Minggu, 06 September 2015

EMANGNYA GUE HARUS PIKIRIN PERTAMINA

Harga minyak dunia merosot terus tapi pemerintah belum berniat menurunkan harga BBM dengan alasan untuk menutup utang Pertamina dan untuk tabungan pemerintah. Ya, udah, itu 'kan urusan eloe sebagai pemimpin negara. Harga BBM mau dinaikkan berapa saja, memangnya rakyat bisa apa? Memangnya rakyat bisa apa terhadap pemerintah?

Tapi yang jelas dulu janjinya akan pro rakyat, janjinya takkan menindas rakyat, janjinya takkan mencabut subsidi BBM, janjinya harga BBM disesuaikan dengan harga minyak dunia bukan dengan utang Pertamina maupun dengan tujuan untuk tabungan pemerintah. Bukankah semua janji itu kini sudah tinggal tulang-belulangnya saja?! Hampir setahun rezim Jokowi memerintah masih belum menelorkan kebijaksanaan yang memuaskan hati rakyatnya, sebaliknya selalu melemparkan mercon ke masyarakat yang membuat masyarakat tercengang-cengang. Lho koq bisa?! Nggak nyangka si mesam-mesem yang sopan-santun itu bisa begitu kejam terhadap rakyat yang memilihnya.

Jadi, kita harus melunasi hutang-hutang Pertamina dan tabungan pemerintah?! Gila! Pemerintahan macam apa yang melalaikan amanah UUD 1945 dan Pancasila untuk menyantuni fakir miskin, rakyat terlantar dan mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?! Mana ada amanah UUD 1945 yang menyuruh membangun infrastruktur? Yang ada itu membangun manusianya, bukan membangun bangunannya. Manusianya harus kenyang baru pantas untuk menikmati bangunan megah. Jangan manusianya semakin hari semakin banyak yang melarat tapi bangunannya megah dan mewah.

Sebuah jalan pikiran yang sesat, menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945.


Menteri ESDM Sebut Jika Harga BBM Tak Turun, Negara Punya Tabungan

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/08/28/013424726/Menteri.ESDM.Sebut.Jika.Harga.BBM.Tak.Turun.Negara.Punya.Tabungan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengatakan, hingga Kamis (27/8/2015), belum ada keputusan yang diambil pemerintah untuk penurunan harga bahan bakar minyak (BBM).
"(Harga) September sebagaimana biasanya, akhir bulan (Agustus) kan dikaji. Sekarang Dirjen Migas sedang mengkaji. Besok lusa akan diumumkan," kata Sudirman di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (27/8/2015).
Sudirman mengatakan, terbuka peluang negara memiliki tabungan untuk berbagai kebutuhan pembangunan, apabila pemerintah tak menurunkan harga jual BBM di tengah melorotnya harga minyak mentah dunia. Selain itu, Sudirman juga mengatakan apabila harga jual BBM tidak diturunkan pada saat harga crude atau minyak mentah anjlok, maka kerugian PT Pertamina (Persero) sebagai penyalur utama BBM bisa berkurang.
"Pilihannya begini, menurunkan harga atau menyimpannya untuk mengkompensasi kerugian Pertamina kemarin," ucap Sudirman.
Sebelumnya dia menyebut kerugian Pertamina dari penyaluran premium dan solar sejak Januari-Juli capai Rp 12 triliun. "Kedua, supaya kita punya tabungan untuk membangun listrik terluar. Supaya kita punya tabungan untuk membangun infrastruktur di daerah timur. Supaya kita punya tabungan untuk pembangunan depo-depo," kata dia lagi.
Harga minyak mentah dunia beberapa hari terakhir drop di kisaran 40 dollar AS per barel, seiring dicabutnya sanksi embargo terhadap Iran, dan negara-negara OPEC yang belum mengurangi produksi. Meski begitu, harga jual BBM sampai sekarang juga belum diturunkan.
Ketika ditanya berapa turunnya kerugian Pertamina dari kebijakan pemerintah yang belum mengubah harga jual BBM, Sudirman belum bisa menjawab. "Saya harus cek ke Pertamina. Saya belum dapat laporan Pertamina," kata dia.

Faisal Basri Kritik Pemerintah Yang 'Menahan' Harga BBM

http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150726144103-85-68206/faisal-basri-kritik-pemerintah-yang-menahan-harga-bbm/

Faisal Basri Kritik Pemerintah Yang 'Menahan' Harga BBM


Jakarta, CNN Indonesia -- Sejumlah pemerhati kebijakan energi nasional menyayangkan sikap Pemerintah yang tak juga menurunkan harga jual bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia, meski harga minyak dunia sudah mengalami tren penurunan dan masuk ke level US$ 40 per barel.

Disinyalir kuat, kebijakan menahan harga dilakukan Pemerintah untuk memberikan 'ruang' kepada PT Pertamina (Persero) demi menutupi selisih rugi lantaran dalam beberapa waktu terakhir manajemen tak menaikan harga BBM walau saat itu harga minyak sedang meningkat.

Padahal dalam kebijakan yang termaktub di postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2015, Pemerintah menyatakan telah mengembalikan harga BBM jenis premium pada mekanisme pasar dan hanya memberikan subsidi sebesar RP 1.000 untuk setiap liter penjualan solar dan minyak tanah.

Berangkat dari hal tadi, Ekonom Universitas Indonesia (UI) yang juga Mantan Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas (TRTKM), Faisal Basri menilai pemerintah tak konsisten dan sangat merugikan Pertamina.

“Bisa dibayangkan berapa kerugian Pertamina setiap hari. Praktek seperti ini sangat tidak sehat (karena menjadikan) besaran subsidi yang tercantum dalam APBN jadi semu (dan) tidak mencerminkan yang sebenarnya,” tulis Faisal dalam blog pribadinya yang dikutip CNN Indonesia, Minggu (26/7).

Penjualan Pertalite Dipertanyakan

Selain menyoal harga, Faisal bilang hal yang menjadi fokus kritikannya juga terletak pada kebijakan pemerintah menyusul pemberian izin untuk Pertamina merilis BBM baru berkadar oktan 90 yakni Pertalite. Ia berpendapat, boleh jadi pemberian restu untuk menjual Pertalite juga dilakukan demi mengutip untung guna menutup kerugian bisnis hilir minyak Pertamina selama ini.

Padahal jenis BBM tadi tak memiliki referesi harga di pasar minyak Singapore (Platts) dan kualitasnya tak masuk standar ideal di kawasan Asia Tenggara dan Timur.

“Thailand dan Malaysia, bahkan telah bermigrasi ke RON 95 sebagai BBM kualitas terendah. Ingat: Pertalite bukan produk kilang, melainkan cuma sekedar produk campuran. Dari mana asal barang itu, Pertamina (sendiri) masih merahasiakannya. Entah mengapa,” tegasnya.

Berbekal fakta tadi, Faisal pun meminta pemerintah segera mengambil kebijakan untuk menyesuaikan harga BBM yang dijual ke masyarakat. Ini dimaksudkan guna memberi peluang kepada masyarakat dan dunia usaha yang belakangan kehilangan kesempatan untuk mendapat “energi” tambahan di tengah desakan katalis negatif ekonomi yang terjadi.

“Bagi perekonomian, langkah itu (menahan harga) sungguh tidak produktif. Kebijakan fiscal (juga) jadi tidak kredibel, (dan) ibaratnya pemerintah membohongi diri sendiri,” tandasnya.

Tidak ada komentar: