Senin, 07 September 2015

JUSUF KALLA SELALU ADA DIBELAKANG KORUPTOR

Kalla Nilai Rizal Ramli Tak Bisa Ubah Keppres soal Pembangkit 35.000 Megawatt

http://nasional.kompas.com/read/2015/09/07/17370111/Kalla.Nilai.Rizal.Ramli.Tak.Bisa.Ubah.Keppres.soal.Pembangkit.35.000.Megawatt

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan bahwa proyek pembangunan pembangkit listrik 35.000 megawatt merupakan keputusan Presiden Joko Widodo. Atas dasar itu, Kalla menilai, proyek yang merupakan perintah Presiden itu tidak bisa diubah di tingkat menteri koordinator.
"Itu keputusan Presiden kok. Kalau keputusan Presiden, siapa yang bisa mengubahnya?" kata Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Senin (7/9/2015).
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramlimengatakan, target pembangkit listrik yang akan dibangun sebesar 35.000 megawatt (MW) dalam jangka waktu lima tahun ke depan justru merugikan PT PLN (Persero). Sebab, akan ada kelebihan tenaga listrik (excess power) sebesar lebih dari 21.000 MW yang harus dibayar PLN, meskipun kelebihan itu tidak terserap oleh konsumen PLN.
Hal ini disampaikan Rizal seusai memimpin rapat koordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang diwakili Direktur Jenderal Kelistrikan Jarman dan Direktur Utama PLN Sofyan Basyir.
Menurut perhitungan Rizal, PLN harus membayar excess powertersebut sebesar 10,763 miliar dollar AS. Dia pun menyebut, dalam lima tahun ke depan, target yang paling mungkin direalisasikan dan tidak mengganggu keuangan PLN ialah sekitar 16.000 MW-18.000 MW.
"Sisa-sisanya kita perlu revisi, misalnya bisa dilanjutkan dalam lima tahun yang akan datang. Tapi, yang paling penting, program ini tidak boleh membuat PLN rugi. Karena kalau ada excesskapasitas, PLN harus bayar," kata Rizal.

Rizal Ramli: Ada Mafia di Bisnis Listrik Prabayar PLN


http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150907185911-85-77174/rizal-ramli-ada-mafia-di-bisnis-listrik-prabayar-pln/

JakartaCNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli mengendus permainan mafia di bisnis listrik isi ulang atau prabayar yang dijalankan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). Pasalnya, nilai manfaat riil yang diterima masyarakat dari nominal pulsa listrik yang dibelinya hanya sekitar 70 persen. 

“Mereka (masyarakat) beli pulsa Rp 100 ribu ternyata listriknya hanya Rp 73 ribu. Itu kan kejam sekali, 27 persen disedot oleh provider yang kalau boleh dibilang setengah mafia. Untungnya besar sekali," ujar Rizal usai menghadiri rapat koordinasi kelistrikan di kantornya, Senin (7/9).

Menurut Rizal, ada permainan monopoli di PLN selaku penyedia layanan (provider) yang mengakibatkan ada kewajiban bagi masyarakat untuk beralih ke meteran prabayar. Padahal, membeli  token listrik prabayar tidak semudah membeli pulsa telepon.

“Di zaman dulu sampai sekarang rakyat itu diwajibkan pakai pulsa karena ada yang main monopoli di PLN di masa lalu. Itu kejam sekali karena ada keluarga-keluarga yang anaknya masih belajar jam 8 malam pulsanya habis tidak semudah mencari pulsa telepon, mencarinya susah,” kata Rizal.

Berbeda halnya dengan pulsa telepon, yang menurut Rizal nilai riil yang dibayarkan sesuai dengan nilai manfaatnya. 

“Kalau kita beli pulsa telepon, selain mudah di mana-mana, yang kedua kita beli Rp 100 ribu kita hanya bayar Rp 95 ribu karena itu kan uang muka. Provider-nya bisa menaruh uang itu di bank dan dapat bunga,” ujar Rizal.

Kegeraman Rizal membuatnya langsung menginstruksikan Direktur Utama PLN Sofyan Basir untuk memberikan kebebasan masyarakat untuk memilih apakah ingin menggunakan meteran pascabayar atau prabayar. Selain itu, Rizal juga meminta Sofyan memastikan rakyat menerima kemanfaatan lebih besar dari token listrik yang dibeli. Disebut Sofyan, biaya administrasi untuk token prabayar bisa ditekan hingga  Rp 5 ribu.

“Tadi kan maksimum biayanya 5 ribu,  jadi dia (masyarakat) beli Rp 100 ribu, listriknya Rp 95 ribu. Itu akan menolong rakyat kita,” kata Rizal.

Merujuk pada situs resmi PLN, token listrik prabayar bisa dibeli di Loket Payment Point Online Banking (Mitra Bank), melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) sejumlah bank (Bank Mandiri, Bank BCA, Bank BRI, Bank Danamon, Bank BNI, Bank Bukopin, Bank OCBC-NISP) dan minimarket. 

Adapun nominalnya terdiri dari Rp 20 ribu, Rp 50 ribu, Rp 100 ribu, Rp 250 ribu, Rp 500 ribu, dan Rp 1 juta. Daya listrik yang diperoleh tiap token berbeda, tergantung lokasi dan golongan rumah tangga pelanggan.

Menteri ESDM Ngotot Proyek 35 Ribu MW Jalan Terus

http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150907131958-85-77093/menteri-esdm-ngotot-proyek-35-ribu-mw-jalan-terus/

JakartaCNN Indonesia -- Pemerintah mengurangi porsi PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dalam proyek pembangkit listrik 35 ribu Mega Watt (MW) guna mengurangi beban finansial perusahaan listrik pelat merah tersebut. Porsi PLN berkurang dari 10 ribu MW menjadi 5 ribu MW. 

"Kami memutuskan untuk mengurangi porsi PLN mengingat investasi di ketenagalistrikan adalah sesuatu yang sangat mahal. Kita kecilkan porsinya agar beban PLN tak semakin berat," jelas Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said di Jakarta, Senin (7/9).

Sudirman menjelaskan selain tak ingin membebani pembiayaan investasi yang terlalu besar ke PLN, realokasi proyek ini dilakukan guna memberikan ruang lebih besar bagi swasta untuk terlibat. 

Karenanya, lanjut Sudirman, porsi PLN di proyek pembangkit 35 ribu MW tetap dipangkas meskipun sebelumnya perseroan telah menyanggupi membangun pembangkit listrik sebesar 10 ribu MW. PLN, menurut Sudirman, sudah sepatutnya tak menolak hal itu mengingat PLN merupakan eksekutor penting proyek-proyek ketenagalistrikan nasional.

Pada awal perencanaan proyek ini, PLN tadinya memiliki porsi 10 ribu MW dan swasta akan berkontribusi sebanyak 25 ribu MW. Namun, setelah pemerintah menginstruksikan PLN untuk hanya fokus pada transmisi dan operasi pembangkit listrik, maka jatah PLN dikurangi menjadi 5 ribu MW. 

"PLN juga merupakan instrumen pemerintah, jadi ya memang sudah seharusnya mengikuti kebijakan negara. Apa yang kami lakukan memang untuk menambah peran swasta di bidang ketenagalistrikan," jelas Sudirman.

Sebagai gambaran pentingnya swasta, kata Sudirman, Kementerian ESDM merencanakan pengadaan listrik sebesar 27,65 ribu MW melalui skema Independent Power Producer (IPP) selama periode 2016 hingga 2019. Angka tersebut diperkirakan sebesar 70,6 persen dari total pembangkit berkapasitas 39,15 ribu megawatt yang rencananya akan mulai beroperasi (commercial on date) di dalam periode itu.

Sementara untuk program listrik 35 ribu MW, lanjut Sudirman, diperkirakan membutuhkan investasi total senilai US$ 72,94 miliar. Modal tersebut rencananya akan digunakan untuk membangun 291 pembangkit, 732 set transmisi, 1.375 unit gardu induk. 

Dengan kata lain, jelas Sudirman, pemerintah berharap swasta ikut mendanai proyek 35 ribu MW sebesar US$ 62,12 miliar atau 85,17 persen dari total nilai proyek. 

Kendati swasta mengambil porsi paling banyak, Sudirman mengatakan rasio kesuksesan skema IPP sejauh ini hanya sebesar 70 persen sehingga proyek yang ditawarkan minimal harus sebesar 50 ribu MW. Namun, Sudirman tetap optimistis bisa menawarkan listrik sebanyak angka yang disebutkan setelah Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menjanjikan kemudahan izin usaha. 

"Yang penting aturan investasi jelas dan ada insentif yang menarik, semoga itu bisa menjadi daya tarik investor listrik," jelasnya. 

Sebelumnya, BKPM telah menyederhakan waktu perizinan sektor ketenagalistrikan dari jangka waktu 923 hari menjadi 256 hari. Hasilnya, sepanjang semester I 2015 terjaring minat investasi senilai US$ 47,1 miliar. Dalam waktu dekat, sejumlah calon investor akan mengajukan izin prinsip untuk tujuh proyek pembangkit listrik dengan estimasi nilai investasi US$ 3,6 miliar.

Keputusan Rizal Ramli
Berbeda dengan Sudirman Said yang ingin proyek pembangkit 35 ribu MW dilanjutkan di tengah berbagai keterbatasan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli justru memutuskan untuk memangkas target 35 ribu MW menjadi 16 ribu MW untuk lima tahun ke depan. 

Kebijakan ini diambil Rizal usai rapat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Ferry Mursyidan Baldan dan Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basyir, tanpa kehadiran Menteri ESDM Sudirman Said. 

“Seperti diketahui ada target untuk membangun pembangkit listrik sebesar 35 ribu MW. Setelah kami bahas, 35 ribu MW tidak mungkin dicapai dalam waktu lima tahun, mungkin sepuluh tahun bisa,” kata Rizal di kantornya, Senin (7/9).

Selain lebih realistis, kata Rizal, target baru mega proyek pembangkit listrik itu tidak akan merugikan neraca PLN akibat kelebihan kapasitas.

Berdasarkan hitungan Rizal, jika proyek pembangkit listrik 35 ribu MW dipaksakan tuntas dalam lima tahun, maka dengan beban puncak sebesar 74 ribu MW pada 2019, PLN akan mengalami kelebihan pasokan listrik yang tidak terpakai (idle) sebanyak 21.331 MW. Akibat kelebihan pasokan listrik tersebut, maka biaya yang harus ditanggung PLN pada 2019 diperkirakan mencapai Rp 10,76 miliar.

“Sesuai dengan aturan yang ada PLN harus membeli listrik yang dihasilkan oleh swasta, membeli sekitar 72 persen dari nilainya. Kalau ini terjadi PLN akan mengalami kesulitan keuangan,” tutur Rizal.

Tanpa Menteri ESDM, Rizal Ramli Pangkas Proyek 35 Ribu MW

http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150907141054-85-77103/tanpa-menteri-esdm-rizal-ramli-pangkas-proyek-35-ribu-mw/

JakartaCNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli memangkas target program pembangkit listrik 35 ribu Mega Watt (MW) menjadi 16 ribu MW untuk lima tahun ke depan. 

Kebijakan ini diambil Rizal Ramli usai rapat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Ferry Mursyidan Baldan dan Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basyir, tanpa melibatkan Menteri ESDM Sudirman Said.  

“Seperti diketahui ada target untuk membangun pembangkit listrik sebesar 35 ribu MW. Setelah kami bahas, 35 ribu MW tidak mungkin dicapai dalam waktu lima tahun, mungkin sepuluh tahun bisa,” kata Rizal di kantornya, Senin (7/9).

Selain lebih realistis, kata Rizal, target baru mega proyek pembangkit listrik itu  tidak akan merugikan neraca PLN akibat kelebihan kapasitas. Baca juga: Sudirman Said dan Rizal Ramli Beda Pendapat Soal 35 Ribu MW.

Berdasarkan hitungan Rizal Ramli, jika proyek pembangkit listrik 35 ribu MW dipaksakan tuntas dalam lima tahun, maka dengan beban puncak sebesar 74 ribu MW pada 2019, PLN akan mengalami kelebihan pasokan listrik yang tidak terpakai (idle) sebanyak 21.331 MW.  Akibat kelebihan pasokan listrik tersebut, maka biaya yang harus ditanggung PLN pada 2019 diperkirakan mencapai Rp 10,76 miliar.

“Sesuai dengan aturan yang ada PLN harus membeli listrik yang dihasilkan oleh swasta, membeli sekitar 72 persen dari nilainya. Kalau ini terjadi PLN akan mengalami kesulitan keuangan,” tutur Rizal.

Rizal mengaku sudah membicarakan strategi pembangunan pembangkit listrik ini dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, Jokowi bisa memahami kebijakan pemangkasan target proyek pembangkit listrik yang ditempuhnya.

“Kalau Presiden sih kami sudah lapor karena beliau kan punya pengalaman, setelah saya jelaskan strateginya presiden memahami,” kata Rizal.

Namun, Rizal mengakui belum berkoordinasi dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengingat dalam rapat tersebut diwakili oleh Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Jarman.

“Kami harap tadinya Menterinya (Sudirman Said) datang ke sini, (karena) tidak datang, Pak Dirjen (Jarman) yang nanti melaporkan,” kata Rizal.
 
Selanjutnya, Rizal Ramli mengatakan pemerintah akan fokus pada upaya percepatan pelaksanaan proyek seperti mempercepat proses negosisasi dengan masyarakat terkait lahan dan memberikan batas waktu dimulainya proyek oleh pemegang konsesi.

Tidak ada komentar: