Jumat, 14 Agustus 2015

JOKOWI JAGO MENAIKKAN

Pemerintah Isyaratkan Iuran BPJS Naik Tahun 2016

http://nasional.kompas.com/read/2015/02/27/17444101/Pemerintah.Isyaratkan.Iuran.BPJS.Naik.Tahun.2016

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mengisyaratkan akan menaikkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mulai tahun 2016 mendatang untuk semua kelas. Menteri Kesehatan Nila F Moeloek mengatakan, biaya yang harus dikeluarkan BPJS semakin membengkak karena semakin banyaknya masyarakat menderita penyakit berat seperti stroke dan gagal ginjal sehingga membutuhkan biaya pengobatan yang besar.

"Jadi 30 persen dana ini terserap pada penyakit yang sungguh berat. Ini harus kita benahi, harus dikaji lagi besarnya iuran, mau pun dari selain yang dibayarkan pemerintah," kata Nila, dalam jumpa pers seusai rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo, di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (27/2/2015).

Nila memaparkan, data Kementerian Kesehatan pada tahun 1990-an menunjukkan, jenis penyakit yang paling banyak diderita masyarakat adalah inspeksi saluran pernapasan atas (ISPA). Kini, lanjut dia, stroke dan gagal ginjal menjadi penyakit yang paling sering menyerang.

"Sampai bulan Juli saja, ada 1 juta kali cuci darah yang dilakukan dan pengeluarannya cukup besar," kata Nila.

Menurut dia, ada ketidakadilan dalam mekanisme pembayaran iuran BPJS. Nila menyebutkan, untuk pengguna premi BPJS kelas satu yang setiap bulannya membayar premi Rp 59.500,- bisa menghabiskan biaya pengobatan hingga ratusan juta. Ia mencontohkan biaya pengobatan sakit jantung yang mencapai Rp 100-200 juta.

"Ini moral hazard yang bisa terjadi. Hanya bayar Rp 50.000,- belum tentu bulan selanjutnya membayar. Ini juga tadi dibicarakan bagaimana kita mendidik masyarakat agar kita ini saling membantu untuk asuransi sosial," ungkap Nila.

Data BPJS Kesehatan mencatat defisit pada laporan tahun lalu. Total iuran yang masuk mencapai Rp 41,06 triliun. Sementara, total manfaat dan klaim yang dibayar sebesar Rp 42,6 triliun sehingga rasio klaimnya tembus hingga 103,88 persen.

Premi naik 2016

Kepala BPJS Kesehatan Fachmi Idris mengungkapkan, sejak awal pihaknya sudah memprediksi bahwa iuran yang dikumpulkan BPJS Kesehatan dari besaran premi yang masuk tidak akan mampu menutupi seluruh biaya pengobatan peserta asuransi sosial ini. Untuk menutupinya, BPJS Kesehatan menggunakan dana cadangan.

"Dari awal, kami memang hitung akan ada mismatch antara iuran masuk dengan pengeluaran. Saat kami menghitung iuran, kami tidak menggunakan pendekatan aktuaria. Kami menggunakan pendekatan riset saat itu dan fiscal space. Maka kami siapkan Rp 6 triliun (di tahun 2014)," kata Fachmi.

Dari dana cadangan itu, lanjut dia, hingga akhir Desember 2014, masih tersisa Rp 2,2 trliun. Kemudian, pemerintah mengalokasikan dana cadangan teknis BPJS Kesehatan dalam APBN-P 2015 sebesar Rp 5 triliun. Namun, Fachmi berharap BPJS tidak terus-menerus menggunakan dana cadangan untuk membiayai pengobatan.

Salah satu alternatif yang paling memungkinkan adalah dengan menaikkan besaran iuran Peserta Bantuan Iuran (PBI) yang sebelumnya Rp 19.225,-. Kenaikan juga akan dialami peserta BPJS kelas I-III, namun besaran kenaikannya akan ditentukan oleh Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN).

"Kami masih hitung-hitung (besaran kenaikannya), tapi kami berharap agar pada tahun 2015 ini bisa masuk dalam skema APBN 2016 (khusus untuk PBI)," kata Fachmi.


BANDINGKAN DENGAN SAUDARA KEMBARNYA - BPJS KETENAGAKERJAAN

Jokowi Minta Dana BPJS Ketenagakerjaan Rp 180 Triliun Dimaksimalkan untuk Buruh

http://nasional.kompas.com/read/2015/05/04/17371501/Jokowi.Minta.Dana.BPJS.Ketenagakerjaan.Rp.180.Triliun.Dimaksimalkan.untuk.Buruh?utm_campaign=related_left&utm_medium=bp&utm_source=news

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo mengungkapkan, saat ini, dana yang dimiliki Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan lebih banyak tersimpan di lembaga itu daripada disalurkan kepada buruh. Dari total dana Rp 180 triliun, dana untuk buruh baru keluar sebesar 5 persen.
"Contoh, BPJS Ketenagakerjaan. Dananya Rp 180 triliun, bukan miliar, tetapi hanya bisa digunakan 5 persen untuk investasi perumahan," ujar Jokowi saat membuka Kongres VII Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) di Pondok Gede, Jakarta, Senin (4/5/2015).
Padahal, lanjut Jokowi, di negara-negara lain, dana itu biasanya digunakan sebanyak 50 persen. Oleh karena itu, dia pun meminta agar sistem tersebut segera diubah.
"Kalau bisa, 40-50 persen untuk menyiapkan perumahan bagi para buruh. Berapa banyak itu rumah yang bisa dibangun? Coba hitung kalau bisa," tutur Jokowi.
Dia menuturkan, saat ini dana yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan lebih banyak tersimpan karena belum adanya peraturan. Maka dari itu, Jokowi mengaku akan membicarakan hal ini terlebih dulu dengan para pimpinan buruh untuk menentukan skema terbaik dalam memanfaatkan dana bagi buruh.
"Dengan demikian, uang-uang itu jadi dana produktif, bukan disimpan. Butuh terobosan seperti itu kalau ingin bahwa manfaat dana itu harus ada," ucap dia.
Selain fasilitas perumahan, Jokowi juga menyoroti masalah pembangunan fasilitas transportasi dan kesehatan di kawasan industri. Para buruh, sebut Jokowi, masih dibebankan biaya transportasi yang dalam sebutannya sebesar Rp 400.000-Rp 600.000.
"Beban-beban itu akan mengurangi upah yang diberikan perusahaan. Ini tugas pemerintah, tetapi butuh proses, butuh waktu. Beri kesempatan saya bekerja ke arah yang tadi saya sampaikan," ucap Jokowi, disambut sorak-sorai ratusan buruh yang hadir.

Tidak ada komentar: