Sabtu, 05 September 2015

HALO PELINDO?

Rizal Ramli

https://id.wikipedia.org/wiki/Rizal_Ramli


Dr. Rizal Ramli (lahir di Padang, Sumatera Barat, 10 Desember 1954; umur 60 tahun) adalah seorang mantan tokoh pergerakan mahasiswa, ahli ekonomi dan politisi Indonesia. Ia menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Republik Indonesia menggantikan Indroyono Soesilo sejak 12 Agustus 2015.[2]
Sebelumnya ia juga pernah menjabat Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog), Menteri Koordinator bidang Perekonomian, serta Menteri Keuangan Indonesia pada Kabinet Persatuan Nasional di masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Di tingkat internasional, Rizal pernah dipercaya sebagai anggota tim panel penasehat ekonomi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bersama beberapa tokoh ekonom dari berbagai negara lainnya.[3]
Pengagum Einstein ini sempat menikmati bangku kuliah di jurusan Teknik Fisika Institut Teknologi Bandung, tetapi akhirnya mendapatkan gelar doktor ekonomi dari Universitas Boston pada tahun 1990.

Aktivis mahasiswa

Pada tahun 1978, sewaktu masih menjadi mahasiswa jurusan Fisika - ITB ia pernah dipenjara oleh rezim penguasa waktu itu karena kritik-kritiknya yang tajam terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang dianggapnya telah melenceng dari cita-cita berbangsa dan bernegara.[4]

Profesional

Sekembalinya dari Amerika Serikat setelah menyelesaikan pendidikan Doktor ekonominya, Ramli bersama beberapa orang ekonom lain seperti Laksamana Sukardi mendirikan ECONIT Advisory Group. Ketika masih aktif sebagai Managing Director Econit, Rizal Ramli dan rekan-rekannya di lembaga think-tank ekonomi independen ini sering mengkritisi kebijakan ekonomi pemerintah Orde Baru. Misalnya saja kritik terhadap kebijakan Mobil Nasional, Pupuk Urea, Pertambangan Freeport, dan sebagainya. Bersama dengan beberapa orang koleganya Rizal Ramli mendirikan Komite Bangkit Indonesia (KBI) dan sekaligus menjabat sebagai ketua.

Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog)

Saat menjadi Kepala Bulog, ia juga berhasil membawa keuntungan bagi Bulog meski ia hanya memimpin selama 15 bulan. Rizal berhasil memberikan terobosan baru yang seketika mendongkrak nilai perekonomian Bulog hanya dalam kurun waktu enam bulan. Di bawah tangan dinginnya, ia membuat Bulog menjadi sebuah instansi yang lebih transparan dan accountable, misalnya dengan penghapusan rekening off-budget menjadi on-budget yang mengakibatkan angka surplus yang cukup tinggi bagi Bulog. Jelas saja itu merupakan suatu prestasi setelah krisis moneter yang melanda Indonesia pada 1998.

Ia juga melakukan penyederhanaan dan konsolidasi rekening-rekening Bulog yang sebelumnya berjumlah 117 rekening menjadi hanya 9 rekening saja. Selama kepemimpinan Rizal Ramli di Bulog inilah dilakukan proses restrukturisasi untuk mempersiapkan Bulog menjadi Perusahaan Umum (Perum). Kalau kita mengingat kembali hampir semua Kabulog selama menjabat pasti masuk penjara karena hampir semua terlibat kasus korupsi, karena Bulog adalah lahan basah dan mudah untuk korupsi. Sepanjang sejarah Bulog hanya 2 orang Kabulog yang tidak masuk penjara salah satunya Dr. Rizal Ramli

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

Rizal Ramli diangkat menjadi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada bulan Agustus 2000. Beberapa hari setelah diangkat sebagai Menko Perekonomian menggantikan Kwik Kian Gie, Rizal Ramli lalu mencanangkan 10 Program Percepatan Pemulihan Ekonomi. Program percepatan pemulihan ekonomi tersebut meliputi :
  1. Menciptakan stabilitas di sektor finansial
  2. Meningkatkan kesejahteraan rakyat di pedesaan untuk memperkuat stabilitas sosial-politik
  3. Memacu pengembangan usaha skala mikro dan usaha kecil menengah (UKM)
  4. Meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani
  5. Mengutamakan pemulihan ekonomi berlandaskan investasi daripada berlandaskan pinjaman
  6. Memacu peningkatan ekspor
  7. Menjalankan privatisasi bernilai tambah
  8. Melaksanakan desentralisasi ekonomi dengan tetap menjaga keseimbangan fiskal
  9. Mengoptimalkan pemanfaatan suberdaya alam, dan
  10. Mempercepat restrukturisasi perbankan
Mei 2001, saat mantan dosen Program Magister Manajemen Fakultas Pasca Sarjana UI ini menjabat sebagai Menteri Perekonomian juga membuat terobosan lain dengan mendorong penghapusan cross-ownership dan cross-management antara PT Telkom dan PT Indosat. Langkah ini dimaksudkan untuk meningkatkan kompetisi dan mendorong kedua operator telekomunikasi nasional tersebut menjadi full service operators. Lewat terobosannya tersebut, banyak pihak menilai bahwa langkah yang dilakukan Rizal adalah langkah yang tepat sehingga dapat memberikan keuntungan bagi negara.
Rizal Ramli pernah menyelamatkan Perusahaan Listrik Negara (PLN) dari kebangkrutan tanpa menyuntik uang tapi melalui revaluasi asset, sehingga modal yang dari minus 9 Triliun Rupiah melonjak menjadi surplus 119,4 Triliun Rupiah. Ia juga pernah membuat PT. Semen Gresik menjadi satu dari tujuh BUMN yang paling menguntungkan dengan mencatat laba bersih dari 1,3 Triliun Rupiah menjadi 1,8 Triliun Rupiah pada tahun 2007.[5]
Rizal Ramli dikenal sebagai "Sang Penerobos" karena ide-idenya yang tidak konvensional namun tepat sasaran, kepentingan rakyat menjadi dasar keputusannya saat menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada era pemerintahan Presiden Abdurahman Wahid, akrab dipanggil Gus Dur.

Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya

Dalam rangka perombakan (reshuffle) Kabinet Kerja, bersama beberapa orang menteri lainnya, Rizal Ramli dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman pada tanggal 12 Agustus 2015. Ia mengaku, awalnya ia ragu menerima tawaran Presiden Joko Widodo untuk duduk pada pos tersebut berhubung portofolio yang biasa ia geluti adalah bidang ekonomi. Namun ia luluh setelah Joko Widodo mengatakan bahwa yang memintanya bukanlah Joko Widodo sebagai presiden, namun rakyat Indonesia, karena sektor kemaritiman memerlukan penanganan yang lebih serius berhubung artinya yang sangat besar bagi masyarakat.[6]
Sehari setelah resmi menjabat, atas persetujuan Presiden Jokowi, Rizal Ramli mengubah nama kementeriannya menjadi Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Republik Indonesia yang kemudian disusul dengan penambahan dua departemen lain di bawah koordinasinya, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Pertanian.[7][8][9]
Dengan penambahan dua kementerian tersebut, kini Kemenko Bidang Maritim dan Sumber Daya membawahi enam kementerian, yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Pariwisata, di samping dua kementerian lain yang baru bergabung.

Tokoh nasional yang mendunia

Sebagai seorang ekonom alumni Universitas Boston ia juga memiliki jaringan pergaulan internasional. Ia adalah salah satu ahli ekonomi Indonesia yang dipercaya menjadi penasehat ekonomi PBB bersama ekonom internasional lainnya seperti peraih Nobel Ekonomi, Amartya Sen dari Universitas Harvard, serta dua peraih Nobel lainnya, Sir James Mirrlees Alexander dari Inggris dan Rajendra K. Pachuri dari Universitas Yale , Helen Hunt dari UNDP, Francis Stewart dari Universitas Oxford, Gustave Ranis dari Universitas Yale, Patrick Guillaumont dari Perancis, Nora Lustig dari Argentina, dan Buarque dari Brasil.[3]
Pada The United Nation’s Second Advisory Panel Meeting bulan Juni 2012, Rizal telah membawa enam topik makalah, yakni Prospect for the Economy and Democracy in Indonesia, Post Yudhoyono Indonesia and Asian Power, Indonesia Strategic Economic & Political Outlook and Asian Powers, Indonesia’s Economic Outlook and Asian Economic Inegration, Indonesian Democracy at The Cross Road, dan Indonesian Economy and Rule of Law under SBY Administration. Seperti panel pada pertemuan pertama, pertemuan kedua juga dihadiri oleh anggota tim ahli PBB dan para pakar pilihan dari berbagai negara.
Rizal memahami dengan baik ekonomi global dan sama sekali tidak mungkin ia anti ekonomi pasar. Lebih tidak tepat lagi jika ia dinilai anti modal asing. Posisinya sebagai Penasihat Ekonomi PBB merupakan salah satu bukti bahwa pandangan ekonominya bisa diterima masyarakat internasional. “Kita sudah pasti mendukung ekonomi pasar, tapi ada lima hal yang tidak boleh diserahkan kepada pasar, yakni antara lain pendidikan, kesehatan, militer, keberpihakan kepada rakyat,” kata Rizal.
“Saya sejak awal menyebutkan pentingnya kita mengimplementasikan ekonomi konstitusi,” tambah mantan aktivis ITB Bandung yang pernah dipenjara di Sukamiskin karena memprotes kebijakan pemerintah Orde Baru yang merugikan rakyat. Dalam UUD sudah cukup jelas tercantum sistem ekonomi yang harus dianut Indonesia. “Tinggal kita konsisten saja mengelaborasi UUD itu dalam UU dan peraturan pelaksanaan, dari peraturan pemerintah hingga perda. Tapi, yang sekarang terjadi, kita malah melenceng ke ekonomi neoliberal,” kata Rizal.
Untuk meluruskan kembali politik dan ekonomi Indonesia yang dinilainya sudah salah arah, Rizal sejak paruh pertama tahun 2000-an memimpin Indonesia Bangkit, sebuah think-thank yang secara periodik memberikan penilaian tentang situasi sosial-politik dan ekonomi Indonesia. Ia juga rajin mengunjungi desa-desa untuk mengajak masyarakat menggapai Indonesia yang lebih baik.

Kontroversi

Tidak lama setelah diangkat sebagai Menko Kemaritiman, Rizal Ramli mengeluarkan pernyataan yang mengundang kontroversi di kalangan pemerintahan dan masyarakat umum. Ia mengusulkan pembatalan rencana pembelian pesawat baru oleh Kementerian BUMN untuk maskapai penerbangan Garuda Indonesia. Menurut Rizal pembelian pesawat baru tersebut adalah kebijakan yang tidak tepat dan memboroskan uang negara.[10] Beberapa hari kemudian, Rizal juga mengkritik proyek pembangunan listrik 35.000 megawatt yang dianggap tidak realistis dan mengatakan bahwa rencana itu adalah proyek ambisius Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yang tertunda. Kritikan tersebut segera mengundang reaksi keras dari Jusuf Kalla dan beberapa pejabat negara lainnya. Kontroversi ini sempat membuat kegaduhan dalam kabinet pemerintahan Jokowi - JK.[11]
Banyak pihak yang mengecam dan mengatakan bahwa kritik yang dilakukan Rizal Ramli di depan publik adalah suatu perbuatan yang tidak etis dan menimbulkan kegaduhan di jajaran kabinet yang sedang berusaha keras mengatasi masalah perekonomian yang sedang mengalami kelesuan. Namun juga tidak sedikit yang setuju dan mendukung kritik Rizal Ramli yang dianggap membuka hal-hal yang terjadi di sekeliling Presiden Jokowi yang tak diketahui oleh masyarakat luas.[

Dwelling Time, Rizal Ramli Tuding Pelindo Dapat Rp 1 Triliun  

http://bisnis.tempo.co/read/news/2015/08/25/090694867/dwelling-time-rizal-ramli-tuding-pelindo-dapat-rp-1-triliun

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli menuding PT Pelindo II menjadi penghambat lamanya waktu tunggu bongkar muat (dwelling time) di pelabuhan. Rizal menilai Pelindo II mendapat keuntungan dari banyaknya kontainer yang menumpuk di pelabuhan. "Pelindo senang juga kalau kontainernya tetap di situ (pelabuhan), karena bayar kan," ujar Rizal usai rapat koordinasi di kantor BPPT, Selasa, 25 Agustus 2015.

Menurut Rizal, Pelindo II mendapat keuntungan hingga triliunan rupiah dari penumpukan kontainer. Biaya sewa gudang di pelabuhan yang terbilang murah dinilai turut menyumbang lamanya dwelling time. "Pelindo dapat Rp 1 triliun itu kalau lama."

Untuk membenahi lamanya proses dwelling time, Rizal berencana menaikkan harga sewa gudang di pelabuhan. Harga sewa gudang di pelabuhan sendiri lebih murah ketimbang sewa gudang swasta lainnya. (Lihat Video Rizal Ramli: Kalau Menolak Kita Kepret, Rizal Ramli Akan Berantas Mafia Pelabuhan, Pernyataan Rizal Ramli Yang Serang Jokowi)

Menurut Rizal, murahnya harga sewa gudang di pelabuhan inilah yang membuat importir betah berlama-lama menaruh barangnya. "Jadi kita akan ubah pricing-nya," ujarnya.

Tidak saja menaikkan harga sewa gudang, Rizal juga berencana membuat jalur kereta api menuju Pelabuhan Tanjung Priok. Namun Rizal menyebut Pelindo tak sejalan dengan rencana itu karena akan menghambat bisnis Pelindo. "Dari dulu berantem antara Pelindo dan KAI. Pelindo enggak mau ada jalur kereta karena bisa berkurang bisnisnya."

Meski bertentangan dengan Pelindo dan berpotensi membuat bisnis Pelindo seret, Rizal mengaku akan terus menjalankan rencana tersebut dengan alasan kepentingan nasional. "Kali ini kita mau tegas. Kita kepret kalau ada yang enggak mau," ujarnya.

Rizal berpendapat rencana pembangunan jalur kereta api yang mengarah ke pelabuhan dapat mengurangi kemacetan di ruas Jalan Tanjung Priok. "Kemacetan akan berkurang. Memang ini akan merugikan pihak tertentu, tapi ini demi kepentingan nasional," ucapnya.

Rapat koordinasi membahas dwelling time hari ini dihadiri oleh Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian, Bea Cukai, serta mantan KSAL Laksamana Marsetio. Rapat dimulai pukul 10.30 WIB di gedung BPPT dan berlangsung tertutup.

Menteri yang datang hanya Menteri Perdagangan Thomas Lembong dan Menteri Perindustrian Saleh Husin. Namun di tengah rapat Saleh beranjak pergi karena mesti rapat transmisi listrik di kantor Wapres. Sedangkan kementerian lain hanya diwakilkan oleh bawahannya.

Hambat Kereta Pelabuhan, Rizal Ramli Siap Hajar Pelindo II

http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150825174014-92-74424/hambat-kereta-pelabuhan-rizal-ramli-siap-hajar-pelindo-ii/

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli mewacanakan kembali pembangunan jalur kereta api menuju lokasi bongkar muat peti kemas di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta meski berpotensi dijegal PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II.

Rizal menyadari tindakan ini akan mendapatkan penolakan Pelindo II karena operator pelabuhan pelat merah itu memiliki anak perusahaan, PT Multi Terminal Indonesia yang bergerak di bisnis jasa angkut (trucking).

“Dari dulu berantem antara Pelindo (II) dan PT Kereta Api. Pelindo tidak mau ada jalur kereta api barang masuk ke tempat loading (bongkar) and uploading (muat) karena mungkin bisnisnya, kalau ada kereta api, bisa berkurang,” kata Rizal pada konferensi pers di kantornya, Jakarta, Selasa (25/8).

Menurut Rizal, keberadaan jalur kereta api hingga ke pelabuhan bisa mempercepat arus barang, menekan biaya logistik, serta mengurangi beban jalan dan kemacetan lalu lintas. Oleh karenanya, Rizal mengancam akan bertindak tegas bagi siapapun yang menghalangi rencana pembangunan jalur kereta api tersebut.

“Kami mau tegas, kali ini tidak ada lagi penolakan kalau ada penolakan kita kepret,” tegasnya.

Sebelumnya, Direktur Utama Richard Joost Lino telah menanggapi dingin rencana pembangunan jalur kereta api barang ke pelabuhan. Menurutnya, kereta api cocok sebagai angkutan penumpang tapi tidak untuk angkutan barang.

Berkaca dari pengalaman Jepang yang karakteristiknya hampir sama dengan Indonesia,  moda transportasi kereta api dianggap  tidak efisien sebagai angkutan barang. Disebutkan Lino, pangsa pasar (market share)  moda transportasi kereta api sebagai angkutan barang hanya 3,6 persen per tahun di negeri sakura. Sementara itu, di daratan Eropa pangsa pasar angkutan kuda besi hanya sekitar 10 persen.

“Jadi buat apa kita bangun sesuatu dimana contohnya sudah kaya begitu,” kata Lino usai menghadiri sebuah acara diskusi di Jakarta, Senin (24/8) kemarin. 

Rizal Ramli Ajak 6 Jenderal Berantas Mafia Pelabuhan

http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150825160156-92-74386/rizal-ramli-ajak-6-jenderal-berantas-mafia-pelabuhan/

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli memasukkan enam tokoh berpangkat jenderal dalam struktur gugus tugas (task force) percepatan masa bongkar muat barang (dwelling time) di pelabuhan. Perwakilan tentara dan polisi tersebut sengaja dilibatkan Rizal guna memberantas mafia yang selama ini bermain di pelabuhan.

“Pada dasarnya kami memahami bahwa di (pelabuhan) Tanjung Priok itu banyak mafia. Kami akan sikat kalau masih ada yang bercanda , tidak akan ragu-ragu,” kata Rizal dalam konferensi pers di kantornya, Selasa (25/8).

Pengertian ‘sikat’ yang dimaksud Rizal bermacam-macam. Apabila pihak yang terlibat dalam mafia pelabuhan berasal dari oknum pejabat, maka dia mengancam pejabat itu akan digeser.

“Kalau ada swasta yang mengatur-atur di pelabuhan buat memperpanjang proses (dwelling time), ini ya kita sikat. Kita hentikan kontraknya,” ujar Rizal.

Ketika ditanya siapa oknum-oknum yang terlibat mafia pelabuhan, Rizal enggan berkomentar lebih jauh.

Kendati  belum menyebutkan nama-nama jenderal yang terlibat, Rizal merinci masing-masing dua Jenderal Bintang Dua berasal dari unsur Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut dan Angkatan Darat, serta dua jendral lainnya berasal dari Kepolisian Republik Indonesia.

Ketua Gugus Tugas (Task Force) Percepatan Dwelling Time, Ronnie Rusli mengatakan selama ini banyak oknum yang mengeruk keuntungan pribadi dari semakin lamanya bongkar muat pelabuhan.

“Mafia pelabuhan biasanya mafia kantong. Bayangin kontainer mau masuk, kan pasti nanya taruh di mana? Nah mereka (oknum) bilang gak tau, bayar dulu, baru dicariin. Kontainernya geser? Ke mana? Nah itu bayar lagi,” kata Ronnie ketika diwawancara di tempat yang sama.

Sebelumnya, Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo II) Richard Joost Lino menampik perusahaannya terlibat dalam lingkaran mafia pelabuhan. Lino mengklaim segala pergerakan barang di terminal yang dioperasikan perusahaan maupun anak perusahaannya, seperti di Terminal Jakarta International Container Terminal (JICT) maupun Terminal Koja, seluruhnya telah diatur oleh sistem komputer. Akibatnya, operator tidak bisa memindahkan barang seenaknya.

“Jadi mungkin mafia pelabuhan (yang dimaksud Rizal Ramli) dalam arti yang lebih luas bukan di operator karena untuk saya di JICT dan Koja sudah pakai fully computerized . Kalaupun ada (oknum), saya bisa jamin tidak ada karena dari sistem. Kalau mereka mau menyogok, seluruh company itu disogok,” tutur Lino di Jakarta, Senin (25/8).

Lebih dari Dua Kementerian Kecipratan Duit Dwelling Time

http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150806164407-12-70523/lebih-dari-dua-kementerian-kecipratan-duit-dwelling-time/

Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Muhammad Yusuf mengaku pernah diminta seorang penegak hukum untuk mengaudit transaksi mencurigakan seorang terduga oknum berkaitan dengan kegiatan operasional bongkar-muat peti kemas di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Permintaan audit itu dilakukan sebelum Kepolisian Daerah Metro Jaya bergerak mengusut perkara yang belakangan populer dengan istilah kasus dwelling time. Namun Yusuf enggan mengungkap siapa penegak hukum yang dimaksud, begitupun dengan oknum yang diduga kedapatan memiliki transaksi keuangan mencurigakan.

"Ketika itu kami tidak berbicara tentang dwelling time, tapi oknum yang terlibat di situ. Dia dari salah satu otoritas," kata Yusuf tanpa menyebut otoritas yang dia maksud, Kamis (6/8).

Kini setelah kasus dwelling time mencuat ke ranah publik, Yusuf mengaku belum mendapat permintaan dari pihak Polda untuk melakukan audit terhadap pihak-pihak yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.

Yusuf mendapati persoalan dwelling time sudah bergulir sejak lama. Hal itu pula yang membuat dia heran dengan sikap otoritas yang terkesan adem ayem terhadap kasus yang telah menahun tersebut --sebelum belakangan Presiden Joko Widodo kedapatan geram di lapangan.

Manurut Yusuf, laporan hasil analisa yang diserahkan kepada penegak hukum itu masih dalam proses pendalaman. Dia menaksir ada belasan instansi yang turut kecipratan duit dari dugaan tindak pidana di balik proses bongkar-muat tersebut, termasuk di antaranya lembaga tingkat kementerian.

"Ada lebih dari dua kementerian," ujar dia.

Penelusuran mendalam perlu dilakukan untuk mengetahui peran dari pihak-pihak yang teribat dalam kasus tersebut. Di antaranya untuk mencari tahu siapa pemain utama, pihak yang berperan sebagai pembantu, serta pihak yang memfasilitasi.

Yusuf mengatakan saat ini PPATK dalam posisi menunggu permintaan dari pihak Polda untuk memberikan bantuan audit transaksi keuangan di balik kasus dwelling time. Kendala utama yang tidak bisa ditampik Yusuf adalah sistem transaksi uang tunai (cash) yang menjadi modus oknum untuk menyamarkan aliran duit.

Merujuk pada lamanya rentang waktu peristiwa, banyaknya instansi yang terlibat, serta tingginya frekuensi keluar-masuk barang, Yusuf menaksir transaksi di balik modus dwelling time besarannya mencapai triliunan rupiah.

Pemerintah saat ini dinilai telah menunjukkan itikad serius untuk mengusut persoalan di balik mandeknya operasional bongkar-muat peti kemas tersebut. Hal itu terlihat dari semangat besar presiden dan kerja keras Polda dalam mengurai permasalahan.

"Tentunya kami pun akan all-out membantu," ujar dia.

Rizal Ramli Tantang Jusuf Kalla Debat di Depan Umum

http://economy.okezone.com/read/2015/08/18/19/1198261/rizal-ramli-tantang-jusuf-kalla-debat-di-depan-umum

JAKARTA - Kritikan tajam Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Rizal Ramli terkait proyek pembangkit listrik 35.000 ribu megawatt (mw) yang tidak masuk akal, diserang balik oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Menurut JK, Rizal harus memahami terlebih dahulu persoalan yang ada sebelum menyampaikan kritikan. Namun, mantan menteri koordinator bidang ekonomi pun kembali 'menyerang' JK.
Rizal menantang JK agar berdebat di depan umum terkait proyek pembangkit listrik 35 ribu mw tersebut.
"Kalau mau paham, minta Pak Jusuf Kalla ketemu saya, kita diskusi di depan umum," tegas Rizal sambil berlalu di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (18/8/2015).
Sebelumnya, kritikan Rizal Ramli terkait proyek pembangkit listrik 35 ribu megawatt (mw) sudah terdengar hingga Istana Negara. Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Suharso Monoarfa mengatakan, tidak seharusnya Rizal mengkritik program pemerintah di hadapan publik.

Tidak ada komentar: