Rabu, 02 September 2015

Gawat, Anggaran Rp 277 Triliun Belum Terserap

http://wartakota.tribunnews.com/2015/08/27/gawat-anggaran-rp-277-triliun-belum-terserap

WARTA KOTA, PALMERAH— Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengimbau kepada seluruh kepala daerah untuk tidak takut menggunakan anggaran bagi pembangunan daerah. Tjahjo mengatakan, lemahnya penyerapan anggaran membuat sinergi rencana pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah tidak berjalan dengan baik.
"Penyerapan anggaran masih tersimpan Rp 277 triliun di bank. Kalau ini dikucurkan, masyarakat dan pemda dapat memanfaatkannya untuk pembangunan dan kesejahteraan dengan baik," ujar Tjahjo saat memberikan sambutan di acara peresmian Program Studi Ilmu Politik Universitas Kristen Indonesia, Jakarta Timur, Kamis (27/8/2015).
Menurut Tjahjo, ada faktor ketakutan dan kebutuhan payung hukum bagi para kepala daerah. Banyak gubernur, bupati dan wali kota yang khawatir akan tersangkut kasus hukum apabila salah mengeluarkan kebijakan yang terkait dengan anggaran.
Tjahjo mengatakan, Kemendagri sudah meminta kepada penegak hukum agar kebijakan kepala daerah tidak digunakan sebagai bagian dari penegakan hukum. Pasalnya, kebijakan soal anggaran memiliki pengaruh cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
Meski demikian, Tjahjo memberikan keleluasaan bagi penegak hukum apabila ditemukan indikasi yang kuat mengenai adanya praktik korupsi dan penyalaggunaan kewenangan melalui suap.
"Ada sekian triliun rupiah anggaran sampai 2016, belum lagi daerah otonomi khusus seperti Papua, menerima anggaran sampai Rp 7 triliun, tapi pemerataan belum tercapai dengan baik," kata Tjahjo.
Kementerian Dalam Negeri mencatat ada lima pemerintah provinsi yang penyerapan anggarannya sangat rendah hingga Juli 2015. Meski sudah pertengahan tahun, penyerapan anggaran di lima daerah itu masih di bawah 30 persen.
Lima daerah dengan anggaran terendah, yakni Kalimantan Utara dengan 18,6 persen, DKI Jakarta 19,2 persen, Papua 21,7 persen, Jawa Barat 25,5 persen, Riau 25,5 persen. (Abba Gabrillin)


http://www.intriknews.com/2015/08/rupiah-merosot-jokowi-tenang-kita-masih.html


intriknews.com Jakarta - Presiden Jokowi tetap santai walaupun kondisi rupiah kian melorot dan ancaman krisis ekonomi sudah di depan mata. Senyumnya masih mengembang ketika bertemu rakyat yang telah memilihnya. Tak ada tanda-tanda sedang panik sedikitpun. Jokowi meminta masyarakat dan dunia usaha meniru dirinya yang tetap tenang. Apa yang membuatnya tetap tenang? "Duit kita masih banyak," ujar Jokowi.

Sejak Senin (24/8), rupiah sudah menyentuh angka Rp 14.000 per dolar AS. Kemarin, rupiah belum juga bangkit. Dalam perdagangan antarbank, rupiah ditutup di level Rp 14.054 per dolar AS atau hanya menguat 4 poin dari pembukaan Rp 14.048 per dolar AS. Terus tertekannya rupiah membuat para pengusaha waswas. Mereka bisa bangkrut jika rupiah terus melemah sampai level Rp 15.000 per dolar AS.

Sehari sebelumnya, Jokowi memang sibuk mengantisipasi melemahnya rupiah. Seluruh kepala daerah dia kumpulkan dan diperintahkan segera mencairkan uang triliunan yang terparkir di Bank Pembangunan Daerah (BPD). Selanjutnya, Jokowi juga mengundang para pengusaha kakap ke Istana Bogor. Jokowi meminta bantuan para pengusaha itu untuk sama-sama mengeluarkan Indonesia dari persoalan pelambatan ekonomi.

Kemarin, Jokowi memang tak terlihat sibuk ngurusin ekonomi. Jokowi justru banyak mendekatkan diri ke ulama dan rakyat yang selama ini teraniaya, yakni korban lumpur Lapindo. Tapi, di arena yang dihadiri para ulama itu, Jokowi juga tak bisa menutup bibirnya untuk tak berbicara soal ekonomi.

Jokowi menebar optimisme agar seluruh rakyat Indonesia tidak pesimis dengan kondisi ekonomi saat ini. Jokowi memastikan uang yang ada di kocek negara ini masih aman dan bisa mengatasi krisis.

"APBN kita masih Rp 460 triliun, APBD Rp 273 triliun, dan BUMN masih punya Rp 130 triliun. Itu belum termasuk dana pihak swasta. Intinya, kita masih pegang duit," ucap Jokowi usai membuka Munas IX Majelis Ulama Indonesia di Gedung Grahadi, Surabaya, kemarin.

Jokowi meminta semua pihak tidak larut dalam bayang-bayang krisis. Semua harus optimis, krisis tidak akan terjadi. "Jangan mengikuti arus psikologi lemahnya nilai tukar mata uang. Harus ada terobosan agar kita bisa tetap survive!" tegasnya.

Menurut Jokowi, lemahnya rupiah dan perekonomian nasional bukan karena fundamental Indonesia lemah. Rupiah letoy karena faktor eksternal seperti krisis Yunani, rencana kenaikan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat, dan depresiasi Yuan, China.

Untuk melawan pengaruh eksternal, pemerintah berusaha menggenjot perekonomian. Caranya dengan mempercepat belanja. Jokowi mengaku sudah menginstruksikan semua kementerian/lembaga dan kepada daerah untuk mempercepat penyerapan belanja modal. Aturan-aturan yang selama ini menjadi penghambat, sudah direvisi.

"Pemerintah melakukan deregulasi besar-besaran. Apa yang bisa kita sederhanakan kita sederhanakan. Apa yang bisa dipotong segera dipotong sehingga bisa memotivasi kita semua," jelasnya.

Dalam kesempatan itu Jokowi juga minta tak ada pihak yang menakut-nakuti masyarakat atas ancaman krisis. Media justru harus mendorong masyarakat agar tetap optimis. "Jangan membuat berita-berita yang membuat masyarakat menjadi semakin tidak optimistis," ucapnya.

Lewat akun twitternya, @jokowi, Presiden juga mengaku sudah berusaha menahan pelemahan rupiah. Jokowi meminta publik sama-sama bergandengan tangan menahan pemelamahan rupiah ini. "Ayo bahu membahu atasi pelemahan rupiah dengan cara beli produk lokal," ajaknya.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro memastikan pemerintah tak tinggal diam atas pelemahan rupiah. Pemerintah sudah membuat langkah antisipatif melalui kombinasi kebijakan fiskal dan moneter. "Pemerintah dan BI (Bank Indonesia) tidak pernah berdiam diri untuk mengatasi pelemahan nilai tukar rupiah," ujar Bambang saat rapat dengan Banggar di DPR, kemarin seperti dilansir RMOL.

Menurutnya, stabilitas nilai tukar rupiah penting dijaga agar tak berdampak luas terhadap aspek perekonomian nasional. Dalam RAPBN 2016, pemerintah mematok nilai tukar rupiah paling tinggi di angka Rp 13.400 per dolar AS. "Dalam pembicaraan pendahuluan penyusunan RAPBN 2016 pada Juli lalu, rata-rata nilai tukar yang disepakati Rp 13.000 sampai Rp 13.400," jelasnya.

Anggota Komisi VI DPR Bambang Haryo Soekartono memastikan bahwa selama ini DPR sudah bermitra dengan pemerintah untuk dapat menentukan cara-cara percepatan alokasi dana yang dianggarkan dalam APBNP. Karena itu, dia tidak setuju DPR disebut menghambat kerja pemerintah dalam menangani pelemahan rupiah.

Tidak ada komentar: