Minggu, 06 September 2015

PKL Kecewa terhadap Jokowi

http://www.rmol.co/read/2015/09/04/216002/Usai-Makan-Siang-Bersama-di-Istana,-PKL-Kecewa-terhadap-Jokowi-

RMOL. Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) kecewa dengan jamuan makan siang Presiden Jokowi bersama ratusan PKL di Istana Negara Jakarta kemarin.

Pasalnya, dalam pertemuan itu sama sekali tidak dibahas soal PKL yang menderita di negeri sendiri, diperlakukan diskriminatif, intimidatif, digusur, dan diusir semena-mena dengan tidak berperikemanusiaan di saat mereka mencari rezeki untuk keluarganya.

Jokowi hanya berpromosi penurunan bunga KUR dari 23 persen menjadi 12 persen per tahun. Hal itu dinilai bukan hal substansional. Karena tetap saja PKL tak bisa akses KUR kalau tidak miliki jamiman.

Padahal, kata Ketua Umum DPP APKLI Ali Mahsun (Jumat, 4/9), PKL di seluruh Tanah Air tidak akan pernah lupa bahwa pertama kali yang disebut Jokowi dalam pidato perdana sebagai Presiden RI di hadapan publik di Kawasan Monas Jakarta, pada 20 Oktober 2014, adalah PKL.

"Pada waktu itu, Pak Jokowi bilang, 'mana PKL, mana pedagang bakso, mana pedagang sate......'," ujar Ali menirukan ucapan.

Namun, sungguh memilukan tidak lama kemudian, pada Musrenbangnas RI Desember 2014 lalu, Jokowi akan menyingkirkan lima juta PKL dari kawasan wisata yang dianggap biang kerok rendahnya kunjungan wisata asing ke Indonesia.

Menurut Ali, PKL butuh bukti, tidak butuh janji-janji dan harapan semu. Jangan terus menerus jadikan PKL untuk popularitas belaka, untuk alihkan isu kegagalan Pemerintahan Jokowi-JK kelola ekonomi Indonesia.

"Sakitnya tuh disini Pak Jokowi. APKLI takkan rela siapa saja, tak terkecuali Presiden Jokowi yang hanya jadikan PKL sebagai intrumen pencitraan belaka, lebih-lebih jadi alat pengalihan isu atas makin gaduhnya ekonomi dan politik nasional saat ini," demikian Ali Mahsun. [zul]

 SIMAK PETIKAN PIDATO JOKOWI TENTANG PKL INI:

 http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=8522

Kemudian yang keempat masalah yang berkaitan dengan potensi pariwisata kita. Ini adalah sebuah potensi yang sangat besar sekali. Bandingkan dengan negara dekat kita, tetangga kita. Turis yang datang misalnya di Malaysia satu tahun bisa sampai dua puluh empat juta, dua puluh empat juta, kita satu tahun hanya delapan juta, ada potensinya, potensinya bisa sepuluh kali lipat, yang bisa dilihat di negara kita ini, semuanya, baik lautnya, baik pantainya, baik budayanya, semuanya ada kita ini. Bandingkan dengan Kamboja, saya ketemu Pak Hun Sen, saya tanya: Kekuatannya apa di Kamboja?  Yang pertama, yang ranking pertama pariwisata, saya tanya: Berapa turis yang datang ke Kamboja? Tujuh juta, padahal negaranya kecil penduduknya sedikit. Turisnya tujuh juta. Melihat apa? Angkor Wat. 
 
Kita punya, yang jauh lebih indah,  lebih baik, lebih besar, Borobudur. Problem kita adalah problem promosi, problem kita adalah problem produk yang harus dikemas. Saya kira daerah sangat perlu sekali membersihkan, mengatur, menertibkan kawasan-kawasan wisata dari PKL misalnya, yang  berjualan asongan yang memaksa turis untuk membeli misalnya, inilah merubah karakter di tempat-tempat yang mempunyai potensi wisata. Dan,  saya juga sudah perintahkan kepada Menteri Pariwisata untuk promosi besar-besaran. Karena memang kalau dibandingkan anggaran promosi kita dengan Malaysia itu seperduabelasnya anggaran promosi kita, seperduabelasnya. Ini yang harus dikerjakan.

Pidato selengkapnya:

Sambutan Presiden RI pd Pembukaan Musrenbangnas-RPJMN periode 2015-2019, Jakarta, tgl. 18 Des 2014 PDF Cetak
Kamis, 18 Desember 2014
SAMBUTAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PADA
PEMBUKAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPJMN) PERIODE 2015-2019
 DI
HOTEL BIDAKARA, JAKARTA,
TANGGAL 18 DESEMBER 2014
 
 
Bismillahirrahmanirrahim,
 
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat pagi,
Salam sejahtera buat kita semuanya
 
Yang saya hormati Bapak Wakil Presiden,
Yang saya hormati Ketua MPR RI, Ketua DPD RI,
Yang saya hormati Ketua Komisi Yudisial, dan para Menteri  Kabinet Kerja, seluruh Gubernur, Bupati, Walikota, para Eselon 1 Kementerian,
Tamu Undangan yang berbahagia yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu,
 
Pagi hari ini adalah pertemuan pertama kita terutama dengan bupati dan walikota karena dengan para gubernur sudah 2 kali dan kita harapkan ini adalah awal pertemuan untuk menyampaikan rencana-rencana pemerintah dalam 5 tahun ke depan.
 
Bapak-Ibu, Hadirin yang berbahagia,
Negara yang maju, provinsi yang maju, kota  yang maju, kabupaten yang maju tidak tergantung pada sumber daya alam yang ada. Karena ini sering kita agung-agungkan dan sering kita ucapkan bahwa kita punya minyak yang, kandungan minyak yang besar, mempunyai kandungan batu bara yang besar di wilayah kita, mempunyai gas yang besar di wilayah kita. Tetapi kalau cara pengolahannya, cara-cara manejemennya tidak dikerjakan dengan baik justru itu akan menjadi sebuah malapetaka bagi kita.
 
Di dunia saya kira sudah menunjukkan: Singapura yang tidak punya sumber daya alam bisa meloncat, Korea yang tidak punya sumber daya alam juga bisa meloncat, Jepang yang juga tidak punya sumber daya alam juga bisa meloncat maju. Kuncinya, kuncinya ada di Bapak-Ibu semuanya. Kuncinya adalah di kebijakan publik yang benar dan tepat. Kuncinya hanya satu itu.
 
Kalau ada sebuah kebijakan publik yang benar dan tepat, akan majulah sebuah kota, akan majulah sebuah provinsi, akan majulah sebuah negara.
 
Kita mulai sekarang dari pangan. Kita sering menyampaikan negara kita gemahripah lohjinawi, kaya dengan sumber daya alam. Kita negara agraris, tetapi faktanya semuanya kita impor. Mulai dari beras, gula, kedelai, jagung, dan lain-lainnya. Apalagi yang kita tidak impor sekarang ini. Padahal sebetulnya ada potensi, ada kemampuan kita untuk swasembada sendiri.
 
Kekuatan untuk mandiri itu ada. Tetapi, itu tidak kita peroleh karena tadi seperti saya sampaikan pertama,  tidak ada kebijakan publik yang baik dan benar. Oleh sebab itu, ke depan sudah saya perintah langsung kepada Menteri pertanian,  saya berikan target 3 tahun agar kita swasembada pangan. Paling tidak dalam tiga tahun berasnya sudah selesai, tidak ada impor lagi yang namanya beras. Baru tahun berikutnya gula, jagung, dan berikutnya lagi berikutnya lagi untuk komoditas-komoditas pangan yang  lain.
 
Dan, saya senang sekali, Pak JK juga pada saat  kita muter di beberapa wilayah provinsi dukungan dari gubernur, bupati, walikota untuk mewujudkan itu semangatnya  sama.
 
Rencana dalam 5 tahun ke depan kita ingin membangun 30 waduk, tetapi karena kita muter-muter di provinsi, kabupaten, kota menjadi tambahannya 19 waduk. Jadi 49 waduk yang ingin kita bangun dalam 5 tahun ke depan. Jadi,  di pertemuan pagi hari ini jangan ada yang minta tambah lagi. Karena kemaren ada yang tambah Pak, kita butuh 2 Pak, siap ini lahannya. Kita tambah 1 Pak, siap lahannya. Tambah, tambah, tambah jadinya 49. 49  waduk tahun depan akan dimulai 13 waduk. Rencana kemaren 11, ternyata lapangan menunjukkan bisa 13, oke 13. Tambahan anggarannya nanti di APBNP, jadi saya kira nggak ada masalah.
 
Kemudian, juga irigasi, target tahun depan 1 juta hektar. Irigasinya harus sudah baik semuanya. Kemaren juga karena ke daerah tambah tambah tambah mungkin hampir 2 juta. Tapi kita sampaikan di sini 1 juta karena APBNP-nya belum.
 
Kalau irigasi, waduk semuanya bisa kita selesaikan, insya Allah yang namanya kedaulatan pangan itu tidak akan jauh-jauh dari kita. Saya meyakini itu, tetapi bupati, walikota, gubernur betul-betul harus ikut mengawal program ini. Karena tanpa kawalan ini adalah sebuah pekerjaan besar yang ingin kita lakukan dalam waktu yang sangat singkat. Ini sebuah mimpi besar, sebuah ambisi yang besar, jadi manajemen lapangannya  harus betul-betul diikuti dan diawasi dengan baik dan juga menyangkut sebuah anggaran yang sangat besar.
 
Kemudian yang kedua di bidang energi. Kita waktu muter ke semua provinsi semuanya menyampaikan defisit listrik, krisis listrik. Padahal kalau kita lihat yang namanya batu bara hampir di semua provinsi itu ada. Gas hampir di semua provinsi juga ada, tetapi listriknya tidak muncul. Apa yang salah, ya tadi yang di depan saya sampaikan. Kebijakan publik yang tidak benar dan tidak tepat. Karena apa? Dari yang saya telusuri, izinnya terlalu lama, pembebasan lahan juga masalah.
 
Inilah, hari ini kita berkumpul ingin menyelesaikan masalah-masalah yang ada di lapangan tadi. Izin, pertama yang saya dengar untuk pembangkit listrik sampai 2 tahun. Izin yang saya dengar untuk pembangkit listrik bisa sampai 4 tahun. Izin, yang saya  dengar terakhir waktu ke Sumatera Selatan, ke Pak Alex, sudah  6 tahun belum keluar.  Inilah problem utama kita di situ. Yang kedua ada di tempat lain,  pembebasan lahan sudah 3 tahun tidak selesai-selesai, sudah 4 tahun tidak selesai-selesai. Problem-problem dasar seperti ini kalau tidak selesai, kita selesaikan sampai kapan pun ya akan seperti,  kita akan seperti ini terus. Melimpah energi, melimpah bahan batu bara, gas, dan lain-lain, tetapi di daerah semuanya listriknya hidup mati-hidup mati byarpet semuanya. Dan target kita dalam 5 tahun ini  35000 megawatt. Ini bukan target yang ambisius juga karena setelah kita muter-muter ke semua provinsi,  hampir semuanya siap semuanya, ada yang dua ribu, ada yang seribu, ada yang lima ratus, ada yang dua ratus dihitung-hitung semuanya itu sudah lebih dari tiga puluh lima ribu. Kalau apa yang disampaikan oleh semua gubernur, bupati, walikota itu segera bisa dilaksanakan. Sebetulnya hal-hal yang kecil itu, nyatanya setelah saya telpon juga seminggu selesai. Di wilayah ada masalah, Pak listriknya ini ada yang kurang di Menteri ESDM, telpon, seminggu selesai. Ya kenapa harus nunggu sampai empat tahun? Problem-problem seperti ini yang harus kita rampungkan.
 
Dan kita sekarang ini sedang menyiapkan pemangkasan-pemangkasan, penyederhanaan regulasi-regulasi yang menghambat jalannya investasi terutama di daerah. Dan problemnya banyak yang di pusat. Akhir Januari, saya sudah dorong terus, saya kejar terus agar yang namanya, nasional, one stop service itu selesai tidak ada mundur lagi. Dan kita harapkan nanti investasi-investasi bisa diselesaikan di dalam satu tempat, tidak pergi ke sekian kementerian dan bisa bertahun-tahun.
 
Dan yang kedua, kilang, kilang minyak, kilang migas ini juga akan kita selesaikan secepat-cepatnya. Tapi yang namanya mbangun kilang juga tidak bisa hanya setahun, dua tahun, paling tidak butuh waktu tiga tahun. Saya juga tidak tahu kenapa kita tidak membangun kilang padahal investor juga antri, yang ingin mbangun juga banyak sekali. Tapi ini akan kita mulai sehingga kedaulatan energi kita betul-betul bisa kita pegang.
 
Kemudian pipa gas dalam rangka perpindahan dari BBM ke gas yang lebih murah ini juga tahun depan pemipaan untuk infrastruktur, untuk gas pipa-pipa besar akan dimulai baik oleh BUMN maupun oleh kementerian. Ini kami minta  nanti dari gubernur, bupati, walikota agar ini dibantu terutama dalam pembebasan lahan, termasuk tadi listrik juga dibantu oleh bupati, walikota, dan gubenur masalah pembebasan lahan.
 
Kemudian masalah kemaritiman, kita ingin bangkitkan lagi budaya maritim, melihat masa depan Indonesia adalah di laut, karena dua per tiga wilayah kita adalah perairan, dua per tiga wilayah Indonesia adalah air, adalah  laut, adalah samudera. Oleh sebab itu,  sudah saatnya kita kembali lagi ke laut, ke samudera,  ke teluk dan kita akan mulai membangun infrastruktur yang berkaitan dengan maritim. Akan dibangun kurang lebih dua puluh empat pelabuhan, baik baru maupun perluasan.
 
Pembangunan sentra-sentra perikanan karena kalau Bapak-Ibu, Saudara-saudara sekalian untuk diketahui saja,  karena illegal fishing, tiga ratus triliun kita hilang setiap tahunnya, tiga ratus data yang saya terima, triliun, ini bukan angka yang kecil. Oleh sebab itu,  ini juga harus dihentikan. Daerah, provinsi, kabupaten/kota harus ikut menyelesaikan masalah ini, masalah ini illegal fishing. Jangan sampai ada lagi kapal-kapal yang mencuri ikan dan kita harapkan ini juga segera bisa kita selesaikan sehingga sumber daya alam laut kita ini betul-betul bisa kita manfaatkan untuk rakyat, untuk bangsa dan negara. Saya sudah perintahkan kepada Menkopolhukam untuk tegas menyelesaikan masalah ini, Kapolri, pada Kasal, pada Menteri KKP untuk tegas menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan illegal fishing, jangan ada toleransi lagi.
 
Dua bulan yang lalu saya perintah langsung, kapal-kapal yang masih berani masuk ke perairan kita dan melanggar, dan melakukan pencurian ikan saya perintahkan langsung saat itu, langsung tenggelamkan! Tapi perintah itu sampai saya ulang 3 kali baru ada yang tenggelam. Saya juga mikir kenapa ya perintah harus tiga kali, mestinya sekali itu sudah cukup dan, dan, ya dah langsung ditenggelamkan. Karena informasi yang saya terima dari Bu Susi, Bapak-Ibu tahu Bu Susi? Mana Bu Susi? Nah itu Bu Susi. Kenapa sih senang Bu Susi semuanya? Kalau saya sekarang ke kampung nelayan dengan Bu Susi itu, nelayan teriak-teriak semuanya Bu Susi! Bu Susi!
 
Ya memang kita harus tegas. Saya ulang, kita harus tegas. Informasi yang saya terima dari menteri yang ada di perairan kita antara lima ribu,  empat ratus sampai tujuh ribu kapal yang beredar,  dan lebih dari sembilan puluh persen illegal.  Saya kira itu tidak, sudah tidak boleh lagi.  Ada ribuan kapal seperti itu dibiarkan mencuri ikan-ikan kita. Tapi baru sekali ditenggelamkan tiga, saya masih nunggu lagi kapan lagi ini ada ditenggelamkan, masa dari lima ribu sampai tujuh ribu hanya tiga, setuju ndak? Kurang. Lima ribu sampai tujuh ribu yang ditenggelamkan hanya tiga. Ini bukan perintah lho, karena perintahnya sudah dua bulan yang lalu. Oleh sebab itu, keamanan laut menjadi penting bagi negara ini, bagi negara kita.
 
Dan agenda pembangunan infrastruktur nantinya akan menghubungkan, karena yang namanya konektiviti, hubungan antarkota dengan kota, antarkabupaten dan kabupaten, antarprovinsi dengan provinsi, antarpulau dengan pulau itu sangat penting lagi, sangat penting sekali. Dan, tol laut tahun depan juga dimulai dari pembangunan infrastruktur pelabuhan. Nanti  yang belum masuk pelabuhan-pelabuhan yang ada di kabupaten, kota, atau provinsi yang Bapak-Ibu pimpin ini bisa segera diusulkan.
 
Dengan catatan, dengan catatan, pelabuhan itu harus memiliki keluasan yang, yang gede.  Jangan sampai mengusulkan kepada kita pelabuhan yang hanya lima belas hektar, yang hanya dua puluh hektar. Kita semuanya harus berfikiran besar, visi besar, rencana besar. Kalau pelabuhan yang betul, adalah digabungkan antara pelabuhan, seaport atau deep seaport dengan zona industri, digabungkan lagi dengan pembangkit tenaga listrik. Jadi power plant, industrial zone, seaport, deep seaport itu berada pada satu ├írea.   Luasnya berapa? Kalau bertanya kepada saya, ya paling tidak minimal, minimal itu lima ratus itu jangkauan lima puluh tahun yang akan datang, akan lebih baik kalau paling tidak dua ribu itu jangkauan seratus tahun yang akan datang.
 
Karena kalau tidak, membangun hanya kecil-kecil nanti untuk meluaskan juga sulit, kita berikan contoh yang di Semarang misalnya, yang di Surabaya misalnya, di Tanjung Priok sudah  sulit untuk meluaskan pelabuhan. Karena apa? Kanan kirinya sudah dimiliki, sudah diduduki oleh masyarakat sehingga ongkosnya sangat mahal sekali. Akhirnya dipindahkan, kalau mau dan biayanya masih masuk ya reklamasi ke tengah.
 
Paling baik adalah menyiapkan lahannya sebanyak-banyaknya.  Kemaren saat ke Cilacap Pak Bupati Cilacap menyampaikan ke saya, Pak kita siap tiga puluh dua ribu hektar, ini baru bener. Ke Sumatera Selatan disampaikan oleh Gubernur Pak ini ada tiga ribu, itu baru betul. Karena jangkauannya memang harus jangkauan jangka panjang. Yang mau pindah, industri-industri besar yang mau pindah ke Indonesia itu banyak sekali dan permintaannya rata-rata memang di atas lima ratus. Kalau hanya satu aja, nanti kalau dua, tiga, empat, lima, semuanya, bisa ribuan hektar yang diperlukan. Oleh sebab itu,  persiapan-persiapan harus segera kita lakukan, mumpung negara kita, Indonesia sekarang ini baru disorot, dilihat sebagai sebuah negara yang sangat menguntungkan untuk investasi. Kita berada di tempat yang pertama, yang paling atas sehingga kesempatan ini harus dimanfaatkan, peluang ini harus dimanfaatkan, karena masalah politik di negara-negara yang sebelumnya memang menarik untuk investasi.
 
Kemudian yang keempat masalah yang berkaitan dengan potensi pariwisata kita. Ini adalah sebuah potensi yang sangat besar sekali. Bandingkan dengan negara dekat kita, tetangga kita. Turis yang datang misalnya di Malaysia satu tahun bisa sampai dua puluh empat juta, dua puluh empat juta, kita satu tahun hanya delapan juta, ada potensinya, potensinya bisa sepuluh kali lipat, yang bisa dilihat di negara kita ini, semuanya, baik lautnya, baik pantainya, baik budayanya, semuanya ada kita ini. Bandingkan dengan Kamboja, saya ketemu Pak Hun Sen, saya tanya: Kekuatannya apa di Kamboja?  Yang pertama, yang ranking pertama pariwisata, saya tanya: Berapa turis yang datang ke Kamboja? Tujuh juta, padahal negaranya kecil penduduknya sedikit. Turisnya tujuh juta. Melihat apa? Angkor Wat. 
 
Kita punya, yang jauh lebih indah,  lebih baik, lebih besar, Borobudur. Problem kita adalah problem promosi, problem kita adalah problem produk yang harus dikemas. Saya kira daerah sangat perlu sekali membersihkan, mengatur, menertibkan kawasan-kawasan wisata dari PKL misalnya, yang  berjualan asongan yang memaksa turis untuk membeli misalnya, inilah merubah karakter di tempat-tempat yang mempunyai potensi wisata. Dan,  saya juga sudah perintahkan kepada Menteri Pariwisata untuk promosi besar-besaran. Karena memang kalau dibandingkan anggaran promosi kita dengan Malaysia itu seperduabelasnya anggaran promosi kita, seperduabelasnya. Ini yang harus dikerjakan.
 
Tadi sudah saya sampaikan mengenai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Pembangunan industrial zone, powert plant, dan pelabuhan. Memang harus, perencanaannya harus semua provinsi yang mempunyai kekuatan sumber daya alam terutama, baik yang berupa bahan mentah kakao misalnya, batu bara, karet, kopi, karena semuanya masih kita ekspor dalam bentuk mentahan. Ini harus mulai CPO, kelapa sawit harus mulai dirubah paling tidak setengah jadi sehingga memberikan dampak ekonomi, membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya kepada masyarakat dan kita harapkan kalau ada regulasi-regulasi, aturan-aturan yang menghambat tolong pemerintah pusat diberitahu agar kita ngerti bahwa ini menghambat, bahwa ini menjadi kendala sehingga bisa kita rubah. Syukur-syukur itu hanya Perpres, kalau Perpres sudah  cepat bisa kita segerakan, seminggu bisa kita rubah, sehingga yang lebih simpel sehari, dua hari kalau perlu bisa kita rubah. Kalau menyangkut undang-undang ya kita akan lakukan revisi undang-undang agar hal-hal yang menghambat itu bisa, segera bisa kita selesaikan.
 
Yang paling penting menurut saya untuk menumbuhkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi masalah perizinan tadi yang saya sampaikan PTSP ini kota kabupaten, dan provinsi harus memiliki dan ini saya lihat hampir sebahagian besar sudah memiliki justru pusat yang belum, ini pusat akan kami kejar nanti akhir Januari sudah selesai. Sehingga masalah perizinan itu tidak lagi menjadi masalah . yang kelima mengenai infrastruktur, mulai tahun depan mungkin antara Februari-Maret trans kereta api di Sumatera sudah akan kita mulai. Trans tol di Sumatera juga, awal tahun juga sudah akan kita mulai. Saya minta bupati, walikota, gubernur yang berkaitan dengan pembebasan tanah agar kita dibantu. Di Kalimantan juga sama yang trans kereta api juga akan kita mulai. Ya nanti kombinasi antara APBN dan swasta. Karena juga ada investor yang akan masuk ke sana. Tolnya juga sama juga akan dimulai tahun depan.
 
Di Sulawesi juga sama akan kita mulai untuk trans kereta apinya. Di Papua, karena kita lihat studinya belum ada, dalam enam bulan saya juga sudah mendorong agar Papua dalam enam bulan studi mengenai kereta api juga sudah harus selesai. Sehingga pada enam bulan berikut pelaksanaan di lapangan juga sudah mulai karena apa pun yang namanya infrastruktur, konektivitas antarpulau konektivitas antarkota, konektivitas antarprovinsi sangat diperlukan sekali dalam mengatur distribusi logistik yang ada di Tanah Air.
 
Nah yang terakhir pembangunan manusia. Ini adalah kunci, yang terakhir ini adalah kunci, oleh sebab itu saya mengharapkan agar semua bupati, walikota, gubernur melakukan perbaikan-perbaikan, merubah pola-pola pikir, melakukan revolusi karakter, melakukan serangan-serangan nilai, nilai-nilai baik pada birokrasi, baik pada masyarakat. Birokrasi yang pola pikirnya masih lambat dibangun sistem agar mereka berubah menjadi cepat pelayanannya.
 
Masyarakat juga sama karena program-program yang ada kalau tidak dibarengi dengan sebuah pembangunan manusia yang baik di lapangan pasti akan ada kendala. Kepatuhan kepada hukum harus mulai dilakukan secara tegas. Kami sudah juga menyampaikan pada Kapolri,  kepada Kejaksaan Agung, dan instansi, institusi yang lain agar kepatuhan terhadap hukum, penegakan hukum itu betul-betul dilakukan dengan tegas, termasuk di dalamnya adalah masalah yang berkaitan dengan narkoba.
 
Sudah kami sampaikan, dan tidak sekali dua kali negara kita sekarang ini pada posisi darurat narkoba. Ada 64 yang sudah divonis mati oleh pengadilan dan saya sampaikan bahwa permohonan grasi untuk kasus-kasus narkoba tidak akan ada yang akan saya berikan grasi,  tidak akan. Tidak akan.  Dan yang memutuskan, tapi ini harus diingat,  yang memutuskan, yang memvonis mati itu adalah pengadilan bukan Presiden. Ya,  hanya kalau mereka meminta pengampunan tadi saya sampaikan tidak ada pengampunan untuk kasus-kasus narkoba, ini saya tekankan bolak-balik supaya semuanya menjadi jelas, jangan sampai ada yang berpendapat hukuman mati oleh Presiden. Tidak! Divonisnya oleh pengadilan dan kita tidak memberikan pengampunan atau grasi.
 
Bapak-Ibu, Hadirin yang berbahagia,
Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini dan dengan mengucap bismillahirrohmannirohim Musrenbangnas pada hari ini saya nyatakan resmi dibuka.
 
Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
 
Asisten Deputi Naskah dan Penerjemahan,
Deputi Bidang Dukungan Kebijakan,
Kementerian Sekretariat Negara RI


Penggusuran PKL dan Politik Pemerintahan Kota
http://www.unisosdem.org/article_detail.php%3Faid%3D3306%26coid%3D4%26caid%3D4%26gid%3D1





PENGGUSURAN pedagang kaki lima di Jakarta tak lain adalah cerita lama yang sudah amat usang. Namun, sedemikian rupa penggusuran PKL berlangsung, akhirnya penggusuran demi penggusuran bermetamorfosis menjadi pentas opera sabun yang tak berujung pangkal, muncul secara repetitif dan tinggal menunggu waktu meletup sebagai persoalan sosial.
Penggusuran yang baru saja berlangsung misalnya, memiliki geneologi persoalan dengan masa lampau dan memiliki corak yang hampir sama dengan apa yang bakal terjadi di masa depan. Ini semacam siklus kehidupan yang penuh ketegangan. Generasi masa kini Pemprov DKI Jakarta dan generasi masa kini kaum pedagang kaki lima (PKL) seakan sama-sama terbenam ke dalam perseteruan abadi.
Paling tidak sejak dasawarsa 1970-an, penggusuran PKL sebenarnya telah berkembang menjadi keputusan pemerintahan kota yang vakum dari suasana tawar- menawar menurut kaidah demokrasi. Mau tak mau, seluruh kenyataan ini memperhadapkan secara amat keras format penertiban ciptaan pemprov melawan kelompok perekonomian masyarakat di sektor informal. Sayang, hampir tidak ada upaya memadai pada kalangan internal Pemprov DKI Jakarta untuk mereview secara kritis manfaat dan implikasi yang ditimbulkan berlangsungnya penggusuran PKL. Padahal, obsesi terhadap ketertiban dan keamanan memarjinalisasi nilai dan hakikat ekonomis PKL.
Tinjauan para ahli ilmu sosial soal PKL sebagai kristalisasi dan respons balik terhadap ketidakmampuan negara dalam hal menyediakan lapangan kerja di sektor modern, ternyata tak cukup digdaya mengubah konstruk psikologis petinggi Pemprov DKI Jakarta agar melahirkan paradigma baru kesejahteraan sosial, mengacu keberadaan sektor informal sendiri. Sungguh pun sejak lama kesimpulan para ahli ilmu-ilmu sosial mengedepankan makna penting sektor informal dalam konteks PKL sebagai katup pengaman terjadinya ledakan pengangguran serta penyediaan kebutuhan masyarakat kalangan bawah, penggusuran PKL terus mencari "mangsa". Tak bisa dielakkan reposisi secara tepat PKL tak pernah menjadi bagian inheren bagi tegaknya good governance Pemprov DKI Jakarta.
Yang lalu mendesak ditelaah dari seluruh kenyataan yang memilukan semacam ini ialah sudah tiba saatnya untuk menyimak penggusuran PKL dalam konteks politik pemerintahan kota.
Sebuah irasionalitas
Dalam beberapa tahun terakhir, penggusuran PKL hanya memperkukuh irasionalitas hubungan antara oknum-oknum Pemprov DKI Jakarta dengan pelaku ekonomi di sektor informal. Di satu pihak, oknum-oknum Pemprov DKI Jakarta memberi legalitas terhadap kehadiran PKL melalui pungutan uang keamanan, uang kebersihan, sumbangan perayaan 17 Agustus, serta pemaksaan akan adanya tunjangan hari raya (Kompas, 29/11). Ada semacam soft shock yang digerakkan secara permanen oleh para oknum dari kalangan Pemprov DKI Jakarta demi menghegemoni eksistensi sektor informal di pinggiran-pinggiran jalan.
Di lain pihak, tiba-tiba muncul upaya penegakan hukum dalam wujud penggusuran yang dilandaskan retorika ketertiban dan keamanan. Inilah hard shock yang menerpa PKL dan secara kasat mata memunculkan tragedi kemanusiaan. Disimak dalam perspektif ekonomi politik, di sini tidak berlaku asas resiprositas. Pungutan demi pungutan yang diberlakukan oknum-oknum Pemprov DKI Jakarta tak diimbangi terselenggaranya perlindungan secara terhormat terhadap PKL dari ancaman pemusnahan. Persis bunyi pepatah, penggusuran PKL merupakan wujud paling gamblang dari "habis manis sepah dibuang". Oleh karena itu, persoalan krusialnya kemudian, di mana makna kehadiran negara?
Potret dua realitas yang kontras itu ternyata kehadirannya benar-benar merefleksikan adanya irasionalitas hubungan antara Pemprov DKI Jakarta dengan masyarakat periferal yang terkristalisasi ke dalam kelompok-kelompok PKL. Secara sosiologis, hubungan sumbang ini analog dengan situasi di seputar sleeping with enemies. Persepsi "kawan" dan "lawan" dalam hubungan kedua pihak ternyata dengan mudah bertukar-tempat. Apa arti semua ini?
Baik dalam situasi "aman" tidak adanya penggusuran maupun saat berlangsung penggusuran, kaum periferal dalam konteks PKL ternyata terus menjadi the losser, yakni pihak yang dikalahkan. Hingga pada titik ini timbul persoalan demokrasi dan good governance terbentur jalan buntu, yang pada giliran selanjutnya justru menistakan spirit kesetaraan hubungan antara pemerintah dan warga negara. Ada dan tidak adanya penggusuran ternyata sama-sama memarjinalkan posisi kaum periferal.
Disadari atau tidak, Pemprov DKI Jakarta telah bekerja secara sistematis menumbuhkan benih-benih antagonisme dalam rentang hubungan antara pemerintah dan kaum periferal. Dan seperti mengikuti logika kontrak sosial dalam jalinan interelasi antara state dan civil society maka antagonisme itu merupakan sebuah kekuatan yang bergerak di bawah sadar bagi kelahiran radikalisme di kalangan kaum periferal.
Sayang, realitas sosiologis yang pahit ini tak pernah disadari jajaran Pemprov DKI Jakarta. Jika hari ini ada penggusuran, besok ada pungutan. Bukan saja Pemprov DKI Jakarta telah bermain api berdasarkan retorika penegakan hukum, lebih dari itu mempermainkan nasib ratusan warga negara beserta sanak keluarganya. Semua ini membuka koridor runtuhnya trust publik terhadap pemerintahan kota sehingga menjadi tak terelakkan jika penggusuran semata dipersepsi publik sebagai proyek.
Ini pula yang dapat menjelaskan, mengapa prakarsa terselenggaranya penggusuran tak pernah dilengkapi solusi-solusi cerdas ke arah penciptaan lapangan kerja serta tak adanya tawaran elegan bagi berlangsungnya transformasi sektor informal menuju sektor formal. Penggusuran PKL benar-benar menjadi panggung untuk sepenuhnya mementaskan opera sabun. Tak lebih, tak kurang.
Seandainya membaca Hatta
Kini kita hanya bisa membuat pengandaian saat harus menyimak opera sabun yang semacam itu. Seandainya para pengambil keputusan di lingkungan Pemprov DKI Jakarta membaca Bung Hatta, niscaya penggusuran PKL takkan pernah memperlihatkan corak ugal-ugalan sebagaimana berlangsung selama ini. Bahkan penggusuran dianggap tidak relevan untuk tujuan penyelesaian masalah. Sebagai founding father yang ikut berjasa memberikan kontribusi bagi terbentuknya konstitusionalisme kedaulatan rakyat, rumusan Bung Hatta tentang kemakmuran dan keadilan bagi kaum periferal kini penting diperhatikan kembali, terutama dalam kaitan dengan seluruh upaya menemukan jawaban yang mencerahkan mengapa penggusuran terlampau jauh berfungsi sebagai part of problem ketimbang part of solutions.
Sebuah kata kunci yang pernah dikemukakan Bung Hatta berkenaan perbaikan nasib kaum periferal di Indonesia ialah "besarnya beban tanggung jawab pemerintah". Pemerintahan ada justru untuk membebaskan kaum periferal dari belenggu kemiskinan dan ketidakberdayaan pada tataran ekonomi. Apa yang oleh Bung Hatta disebut "sistem ekonomi kerakyatan" tak lain dan tak bukan adalah memposisikan kaum periferal pada mekanisme pasar berkeadilan. Besarnya beban tanggung jawab pemerintah dalam hal ini terletak pada kemampuannya menempatkan pelaku usaha periferal pada setting yang tepat dalam proses besar transformasi ekonomi, melalui rancang bangun kebijakan yang memiliki muatan amat kuat pada upaya memajukan dan memandirikan kaum periferal di bidang ekonomi.
Dalam perspektif Bung Hatta, pemerintah sebenarnya aktor yang tak henti mengkreasikan tumbuhnya kelembagaan ekonomi serta merestorasi kelembagaan ekonomi untuk tujuan aktualisasi peran dan aspirasi ekonomi kaum periferal. Dengan sendirinya, PKL sebagai sebuah entitas ekonomi justru harus disimak secara saksama potensi-potensi besarnya bagi penciptaan keadilan dan kemakmuran. Bila ternyata entitas ekonomi semacam PKL potensial menggangu ketertiban dan keamanan kota, tugas pemerintah mengarahkan perkembangan PKL sebagai institusi-institusi ekonomi yang tumbuh secara genuine dalam kancah kehidupan masyarakat agar beradaptasi dengan atmosfer persaingan dalam mekanisme pasar berkeadilan.
Sayang, legacy kenegarawanan Bung Hatta di bidang ekonomi ternyata kosong dari perhatian Pemprov DKI Jakarta selama ini. Dengan tanpa mengurangi rasa hormat, dapat dikatakan, jajaran Pemprov DKI Jakarta ternyata tumpul saat diharapkan mampu menafsirkan ulang buah pikir Bung Hatta tentang sistem ekonomi kerakyatan. Yang terjadi justru sebaliknya, dalam situasi aman tanpa penggusuran, PKL difungsikan sebagai ladang eksploitasi oknum-oknum Pemprov DKI Jakarta.
Maka, politik pemerintahan kota dalam konteks Jakarta bukan saja telah menistakan keharusan adanya transformasi perekonomian dari sektor informal menuju sektor formal, tetapi sekaligus telah mengingkari visi kenegarawanan Bung Hatta. Jujur harus diakui, penggunaan badan jalan oleh PKL telah mengubah kemacetan lalu lintas jalan raya menjadi patologi dengan social cost yang mahal. Namun, jika problem PKL itu disentuh melalui visi kenegarawanan ala Bung Hatta, Pemprov DKI Jakarta justru akan tampil sebagai pahlawan bagi terciptanya kemakmuran sosial ekonomi kaum periferal. Langkah ke arah ini sebenarnya terbuka diwujudkan melalui upaya-upaya social marketing terhadap arti penting pilihan lokasi sentra kegiatan usaha PKL yang semula tak strategis.
Yang dimaksudkan dengan politik pemerintahan kota di sini ialah lahirnya visi humaniter jajaran Pemprov DKI Jakarta saat harus bersentuhan dengan kompleksitas persoalan PKL. Untuk itu, Pemprov DKI Jakarta didesak kewajiban moral untuk mengembangkan berbagai prakarsa ke arah terciptanya setting yang lebih tepat bagi realisasi potensi kewirausahaan PKL. Namun, kontras dengan itu, politik pemerintahan kota bisa juga berarti kristalisasi pandangan subyektif jajaran Pemprov DKI Jakarta dalam memaknai peran, fungsi, dan kedudukan PKL. Pandangan subyektif inilah yang melandasi terjadinya penggusuran.
Jadi, seluruhnya kini berpulang pada jajaran Pemprov DKI Jakarta sendiri, apakah terus hendak memfungsikan penggusuran sebagai opera sabun atau mulai menafsirkan kembali secara cerdas sistem ekonomi kerakyatan sebagaimana digagas Bung Hatta. Jika pilihannya masih stagnan pada yang pertama, tak berlebihan jika dikatakan politik pemerintahan kota di Jakarta bercorak antikerakyatan dalam maknanya yang begitu telanjang.
Anwari WMK Peneliti Bidang Filsafat dan Kebudayaan pada The Amien Rais Center, Associate Editor pada Pustaka LP3ES Indonesia




Tidak ada komentar: