Minggu, 30 Agustus 2015

MENIPU ATAU BODOH

Sejak saya membahas revolusi mental Jokowi soal koperasi yang dibandingkan dengan system ekonomi liberal, pikiran saya merasa ada yang janggal tapi saya belum tahu dimana kejanggalannya. Berhari-hari saya merenungkan dan membayangkan antara koperasi dengan ekonomi liberal; di manakah korelasinya, ya?!
Puji TUHAN, bangun tidur mendadak pikiran saya dibukakan, bahwa itu memang nggak nyambung. Maka saya geleng-geleng kepala: apa yang diajarkan oleh Harvard University, sehingga menghasilkan sarjana-sarjana yang bego-bego begini, ya?!

Supaya mobil bisa berjalan perlu dibuatkan jalan. Tapi jalan berbahan apa yang hendak dibuat? Jalan aspal atau hotmix? Jadi, antara jalan dengan mobil itu berbeda. Koperasi adalah usaha yang berbasis ekonomi rakyat. Tapi ekonomi rakyat bukan koperasi bahkan takkan pernah bisa menjadi koperasi. Ekonomi rakyat itu adalah jalan, sedangkan koperasi itu mobilnya. Jadi, bagaimana Jokowi bisa berkata: "Daripada meributkan tentang ekonomi rakyat dan ekonomi liberal sebenarnya kita sudah punya blue print ekonomi yang jelas-jelas berpihak kepada rakyat."

Untuk menjalankan ekonomi negara ini pemerintah perlu memilih system ekonomi mana yang hendak diterapkan. Pilihannya: ekonomi kerakyatan atau ekonomi liberal? Kalau ekonomi kerakyatan[pro rakyat] harga-harga dikontrol oleh pemerintah, bukan ditentukan oleh mekanisme pasar. Orang tidak bisa menaikkan harga barang, baik beras, daging sapi, ayam atau cabe seenaknya sendiri tanpa seijin pemerintah. Orang itu bisa ditangkap dan dipenjarakan. Di zaman Soeharto itu bisa dimasukkan pelanggaran subversif, disamakan dengan PKI. Selama ini jika ada kenaikan harga yang bisa dilakukan pemerintah adalah melakukan operasi pasar. Pemerintah berlaku sebagai saingan toko, menjual dengan harga yang murah. Misalnya harga beras melambung, pemerintah dengan mobil keliling berjualan beras dengan harga murah sehingga toko tidak laku. Apa sebab? Sebab pemerintah menganut system ekonomi liberal[pro pasar, bukan pro rakyat].

System ekonomi liberal yang mengatur harga-harga adalah pasar atau hukum ekonomi. Pemerintah tidak akan intervensi soal harga. Seperti contoh di atas yang bisa dilakukan pemerintah hanyalah "membuka toko insidentil" menyaingi toko.

Hukum ekonomi itu berbunyi: di saat persediaan barang sedikit sementara permintaan banyak, maka harga akan naik. Tapi manakala persediaan barang melimpah sedangkan permintaan sedikit, maka harga akan turun. Jumlah barang dan tingkat permintaan itulah yang menentukan harga suatu barang itu murah atau mahal, bukan pemerintah.

Dan sebenarnya, "operasi pasar" yang dilakukan pemerintah itu termasuk pemerintah intervensi pasar, sesuatu yang ditabukan dalam system ekonomi liberal. Itulah sebabnya pemerintah dianggap "banci" karena menerapkan system yang nggak jelas; semi liberal. Disebut ekonomi rakyat bukan, ekonomi liberal juga bukan. Setengah-setengah.

Tapi kita harus berterimakasih pada pemerintah sekalipun bencong. Sebab seandainya pemerintah tidak intervensi pasar, maka kurs dolar, harga cabe, beras, daging, ayam dan lain-lainnya bisa melambung liar nggak karu-karuan karena permainan liar para mafia.

Saya pikir system ekonomi semi liberal itulah yang terbaik untuk Indonesia, mengingat masing-masing system ada kelebihan dan kekurangannya. Dan kebetulan tidak ada hukum yang memutlakkan salah satu system tersebut. Karena itu system banci halal, nggak haram.

Nah, koperasi itu usaha bersama yang didirikan untuk keuntungan bersama. Ada kegotongroyongan di antara masyarakat untuk bersama-sama meraih sukses atau keuntungan. Berbeda dengan bentuk usaha pada umumnya yang bersifat individual. Ini modalku sendiri, kujalankan dengan caraku sendiri dan untuk keuntunganku sendiri.

Karena itu kalau mau membandingkan koperasi, bandingkan dengan usaha individual itu, jangan dengan systemnya. Kalau mau membandingkan mobil bandingkanlah antara sedan, truk atau pick up-nya, jangan mobil dibandingkan dengan jalan. Sedangkan kalau system bandingkan dengan system; system kerakyatan bandingkan dengan system liberal atau neo liberal, jangan system dibandingkan dengan koperasi. Gila, loe!

Lulusan Harvard? Amit-amit jabang bayi, deh! Pantas aja negara ini jadi semakin rusak.

Tidak ada komentar: