal, menurut Amy Chua dalam bukunya World on Fire, berbagai kekerasan sebagai balas dendam bakal sulit dibendung.  Chua mengacu pada dominasi ekonomi kaum minoritas di berbagai negara di semua belahan dunia. 
Bila Soekarno masih hidup, tentu akan menangis tersedu-sedu menyaksikan semua ini. Maklum, cita-citanya untuk membangun Indonesia sebagai bangsa besar, dan andal sebagai pemimpin negara-negara dunia ketiga, terlepas dari ideologi yang dianut, masih saja menjadi fatamorgana. Soekarno bahkan berencana untuk menggelar konferensi negara-negara dunia ketiga: Conference of The Newly Emerging Forces. Tujuannya adalah membentuk liga bangsa-bangsa baru untuk menyaingi PBB yang didominasi oleh ‘neo-kolonialis’.
Konferensi tersebut dijadwalkan pada akhir 1966. Konferensi ini batal karena sebelum digelar Soekarno dikudeta. Kekuasaan lalu berpindah ke tangan rezim Orde Baru, yang justru sangat pro Barat. Lalu bermunculanlah sejumlah konglomerat  yang sampai sekarang mendominasi sektor bisnis di Indonesia. Melalui sistem proteksi yang mengebiri persaingan, pemerintah membuat para konglomerat tersebut berkembang sangat pesat.
Tak pelak, Indonesia lalu terperangkap dalam ekonomi biaya tinggi karena karena masyarakat dan negara harus membeli barang dan jasa dari kelompok usaha yang itu-itu saja. Sementara itu, politik beras murah membuat pemiskinan para petani tak terhindarkan.  Akibatnya jumlah petani gurem meledak, memaksa mereka untuk berbondong-bodong pindah profesi dan nekad mengadu nasib di perkotaan. Mereka tak peduli meski akhirnya harus menjadi menjadi gelandangan-pengemis, pedagang kaki-lima, kuli, bahkan penjahat jalanan.
Sulit bagi para mantan petani tersebut memperoleh pekerjaan layak karena pendidikan di era Orde Baru dianggap kecil. Lihat saja, menurut data BPS 2011, sekitar 54,2 juta atau 49,40% tenaga kerja Indonesia hanya berpendidikan SD, ini pun belum tentu tamat. Mereka yang berpendidikan setingkat Diploma hanya sekitar 3,2 juta orang atau 2,89%, dan sarjana 5,6 juta orang atau 5,15%.  Maka tak mengherankan bila daya saing kerja Indonesia, kecuali di bidang otot, sampai sekarang masih tergolong kelas kambing.
Sejak lengsernya Soeharto, pendidikan telah menjadi anak emas dalam APBN. Tapi bukan perkara gampang bagi kaum pribumi untuk mengejar ketertingalannya. Maklum, sejak zaman Belanda, kaum pribumi ditindas habis-habisan. Berbagai catatan sejarah menunjukkan hanya pribumi dari kelas sangat elit boleh bersekolah oleh penjajah. Lahan-lahan bisnis yang tak tertangani oleh Belanda pun diserahkan kepada kaum Cina agar kaum pribumi tetap miskin dan bodoh.
Di bawah Orde baru, sistem ekonomi gaya kolonial itu hidup kembali. Bedanya, kali ini, kaum konglomerat lokal yang dibesarkan melalui sistem proteksi memperoleh bantuan modal dan teknologi dari perusahaan-perusahaan multinasional yang berbasis di berbagai negara. Meski menjadi sangat kaya raya, mereka ternyata tak bisa disebut sebagai kapitalis sungguhan. Di mata pengamat ekonomi dari Jepang, Kunio Yoshihara, mereka adalah kapitalis semu karena tak menguasai teknologi dan akses ke pasar internasional.
Di era globaliasi ekonomi seperti sekarang, para konglomerat tersebut kian beruntung tentunya. Ini karena para pemodal asing yang masuk ke Indonesia hanya mau berekanan dengan pebisnis yang memiliki rekam jejak lebih meyakinkan dan menguasai jalur-jalur distribusi barang serta jasa. Dalam hal ini, secara umum, kaum pribumi jelas bukan pilihan.
Maka tak mengherankan bila julukan sebagai bangsa kuli bakal kian melekat pada kaum pribumi.  Seiring dengan makin kencangnya arus modal asing di sektor properti perkotaan, kaum ini juga bakal kian tergusur ke daerah pinggiran. Para mantan penduduk desa yang kini menjubeli daerah-daerah kumuh perkotaan, jelas tak terkecuali. Padahal, bagi mereka, kembali ke desa juga tak mungkin karena tanah sudah lama terjual.
Kegelisahan Soekarno tentang een natie van koelies memang bukan sebuah halusinasi!

Tidak ada komentar: