Senin, 07 September 2015

ANTARA JOKOWI - RIZAL RAMLI DAN PRAMONO ANUNG

Jokowi bilang harus bangun listrik 35.000 megawat. Kalau 5.000 megawat buat apa? Tapi Rizal Ramli nekat merevisinya menjadi 16.000 megawat. Dan Pramono Anung selaku juru bicara kepresidenan mengatakan kalau Jokowi tak pernah menargetkan 35.000 megawat. Ini apa-apaan, ya?! Sinetron apa lagi?

Pikir Jokowi, dia masih punya 250 juta ekor ayam yang bisa dirampok telornya. Sekali untuk membayar utangnya Pertamina, sekali lagi untuk membangun listrik 35.000 megawat.

Aduh, sengsaranya punya presiden macam begini. Mimpi apa aku semalam?

Kita dukung Rizal Ramli mengobrak-abrik sarang presiden!

Jokowi Tegaskan Program Listrik 35.000 MW Merupakan Kebutuhan

http://nasional.kompas.com/read/2015/08/19/11293501/Jokowi.Tegaskan.Program.Listrik.35.000.MW.Merupakan.Kebutuhan

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyatakan keseriusannya untuk tetap mengejar target pembangunan pembangkit listrik berkapasitas 35.000 Megawatt. Menurut Jokowi, semua menteri harus meloloskan target itu karena dirinya bersama dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla pun turun tangan mengatasi persoalan listrik.
Dia menjelaskan, target 35.000 MW itu, tidak akan diubah karena memang merupakan kebutuhan listrik nasional.
"Itu memang kebutuhan. Kalau tidak mencapai itu, ya itu setiap saya ke daerah, listrik mati, listrik byarpet semua. Maka saya dorong terus harus selesai sampai urusan pembebasan lahan di Batang, saya dan wapres sampai turun tangan langsung," kata Jokowi di Jakarta Convention Center (JCC), Rabu (19/8/2015).
Dengan begitu, Jokowi meminta menteri bekerja dan mencari solusi untuk bisa meyakinkan para investor. Dia juga berharap agar para menteri bisa lebih fokus bekerja mengejar target yang ditetapkan. (baca: Rizal Ramli Minta Target Realistis, Jokowi Sebut Tugas Menteri Cari Solusi)
"Itu sudah saya sampaikan, tugasnya adalah mencarikan solusi dari setiap problem, dari target dan kebutuhan yang ada," ucap dia.
Rizal sebelumnya mengkritik program pembangunan pembangkit listrik 35.000 megawatt. Menurut Rizal, program itu tidak realistis dan hanya meneruskan program pada pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu I yang dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla. (baca: Menteri Rizal Ramli Kritik Program 35.000 Megawatt Jokowi)
"Saya akan minta Menteri ESDM dan DEN (Dewan Energi Nasional) untuk lakukan evaluasi ulang mana yang betul-betul masuk akal. Jangan kasih target terlalu tinggi tapi capainya susah, supaya kita realistis." ujar Rizal Ramli di Gedung Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Jakarta, Kamis (13/8/2015). (baca:Rizal Ramli Tantang Wapres JK Diskusi Terbuka Bahas Kritikan Dirinya)
Wapres meminta Rizal sedianya memahami terlebih dahulu persoalan yang ada sebelum ia menyampaikan kritik. Menurut JK,pengadaan pembangkit listrik 35.000 megawatt merupakan suatu kebutuhan. Infrastruktur kelistrikan harus dibangun sebelum membangun industri. (baca: Proyek Listrik Dikritik, JK Minta Rizal Ramli Pelajari Dulu Sebelum Komentar)
"Tentu sebagai menteri, harus pelajari dulu sebelum berkomentar. Memang tidak masuk akal, tetapi menteri harus banyak akalnya. Kalau kurang akal pasti tidak paham itu memang. Itu kalau mau 50.000 megawatt pun bisa dibuat," kata Kalla.

Proyek 35.000 Megawatt Dianggap Mustahil, Ini Komentar Jokowi

http://news.metrotvnews.com/read/2015/08/19/159677/proyek-35-000-megawatt-dianggap-mustahil-ini-komentar-jokowi

Metrotvnews.com, Jakarta: Presiden Joko Widodo tak akan merevisi target proyek pengadaan pembangkit listrik 35.000 megawatt meski dinilai mustahil. Menurutnya, target itu merupakan kebutuhan bagi seluruh rakyat Indonesia.

"Ya, banyak yang menyampaikan bahwa 35.000 megawatt itu sebuah target yang sangat ambisius. Tapi, memang kebutuhannya seperti itu," ucapnya di Plenary Hall, JCC, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (19/8/2015).

Dia meminta para menterinya mencarikan solusi terkait rencana pembangunan listrik 35.000 megawatt. "Itu tugasnya menteri. Kalau mau target gampang, ya 5.000 megawatt sajalah, ya pasti kecapai. Tapi saya enggak mau!" sambung dia.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu meminta menteri koordinator di kabinet kerja bergerak cepat mencarikan solusi agar target itu terealisasi dalam waktu dekat. (KlikJokowi: Tugas Menko Itu Mencari Solusi)

"Tugasnya Menko untuk cari solusi, jalan keluar, seperti masalah yang dihadapi oleh investor. Misalnya, kalau yang sudah tanda tangan PPA, harus diikuti, ada ceklisnya, izin lahan bagaimana, yang bisa dibantu, bantu. Yang bisa dicarikan solusi, carikan," tandas dia.

Namun Jokowi enggan menanggapi konflik antara Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli. "Urusan seperti itu pasti enggak akan saya jawab. Urusan saya, bekerja, selesaikan masalah," cetusnya. (KlikJokowi Enggan Tanggapi Konflik JK & Rizal Ramli)

Pramono: Jokowi Tak Pernah Targetkan Program Listrik 35 Ribu Mw

http://economy.okezone.com/read/2015/09/07/19/1209972/pramono-jokowi-tak-pernah-targetkan-program-listrik-35-ribu-mw

JAKARTA - Target proyek pembangkit listrik 35.000 megawatt (mw) dalam lima tahun ala Presiden Joko Widodo (Jokowi) direvisi oleh Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Rizal Ramli menjadi 16 ribu mw. Menurut Rizal, 35 ribu mw hanya dapat dilakukan selama 10 tahun. Lalu apa tanggapan istana?
Sekteraris Kabinet Pramono Anung menjelaskan, pada dasarnya Presiden Jokowi tidak pernah menargetkan proyek pembangkit listrik 35 ribu mw dibangun dalam lima tahun. Dirinya berkilah, 35 ribu mw adalah kebutuhan listrik yang harus dipenuhi dalam lima tahun.
"Jadi sebenarnya, Presiden tidak pernah menargetkan 35 ribu mw, itu kebutuhan kita mendasar supaya kebutuhan listrik di Indonesia itu bisa terpenuhi dengan baik," jelas Pramono di Istana Negara, Jakarta, Senin (7/9/2015).
Pramono pun berkilah proyek 35 ribu mw yang ada dalam rancangan pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) merupakan angka kebutuhan listrik yang harus dipenuhi. Padahal, Jokowi selama ini menyebutkan, proyek pembangkit listrik 35 ribu mw adalah target yang harus dipenuhi dalam lima tahun. Target tersebut pun tidak akan direvisi.
"Sekali lagi, 35 ribu mw itu bukan target di RPJMN, itu kan kebutuhan. Ada kebutuhan segitu," sambungnya.
Menurut Pramono, kebutuhan listrik tersebut merupakan laporan dari PT PLN (Persero) serta beberapa pejabat terkait yang bertanggung jawab soal kelistrikan. Diakui Pramono, setiap tahunnya kebutuhan listrik akan terus meningkat setiap tahunnya. Namun, revisi 16 ribu mw yang disampaikan Menko Kemaritiman Rizal Ramli adalah kemampuan pemerintah membangun proyek tersebut dalam lima tahun.
"Ya karena kebutuhan itu kan dari waktu ke waktu akan naik. Saya juga sudah baca rilis pak Rizal, sebenarnya itu lebih kepada kemampuan untuk bisa mencapai dari target itu. Kan seperti pemerintahan sebelumnya juga kan ada target, berapa yang ditarget. Tetapi sekarang ini, agar capaian lebih tinggi dari target memang harus ada perubahan perundang-undangan yang diperlukan," imbuhnya.
Untuk menyelesaikan masalah ini, Jokowi lanjut Pramono menjelaskan, juga akan menggelar rapat terbatas membahas soal kelistrikan. Salah satu yang dibahas adalah soal kemampuan PLN dan swasta dalam menggarap megaproyek tersebut.
"Ini kan, menyangkut kebutuhan. Kebutuhan itu ada realtivitasnya. Nah, nanti kebutuhannya jadi berapa kita lihat nanti dalam rapat kabinet terdekat. Besok kita akan ratas. Besoknya akan rapat secara khusus, dua hal. Satu masalah deregulasi, dua satu masalah kebutuhan listrik," tukasnya.
(rzk)

Seskab: Banyak Pejabat PLN Trauma Bangun Pembangkit Listrik

http://economy.okezone.com/read/2015/09/07/19/1209968/seskab-banyak-pejabat-pln-trauma-bangun-pembangkit-listrik

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam waktu dekat akan mengadakan rapat terbatas (ratas) bahkan sidang kabinet paripurna, guna membahas persoalan kelistrikan di Tanah Air.
Terlebih lagi, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Rizal Ramli merevisi target proyek pembangkit listrik 35 ribu megawatt (mw) dalam lima tahun menjadi 16 ribu mw.
Menurut Sekretaris Kabinet Pramono Anung, banyak sekali kendala dalam merealisasikan proyek pembangkit listrik 35 ribu mw. Salah satunya adalah kekhawatiran para pejabat di PLN akan dikriminalisasi jika mengambil kebijakan.
"Bukan sulit tercapai, karena memang untuk mencapai itu, misalnya begini untuk pengadaan barang dan jasa PLN itu. Saya jujur sekarang ini harus mengatakan, direksi PLN sedang ada trauma. Karena sebagian dirutnya terkena tindak pidana apa, sehingga mereka trauma mengambil kebijakan," kata Pramono di Istana Negara, Jakarta, Senin (7/9/2015).
"Nah untuk itu harus ada hal-hal yang membuat mereka berani mengambil kebijakan dalam kondisi seperti ini. Sebab kalau dibiarkan begitu saja mereka tidak akan berani mengambil kebijakan," sambungnya.
Pramono menambahkan, kendala lainnya adalah adanya peraturan pemerintah itu sendiri yang membuat pembangunan proyek 35 ribu mw sulit terealisasi.
"Nah kami melihat walaupun sudah ada upaya, political will, dorongan dan keinginan dari pemerintah tetapi ada beberapa peraturan dan perundang-undangan yang tidak memungkinkan untuk bisa bergerak," imbuhnya.
Kendati demikian, Pramono tidak menutup mata dari banyaknya minat investor untuk menggarap proyek listrik 35 ribu mw. Namun hal tersebut masih sebatas ketertarikan semata.
"Ya kalau ‎memohon boleh saja, tetapi kan realisasinya kemudian implementasinya bisa dihitung dengan gampang," pungkasnya.
(rzk)

Jokowi Panggil Rizal Ramli Terkait Revisi Proyek 35 Ribu Mw?

http://economy.okezone.com/read/2015/09/07/19/1209840/jokowi-panggil-rizal-ramli-terkait-revisi-proyek-35-ribu-mw

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Rizal Ramli di Kompleks Istana Kepresiden. Lantas apakah pemanggilan dirinya ini terkait pernyataan revisi proyek listrik pembangkit listrik 35 ribu megawatt(mw) menjadi 16 ribu mw dalam lima tahun?.
 
"Aduh, bukan-bukan, urusan lain lagi. Yang dilapor ke presiden, urusan lain lagi," dalih Rizal sebelum memasuki gerbang Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (7/9/2015).
Namun, Rizal berjanji akan menjelaskan usai pertemuan dengan Jokowi perihal pemanggilan dirinya.
"Ada sesuatu lah, nanti dilaporin setelah ini," singkatnya.
Padahal, Jokowi sudah menegaskan tidak akan merevisi proyek 35 ribu mw tersebut. Pernyataan Jokowi ini disampaikan beberapa waktu lalu di Jakarta Convention Center (JCC).
"Tidak akan direvisi. Tugas menteri koordinator itu cari solusi dan jalan keluar," kata Jokowi.
(rzk)

PLN Bakal Rugi USD10,76 Miliar/ Tahun Bila 35.000 Mw Direalisasikan

http://economy.okezone.com/read/2015/09/07/19/1209657/pln-bakal-rugi-usd10-76-miliar-tahun-bila-35-000-mw-direalisasikan

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli memastikan, jika rencana pemerintah merealisasikan pembangunan pembangkit listrik berkapasitas 35.000 megawatt (mw) selama lima tahun atau sampai 2019, maka akan membuat PT PLN (Persero) rugi USD10,763 miliar per tahun.
"Karena ada idle 21.331, PLN harus bayar 72 persen dari listrik hasil produksi swasta, kalau itu berlangsung PLN harus bayar, padahal PLN tidak pakai," kata Rizal di Kantornya, Jakarta, Senin (7/9/2015).
Kebutuhan riil listrik pada saat beban puncak sampai 2019 sebesar 74.525 mw. Pada 2015, beban puncak mencapai 50.865 mw. Saat ini, pembangunan pembangkit listrik yang tengah berlangsung sebesar 7.000 mw. Jika program listrik 35.000 mw dipaksakan dan ditambah 7.000 mw yang telah berlangsung, maka akan ada ketersediaan kapasitas pembangkit sebesar 95.586 mw sampai 2019.
"Saya kira sih kita harus melihat segala sesuatu dengan aktual, tetapi syukurlah, dari 35.000 mw itu yang bisa dicapai itu sekitar 16.000-18.000 mw, kita akan mempercepat proses, sisanya akan kita lanjutkan setelah lima tahun," tambahnya.
Rizal menuturkan, dengan kebutuhan rill listrik tersebut, maka ada kapasitas listrik yang lebih dan tidak akan digunakan oleh PLN sebesar 21.331 mw namun harus dibayarkan oleh BUMN kelistrikan tersebut.
"Jadi saya sih kepengen kita bicara realistis dan faktual, minimal 16000 bisa tercapai dalam 5 tahun, yang penting program ini tidak boleh membuat PLN rugi. karena PLN harus listrik swasta yang per tahunnya USD10,7 miliar," ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama PT PLN Sofyan Basyir mengatakan, sesuai ketentuan yang ada, PLN diharuskan membeli 72 persen listrik dari hasil produksi swasta. Ketentuan ini berlaku baik untuk listrik yang digunakan PLN maupun tidak digunakan.
"Dengan hitung-hitungan ini, maka ada kewajiban PLN untuk membeli listrik swasta sekitar USD10,763 miliar pertahun," tutup Sofyan.
(rzy)

Dirut PLN: Masyarakat Hanya Pikirkan Kepentingan Pribadi

http://economy.okezone.com/read/2015/09/04/19/1208084/dirut-pln-masyarakat-hanya-pikirkan-kepentingan-pribadi

JAKARTA - Harga lahan menjadi kendala utama dibangunnya proyek pembangkit listrik 35 ribu megawatt (mw). Pasalnya, ketika mengetahui akan digunakan untuk pembangunan listrik, harga lahan tersebut mendadak mahal.
Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Sofyan Basir mengatakan, hal tersebut mencerminkan sikap antipati masyarakat kepada proyek pemerintah.
"Mohon maaf, masyarakatnya banyak yang sangat tidak mendukung, hanya memikirkan kepentingan pribadi saja mereka," paparnya di Kantor PLN, Jakarta, Kamis (3/9/2015) malam.
Dia memberi contoh kasus pembebasan lahan di Batang. Menurutnya, harga tanah rata-rata masih sekitar Rp20.000. "NJOP masih Rp10.000, kita bayar Rp100.000 tidak mau, Rp400.000 tidak mau, mereka minta Rp4 juta. Di tengah kota batang saja harganya tidak sampai Rp4 juta," imbuh Sofyan.
Menurutnya perilaku masyarakat seperti ini membuat proyek tidak berjalan mulus. Padahal, menurutnya kebiasaan ini hanya akan merugikan masyarakat lantaran aliran listrik tidak kunjung selesai.
"Ini menurut saya aparat hukum akan sangat bijak untuk mengambil sebuah keputusan demi kelanjutan proyek-proyek pemerintah," tukasnya.
(mrt)

Tidak ada komentar: