Rabu, 26 Agustus 2015

Hati-hati "Sudden Shift", Fenomena Perubahan Abad Ke-21 - Kompas.com

Pak Sonny;

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/08/24/054110726/Hati-hati.Sudden.Shift.Fenomena.Perubahan.Abad.21?page=all

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Waah, analisa itu bukan untuk konsumsi masyarakat awam, lebih-lebih rakyat miskin. Itu tugas presiden yang dibantu oleh ahli-ahli ekonomi untuk melakukan antisipasi. Rakyat kecil itu tahunya penghasilan mereka bisa mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari. Tugas presiden itu bukan cuma mengantisipasi kedatangan penjajah secara fisik tapi juga penjajahan dalam bentuk ekonomi, budaya, moral, kesehatan, ketenagakerjaan, perdagangan, dan lain-lainnya. Karena itu seorang presiden harus cakap memimpin, bukan cengengesan dan menganggap enteng permasalahan. Rupiah anjlok dibilang: Tenang, kita masih pegang uang sekian trilyun; APBN sekian, APBD sekian, di BUMN-BUMN sekian. Itu mata uang apa yang dipegang? Itu rupiah bukan Dolar Amerika. Lha kalau anjloknya besar, apakah nilainya masih tetap segitu?!

Bilang tenang tapi dia sendiri bilang pusing, menganjurkan masyarakat membeli produk dalam negeri, meminta para penegak hukum seperti KPK, kejaksaan dan kepolisian supaya tidak gampangan menangkap koruptor, karena saat ini banyak pejabat yang ketakutan membelanjakan uang.

Coba bayangkan, uang ratusan trilyun masih tersimpan belum dibelanjakan sebagaimana programnya. Tidakkah itu sama saja dengan menahan makanan ayam? Ayamnya banyak jagungnya sedikit, bagaimana ayam-ayam itu bisa gemuk? Jahat dan kejam sekali menahan peredaran uang segitu besarnya.

Departemen-departemen seharusnya menjalankan program-programnya berdasarkan jadwalnya. Misalnya membangun gedung. Kontraktor dapat kerjaan, belanja semen, kayu, besi, aluminium, kaca, mempekerjakan tenaga bangunan, dan lain-lainnya. Tapi kalau tidak ada proyek yang dikerjakan, pabrik-pabrik lesu dan PHK terjadi dimana-mana, rumahtangga semakin miskin.

Jadi, menahan uang ratusan trilyun itu jahat sekali. Lebih-lebih sebagian besar dari APBN sudah dialokasikan untuk infrastruktur China, sehingga uang yang diedarkan di dalam negeri menjadi berkurang dibanding tahun-tahun yang lalu. Itu masih ditambah dengan merosotnya rupiah terhadap dolar, kenaikan daging, kenaikan harga barang-barang lainnya. Sadis sekali itu! Rakyat benar-benar sekarat saat ini. Tapi Jokowi masih belum mempunyai solusi. Jokowi tak mempunyai wibawa mengendalikan menteri-menterinya.

Kalau kesulitan membayangkan perekonomian makro, coba bayangkan tentang perputaran dari 4 orang yang sedang bermain judi kartu. Si A bermodal 1 juta, si B bermodal 2 juta, si C bermodal 500 ribu dan si D bermodal 300 ribu. Nah, berapa jumlah uang yang disiapkan? Rp. 3.800.000,- Itulah uang yang beredar di antara ke-4 pemain judi itu. Sekarang coba kalau si A hanya membawa uang 500 ribu, bukankah uang yang beredar menjadi semakin kecil?

Pemerintah menyerap uang dari masyarakat, lalu uang itu tidak diedarkan kembali ke masyarakat, jelas saja masyarakat akan sekarat. Jadi, berbahaya sekali pemerintahan Jokowi ini. Bukan karena jahat tapi karena goblok. Orang sakit bukan karena golok tapi karena virus, sama saja sengsaranya. Sekalipun Jokowi baik tapi akibatnya kayak preman. Malah kalau semakin goblok semakin melebihi preman.

Sial banget bangsa ini, lagi-lagi kesalahan memilih pemimpin. Harusnya seorang pemimpin itu disegani kawan ditakuti lawan. Tapi terhadap Jokowi tak ada yang segan dan tak ada yang takut. Pekerjaan setumpuk masih juga buang-buang waktu untuk blusukan. Setelah kehabisan waktu, tak sempat baca, diobrallah tandatangannya. Tahu-tahu esok harinya seluruh Indonesia ribut, lalu buru-buru dibuatlah Keppres ralatan. Lucu sih lucu, tapi kalau dibuat ketawa perut sakit jadinya.

Hati-hati "Sudden Shift", Fenomena Perubahan Abad Ke-21

Oleh Rhenald Kasali
                                         @Rhenald_Kasali

KOMPAS.com — Lima tahun yang lalu, mantan Dirut Pertamina, Ari Soemarno, pernah menyampaikan sepotong data kepada saya. Itu tentang shale gas, yang kalau sampai kongres Amerika Serikat memberi lampu hijau untuk dieksplor dan diekspor, maka harga gas dunia akan turun.

Data itu rupanya segera direspons oleh para pemain saham yang mengakibatkan harga-harga saham perusahaan tambang batubara kita anjlok. Mengapa demikian? Inilah gejala perubahan mendasar yang disebut 3S: sudden shiftspeed, dan surprise!"

Sudden shift

Daripada mereka-reka kapan dollar AS akan kembali turun, atau tenggelam dalam rasa takut yang besar bahwa PHK besar-besaran akan terjadi, lebih baik kita paham apa yang tengah terjadi, mengapa, dan bagaimana meresponsnya.

Gejala ini kita sebut sudden shift (tiba-tiba berpindah). Faktanya, konsumennya tetap di situ, populasinya tetap besar (8 miliar jiwa), semuanya butuh makan, minum, transportasi, gadget, hiburan, dan sebagainya. Akan tetapi, siapa yang menikmati perpindahan itu? 

Sudah begitu, perpindahannya mengejutkan karena seakan tiba-tiba (sudden), cepat sekali (speed), dan membuat kita terkaget-kaget (surprise). Mengapa? Ini karena kita mengabaikan, kita menyangkal, kita gemar berolok-olok, berpolitik, bersiasat, berpura-pura menyelamatkan (padahal menyesatkan); kadang mengatasnamakan rakyat pula, menghiburnya, berpura-pura seakan-seakan masalahnya ada di tempat lain.

Kembali ke shale gas, Ari Soemarno memberi tahu saya bahwacost-nya sangat rendah, demikian harga jualnya, yakni seperempat dari harga jual gas konvensional. Saya membayangkan, begitu informasi itu beredar, maka para pemakai minyak (oil) pun akan beralih. Oleh karenanya, harga minyak pun akan guncang. Lalu pada akhirnya, tambang energi lain akan terganggu: batubara.

Di luar dugaan saya, ternyata batubara terkena imbasnya lebih dulu, lalu baru minyak. Maklum, harga kertasnya (saham) sudah lama dijadikan bubble; lagi pula, ia sangat merusak lingkungan. Kini harga minyak dunia baru turun 50-60 persen. Para ahli menduga, ia masih akan turun hingga sekitar 10 dollar AS (saat ini masih sekitar 47 dollar AS) per barrel. 

Bisa dibayangkan kerugian apa yang akan diderita pengusaha-pengusaha minyak, kalau mereka tak berani merevolusi biaya-biaya "kenikmatan" yang selama ini sudah dirasakan para pegawai. Dulu, saat harga minyak di bawah 10 dollar AS per barrel, mereka sanggup berproduksi dengan biaya 6 dollar AS per barrel. Namun, begitu harga pasarnya 120 dollar AS per barrel, mereka berproduksi dengan biaya 100 dollar AS per barrel. Segala yang membuatnya mahal akan membuat manusia meningkatkan biaya kenikmatan.


Zalora

Di Bandara Halim Perdanakusuma, saya menerima CEO Zalora Indonesia. Anak-anak muda tentu lebih tahu apa itu Zalora. Ini situs belanja online yang sedang digemari konsumen muda. Dengan belanja online, selain mendapat barang-barang baru, anak-anak muda bisa mendapat harga yang lebih murah.

Saat itu, saya baru membaca data penjualan ritel Indonesia yang dilaporkan turun besar-besaran. Keadaan ekonomi pun kita persalahkan. Bahkan, para politisi menduga adanya miss management dalam pemerintahan.

Saat industri ritel konvensional melaporkan penurunan 3-4 persen, Zalora justru mengatakan bahwa omzet mereka naik 240 persen. "Dalam dunia online, kalau kami tumbuhnya di bawah 100 persen, itu sama dengan kegagalan," ujar mereka.

Saya pikir Zalora masih kecil. Namun, bayangan saya kembali ke tahun 1998 saat semua orang dicekam rasa takut akibat gelombang PHK. Investor asing pun hengkang. Ketika para ekonom di Fakultas Ekonomi UI masih berpikir keras bagaimana menciptakan iklim yang kondusif agar investasi asing kembali lagi, saya memilih untuk mendorong lahirnya entrepreneur lokal.

Saya masih ingat ejekan para ekonom yang mengabaikan kemampuan bangsa ini berwirausaha. Saya bahkan ditanya, apa bisnis yang akan dikembangkan wirausaha lokal? Saya sebutkan nama-nama produk mereka: kacang (Garuda dan Dua Kelinci), herbal (Sido Muncul), kosmetik (Wardah), bola buatan masyarakat di Majalengka, dan lain-lain.

Di luar perkiraan saya, mereka mempertanyakan, "Sampai kapan kacang dan jamu bisa menciptakan lapangan kerja? Yang bisa itu otomotif. Rakyat kita itu pegawai, bukan entrepreneur."

Anda tahu berapa jumlah wirausaha kita sekarang? Jangan lagi mengatakan masih di bawah 1 persen. Kalau mereka yang sudah terlibat dalam sektor informal saja sudah 60 juta orang, bisa hitung sendiri berapa banyak orang yang sudah bergulat dalam bidang kewirausahaan.   

Demikian juga dengan Zalora dan mereka yang bergerak dalam sektor ekonomi kreatif lainnya, jumlahnya saat ini memang masih kecil. Namun, mereka memiliki daya disruptif yang bisa menggerus para pelaku usaha konvensional.

Semua shifting

Pergeseran konsumsi tak hanya terjadi dalam dunia energi dan belanja, tetapi juga dalam konsumsi di segala bentuk kehidupan kita. Semuanya bergeser. Keseimbangan baru belum terbentuk, tetapi pindah-pindahnya mulai terasa.



Minggu lalu, 17 Agustus 2015, Indonesia-X baru saja meluncurkan situs belajar bebas biaya (massive online course). Rumah Perubahan ikut di dalamnya.

Pernahkah Anda membayangkan bahwa kampus-kampus besar sedang berjuang melawan perubahan? Ya, di seluruh dunia, bukan cuma surat kabar berbasis kertas yang kesulitan karena hadirnya media-media online, kampus–kampus juga kini ditantang dunia untuk belajar online.

Bahkan gelar akademis pun kini mulai ditinggalkan para kaum terpelajar dunia. Para pemberi kerja mulai melirik mereka–mereka yang tak bergelar. Dari "siapa kamu" (atau "apa gelar akademismu"), dunia manajemen mulai beralih pada "apa yang bisa kamu lakukan". Lihatlah di perusahaan-perusahaan besar, di kartu-kartu nama para pimpinan dan stafnya. Tak banyak lagi yang mencantumkan gelar akademisnya.

Gerakan masif ini membuat kaum muda beralih dari membelidegree (gelar formal) menjadi membeli keahlian dan paket–paket kursus, yang mereka ramu sendiri racikannya. Ini bukan lagi racikan akademik yang dibuat pemerintah karena mereka ingin membangun keahlian yang unik, yang tidak massal dan siap pakai. Pasar tenaga kerja global pun mengakomodasi mereka. Apa yang bisa mereka berikan di dunia kerja bukan lagi rangkaian mata kuliah racikan kampus. 

Indonesia-X dengan demikian menjadi pelopor belajar onlineyang heboh. Kelak, Anda bisa mengambil kursus apa saja. Karena murah (gratis), switching cost-nya menjadi rendah. Perubahan pun terjadi.

Go-Jek, Uber, Seven Eleven, dan lain-lain.

Kalau Anda belum puas dengan contoh–contoh di atas, maka pelajarilah segala fenomena di dunia transportasi, ritel, telekomunikasi, tradingfinancing, dan sebagainya. Anda pasti akan menyaksikan gejala sudden shift ini.

Konsumen perbankan pun mulai meninggalkan kunjungan ke loket-loket bank. Mereka beralih ke mobile banking. Pemakaianvoice dalam berkomunikasi beralih ke cara-cara baru: data. Darivoice ke BBM, lalu pindah lagi ke Whatsapp dan media sosial.

Sama halnya pertarungan sengit yang tengah dihadapi tukang-tukang ojek pangkalan versus Go-Jek dan Grab-Bike, atau taksi biasa versus Uber. Semua mengalami gejala shifting.

Jadi, jangan melulu menyalahkan krisis ekonomi dunia karena krisis berdampak pada semua usaha, dan kali ini terjadi luas di seluruh dunia. Yang jauh lebih penting bukan krisis itu sendiri, bukan dollar AS, melainkan mengenai apa respons kita terhadap usaha yang kita jalani, dan apa respons kita untuk mempersiapkan masa depan anak-anak kita dalam dunia yang benar-benar baru ini. 



Kalau Anda diamkan, bukan krisis yang menghantam, melainkan persaingan baru melalui business model yang benar-benar berbeda.

Lagi pula, krisis selalu menjadi alasan bagi kaum malas untuk berhenti bekerja, dan bagi mereka yang senang mencari kambing hitam untuk menyalahkan orang lain atas kesalahan yang dilakukannya.

Selamat merenungkannya!

Prof Rhenald Kasali adalah Guru Besar Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Pria bergelar PhD dari University of IlLinois ini juga banyak memiliki pengalaman dalam memimpin transformasi, di antaranya menjadi anggota pansel KPK sebanyak 4 kali, dan menjadi praktisi manajemen. Ia mendirikan Rumah Perubahan, yang menjadi acuan dari bisnis sosial di kalangan para akademisi dan penggiat sosial yang didasarientrepreneurship dan kemandirian. Terakhir, buku yang ditulis berjudul Self Driving: Menjadi Driver atau Passenger.

Jokowi Minta Penegak Hukum Tak Langsung Tindaklanjuti Temuan BPK

http://nasional.kompas.com/read/2015/08/24/16291241/Jokowi.Minta.Penegak.Hukum.Tak.Langsung.Tindaklanjuti.Temuan.BPK

BOGOR, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan aparat penegak hukum untuk tidak mudah memidanakan kebijakan yang diambil oleh pejabat negara dan pejabat daerah supaya program-program pembangunan tidak terhambat.
Salah satu yang disepakati adalah para penegak hukum tidak boleh langsung menindaklanjuti hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Kalau temuan BPK yang 60 hari itu jangan dijadikan perkara hukum dulu. Setelah selesai dan tidak ditindaklanjuti oleh para kepala kementerian atau gubernur, bupati wali kota, baru diambil tindakan hukum," kata Ketua BPK Harry Azhar Aziz di Istana Bogor, Senin (22/8/2015).
Harry mengatakan, setiap kali audit, BPK memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah atau pun kementerian dan lembaga untuk melakukan klarifikasi atas setiap temuan. Waktu klarifikasi ini, yakni 60 hari. (baca: Ini 5 Provinsi yang Penyerapan Anggarannya Sangat Rendah)
Presiden Jokowi meminta agar aparat penegak hukum tidak mengintervensi dalam proses klarifikasi itu. Hal itu telah disepakati kejaksaan, kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pertemuan Senin siang tadi.
Menurut Harry, pertemuan bersama Presiden Jokowi dengan BPK, BPKP, dan penegak hukum juga menyeragamkan pandangan antara kerugian negara dengan potensi kerugian negara.
"Itu harus dibedakan (antara kerugian negara dan potensi kerugian negara). Jadi kalau betul-betul kerugian negara maka itu sudah jelas, jelas-jelas konkret merugikan negara misalnya uang daerah untuk membangun rumah pribadi, itu sudah jelas," ucap dia.
Sementara itu, Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Redonnyzar Moenek mengatakan, instruksi Presiden agar kebijakan tak mudah dipidanakan berkaitan erat dengan kekhawatiran yang timbul dari pejabat daerah untuk membelanjakan anggaran.
Sudah banyak kasus kepala daerah yang akhirnya tersandung kasus korupsi karena kebijakannya dianggap merugikan negara. Karena itu, selain meminta penegak hukum tak langsung memproses temuan BPK, Jokowi juga mengeluarkan empat instruksi lainnya.
Pertama, setiap diskresi keuangan tidak bisa dipidanakan. Apabila ada kesalahan administrasi, maka akan ditindaklanjuti terlebih dulu oleh aparat internal pengawasan pemerintah sesuai dengan Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Kedua, Jokowi meminta setiap ada kerugian dalam tindakan administrasi pemerintah, maka dibawa ke jalur perdata dengan membayar ganti rugi atas kesalahan administrasi yang dilakukan. Ketiga, Presiden meminta aparat penegak hukum bisa benar-benar teliti dalam melihat kerugian negara atas dasar niat mencuri.
"Terakhir, tidak boleh lakukan ekspos tersangka sebelum dilakukan penuntutan. Jangan karena euforia, tuntutan publik, janganlah karena kita mau jaga pertumbuhan ekonomi," papar Redonnyzar.

Penyerapan Anggaran Lemah, DPR Minta Jokowi Terbitkan Keppres

http://www.cnnindonesia.com/politik/20150824110117-32-74025/penyerapan-anggaran-lemah-dpr-minta-jokowi-terbitkan-keppres/

JakartaCNN Indonesia -- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Agus Hermanto menyoroti penyerapan anggaran pemerintah yang dinilai masih lemah. Pimpinan DPR dari Partai Demokrat itu menilai lemahnya penyerapan anggaran sebagai kondisi yang memprihatinkan.

"Mengkhawatirkan, penyerapan anggaran masih sekitar 10-20 persen. Ini menunjukkan ketidakefektifan. Masak anggaran besar tidak bisa terserap," ujar Agus di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (24/8).

Agus menilai penyerapan anggaran penting untuk mendongkrak laju perekonomian negara. Untuk menggenjot perekonomian, Agus menganggap penyerapan anggaran diperlukan, salah satunya, guna mengoptimalkan program percepatan pembangunan yang selama ini digalakkan pemerintah.

"Dalam hal ini kami menyambut Keppres percepatan pembangunan. Intinya supaya penyerapan anggaran bisa dioptimalkan," kata Agus.

Presiden Joko Widodo belakangan menyoroti persoalan percepatan pembangunan yang dianggap belum terealisasi sepenuhnya. Presiden bahkan meminta jajaran lembaga penegak hukum untuk memberikan pengawalan guna memastikan pembangunan di daerah-daerah bisa berjalan lancar.

Salah satu dari sekian banyak daerah yang menjadi sorotan, misalnya, adalah Provinsi Papua. Dalam rangka percepatan pembangunan ekonomi, pemerintah memandang perlu kebijakan pembangunan yang berbasiskan pada sumber daya alam (SDA), dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial, budaya, hukum dan lingkungan di Papua.

Atas dasar itu, Presiden Jokowi pada tanggal 21 Mei 2015 telah menandatangani Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tim Kajian Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam Bagi Pembangunan Ekonomi Papua.

Agus Hermanto berharap percepatan pembangunan itu bisa dilakukan secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Percepatan pembangunan dalam banyak hal dianggap mampu mengoptimalisasi penyerapan anggaran.

”Pemerintah harus bisa memberikan arahan. Kalau penyerapan masih kurang dari 50 persen, itu jelek," kata Agus.

Tidak ada komentar: