Minggu, 23 Agustus 2015

MENANGGAPI PENGGUSURAN WARGA KAMPUNG PULO - 1

Kalau pemerintah itu melayani masyarakat, maka harta pemerintah adalah harta rakyat, tanah negara adalah tanah rakyat. Saya tidak membicarakan rakyat yang kaya yang bisa membeli tanah dan bisa membangun rumah, tapi tentang rakyat melarat yang tak punya tanah, yang berat bayar sewa kamar atau kontrak rumah. Negara wajib menjaga agar jangan sampai ada seorangpun warganya yang hidup terlunta-lunta di tanah kelahirannya hanya oleh sebab dia tak punya uang!

Sebab bapakku lahir di sini, emakku juga lahir di bumi ini, maka aku berhak untuk memiliki sebidang tanah di negeriku sendiri. Negara harus membantu dan menolongku mendapatkan tanah pusaka ini, bukannya menggusur dan mengusirku hanya oleh karena aku tak punya uang. Jika negara mempunyai tanah, biarlah itu aku tempati dan aku miliki, sebab negara itu benda mati yang tak membutuhkan apa-apa, sedangkan presiden maupun gubernur sudah mempunyainya.

Negara harus menjaga perasaanku, jangan sampai orang asing bisa membeli properti dinegeri ini oleh sebab dia punya uang, sementara aku anak bangsa sendiri tak kebagian tanah karena tak punya uang. Jika tanah ini boleh dimiliki oleh asing, maka sebentar lagi rakyatmu akan hidup menggelandang semuanya. Sebab orang-orang asing itu banyak uangnya. Mereka akan berbondong-bondong datang ke mari untuk memborong tanah sekampung.

Negara memberiku bantuan beras dan uang. Itu artinya negara mengetahui kebutuhan hidupku. Tapi apakah negara juga tahu bahwa selain makan aku juga butuh rumah?

Mari kita hidup saling pengertian. Jika negara membutuhkan tanah yang kutempati, silahkan pakai. Tapi pikirkanlah bahwa tanah dan rumah bagiku itu bukan sekedar tempat tinggal, melainkan juga sebagai tempatku mencari nafkah. Jika sekedar tempat tinggal, bolehlah itu ditukar-tukar lokasinya. Tapi jika itu menyangkut mata pencarianku, haruskah aku mati gara-gara rumahku dipindahkan?

Negara jangan seperti orang biasa yang rumahnya adalah rumahnya. Tapi tanah negara baiknya dipertimbangkan untuk kepentingan rakyatnya. Negara baiknya melawan rakyat yang penjahat. Mengapakah negara memusuhi juga orang-orang yang bukan penjahat?! Lihatlah, siapa-siapa yang selalu kamu musuhi? Hanya atas nama ketertiban, kebersihan dan kenyamanan, kau singkirkan tukang-tukang becak, kau singkirkan pedagang asongan, pedagang kaki lima, warung-warung, pengamen, pengemis, dan lain-lainnya. Orang mencari makan kau perlakukan seperti pencoleng, kau hajar, kau pukul hingga mati.

Kau sudah keterlaluan sekali. Sudah kutunggu mulai dari presiden ke-1, ke-2, ke-3, hingga sekarang ini, tapi tak ada perubahan sama sekali. Malah semakin hari semakin keras kau memusuhi rakyatmu.

Aku ini rakyatmu, bukan musuhmu! Para pahlawan berjuang adalah untuk aku, untuk orang-orang seperti aku, sebagaimana sila ke-5: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Supaya orang-orang melarat seperti aku ini bisa hidup sederajat dengan orang-orang yang kaya. Itu tugasmu untuk mengangkat derajatku.

Kamu telah keliru menjalankan tugasmu. Karena itu aku tak lagi mempercayaimu dan bermaksud mencabut mandatku. Pergilah! Mundurlah kau, sebab tak becus mengurus. Sekalipun aku tak tahu siapa penggantimu, apakah ia lebih baik atau lebih jahat, tapi aku tahu bagaimana harus mendepak siapa saja yang tak becus mengurus.

Tanah Untuk Rakyat

http://historia.id/modern/tanah-untuk-rakyat

Dalam pepatah Jawa terdapat pameo: sedumuk bathuk senjari bumi, toh pati dilakoni, seorang lelaki akan melawan orang yang mengganggu istri dan tanahnya sekalipun nyawa taruhannya.


TANAH selalu jadi api dalam sekam. Sengketa tanah pun tak henti mewarnai sejarah Indonesia. Kali ini, para petani Jambi dan Suku Anak Dalam sudah sebulan berkemah di lahan kosong depan kantor Kementerian Kehutanan. Bahkan sejumlah petani melakukan long march sejauh 1.000 kilometer dari Jambi menuju Istana Negara Jakarta. Mereka menuntut lahan dan hutan mereka, yang terkikis akibat pengembangan perkebunan kelapa sawit.
Konflik agraria tersebut membuktikan apa yang dikatakan Mochammad Tauhid, tokoh penting dalam pemikiran agraria di Indonesia: “Soal agraria (soal tanah) adalah soal hidup dan penghidupan manusia, karena tanah adalah asal dan sumber makanan bagi manusia. Perebutan tanah berarti perebutan makanan, perebutan tiang hidup manusia. Untuk itu, orang rela menumpahkan darah, mengorbankan segala yang ada demi mempertahankan hidup selanjutnya.”
Konflik agraria sudah terjadi sejak zaman kolonial. “Kasus sengketa tanah terjadi karena adanya pemberian hak oleh pemerintah,” kata Mohammad Iskandar, pengajar di program studi ilmu sejarah Universitas Indonesia. Pada 1870 pemerintah kolonial memberlakukan Undang-undang (UU) Agraria (Agrarisch Wet) yang memberikan hak erfpacht –sekarang Hak Guna Usaha– kepada para pemodal asing untuk mengusahakan perkebunan.
“Tanah menjadi sumber konflik karena tanah dikuasai oleh perusahaan-perusahaan Belanda dan penduduk pribumi dijadikan buruh,” ujar Idham Arsyad, sekretaris jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria.
Hak erfpacht menggusur tanah pertanian rakyat karena asas domein verklaring, bahwa tanah yang tak bisa dibuktikan milik seseorang dianggap milik negara, dan negara melemparkan hak pengelolaan kepada para pengusaha. “Orang pribumi tidak bisa bersaing dengan orang kaya Eropa yang mampu membeli banyak tanah,” kata Iskandar.
Para petani kemudian melakukan perlawanan; seringkali dibalut fanatisme keagamaan. Antara lain peristiwa Cikandi Udik (1845), kasus Bekasi (1868), kasus Amat Ngisa (1871), pemberontakan Cilegon (1888), kerusuhan Ciomas (1886), pemberontakan Gedangan (1904), pemberontakan Dermajaya (1907), peristiwa Langen di Banjar, Ciamis (1905), peristiwa Cisarua dan Koja, Plered (1913-1914), dan peristiwa Rawa Lakbok, Ciamis (1930).
Ketika Belanda ditaklukkan Jepang, banyak perkebunan besar milik perusahaan Belanda dan asing ditinggalkan dan terlantar. Militer Jepang mendorong rakyat untuk mengolah dan menanaminya dengan bahan kebutuhan perang seperti jarak dan sereh wangi. “Dengan izin dan dorongan pemerintah Jepang itulah maka tercipta persepsi di kalangan rakyat bahwa mereka memperoleh kembali tanah mereka yang dulu melalui rekayasa hukum dirampas oleh Belanda,” tulis Gunawan Wiradi dalam Seluk Beluk Malasah Agraria. Toh, pemberontakan petani tetap terjadi seperti di Indramayu pada 1944, karena rakyat tak sanggup menanggung penindasan.
Setelah kemerdekaan, penggarapan tanah perkebunan oleh rakyat berlanjut. “Pemerintah Indonesia meneruskan sikap toleran Jepang dengan membiarkan rakyat menduduki tanah, sambil menunggu payung hukum agraria nasional terbentuk,” tulis Ahmad Nashih Luthfi dalam Melacak Sejarah Pemikiran Agraria. Pemerintah kemudian mengeluarkan UU No 13 tahun 1946 untuk menghapus desa-desa perdikan, yang bebas pajak, di mana elite-elitenya menguasai sebagian besar tanah di desa-desa. Pemerintah juga mengeluarkan UU No 13 tahun 1948 untuk mengambil-alih semua tanah 40 perusahaan gula Belanda di Kesultanan Yogyakarta dan Surakarta.
Celakanya, hasil perjanjian Konferensi Meja Bundar (KMB) menjungkirbalikkan kebijakan reformasi agraria tersebut. Salah satu syarat pengakuan kedaulatan Indonesia antara lain aset milik Belanda harus dikembalikan dan dijamin. Deli Planters Vereniging, asosiasi pengusaha tembakau, ingin menguasainya kembali sesuai kesepakatan KMB. Pada 1953, petani miskin di Deli, Sumatra Utara, melakukan perlawanan: 21 orang tertembak, enam di antaranya tewas dalam peristiwa yang kelak dikenal sebagai Peristiwa Tanjung Morawa.
Peristiwa itu mendapat sorotan dari media maupun parlemen. Partai Komunis Indonesia (PKI) mencemooh menteri dalam negeri Mohamad Roem dengan sebutan “Mohamad Roem Traktor Maut”. Sidik Kertapati dari Sarekat Tani Indonesia (Sakti) mengajukan mosi tidak percaya, yang mendapat dukungan dari Partai Nasional Indonesia. Perdana Menteri Wilopo akhirnya menyerahkan mandatnya kepada presiden.
Penyair Agam Wispi yang menyaksikan para petani digusur dengan traktor dan bedil, mengabadikannya dalam puisi “Matinya Seorang Petani”: Depan kantor bupati/tersungkur seorang petani/karena tanah/karena tanah.

Tidak ada komentar: