Jumat, 07 Agustus 2015

DISURUH PIMPIN NEGARA ITU UNTUK APA, NDRO?!

Kata Hendropriyono: "Masa presiden dipilih, disuruh pimpin negara, lalu dihina?" Ndro, kalau kamu mau bicara, bicaralah dengan saya, jangan dengan masyarakat umum. Memang benar kita yang memilih presiden dan menyuruhnya memimpin negara. Tapi untuk apa dia dipilih dan disuruh memimpin negara? Apakah untuk menaikkan harga BBM, listrik, pupuk, dan lain-lainnya? Apakah untuk menghabisi KPK? Apakah untuk memasukkan kroni-kroninya di pemerintahan? Apakah untuk menghancurkan perekonomian? Apakah untuk menambah angka pengangguran? Apakah untuk menambah-nambahi penderitaan rakyat? Apakah untuk menambah angka kemiskinan?

Kalau presiden baik, siapakah yang akan menghinanya? Hanya orang gila yang bisa dan tega menghina presiden yang baik. Tapi kalau presidennya brengsek kayak Jokowi?! Tidak boleh menghina? Baiklah, saya tak akan menghinanya, tapi turunkan dia dari kursi kepresidenannya, sebab saya sudah tidak tahan dengan model kepemimpinannya.

Hendropriyono: Masa Presiden Dipilih, Disuruh Pimpin Negara, lalu Dihina...

http://nasional.kompas.com/read/2015/08/07/10480631/Hendropriyono.Masa.Presiden.Dipilih.Disuruh.Pimpin.Negara.lalu.Dihina.?utm_campaign=popread&utm_medium=bp&utm_source=news



JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Hendropriyono mengaku setuju jika pasal penghinaan terhadap kepala negara diatur dalam KUHP. Penghinaan terhadap Presiden, menurut dia, harus diproses secara hukum.
"Menghina Presiden memang salah. Masa (Presiden) dipilih, disuruh pimpin negara, lalu dihina. Ya tidak bisa, dong," ujar Hendro di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Jumat (7/8/2015).
Kendati demikian, Hendro menyadari, rencana menghidupkan kembali pasal ini bisa menuai persepsi negatif publik soal kebebasan berpendapat pada era pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Aturan soal penghinaan presiden sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. (Baca: "Pemerintah Ajarkan Rakyat Tidak Hormat pada Putusan Pengadilan")
Oleh sebab itu, ia mengusulkan agar pasal soal penghinaan kepala negara nantinya juga mencakup klasifikasi yang jelas mengenai perbuatan menghina atau mengkritik.
"Harus jelas klasifikasinya di undang-undang antara menghina dan mengkritik. Kalau hanya sebatas kritik, 'presiden salah loh,' ya itu biar saja," ujar dia.
Pasal mengenai penghinaan presiden sudah diusulkan sejak pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan dilanjutkan pemerintahan Jokowi. (Baca: Amir Syamsuddin: Pasal Penghinaan Presiden Tak Dirancang untuk Menyenangkan SBY)
Presiden Jokowi tetap berusaha mengajukan pasal penghinaan terhadap presiden dalam revisi Undang-Undang KUHP. Menurut dia, pengajuan pasal itu sebenarnya sudah dilakukan sejak pemerintahan sebelumnya, dan dia hanya melanjutkannya saat ini. (Baca: Jokowi: Pasal Penghinaan Presiden Diajukan Pemerintah Sebelumnya)
Menurut Jokowi, yang diusulkan dalam revisi UU KUHP baru berbentuk rancangan sehingga dia heran mengapa pasal itu terlalu diributkan. Dia berpendapat bahwa kini "bola" berada di Dewan Perwakilan Rakyat untuk memutuskan meloloskan pasal itu atau tidak.
Jokowi menganggap pasal penghinaan presiden perlu ada dalam KUHP untuk memproteksi masyarakat yang bersikap kritis sehingga tidak terjerat pada pasal-pasal "karet" yang berujung pidana. (Baca: Jokowi Anggap Pasal Penghinaan Presiden untuk Proteksi Rakyat yang Kritis)
Karena itu, pemerintah menambahkan kalimat yang dianggap bisa memberikan proteksi itu. (Baca: Jokowi: Saya Diejek, Dicemooh, Dicaci Sudah Makanan Sehari-hari)

"Pemerintah Ajarkan Rakyat Tidak Hormat pada Putusan Pengadilan"

http://nasional.kompas.com/read/2015/08/06/19143651/.Pemerintah.Ajarkan.Rakyat.Tidak.Hormat.pada.Putusan.Pengadilan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Aktivis dan pengamat hukum yang tergabung dalam Aliansi Nasional Reformasi KUHP menilai, beberapa pasal dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak sesuai dengan semangat penegakan hukum. Salah satunya, pasal mengenai penghinaan terhadap Presiden.

"Kami khawatir pemerintah saat ini mengajarkan rakyat untuk tidak hormat kepada pengadilan, karena pemerintah abai dan tidak taat pada putusan pengadilan yang mengikat pada pemerintah dan rakyat," ujar Ketua Badan Harian ICJR Anggara Suwahju, dalam konferensi pers di Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (6/8/2015).

Dalam Pasal 263 Rancangan Undang-Undang KUHP, pasal mengenai penghinaan terhadap Presiden kembali diusulkan menjadi undang-undang. Padahal, pasal tersebut telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan uji materi pada 2006.

Hakim konstitusi berpendapat bahwa pasal 134, 136, 137, 154  dan 155 KUHP merupakan warisan kolonial yang diadopsi pemerintah Hindia Belanda. MK menilai pasal tersebut tidak sesuai dengan prinsip Indonesia sebagai negara demokrasi.

Peneliti ICJR Erasmus Napitupulu mengatakan, dengan mendukung pasal penghinaan presiden kembali masuk dalam KUHP, pemerintah sama saja mengajak masyarakat untuk melakukan pembangkangan terhadap putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Menurut dia, pemerintah tidak menunjukkan keseriusan dalam reformasi penegakan hukum.

"Saat pengadilan sudah dilawan, di sini lah hukum itu runtuh. Filsafat hukum mengatakan bahwa seburuk-buruknya putusan pengadilan, putusan tersebut wajib untuk dijalankan," kata Erasmus.

Tidak ada komentar: