Sabtu, 05 September 2015

KASUS SAMPING PELINDO LEBIH GEDE? TRILYUNAN?!

Masyarakat harus mengawasi perjalanan penanganan kasus korupsi Pelindo, sebab dibalik yang terungkap yang nilainya hanya milyaran itu ternyata ada angka triyunan dan kayaknya Jusuf Kalla, sang wakil presiden ada apa-apanya. Kelihatannya inilah gerombolannya: Jusuf Kalla, Rini dan Luhut. Dan jika Luhut makan, masakan Jokowi nggak makan bareng?! Pantaslah kalau Jokowi bisa blusukan setiap hari sambil bagi-bagi duit dan sepeda. Sembelih ayam, makan dagingnya, tulangnya untuk anjing. Sembelih BUMN, makan trilyunan, berikan rakyat jutaan, sisanya untuk tersenyum;



Eksklusif, Budi Waseso: Saya Minta Pak JK Biarkan...

http://nasional.tempo.co/read/news/2015/09/05/078697969/eksklusif-budi-waseso-saya-minta-pak-jk-biarkan/1

TEMPO.CO, Jakarta - Komisaris Jenderal Budi Waseso tak kehilangan senyum meski kabar pergantian dirinya sebagai Kepala Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri baru saja diputuskan Kamis malam, 3 September 2015. Sesuai surat telegram kepolisian yang ditandatangani Kapolri hari itu, Budi akan bertukar jabatan dengan Kepala Badan Narkotika Nasional Komjen Anang Iskandar.

Mengenakan batik bernuansa kuning dan celana panjang hitam, Budi menerima kedatangan Tempo dan Kompas di ruangannya sekitar pukul 10.00 WIB, Jumat, 4 September 2015. Ruangan yang sebentar lagi akan ditinggalkan Budi itu masih rapi tanpa tanda-tanda ada barang yang dikemasi. Sebuah sampul majalah Forum yang dibingkai tergantung di atas meja kerja Budi. Wajah Budi yang penuh senyum menghiasi halaman muka itu dengan judul besar 'Saya Bukan Polisi Bayaran'. Berikut petikan wawancara itu :

T (t anya): Bagaimana Anda menerima kabar pergantian jabatan ini?
J (jawab): Tadi malam pukul 23.10 WIB saya mendapat telepon bahwa Keputusan Presiden sudah ditandatangani dan diturunkan pada Kapolri. Keppres itu berkaitan dengan jabatan saya sebagai Kepala BNN. Kepastiannya itu tadi malam, kalau sebelumnya hanya isu.

T: Apakah Anda dipanggil ke Istana sebelumnya?
J: Tidak ada. Tidak perlu panggilan ke istana karena memilih siapa yang menjadi Kepala BNN adalah sepenuhnya kewenangan presiden.

T: Benarkah pergantian Anda ada hubungannya dengan kasus korupsi Pelindo II yang sedang ditangani Bareskrim?
J: Saya orangnya tidak pernah menghubung-hubungkan permasalahan ini dan itu. Bagi saya, yang penting bekerja dengan baik dan sesuai aturan. Segala pekerjaan pasti ada konsekuensinya.

T: Anda sudah tahu konsekuensinya akan seperti ini?
J: Apapun pekerjaannya, harus ada konsekuensi yang ditanggung. Saya selalu katakan bahwa tidak boleh ada pemilahan dalam penegakan hukum. Hukum harus berlaku bagi siapa saja tanpa ada perlakuan khusus.

T: Tapi, timing antara kasus Pelindo dan pergantian ini pas sekali, bagaimana menurut Anda?
J: Itu bagaimana masyarakat memandang. Kapasitas saya hanya sebagai pelaksana dan petugas. Laksanakan saja.

T: Memangnya, sudah sejauh apa pengusutan kasus Pelindo ?
J: Satu orang sudah dinyatakan sebagai tersangka. Alat bukti sudah cukup. Saya jamin 100 persen, bahkan 1000 persen telah terjadi korupsi. Kasus ini tidak sederhana. Kasus sampingannya lebih spektakuler lagi, nilainya triliunan.

T: Wakil Presiden Jusuf Kalla menelepon Anda agar tak ada pemidanaan pada kebijakan BUMN, apa tanggapan Anda?
J: Saya bilang penegakan hukum adalah penegakan hukum. Apa yang saya lakukan justru menyelamatkan uang negara. Masa dibiarkan dengan alasan BUMN. Saya minta Pak JK membiarkan ini berjalan. Saya akan awasi kasus ini, Bapak akan awasi saya.

T: Anda selalu bilang ada sembilan kasus spektakuler yang sedang ditangani Bareskrim. Apa saja yang sudah berjalan?
J: Ada dua. TPPI (PT Trans Pacific Petrochemical Indotama) dan satu kasus lagi yang nilainya Rp 180 triliun namun masih saya tunda. Itu sangat spektakuler. Kalau saya lakukan, ada yang akan panas dingin.

T: Bagaimana bila kasus-kasus itu dihentikan setelah Anda tak lagi menjabat Kabareskrim?
J: Tidak boleh. Itu wujud intervensi pada penegakan hukum. Presiden telah menyatakan bahwa salah satu Nawacita adalah penegakan hukum terhadap korupsi. Ini yang sedang saya lakukan dan kasusnya sedang berjalan. Masa diintervensi apalagi distop. Publik berhak menanyakan proses itu.

T: Apakah Anda yakin pengganti Anda Anang Iskandar akan melanjutkan kasus-kasus tersebut?
J: Dia senior saya. Reputasinya lebih bagus, pengalaman juga bagus. Hanya mungkin pembawaannya yang berbeda.

T: Bagaimana Anda memastikan kasus yang Anda tinggalkan dilanjutkan?
J: Saya harus tetap mengontrol kasus itu. Saya akan berikan dulu pada pejabat baru, setelah itu saya pantau perkembangannya. Bila ada hambatan di tengah jalan, saya juga yang bertanggung jawab. Jangan bilang saya lepas tangan. Ada beban morilnya.

T: Apa terobosan yang akan Anda buat di BNN?
J: Saya sudah membuat konstruksi pekerjaan saya secara garis besar. Pertama, saya akan audit internal dan membenahi ke dalam. Itu kebiasaan saya sebelum melangkah ke luar. Saya akan audit seluruhnya dengan audit independen soal kinerja, penggunaan sarana-prasarana, termasuk anggaran. Tidak boleh ada korupsi di dalam.

T: Sejak awal menjabat, Anda sering di-bully bahkan sampai ada petisi untuk menjatuhkan Anda. Anda tak pernah terlihat kehilangan kontrol emosi dan selalu tersenyum, apa rahasianya?
J: Apa yang harus saya susahkan. Saya yakin orang yang mem-bully saya menginginkan saya menjadi baik. Biarkan saya di-bully, saya akan buktikan dengan kinerja.

EKSKLUSIF: Budi Waseso Blak-Blakan Ihwal Intervensi JK  

http://nasional.tempo.co/read/news/2015/09/04/078697859/eksklusif-budi-waseso-blak-blakan-ihwal-intervensi-jk

TEMPO.CO, Jakarta - Komisaris Jenderal Budi Waseso, yang baru saja melepas jabatan sebagai Kepala Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri, membenarkan dia pernah ditelepon Wakil Presiden Jusuf Kalla. Dalam sambungan telepon itu, Kalla meminta Budi Waseso tak memidanakan kebijakan badan usaha milik negara.

Menanggapi permintaan Kalla, Budi meminta agar Wapres tak langsung mengambil kesimpulan. "Saya bilang, ini penegakan hukum, Pak. Baru proses awal," kata Budi saat ditemui di ruangannya, Jumat, 4 September 2015.

Budi meminta Kalla membiarkan penyidikan kasus ini berjalan dan menyerahkan pengawasan kasus pada dirinya. "Saya akan awasi ini dan Bapak awasi saya," demikian Budi mengulang ucapannya pada JK.

Saat berbicara dengan JK, Budi juga meminta agar tak buru-buru menyimpulkan karena yang dia lakukan justru akan menyelamatkan keuangan negara. "Masa dibiarkan dengan alasan BUMN, mana boleh?"

Bareskim saat ini sedang menelisik kasus korupsi yang terjadi di BUMN, salah satunya adalah PT Pelabuhan Indonesia (Persero) II. Dalam kasus tersebut, Budi meyakini alat bukti yang dimiliki penyidik sudah cukup. Satu orang pejabat Pelindo bahkan sudah berstatus tersangka, yaitu Direktur Operasi dan Teknik PT Pelindo II, FN.

Bareskrim menggeledah kantor PT Pelindo II di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok pada Jumat, 28 Agustus 2015 lalu. Penyidik juga menggeledah ruangan Direktur Utama Pelindo, RJ Lino, yang terletak di lantai gedung IPC untuk mencari bukti-bukti penyelewengan pengadaan crane.

Dari hasil geledah itu, penyidik mengangkut 26 bundel dokumen, di antaranya audit internal dan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait dengan laporan kinerja Lino. Tak hanya itu, mereka juga menyegel satu unit harbour mobile crane (HMC) milik Pelindo II/IPC yang dioperasikan di Dermaga 002, Pelabuhan Tanjung Priok.

Crane yang dibeli Pelindo seharusnya disebar ke delapan pelabuhan: Bengkulu, Jambi, Teluk Bayur, Palembang, Banten, Panjang, dan Pontianak. Namun hingga kini crane beserta simulatornya dibiarkan menganggur.


Budi menjamin ada pelanggaran dalam kasus itu. "Saya jamin 100, bahkan 1000 persen telah terjadi korupsi," kata dia.


Ihwal mutasi Budi Waseso ke BNN, Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti membantah ada intervensi istana dalam pergantian jabatan Kabareskrim Komjen Pol Budi Waseso. "Tidak ada (intervensi Istana). Biasa saja," katanya seusai melakukan ibadah salat Jumat di Mabes Polri, Jumat, 4 September 2015.

Menurut Badrodin, pencopotan Budi Waseso dari posisi Kabareskrim adalah kepentingan organisasi. "Ini pergantian rutin, untuk kepentingan organisasi dan kaderisasi," katanya.

Wakil Presiden Jusuf Kalla juga mengatakan pergantian posisi Budi Waseso sebagai Kepala BNN didasari atas penilaian profesionalisme. Dia membantah pergantian jabatan itu disebabkan adanya unsur politis.

"Unsur politis bagaimana, itu berdasarkan penilaian profesionalisme," kata Kalla, di kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jumat, 4 September 2015. "Pergantian itu kan biasa. Siapa pun bisa dimutasi."

Menurut Kalla, Budi Waseso cocok dimutasi dari Kepala Bareskrim Mabes Polri menjadi Kepala BNN. Budi Waseso dibutuhkan dalam pemberantasan narkoba yang sedang menjamur di Indonesia.


JK Akui Sempat Kontak Budi Waseso soal Penggeledahan Pelindo

 http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150903201312-12-76553/jk-akui-sempat-kontak-budi-waseso-soal-penggeledahan-pelindo/

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Presiden Jusuf Kalla( JK) mengakui telah melakukan komunikasi via telepon dengan Kepala Bareskrim Komjen Budi Waseso (Buwas) untuk memastikan tidak ada kesalahan tugas terkait penggeledahan kantor PT Pelindo II.

"Saya menelepon waktu di Seoul dan tanya apa yang terjadi. Ia jelaskan apa yang terjadi. Saya bilang ini kebijakan korporasi jangan dipidanakan. Ini prinsip yang kami telah pakai dan sesuai aturan UU," kata JK sebelum meninggalkan kantornya, Kamis malam (3/9). (Lihat Juga FOKUS Gaduh Seputar Budi Waseso)

Selain itu, JK juga kembali menegaskan kepada Buwas mengenai instruksi Presiden Jokowi, bahwa setiap tahapan penyelidikan tidak perlu dibarengi dengan pemaparan di sejumlah media. (Lihat Juga: Kepala BNPT dan Kapolda Metro Menghadap Luhut Malam Ini)

"Pokoknya Presiden perintahkan dua hal, kebijakan korporasi itu jangan diperiksa secara pidana. Berikutnya kalau belum pasti itu tidak boleh diekspos, supaya pejabat itu jangan takut menjalankan kebijakan. Itu perintah Presiden," kata JK. (Lihat Juga: Isu Kabareskrim Dicopot, Muncul Nama Empat Jenderal Pengganti)

Sebelumnya, Komisioner Komisi Kepolisian Nasional Hamidah Abdurrahman menganggap Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Budi Waseso tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan undang-undang maupun peraturan internal Polri dalam menjalankan tugasnya.

Hamidah menyebut, penggeledahan Kantor Pelindo II pekan lalu sebagai contoh untuk melihat performa Budi Waseso sebagai orang nomor satu di Bareskrim. Menurutnya, upaya kepolisian mencari alat bukti tersebut berjalan sesuai aturan hukum.

"Pada kasus Pelindo misalnya, kami melihat Bareskrim melakukan upaya paksa yang secara administratif terpenuhi," ungkapnya di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Jakarta, Kamis (3/9).

Sejak Rabu kemarin (2/9) santer beredar kabar Budi Waseso akan dicopot sebagai Kabareskrim. Namun, Budi Waseso telah membantah isu pencopotan dirinya dari jabatan orang satu di Bareskrim.

Apabila benar akan dimutasi, Budi mengaku bahwa selaku prajurit Bhayangkara, ia tidak akan menanyakan dasar dan alasan hal tersebut. Ia menekankan akan menjalankan tugas dengan baik, di mana pun ditugaskan.  


Kapolri: Buwas Mau Dicopot Saat Adu Mulut dengan Buya Syafii  

 http://nasional.tempo.co/read/news/2015/09/05/078697957/kapolri-buwas-mau-dicopot-saat-adu-mulut-dengan-buya-syafii

TEMPO.CO, Jakarta – Kepala Kepolisian RI Jenderal Badrodin Haiti membantah adanya arahan dari Presiden Joko Widodo untuk mencopot Komisaris Jenderal Budi Waseso dari posisi Kepala Badan Reserse Kriminal Polri.

Menurut dia, rencana pencopotan Buwas--sapaan Budi Waseso--sudah ada sejak lama. "Tidak ada arahan itu. Rencana mutasi sudah kami pertimbangkan sejak adanya ribut dan tekanan dari publik untuk mengganti Budi Waseso serta pernyataan Syafii Maarif," ucapnya saat dihubungi Tempo, Jumat, 4 September 2015.

Tekanan untuk mengganti Budi Waseso memang bergulir sejak pertengahan Juli lalu. Saat itu terjadi perang mulut di media antara Buwas dan mantan Ketua Umum Muhammadiyah Syafii Maarif.

Syafii mengkritik tindakan Bareskrim yang menetapkan dua komisioner Komisi Yudisial, Suparman Marzuki dan Taufiqurrohman Syauri, sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik yang diadukan hakim Sarpin Rizaldi.

Menurut Buya Syafii--panggilan akrab Syafii Maarif, langkah penegak hukum yang mudah menjadikan petinggi lembaga negara sebagai tersangka telah melukai publik dan hukum.

Kritik itu ditanggapi Buwas dengan menyebut Buya Syafii tak paham penegakan hukum. Pernyataan ini menimbulkan protes dari kalangan Muhammadiyah. Sejumlah aktivis bahkan membuat petisi di media daring untuk mencopot Buwas. Namun saat itu Badrodin menegaskan, Polri bukanlah lembaga yang bisa diintervensi dalam hal pencopotan pejabatnya.

Badrodin kali ini tampaknya harus menjilat ludahnya sendiri. Dia menuturkan pencopotan itu untuk mengurangi energi Polri yang terkuras. Menurut dia, tugas utama Polri adalah melakukan penegakan hukum.

Namun kenyataannya, selain melakukan penegakan hukum, Polri harus menghadapi tekanan publik yang tidak setuju dengan posisi Budi Waseso sebagai Kabareskrim.

"Maka, untuk mengurangi hiruk-pikuk publik itu, kami pertimbangkan mutasi, agar Polri bisa fokus pada penegakan hukum, karena itu yang utama," tuturnya.

Proses selanjutnya, ujar Badrodin, pertimbangan untuk memutasi Buwas dibicarakan dalam beberapa kali rapat. "Kami kan terus melihat masalah dan melakukan evaluasi. Itu wajar, kok," ucapnya.

Tidak ada komentar: