Rabu, 02 September 2015

JOKOWI ITU PEKERJA NEGARA

Banyak orang telah tersesat berpikir pada penyembahan berhala. Para pegawai negeri, polisi dan tentara tanpa pemahaman yang benar telah menjadikan dirinya sebagai abdi negara. Mereka merasa harus bekerja untuk bangsa dan negara. Pendapat mereka: sebagai warga negara, mereka harus berbhakti kepada negara. Negara yang menggaji mereka, maka mereka wajib membela negara. Demikian pula dengan presiden premateur Joko Widodo, warga Solo, yang sehari-harinya adalah pedagang meuble. Dengan berbekal semangat perjuangan 1945, dia hijrah ke Jakarta untuk mengadu nasib menjadi presiden Republik Indonesia.

Kini, setelah berhasil meraih impiannya mendapatkan sebuah mobil Limousine, maka dengan sangat rajin dia menyedot uang rakyat untuk dimasukkan ke pundi-pundi negara. Negara harus banyak uangnya, harus kaya, katanya. Semua rakyat wajib menyumbang ke negara.

Tapi, siapakah negara yang dimaksud oleh presiden, pegawai negeri, polisi dan tentara itu?







Itulah para dewa negara Indonesia, terdiri dari: bendera merah-putih, Pancasila dan UUD 1945. Mereka tidak mau tahu bahwa negara Indonesia itu sesungguhnya berdharmabhakti kepada rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia itulah sesungguhnya yang harus disembah dan dilayani oleh presiden, PNS, polisi dan tentara. Tapi karena kesalahan memahami sehingga mereka mengarahkan seluruh rakyat Indonesia untuk menjadi penyembah berhala negara itu. Terbalik! Akibatnya rakyat Indonesia mereka jadikan musuh negara Indonesia. Baik presiden, PNS, polisi dan tentara mengambil peran mewakili negara menjadikan diri mereka "boss" yang menuntut dilayani masyarakat.

Padahal negara Indonesia itu tak membutuhkan uang serupiahpun dan tak membutuhkan makanan apapun. Yang membutuhkan uang dan makanan itu rakyat. Tapi rakyat dibiarkan melarat, sementara kas negara menimbun ratusan bahkan ribuan trilyun. Ini sebuah logika yang terbalik yang telah berlangsung puluhan tahun. Ini tak boleh dibiarkan melainkan harus diluruskan ke jalan yang semestinya. Kas negara itu biarkan kosong tapi rakyat harus kecukupan sandang pangannya.

Coba dengarkan amanah para dewa itu; bukankah warna merah putih bendera itu adalah darah rakyat yang telah dikorbankan? Bukankah Pancasila berseru-seru: Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan manusia[Indonesia], kerakyatan yang terpimpin dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Bukankah UUD 1945 juga berbicara yang sama, yakni untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia? Mana ada pasal yang mengarahkan perbhaktian kepada negara? Mana?!

Rakyat Indonesia tidak harus menderita, tidak harus miskin, tidak harus kekurangan, tidak harus kesulitan, di kala negara memiliki kelimpahan uang. Masakan orangtua kayaraya anaknya dibiarkan menggelandang?! Kalau orangtua miskin, apa boleh buat jika anak-anak juga menderita. Tapi apakah negara Indonesia saat ini miskin?!

Mengapa uang negara dibelanjakan infrastruktur jika rakyat masih melarat? Mengapa bapak membeli mobil jika anaknya belum makan kenyang?

Saat ini kas negara ada ratusan trilyun. Itu bagikanlah ke fakir miskin. Selebihnya barulah untuk infrastruktur.

Ketika saya lupa, utang kamu tak saya tagih, karena lupa. Tapi kini, pikiran saya tentang kebangsaan telah terbuka, maka saya sadar bahwa saya memiliki hak atas kekayaan negara, atas kekayaan orangtua saya. Bahwa saya tak seharusnya menderita dan kekurangan seperti sekarang ini.

Mari kembali ke jalan yang benar! Presiden harus mencarikan uang untuk rakyatnya, bukan untuk negara. Negara itu lembaga mati!

Tidak ada komentar: