Selasa, 21 Juli 2015

TOLIKARA - SKENARIO OPM

Bisa jadi pembuat kerusuhan Tolikara itu adalah OPM - Organisasi Papua Merdeka. Mereka yang telah berjuang mati-matian dan menghasut masyarakat Papua untuk mendukung gerakan meraih kemerdekaan dari NKRI - Negara Kesatuan Republik Indonesia, memisahkan diri dari Indonesia, seperti Timor Leste, merasa dirusakkan pekerjaan mereka oleh rencana Jokowi membangun Papua. Sebab jika Papua dibangun oleh Jakarta, maka rakyat Papua pasti akan berpihak pada Indonesia dan enggan memisahkan diri.

OPM sendiri didukung oleh Australia, Amerika, China, dan lain-lainnya yang memiliki kepentingan atas tanah Papua. Negara-negara itu lebih suka Papua terlepas dari NKRI supaya mereka lebih mudah menguasainya. Lebih-lebih Tony Abbott, perdana menteri Australia sedang digusarkan oleh Jokowi soal eksekusi mati warga negaranya beberapa bulan yang lalu. Dan kebetulan juga di Australia sedang ada demo anti Islam besar-besaran, klop dengan masalah yang terjadi di Tolikara yang menyerang ibadah sholat id, lebaran kemarin.

Demo anti-Islam digelar serentak di kota-kota Australia

http://www.antaranews.com/berita/507633/demo-anti-islam-digelar-serentak-di-kota-kota-australia

Perth (ANTARA News) - Demonstrasi anti-Islam akan digelar secara serentak di berbagai kota di Australia mulai hari ini hingga besok, bersamaan dengan momentum perayaan hari besar Idul Fitri di penghujung bulan suci Ramadhan.

Aksi yang digalang oleh organisasi "Reclaim Australia" ini diperkirakan bakal dihadiri oleh ribuan peserta, baik mereka yang anti-Islam dan yang berpandangan kontra dengan "Reclaim Australia".

Anggota parlemen dari koalisi, George Christensen, akan menjadi salah satu pembicara dalam unjuk rasa yang digelar di Mackay pada hari Minggu.

Khusus tentang ini, pihak Partai Buruh mendesak agar Perdana Menteri Tony Abbott turun tangan menghentikan legislator terlibat dalam unjuk rasa anti-Islam.

"Perdana Menteri pernah menyuruh orang untuk tidak boleh muncul dalam siaran televisi ABC," kata juru bicara partai oposisi bidang keuangan, Tony Burke, Jumat.

"Sekarang kita ingin lihat apakah dia (Abbott) akan mencoba menghentikan salah satu koleganya agar tidak hadir dalam unjuk rasa ekstrimis yang mencoba memecah belah Australia," ujar Burke.

Unjuk rasa anti-Islam di Mackay pada hari Minggu besok juga kabarnya akan menghadirkan mantan Ketua Partai One Nation, Pauline Hanson.

Demonstrasi yang sangat kental dengan sentimen rasis terhadap umat Muslim di Australia akan digelar di Melbourne dan Adelaide pada hari Sabtu. Di Sydney, Newcastle, Brisbane, Perth, Horbat, dan beberapa kawasan lainnya aksi serupa akan dilaksanakan pada Minggu.

"Reclaim Australia" mendesak agar masjid-masjid dan sekolah Islam ditutup. Demikian pula sertifikasi makanan halal harus dihapuskan dengan tujuan agar radikalisasi bisa dihentikan.

Organisasi ini juga akan melakukan unjuk rasa di depan gedung Parlemen Victoria, Sabtu, dan diperkirakan aksi ini bakal mengundang aksi tandingan oleh pendukung Islam di Australia.

"No Room For Racism" adalah organisasi yang selalu menandingi unjuk rasa "Reclaim Australia", di tempat dan di waktu yang sama bila terjadi demo anti-Islam.

Bentrokan terakhir terjadi antara dua organisasi ini dalam unjuk rasa pada April lalu di Federation Square, Melbourne, ketika "Reclaim Australia" menyuruh pendukungnya menyebarkan pesan-pesan anti-Islam ke jalanan, demikian disarikan dari kantor berita AAP.
Editor: B Kunto Wibisono

Demo Anti -Islam Dan Pro-Islam Hampir Bentrok Di Australia

http://koranyogya.com/demo-anti-islam-dan-pro-islam-hampir-bentrok-di-australia/


Demonstran anti-islamofobi (AFP)
Demonstran anti-islamofobi (AFP)
Kesatuan polisi anti-demonstrasi dikerahkan d Martin Place, di jantung Sydney, untuk memisahkan sekitar 100 orang dari gerakan Reclaim Australia dengan lawannya yang berjumlah 250 orang. Kelompok Reclaim Australia meneriakkan dan melambai-lambaikan poster atau spanduk “No Sharia. No Islam. No halal”. Sementara pndukung Islam melawan poster itu dengan sanduk: “No rascisme. No Islamophoby. Go Home Islamophobes!” Dalam demo ini polisi sempat menahan 5 orang pendemo.
Polisi anti-kerusuhan harus membubarkan para demonstran Sabtu kemarin di Melbourne setelah terjadi bentrokan. Sementara demonstrasi yang diorganisir dengan rapih terjadi Minggu kemarin di Canberra, Perth, dan Hobart di pulau Tasmania.
Perkembangan Islam di Negeri Kangguru memunculkan islamofobia (AFP)
Perkembangan Islam di Negeri Kangguru memunculkan islamofobia (AFP)
Di kota Mackay, seorang anggota Parlemen dari mayoritas Konservatif, George Christensen, berorasi di hadapan demonstran anti-Islam. Dia menyatakan mendukung gerakan anti-Islam dan menyatakan prihatin terhadap pernyusupan kelompok neo-Nazi dalam demontrasi di Sydney dan Melbourne.
Penanggung jawab Reclaim Australia secara terbuka dan terang-terangan ingin menjadikan Australia sebagai sebuah negara yang menolak Islam. Unjuk rasa yang mereka lakukan adalah jawaban atas berkembangnya Islam di Australia dan menola Islam sebagai radikalisme karena telah menyeret generasi muda Australia ikut bergabung dengan ISIS.
Beberapa kejadian memang sempat membuat Australia meradang ketika seorang keturunan Iran, Man Haron Monis,  melakukan penyerangan sebuah kafe dI Sydney dan menyandera dua pengunjung. Man Haron sendiri kemudian ditemukan tewas.
Kekhawatiran kelompok anti-Islam di Australia memang dipicu dengan catatan pemerintah bahwa terdapat lebih dari 100 warga Australia ikut berjuang dengan ISIS di Suriah dan Irak. Namun, di balik ketakutan akan Islam itu sendiri, sebenarnya posisi Australia yang dihadang Asia Tenggara yang umat Islamnya berjumlah ratusan juta, menjadi persoalan tersendiri ketika kelak Islam memang menjadi solusi dunia. (KY-31)
 

Negara-Negara di Balik Gerakan Papua Merdeka

http://www.kompasiana.com/haramli/negara-negara-di-balik-gerakan-papua-merdeka_54f5d5c9a33311f64e8b46d2

Dalam banyak ulasan saya sebelumnya dan didukung referensi dari postingan rekan-rekan Kompasianer lainnya, bisa dibaca dengan jelas negara mana saja yang mempunyai kepentingan langsung maupun tak langsung terhadap Papua. Berikut ini ulasan saya tentang keterlibatan sejumlah negara berdasarkan berita media terpercaya.
Noam Chomsky seorang Profesor Linguistik Modern dari Massachusetts Institute of Technology awal Desember 2013 menuding Amerika Serikat dan Australia telah melakukan skandal besar mengenai masalah Papua. Tudingan itu diungkapkan dalam sebuah wawancara yang dilakukan YouTube dan dipublish di media sosial itu 8 Desember 2013. Chomsky menilai perlawanan di Papua Barat akan terus terjadi walaupun tidak akan berhasil. Untuk meredam perlawanan itu, Chomsky menyarankan pihak barat (Australia dan AS) harus mengambil tanggungjawab dan tindakan atas konisi yang terjadi. http://youtu.be/EaaaeHFKXI4
Tudingan Chomsky itu dilontarkan setelah tahun 2011 lalu, Presiden AS Barack Obama dalam perjalanan menuju Bali dalam rangka dua KTT, ASEAN dan Ekonomi Asia Timur, Obama singgah di Australia. Obama mengumumkan sebuah keputusan penting, yaitu AS akan menempatkan 2.500 personil marinir di Darwin, Australia Utara. Menurut Obama kehadiran pasukan AS Darwin dalam rangka mengimbangi pergerakan China di kawasan Asia Tenggara. AS dan Astralia sama-sama memiliki kepentingan di Papua. AS melalui PT Freeport, sedangkan Australia selain soal kesamaan ras penduduk asli Papua dengan etnis Aborigin, juga punya sejumlah perusahaan penebangan kayu yang beroperasi di wilayah Papua Nugini, dan bukannya tidak mungkin Australia juga mengincar kayu di hutan-hutan Papua.
Dalam sebuah analisis yang dipublish situs rajawalinews.com, menyebutkan kehadiran militer AS di Darwin itu harus dilihat sebagai sebuah “peringatan” bagi Jakarta. AS sendiri sudah menyatakan kekhawatirannya tentang pergerakan China. China sudah berhasil memasukan perusahaan gas miliknya ke Tangguh, Papua Barat. Antisipasi yang perlu dilakukan adalah boleh jadi penempatan marinir di Darwin dalam rangka menyambut perubahan yang mungkin bisa terjadi di Indonesia yang berdampak di Papua. Jika situasi panas di Papua bereskalasi dan Indonesia tidak punya kemampuan mengatasinya, maka AS bersama-sama Australia sewaktu-waktu dapat “menyelamatkan” Papua. Yang berbahaya adalah “penyelamatan” Papua oleh kedua negara itu belum tentu menguntungkan Indonesia. http://rajawalinews.com/5109/pasukan-as-di-australia-antisipasi-papua-keluar-dari-nkri/
Selain China, Inggris sudah lebih dahulu menempatkan perusahaannya di Papua, yaitu Perusahaan minyak dan gas bumi British Petroleum (BP) di Tangguh, Papua Barat. Untuk “mengamankan” usahanya itu, Inggris “memelihara” Benny Wenda dengan memberinya sejumlah kemudahan, antara lain suaka politik dan kantor perwakilan OPM yang diresmikan April 2013. Menyusul kemudian, kelompok pendukung gerakan Papua merdeka di Australia membuka kantor perwakilan OPM di Melbourne pada 25 Juni 2014. Kantor tersebut terletak di wilayah Docklands yang merupakan salah satu area bisnis di Melbourne. Besar kemungkinan, pembukaan kantor tersebut juga didanai pihak Australia. Advokat kemerdekaan Papua Barat, Ronny Kareni kepada ABC, seperti dikutip Australia Network News mengharapkan Pemerintah Australia dapat melakukan proses negosiasi dengan Indonesia untuk mencari masa depan Papua Barat. http://international.okezone.com/read/2014/06/25/413/1004080/cari-dukungan-pbb-pendukung-papua-barat-buka-kantor-di-australia
Australia juga diketahui telah menginisiasi pembentukan kaukus parlemen internasional untuk mendukung kemerdekaan Papua (International Parliamentarians for West Papua / IPWP). IPWP diluncurkan di Canberra tanggal 28 Februari 2012 (Kompas.com, 17 April 2012). Kaukus ini beranggotakan sejumlah politikus lintas partai politik dari sejumlah negara, antara lain Ricard Di Natale dan Bob Brown dari partai Hijau Australia, Powes Parkop dari Papua Nugini (PNG), Rahl Regenvanu (Vanuatu), Chaterine Delahunty (New Zeland).
Di pasifik selatan, Vanuatu merupakan salah satu negara yang konsisten dan terang-terangan mendukung kemerdekaan Papua. Vanuatu telah berusaha mendukung masuknya Papua kedalam organisasi MSG (Melanesian Spearhead Group). Marinus Yaung, pengamat Politik Papua dari Uncen Jayapura kepada koran lokal Bintang Papua 14 Agustus 2014 dan dirilis papuapost.com mengatakan, berdasarkan pengamatannya, isu Papua Merdeka di negara Vanuatu telah menjadi komoditi politik para elit politik di Vanuatu untuk memperebutkan kursi kekuasaan perdana menteri. Isu Papua Merdeka yang disuarakan di Vanuatu, tidak untuk kepentingan orang Papua, tetapi untuk kepentingan politik para elit politiknya. Hampir sebagian besar Perdana Menteri Vanuatu yang terpilih sejak Tahun 1986 sampai sekarang, selalu menjadikan isu Papua Merdeka sebagai isu kampanye politiknya untuk mendapatkan kepercayaan parlamen dan rakyat Vanuatu. http://papuapost.com/2014/08/isu-papua-merdeka-hanya-kepentingan-elit-politik-vanuatu/
Dalam MSG Summit di Port Moresby Juni 2014, pengajuan kembali proposal kelompok gerakan Papua merdeka untuk menjadi anggota MSG lagi-lagi ditolak. MSG meminta agar proposal itu harus diajukan oleh sebuah organisasi resmi yang mempresentasikan seluruh elemen perjuangan masyarakat asli Papua. Keputusan MSG ini kemudian ditindaklanjuti oleh Perdana Menteri Vanuatu yang baru, Joe Natuman dengan memfasilitasi pertemuan rekonsiliasi seluruh komponen perjuangan Papua Merdeka di Port Villa, Vanuatu, namun hingga kini, pertemuan dimaksud belum juga digelar.
Menurut Marinus, jika sampai Oktober 2015 tidak ada lagi 1-2 negara yang ikut bersama Vanuatu mendukung secara terbuka kemerdekaan Papua, Papua tidak masuk menjadi anggota MSG. Maka semua orang Papua harus mengecam dan mengutuk negara Vanuatu bersama-sama para elit politiknya yang hanya menjadikan orang Papua sebagai bagian dari strategi eksploitasi politik mereka.
Sebelum mengakhiri tulisan ini, tidak lupa saya menyebut Belanda. Karena Belanda-lah yang membentuk tentara berisikan orang-orang Papua untuk menghadapi ancaman Trikora tahun 1961. Dan patut diduga, tentara bentukannya itulah yang kemudian bermetamorfosis menjadi OPM sekarang.
Menurut Nicolaas Jouwe, OPM didirikan oleh opsir-opsir Belanda pada 1965 bersamaan dengan pecahnya G-30S/PKI untuk memusuhi Indonesia dan mengganggu keamanan di wilayah Papua. OPM berkeyakinan bahwa Papua telah mendapatkan kemerdekaan yang diberikan oleh Belanda dan memerdekaan itu telah dideklarasikan tanggal 1 Desember 1965 oleh Nieuw Guinea Raad dimana Nicolaas Jouwe sebagai salah satu anggotanya. Peristiwa 1 Desember 1961 inilah yang seringkali menjadi dasar klaim pemimpin Papua sekarang bahwa ‘negara’ Papua pernah ada, tetapi telah dirampas oleh konspirasi internasional Indonesia, Amerika Serikat, dan Belanda (antaranews.com 13 Mei 2014).
Negara-negara yang disebutkan di atas dalam diplomasi dengan Pemerintah Indonesia selalu menyatakan menghormati dan mengakui kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) termasuk Papua. Namun diplomasi itu tentu saja dilakukan demi kepentingan ekonomi negaranya. Namun jika kebijakan Indonesia atas Papua mengganggu kepentingan ekonomi mereka, pengakuan kedaulatan bisa saja berubah. Ini akan menjadi pekerjaan rumah teramat berat bagi Pemerintahan Jokowi-JK ke depan.

Tidak ada komentar: