Senin, 03 Agustus 2015

LANGKAH JOKOWI MENUJU TIRANI

Setelah Jokowi memanjakan pegawai negeri sipil, polisi dan TNI, kini Jokowi berusaha menghidupkan pasal penghinaan presiden, pasal yang sudah ditarik oleh Mahkamah Konstitusi sejak tahun 2006 lalu. Dan gaya Jokowi itu diikuti oleh Ahok, gubernur DKI Jakarta.

Jokowi Ingin Pasal Penghinaan Presiden Dihidupkan Kembali

http://politik.news.viva.co.id/news/read/656382-jokowi-ingin-pasal-penghinaan-presiden-dihidupkan-kembali

VIVA.co.id - Presiden Joko Widodo menyodorkan 786 Pasal dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ke DPR RI untuk disetujui menjadi KUHP  pada 5 Juni 2015.

Menariknya, dari ratusan pasal yang disodorkan, Jokowi menyelipkan satu Pasal mengenai Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden. Pasal tersebut sejatinya sudah dihapuskan Mahkamah Konstitusi (MK) sejak 2006 silam.

Praktisi hukum Eggy Sudjana, selaku pihak yang mengajukan judicial review atas Pasal 134, Pasal 136, dan Pasal 137 KUHP tentang Penghinaan Presiden pada tahun 2006 lalu, mengatakan MK telah mencabut pasal tersebut lantaran tidak jelas batasannya, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.

"Saya ini suka mengkritik, apakah mengkritik itu masuk kategori menghina Presiden? Ini nggak jelas. Kalau Jokowi mengajukan ini, bukan hanya mundur ke Orde Baru, ini kayak zaman penjajah," kata Eggy Sudjana dalam perbincangan bersama tvOne, Minggu malam, 2 Agustus 2014.

Namun pasal yang pernah dicabut MK itu kini berusaha 'dihidupkan' kembali oleh Pemerintahan Jokowi, dengan memasukkannya ke dalam RUU KUHP yang akan dibahas DPR. Pasal tersebut tercantum dalam Pasal 263 ayat 1 RUU KUHP yang berbunyi:

"Setiap orang yang di muka umum menghina Presiden atau Wakil Presiden, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV"

Pasal selanjutnya semakin memperluas ruang lingkup Pasal Penghinaan Presiden yang tertuang dalam RUU KUHP, seperti dalam Pasal 264, yang berbunyi:

"Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, yang berisi penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden dengan maksud agar isi penghinaan diketahui atau lebih diketahui umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV,"

Dengan masuknya Pasal tentang Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden ke dalam RUU KUHP, Eggy menduga, Pemerintahan Jokowi tidak memiliki itikad baik dengan memaksakan pasal yang pernah dicabut MK, karena tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak relevan lagi dalam konteks demokrasi.

"Jokowi jangan-jangan nggak baca (RUU KUHP). Kalau dia mengajukan ini sudah satu niat tidak baik, (Jokowi) tidak ngerti bagaimana hukum itu dibuat," ujar Eggy.

Sementara itu, Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu menegaskan masuknya Pasal Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden ke dalam RUU KUHP jangan dikhawatirkan terlalu berlebihan. Sebab kata dia, Pasal ini masih berbentuk RUU.

"Ini kan baru RUU, tentu kita sepakat demokrasi kita tidak boleh mundur, harus maju. Kita akan pilah mana yang menghina dan mengkritik, kita akan membuat batasan. Dalam pembahasannya nanti akan dikaji," kata Masinton.


Ahok Baik Hati ke TNI & Polisi, Ada Apa Ya?
http://www.rmol.co/read/2015/07/28/211354/Ahok-Baik-Hati-ke-TNI-&-Polisi,-Ada-Apa-Ya-

Kasih Tiket Gratis Naik Busway, Beri Uang Saku & Makan Rp 250 Ribu

RMOL. Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sepertinya mau mengambil hati personel TNI dan Polri. Caranya, dengan berencana memberi uang saku, uang makan, plus tiket busway gratis kepada personel TNI-Polri.

Hal ini diutarakan Ahok, sapaan akrab Basuki, saat apel bersama TNI, Polri dan aparat Pemerintah DKI Jakarta di Markas Kodam Jaya, Cawang, Jakarta, kemarin.

Hadir dalam acara ini, Pangdam Jaya Mayor Jenderal Agus Sutomo, Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Tito Karnavian, Panglima Komando Operasi Udara I, Marsekal Muda Agus Dwi Putranto dan Danjen Kopassus Mayor Jenderal Doni Monardo.

"Rencananya, saya ingin ada Peraturan TIF Gubernur yang memberi uang saku Rp 250 ribu per hari dan uang makan Rp 48 ribu per hari untuk tiap personel," kata Ahok.

Meski kesejahteraan TNI dan Polri sudah cukup baik, namun, Ahok merasa pemberian uang saku masih layak. "Tapi adanya syaratnya, mereka ikut membantu Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta ikut membereskan kesemrawutan Ibu kota, seperti parkir liar," kata dia.

Bekas Bupati Belitung Timur ini mencontohkan, penataan parkir di Kelapa Gading, Jakarta Utara, dan Jalan Sabang, Jakarta Pusat, terbukti menambah pemasukan daerah. "Saya juga sedang merancang bagaimana peraturannya setiap PAD yang kita pungut bisa tarik 2,5 persen sebagai insentif. Ini juga sedang saya hitung buat TNI dan Polri," kata dia.

Selain itu, dia juga berkeinginan anggota TNI dan Polri bebas biaya naik transportasi umum. Akan tetapi rencana ini, kata dia, masih perlu dikaji terlebih dahulu sebelum direalisasikan. "Saya akan uji coba para pemegang Kartu Jakarta Pintar (KJP) naik TransJakarta tidak perlu bayar, begitu juga nanti akan diperluas untuk TNI/ Polri aktif tidak perlu bayar naik transportas umum," kata dia.

Dia berkeinginan kesejahteraan rakyat harus ditingkatkan dan berjanji akan terus menghemat setiap sen uang negara untuk keadilan menyeluruh. "Kami tidak ingin TNI, Polri ada kesulitan, sedangkan PNS sekarang sudah lumayan. Ini sedang diperbaiki, saya yakin Pak Jokowi akan terus memperbaiki ini," janji dia.

Pengamat perkotaan DKI Jakarta, Amir Hamzah menilai, rencana Ahok yang akan memberikan uang saku dan makan maka kepada personel TNI dan Polri kurang tepat. Pasalnya, belum ada payung hukum yang mengatur hal tersebut.

"Saya khawatir rencana ini sebagai langkah strategis Ahok menjelang Pilkada untuk mendekati dan menarik simpati semua kalangan termasuk TNI dan Polri agar mendapat dukungan yang luas," kata Amir Hamzah kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Seperti diketahui, Ahok sudah ancang-ancang mengikuti Pilkada Jakarta, 2017 nanti. Bila tidak ada partai yang mau mencalonkan, kubu Ahok sudah berusaha mengumpulkan KTP warga Ibukota sebagai tanda mendukung Ahok. Calon tanpa partai alias independen disyaratkan mendapat dukungan berupa 750 ribu KTP warga.

Melanjutkan keterangan, kata Amir, peningkatan kesejahteraan TNI dan Polri merupakan tugas dan wewenang pemerintah pusat dan bukan pemerintah daerah. "Dalam undang-undang pemerintah daerah tidak ada otonomisasi peninggakatan kesejahteraan TNI/Polri. Kalau ingin mensejahterakan kedua institusi tersebut kita harus mendorong pemerintah pusat," saran dia.

Terlebih bila rencana tersebut betul-betul dilaksanakan, kata dia, akan terbentur oleh beberapa persoalan. Seperti, apakah sudah dianggarkan dalam APBD DKI Jakarta. "Kalau belum dianggarkan akan diambil dari pos apa, itu yang harus dipikirkan," kata dia.

Selain itu, lanjut dia bila dalam bentuk hibah harus mendapat persetujuan dari anggota DPRD DKI Jakarta. "Sampai saat ini dewan belum pernah sekalipun membahas ini," kata dia.

Untuk itu, dia menyarankan bila memang tidak ada payung hukumnya maka lebih baik rencana pemberian uang saku dan makan untuk TNI/ dan Polri dibatalkan saja agar tidak melanggar aturan yang ada. ***

Tidak ada komentar: