Kamis, 03 September 2015

SIAPA SIH RJ LINO - DIRUT PELINDO II

Profil Richard Joost Lino, Direktur Utama PT Pelindo II

https://ranapsimanjuntak.wordpress.com/2013/04/02/profil-richard-joost-lino-direktur-utama-pt-pelindo-ii/

Pelindo aja

“Biaya Pelabuhan dan Harga Komoditas Tidak Imbang”
Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II yang berpusat di Tanjung Priok, Jakarta Utara, bisa dibilang sebagai pintu masuk ke Indonesia. Kebanyakan perdagangan barang keluar-masuk lewat jalur ini. Namun, belakangan daya tampung Pelindo II yang mencapai 7 juta twenty-foot equivalent unit (TEU) per tahun, dianggap sudah limit maksimum. Karena itu, Direktur Utama Pelindo II, Richard Joost Lino, berikhtiar untuk meningkatkan produktivitas, di antaranya membangun tiga terminal di Kalibaru.
Terminal I akan selesai akhir 2014, selanjutnya terminal II pada 2016, dan terminal III setahun berikutnya. Selain Kalibaru, Lino mengatakan juga akan membangun pelabuhan baru di Sorong, Papua, di atas lahan 7.500 hektare. Total investasinya menelan dana hingga Rp36 triliun. Untuk meningkatkan keuntungan dari hasil pembangunan pelabuhan itu, lelaki asal Rote, Nusa Tenggara Timur, ini akan membuat Pelindo tidak ubahnya Pelabuhan Rotterdam di Belanda. “Membuka bagi operator asing untuk masuk, namun kontrol berada di bawah Merah Putih. Jadi keuntungan tetap untuk Indonesia,” ujarnya. Pelindo ok Richard-Joost-Lino
Alumnus Teknik Sipil ITB Bandung ini pun berharap kondisi perekonomian dan politik Indonesia sejatinya dapat mendukung pembangunan pelabuhan baru tersebut. “Harus ada cara agar pembangunan itu tidak terganggu karena Indonesia bisa dapat nilai yang tinggi,” kata Lino. Kepada Sukron Faisal dan Iis Husni Isnaini dari SINDO Weekly, Lino bercerita banyak mengenai industri pelabuhan dan tantangan ke depan. Berikut petikannya:

Bagaimana dengan industri kepelabuhan di Indonesia secara umum?
Ada hal yang mendasar di Indonesia untuk pelabuhan, yaitu biaya pelabuhan dengan komoditasnya tidak imbang. Seperti CPO (crude palm oil), tarif pelabuhannya Rp3.000 per ton, padahal harga CPO Rp10 juta per ton. Harga Rp3.000 itu tidak wajar. Tidak ada satu pun perusahaan swasta yang mau investasi, karena tarifnya tidak payable.
Jadi, persoalannya regulasi?
Bukan regulasi, tapi kesalahan dari dulu. Saya katakan pada mereka, Pelindo itu punya Indonesia. Selama ini Anda tidak membayar benar kepada rakyat Indonesia, Rp3.000 itu tidak wajar. Nilai seharusnya US$3−7 per ton, seperti harga di seluruh dunia. Jadi, kami hanya dibayar sepersepuluhnya. Karena kami BUMN, maka mau membangunnya. Tapi ini cara yang tidak benar. Kalau kontainer, tarifnya sudah benar. Tapi batu bara ya tidak ada, karena tarifnya murah sekali. Siapa yang mau investasi kalau tidak ada return-nya.
Siapa yang seharusnya memperbaiki?
Saya beritahu mereka bahwa Anda membayar tidak wajar kepada negara, rakyat dirugikan. Pelindo itu doorman (pintu masuk). Kalau kami untung, pasti akan diinvestasikan lagi di Indonesia, beda dengan perusahaan swasta.
Bagaimana cara membuat investor asing berinvestasi di Pelindo?
Tanjung Priok itu ibaratnya “gadis cantik”. Jadi kami bisa memilih untuk lelang terminal II dan III. Kami sudah dalam proses finalisasi. Saya sudah memasang iklan di majalah The Economist, dengan harga sekitar 120 ribu euro atau Rp1,56 miliar/halaman. Kami pasang di halaman prime, bukan di belakang. Saya pasang iklan ini agar seluruh dunia tahu bahwa akan ada terminal baru yang dioperasikan oleh international company dari Indonesia. Sehingga mereka yang investasi di Republik ini akan memperoleh prospek bagus, dengan pelayanan yang bagus. Jadi, iklan ini untuk Indonesia, bukan untuk trading saja.
Mengenai pembangunan terminal baru Kalibaru, bagaimana perkembangannya?
Terminal baru di Kalibaru sedang berjalan. Terminal I selesai akhir 2014, terminal II 2016, dan terminal III 2017. Serta dua oil terminal Multi Purpose Floater dengan total 10 juta ton/tahun. Untuk yang kontainer, daya tampungnya 4,5 juta TEU per tahun.
Selain Kalibaru, kami juga akan membangun pelabuhan baru di Sorong, Papua. Letaknya 90 km di selatan Sorong, di atas lahan 7.500 hektare. Terminal yang pertama kali akan kami bangun panjangnya 500 meter dengan kapasitas sekitar 500 ribu TEU per tahun. Mulai dibangun akhir 2012 dan akan selesai akhir 2014. Sangat jauh kalau dibandingkan dengan Tanjung Priok yang lahannya hanya 800 hektare.
Berapa investasi untuk membuat pelabuhan itu? 
Total biaya tahap I lebih kurang US$2,5 miliar atau Rp20 triliun, tahap II sekitar Rp16 triliun. Tahap II ini ada 8 terminal, dengan kapasitasnya 8 juta TEU.
Memangnya berapa daya tampung Priok sehingga harus dibangun pelabuhan baru?
Tahun ini sekitar 7 juta TEU, itu sudah limit maksimum. Untuk itu saya mesti bikin optimasi peningkatan produktivitas di Tanjung Priok hingga 9 juta TEU, sambil menunggu Kalibaru selesai 2014. Perlu usaha extraordinary, kalau tidak maka tidak akan bisa.
Adakah rencana untuk mengembangkan Tanjung Priok ke arah maritime service yang lengkap seperti di Tanjung Pelepas, Malaysia?
Kalau Kalibaru rampung. Karena drafnya saja 16 miliar. Tapi desain semua dermaga itu 20 miliar, sama dengan terusan Selat Malaka.
Apakah pelabuhan baru ke depannya akan mampu menyaingi Singapura?
Tidak juga. Kami hanya ingin mengambil aset yang kami punya. Karena kita masih ada yang transit, meski jumlahnya sedikit. Seperti Panjang, Semarang, kan masih transit di Singapura. Kalau Priok kompetitif dengan fasilitas yang ada, seharusnya transitnya ke Priok. Dermaga-dermaga itu yang mau saya ambil.
Dengan budget keseluruhan yang mencapai Rp36 triliun, apakah untuk pembangunan infrastruktur saja atau pengembangan lainnya?
Khusus untuk Tanjung Priok, hanya infrastruktur, superstruktur, dan equipment. Channel yang sekarang kan hanya ada 14, maka akan dibangun menjadi 16, sama seperti Singapura. Tapi dermaga kita desainnya itu kurang dari 20 meter.
Apa sumber utama masalah produktivitas pelabuhan Indonesia? Lebih ke SDM atau infrastruktur?
Beberapa waktu lalu Presiden SBY bicara soal infrastruktur. Berbicara soal infrastruktur, ada dua: hard infrastructure (fisik) dan soft infrastructure (sistem pelayanan). Nah, soft infrastructure itu murah dan bisa dikerjakan langsung, jadinya cepat. Kapasitas infrastruktur yang ada pun menjadi besar, sambil kami membangun hard infrastructure. Karena hard infrastructure itu butuh waktu 2-3 tahun untuk menjadikan uangnya banyak, sementara soft infrastructure itu tidak.
Contoh, sewaktu saya masuk Tanjung Priok pada 2009, kontainer di Priok pada tahun itu hanya 3,6 juta TEU. Jika Anda ke Priok di awal 2009, keadaannya sungguh messy, macet, dan tidak keruan. Kalau lihat sekarang, Priok itu longgar, padahal volumenya 7,2 juta TEU.
Melihat kapasitas Pelindo saat ini, puncak performanya kira-kira sampai berapa kali lipatnya dari sekarang?
Dengan 7 juta TEU sekarang ini, saya punya challenge besar. Dan bila Kalibaru siap beroperasi 2015 nanti, volumenya bisa meningkat jadi 9 juta TEU. Saya mesti menyiapkan kapasitas tambahan 2 juta TEU lagi, karena tidak mungkin membangun baru. Saya juga mesti mendorong supaya bisa mencapai hal itu.
Pelabuhan adalah salah satu bisnis strategis karena menyangkut kedaulatan bangsa…
Jauhkan nasionalisme sempit, karena dapat menjadi lintah darat bagi masyarakat banyak. Saya harus cari income and profit dengan cara yang elegan, supaya keuntungan dapat ke Indonesia, bukan dibawa ke luar. Dan kita jangan xenofobia (anti-asing). Lihat Pelabuhan Rotterdam di Belanda. Mereka terbuka bagi operator asing, tetapi Belanda yang mengontrolnya. Nah, begitu juga kami, mengundang operator asing dan kami yang kontrol. Keuntungannya untuk Indonesia juga.
Bagaimana pandangan Anda mengenai persoalan kebangsaan saat ini? 
Dengan pertumbuhan 6,5% itu suatu pencapaian yang bagus, karena jumlah negara di dunia yang mencapai pertumbuhan seperti ini bisa dihitung dengan jari. Jadi, politisi yang suka mengkritik, sebaiknya mereka membantu supaya perekonomian Indonesia bisa mencapai 10%.
Meski demikian, saya optimistis dengan Negeri ini. Indonesia menjadi salah satu negara yang demokrasinya sangat demokratis di dunia. Bandingkan dengan Amerika Serikat, kita jauh lebih demokratis. Di sini, Anda bisa menulis sebebas yang Anda mau, tidak ada negara mana pun di dunia yang seperti Indonesia. Indonesia itu sangat fantastik. Kita berharap pemerintah ke depan menjadi lebih baik, lebih bagus, lebih tegas, sehingga pertumbuhan ekonomi menjadi lebih tinggi lagi.
Bagaimana dengan persoalan ekonomi yang ada?
Seluruh dunia kagum dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 6,5%, jadi jangan komplain. Kalau mau mengkritik, mereka juga harus memberi kontribusi. Bila setiap orang mau bersinergi, perekonomian kita bisa tumbuh fantastik.
Apa harapan Anda terhadap untuk pemimpin hasil Pemilu 2014? 
Seorang pemimpin yang berani dan tegas untuk memutuskan. Dia harus percaya apa pun yang dilakukannya itu benar untuk rakyat dan dilaksanakan.
Harapan Anda terhadap partai politik peserta Pemilu 2014? 
Saya melihat, dengan kondisi parpol seperti sekarang, akan muncul tokoh nonpolitik. Parpol butuh karakter orang seperti itu untuk menjual parpolnya. Masyarakat kita sekarang makin pintar, mereka melihat sosok, bukan partai politiknya lagi.
Karakter pemimpin seperti apa yang Anda harapkan di 2014? 
Pokoknya mereka yang punya integritas tinggi untuk Negeri ini, yakni berani mengambil keputusan dengan cepat. Berapa persen sih orang seperti kami di negeri ini? Tidak banyak. Biarkanlah acara ini menjadi momen lima tahunan, siapapun presiden yang terpilih nanti, walaupun kita tidak memilihnya, harus sama-sama kita support.
Apakah kondisi politik saat ini memengaruhi perkembangan Pelindo? 
Seperti terminal I, II, dan III proyek Kalibaru yang membutuhkan banyak uang hingga triliunan rupiah, harus ada cara agar pembangunan ini tidak terganggu, karena kita bisa dapat nilai yang tinggi. Maka itu, kami membuat oversight committee; terdiri dari orang-orang independen yang mengawasi semua proses pembangunan yang saya lakukan secara transparan.
BIODATA RICHARD JOOST LINO Pelindo Richard Joost Lino, Direktur Utama PT Pelindo II

Tempat, tahun lahir              : Rote, Nusa Tenggara Timur, 1953
Pendidikan
1976    Teknik Sipil, ITB Bandung
1978    Diploma Teknik Hidrolik, The International Institute for Hydraulic  and Environmental engineering, Delft, The Netherlands.
1979    International Course on Sediment Transport in Estuarine and Coastal Engineering, Coastal research Centre, Poona, India.
1980    Senior Course on Port and Harbour engineering, Tokyo, Japan.
1981    Project Management Course, Virginia Polytechnic Institute and State University, Virginia, USA.
1989    Magister Bisnis Administrasi, Institute Pendidikan dan Pengembangan Manajemen (IIPM), Jakarta, Indonesia

 Laut Adalah Hidupnya
“Nenek moyangku seorang pelaut, gemar mengarung luas samudera”. Lagu itu bukan sekadar nyanyian bagi Richard Joost Lino, Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II, melainkan sudah seperti mendarah daging. Inilah yang membuat R.J. Lino, yang lahir pada 1953 di Kepulauan Rote, Nusa Tenggara Timur—yang identik dengan pantai dan laut—tidak bisa berpisah dengan kehidupan laut. “Dari kecil saya suka laut karena rumah saya hanya 100 meter dari pantai,” katanya.
PelindoSaking cintanya akan laut, setamat dari Teknik Sipil ITB pada 1976, Lino memilih disiplin ilmu yang ada kaitannya dengan laut, yaitu mengambil Diploma Teknik Hidrolik di The International Institute for Hydraulic di Belanda. Kemudian, ia memperdalam keilmuan bidang laut di India, Jepang, hingga Amerika Serikat.
Pada 1992, Lino bergabung dengan Transconsult, tempat ia banyak terjun langsung dalam proyek dan penelitian kelautan Indonesia. Tiga belas tahun berselang, ia ikut dalam proses pengadaan Pelabuhan Guigang, Guang Xi di Cina. Setelah pengadaan, Lino didapuk menjadi Managing Director Pelabuhan Guigang. Peran utamanya mengevaluasi perencanaan pelabuhan dan renovasi pelabuhan lama menjadi pelabuhan modern.
Pengalaman mengenai akses kanal, pemecah gelombang, bidang kargo, dan seabrek pengetahuan di bidang pelabuhan, membuat Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memanggilnya sebagai Direktur Utama Pelindo II di akhir 2009. Sebagai orang nomor satu di Pelindo II yang membawahkan 12 pelabuhan di Indonesia bagian barat, Lino harus dapat meningkatkan performa Pelindo II, khususnya Pelabuhan Tanjung Priok, yang kondisinya tidak keruan. Saat itu, kontainer di Priok hanya 3,6 juta TEU per tahun. Kini, volumenya meningkat 7,2 juta TEU per tahun. Bahkan, ia berencana meningkatkan lagi hingga sekitar 9 juta TEU per tahun. Hal itu bukan tidak mungkin, sebab Lino bilang, laut adalah hidupnya.

Siapa kah R.J.Lino Dirut Pelindo II yang memerintahkan pembongkaran makam 
ulama mbah priok..?
https://www.mail-archive.com/mencintai-islam@yahoogroups.com/msg07132.html

50 Persen Karyawan Pelindo II Dikatakan Sebagai Sampah
[Ekonomi dan Keuangan] 
Dirut Lakukan Pelecehan
50 Persen Karyawan Pelindo II Dikatakan Sebagai Sampah

RIBUAN karyawan PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo II) resah. Pasalnya, dari 
ribuan karyawan itu sebanyak 50 persen lebih dianggap sebagai sampah, yang 
tidak bermanfaat bagi perusahaan.
Timbulnya keresahan karyawan itu dipicu atas sikap arogansi Dirut BUMN 
Pelindo II, RJ Lino, yang menuding 50 persen lebih karyawan perusahaan 
BUMN Kepelabuhanan itu sebagai sampah. 
Hal itu disampaikan Dirut RJ Lino pada salah satu acara rapat dinas 
(Radin) yang dihadiri para kepala cabang seluruh Indonesia, belum lama 
ini.
Klimaks dari keresahan tersebut antara lain diwujudkan para karyawan dalam 
bentuk pemasangan spanduk yang bernada protes dan kecaman di areal 
pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada Selasa (4/8) lalu.
Sebuah spanduk berbunyi: Terima Kasih Dirut mengecap 50 persen karyawan 
Pelindo II sebagai sampah. Hidup komunitas pekerja sampah. Sepanduk lain 
berbunyi: Apa hebatnya Dana Amin.
Dana Amin adalah eks karyawan Pelindo II yang mengundurkan diri beberapa 
tahun lalu setelah disekolahkan oleh Pelindo II ke luar negeri. Sekarang 
mantan karyawan Pelindo II itu diangkat oleh Dirut RJ Lino sebagai staf 
ahli bersama sekitar enam orang lainnya, terdiri atas para pensiunan 
pejabat Dephub, pensiunan Pelindo III, dan juga termasuk seorang tenaga 
asing.
Memang ada kesan nepotisme dari kebijakan Dirut yang baru menjabat 
tersebut, yakni seperti isteri Direktur Komersial dan Operasi Pelindo II 
yang kini dijadikan staf ahli sebagai konsultan SDM. Menurut informasi, 
staf ahli tersebut digaji sekitar Rp35 juta/bulan.
Ketua Serikat Pekerja Pelabuhan Indonesia (SPPI-II) Cabang Tanjung Priok, 
H Kirnoto, membenarkan karyawan resah. Siapa yang nggak resah Mas, setiap 
ada kesempatan dirut selalu menuding 50 persen karyawan Pelindo II sampah. 
Ini kan tak pantas diucapkan oleh seorang pimpinan. Sebagai pimpinan SPPI, 
ya, saya sangat tersinggung anggota saya disebut sampah, tuturnya.
Sumber lain menambahkan banyak kebijakan RJ Lino yang dinilai tidak 
efesien, dan sangat memberatkan BUMN itu ke depan. Misalnya, untuk biaya 
pengembangan Pelindo II termasuk kerjasama daerah yang membutuhkan dana 
Rp10 triliun. Maka dana ini akan diupayakan melalui pinjaman.
Dana pinjaman itu juga akan digunakan untuk reformasi pengembangan SDM, 
yakni 26 manajer senior dan asisten manajer akan disekolahkan ke luar 
negeri untuk jenjang S2. Padahal hampir semua senior manajer tersebut 
sudah S2. Bahkan, ada di antaranya yang disekolahkan oleh perusahaan. 
Bahkan dirut juga akan menyekolahkan lima karyawan Direktorat Perhubungan 
Laut Departemen Perhubungan. Tidak jelas apa hubungannya, yang pasti ini 
pemborosan melalui dana pinjaman, kata pengurus SP lainnya. 
Terkait dengan pengangkatan staf ahli tersebut Direktur Personalia dan 
Umum, Mulyono, yang dihubungi melalui telepon mengakui bahwa itu baru 
rencana. Namun ketika ditanya bahwa staf ahli tersebut telah berkantor di 
lantai VII Kantor Pusat Pelindo II, Mulyono tidak berkomentar.
Sementara tidak dilaksanakannya Surat Keptusan (SK) mutasi sejumlah 
karyawan yang dikeluarkan pejabat dirut sebelumnya oleh direksi baru, 
menurut Ketua SP Pelindo II, hal itu sedang dipertanyakan oleh Serikat 
Pekerja Pelabuhan Indonesia II (SPPI) II kepada dirut melalui surat resmi. 
Namun hingga kini belum ada jawaban dari pihak direksi, kata Ketua Umum 
SPPI II, Arif Isnawan kepada Pelita.
Sedangkan masalah lainnya yang kini sedang bergejolak, antara lain soal 
pengangkatan enam staf ahli dari pensiunan dan mantan karyawan Pelindo, 
tentang 50 persen lebih karyawan Pelindo II sampah, serta isu mencari 
pinjaman Rp10 triliun untuk membiayai pengembangan Pelindo II, menurut 
Arif pihaknya sedang melakukan investigasi tentang kebenaran tindakan 
pihak direksi.
Kalau ternyata masalah yang sedang berkembang ini ternyata mengandung 
kebenaran, anggota SPPII II akan melakukan aksi. Pasalnya, menyebut 
karyawan sampah adalah pelecehan dan bisa dilaporkan ke Depnakertrans. 
Namun, Arif belum bersedia mengungkapkan bentuk aksi yang akan dilakukan, 
tetapi menurutnya bisa berupa aksi demo atau bentuk perlawanan lainnya. 
(y)


Serikat Pekerja Pelabuhan Tolak Kebijakan RJ Lino

http://www.gatra.com/nusantara-1/nasional-1/159353-serikat-pekerja-pelabuhan-tolak-kebijakan-rj-lino.html

Jakarta, GATRAnews - Serikat Pekerja pelabuhan secara tegas menolak perpanjangan konsesi Jakarta International Container Terminal (JICT) yang melanggar Undang-Undang (UU) dan berpotensi merugikan negara. Bersatunya elemen serikat buruh pelabuhan tersebut didasari oleh perilaku sewenang-wenang dari Dirut Pelindo II Rino yang menjual aset bangsa Indonesia secara murah kepada pihak asing.


Tercatat ada empat serikat pekerja yang bergabung untuk menolak hal tersebut. Seperti Serikat Pekerja (SP) JICT, Federasi Serikat Buruh Transportasi Perjuangan Indonesia (FSBTPI), Federasi Serikat Pekerja Maritim Indonesia (FSPMI), Komisi Pelaut Indonesia (KPI) dan International Transportworkers Federation (ITF).

Sikap Menteri Rini Perpanjang Kontrak JICT Dipertanyakan

http://www.gatra.com/nusantara-1/nasional-1/158625-sikap-rini-perpanjang-jict-dipertanyakan%E2%80%8F.html

Jakarta, GATRAnews - Pekerja Jakarta International Container Terminal (JICT) mempertanyakan sikap Menteri BUMN Rini Soemarno yang akan melanjutkan perpanjangan konsesi JICT ke asing Hutchison.


Menurut Ketua Serikat Pekerja JICT Nova Hakim, sikap Rini seolah-olah mengabaikan undang-undang dan menjual murah aset nasional.

"Pekerja JICT menginginkan proses perpanjangan konsesi taat UU dan kami ingin menyelamatkan aset bangsa. JICT dijual sangat murah oleh Pelindo II," ujar Ketua Serikat Pekerja JICT Nova Hakim dalam keterangan tertulis yang diterima GATRAnews, Senin (3/8).

Nova menambahkan, alasan Menteri BUMN perpanjang karena butuh jaringan global Hutchison untuk datangkan kapal. "Perusahaan pelayaran besar sudah dilayani JICT sebelum privatisasi 1999. Sebut saja APL, Maersk Line, CMA CGM dan NYK. Jadi tidak ada yang spesial dari Hutchison," tambahnya.

Menurut dia, pernyataan Rini yang mempertegas proses perpanjangan JICT selama 20 tahun patut dipertanyakan. Perpanjangan konsesi JICT tidak diperlukan menurut Kepala Staf Presiden, Luhut Panjaitan saat menerima SP JICT di kantor kepresidenan. "Tegas dikatakan tidak usah ada perpanjang konsesi JICT. Kita kelola sendiri," ucapnya.

“Perpanjangan ini juga harus mendapat persetujuan Menhub sesuai UU pelayaran. Pak Jonan sudah bilang dia gak setuju perpanjangan. Jika asing ingin bangun pelabuhan silahkan di tempat lain. JICT perusahaan untung dan telah dikelola secara baik. Tunggu saja sampai 2019, maka aset bangsa kembali ke ibu pertiwi,"katanya.


IPW: Dirut Pelindo II Harus Tanggung Jawab Kerugian Stop Operasi JICT

http://www.gatra.com/ekonomi-1/makro/158645-ipw-dirut-pelindo-ii-harus-tanggung-jawab-kerugian-stop-operasi-jict.html

Jakarta, GATRAnews - Presiden Indonesia Port Watch (IPW) Syaiful Hasan mengatakan, Direktur Pelindo II RJ Lino harus bertanggung jawab atas kerugian akibat aksi stop kerja ratusan anggota Serikat Pekerja PT Jakarta International Container Terminal (JICT).

Menurutnya, aksi itu merugikan pemilik barang dan perekonomian negara. "Pelabuhan rugi puluhan milyar rupiah. Dirut Pelindo II RJ Lino harus tanggung jawab. Aksi main pecat Lino telah berdampak kepada kerugian berbagai pihak termasuk kamtibmas. Harusnya dia bisa jaga iklim kondusivitas," ungkap Syaiful dalam keterangan tertulis yang diterima GATRAnews, Jum'at, (31/7).

Syaiful juga menyayangkan aksi tersebut yang menyebabkan kemacetan serta menahan 3.663 petikemas yang sedianya akan melakukan bongkar muat di terminal petikemas terbesar Indonesia yang dikelola oleh Hongkong tersebut.

"Dampak kerugian jelas puluhan milyar hanya karena aksi industrial yang seharusnya tidak perlu dilakukan. Ini terkesan seperti sengaja ingin bikin gaduh," ujarnya.

Syaiful menilai, Dirut Pelindo II tidak punya itikad baik untuk menyelesaikan masalah konsesi JICT. "Lino tidak pernah menjawab substansi malah membelokkan dengan isu yang jelas-jelas bohong bahwa gaji Senior Manajer JICT sama dengan gajinya. Harusnya Lino tinggal tunjukkan bukti persetujuan perpanjangan konsesi JICT dari Pemerintah dalam hal ini Meneg BUMN dan Menteri Perhubungan," tutup Syaiful.

Kawasan Istana Negara Didemo Serikat Pekerja JICT

http://harianrakyatmerdeka.com/politik/kawasan-istana-negara-didemo-serikat-pekerja-jict/

Srm.com, JAKARTA – Ratusan Serikat Pekerja PT Jakarta International Container Terminal (JICT), mereka melakukan aksi demo memadati kawasan Istana Negara, Rabu, (8/8).
Para pendemo mendesak presiden Jokowi menghentikan, sekaligus membatalkan proses perpanjangan konsesi PT JICT oleh Pelindo II yang lebih mengedepankan aksi Korporasi ketimbang berdaulat atas aset strategis nasional. Dalam aksinya, mereka penyampaian aspirasi diseberang Isatana.
Ketua SP JICT Nova Hakim mengimbau keras Pelindo II untuk membatalkan konsesi tersebut. “Kami kirim surat ke Presiden terkait proses perpanjangan konsesi PT JICT yang penuh kejanggalan dan tidak transparan. Presiden harus turun tangan,” kata Ketua SP JICT Nova Hakim.
Presiden diharapkan segera menghentikan proses ini karena harga jual aset negara yang murah. Proses yang menabrak aturan dan tidak ditender terbuka. SP JICT menyampaikan surat terbuka ini kepada presiden agar turun tangan dan menghentikan proses aksi korporasi yang berpotensi merugikan negara.
Jiwa nasionalisme Presiden Jokowi ditunggu dalam penyelesaian polemik perpanjangan Konsesi JICT. Presiden diharapkan mengambil langkah penyelesaian yang bermartabat dan elegan dalam persoalan ini.
“Kami menghimbau Presiden menghentikan proses perpanjangan ini sebagai wujud Visi Trisakti dan Nawacita,” ujar Nova Hakim.
Dalam hal ini pihaknya sudah menganalisa mendalam dan disayangkan jika aset emas ini di jadikan jaminan hutang atas Global bond Pelindo II. Dirut Pelindo II RJ Rino juga mengklaim aksi korporasi biasa dan telah mendapatkan persetujuan Menteri BUMN. Padahal dalam suratnya Menteri BUMN menyetujui dengan beberapa syarat.
Kami minta terpenuhinya itu dan diungkap ke publik. Pun jika asing harus ikut serta ,kami minta di tender terbuka agar negara tidak dirugikan. Walau murni aksi korporasi, ini adalah BUMN dan negara bertanggung jawab apabila terjadi salah kelola, katanya.
Konsesi JICT habis 4 tahun lagi dan selanjutnya akan kembali ke negara tanpa harus susah payah. Proses alih pengetahuan dan teknologi sudah cukup. Selain itu, perusahaan ini sangat sehat secara keuangan dan negara tidak dalam genting sehingga harus dijual ke pihak asing. Ungkap Nova Hakim. (AS)

Lino dicecar KPK soal pengadaan crane Rp100 miliar
http://www.gafeksi.com/?action=fullnews&id=631

Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia II Richard Joost Lino mengaku melakukan penunjukan langsung di proyek pengadaan crane atau alat pengangkat di sejumlah pelabuhan seperti di Palembang hingga di ‎Pontianak.
Menurut dia, penunjukan langsung terpaksa dilakukan lantaran alat yang dipesan sejak 2007 tak pernah datang.

"Itu tak pernah datang dan tak bakal bisa beres. Makanya pada 2010 dilakukan prosedur dengan cara yang tidak biasa," kata Lino di halaman gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Selasa, 15 April 2014.

Prosedur penunjukan langsung itu, menurut Lino, tak salah dan tak merugikan negara. Malah, kata dia, menguntungkan dan harganya lebih murah.

"Saya yang mengambil kebijakan ini dan saya menerima kalau ada konsekuensinya," kata dia.

Lino mengatakan peraturan penunjukan langsung itu dibolehkan.

"Selama ini juga tak ada yang bisa membuktikan bahwa kebijakan itu lebih mahal. Makanya saya tak khawatir karena dicari di seluruh dunia pun yang saya beli pasti lebih murah," ujar dia.

Saat ini, kata Lino, crane sudah ada. Menurut dia, beberapa pelabuhan yang pengadaan crane-nya diproses melalui penunjukan langsung itu, memiliki crane lebih bagus.

Richard selesai menjalani pemeriksaan penyelidik KPK selama 11 jam.

Keluar pukul 20.00, Lino mengaku ditanya soal pengadaan crane di beberapa pelabuhan tahun anggaran 2010.

Banyak nggak suka

Direktur Pelindo II, Richard Joost Lino, diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (15/4/2014), lantaran adanya dugaan kesalahan aturan dan prosedur dalam pengadaan Quay Container Crane (QCC) di beberapa dermaga.

Richard sendiri mengakui, dirinya melaporkan hal tersebut kepada KPK.

"Biasalah, kalau di Priok banyak yang enggak suka. Jadi orang kirim surat kaleng, lapor-lapor, itu biasa. Jadi, di sini (Gedung KPK-red) dimintai keterangan agar semua jelas. Saya jelaskan saja," ujar Richard seusai diperiksa di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa (15/4/2014).

Dijelaskan Richard, tahun 2007 lalu, PT Pelindo II mengadakan pelelangan terkait pengadaan QCC di beberapa dermaga pelabuhan seperti di Pontianak, Palembang, Tanjung Priok, juga Lampung.

Pelelangan itu, dikatakan Richard, selalu gagal dan nihil pemenang.

Bahkan, pelelangan gagal hingga 6-7 kali.

Karena pelabuhan sangat membutuhkan, jadilah pada 2010, PT Pelindo II memutuskan untuk menunjuk langsung perusahaan yang akan mengadakan QCC tersebut.

"Aturan, kita ada. Jadi, kalau lelang gagal, itu bisa ada pemilihan langsung. Kalau pemilihan langsung gagal, ada penunjukan langsung. Apalagi di lapangan, kalian tahulah. Pelabuhan itu berapa lama kapal-kapal menunggu. Enggak ada (permasalahan). Mestinya saya justru dikasih bintang karena pahlawan," tambah Richard.

Richard mengungkapkan prosedur proyek senilai Rp100 miliar itu tidak mempunyai kesalahan.

Bahkan, saat PT Pelindo II menunjuk langsung perusahaan pengada QCC.

"Menurut saya enggak salah, enggak merugikan negara, malah menguntungkan semua orang. Bahkan, harganya lebih murah," tandasnya.

Namun, dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah disebutkan bahwa pengadaan barang yang dilakukan oleh Pemerintah dan pihak swasta harus terlebih dulu diawali dengan pelelangan.

Setelah pelelangan selesai pun, tetap harus ada perjanjian kesepakatan kontrak, tidak penunjukan langsung.

Pelaporan PT Pelindo II ini diduga dilakukan oleh Serikat Pekerja Buruh terkait pengadaan dua Quay Container Crane (QCC) untuk Pelabuhan Tanjung Priok yang dialihkan ke Pelabuhan Palembang dan Pontianak.

Selain terindikasi melalui penggunaan crane, buruh juga melaporkan Pelindo karena penggunaan tenaga ahli dan konsultan yang dianggap tidak sesuai prosedur, megaproyek Kalibaru, pemilihan perusahaan bongkar muat di Tanjung Priok, serta berkaitan dengan perpanjangan kontrak perjanjian Jakarta International Container Terminal (JICT).

Akui tunjuk langsung

Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II Richard Joost Lino mengaku menunjuk langsung perusahaan yang menjadi rekanan proyek pengadaan Quay Container Crane (QCC) 2010.

RJ Lino beralasan, penunjukan langsung proyek yang nilainya Rp 100-an miliar itu dilakukan setelah beberapa kali gagal menggelar lelang proyek.

"Aturan kami ada, jadi kalau lelang gagal, itu bisa ada pemilihan langsung. Kalau pemilihan langsung gagal maka ada penunjukan langsung, apalagi di lapangan kalian tahu lah, pelabuhan itu berapa lama kapal-kapal itu nunggu," kata Lino, di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Kuningan, Jakarta, Selasa (12/4/2014), seusai dimintai keterangan KPK.

Lino dimintai keterangan terkait penyelidikan proyek pengadaan QCC di PT Pelindo II pada 2010.

Menurutnya, proses lelang pengadaan QCC di Pontianak, Palembang, dan Lampung ini gagal terus sejak 2007.

Namun, Lino tidak menjelaskan alasan gagalnya proses lelang yang menurutnya direncanakan sejak lama tersebut.

Kemudian, setelah dilakukan penunjukan langsung, QCC yang dipesan akhirnya tiba di pelabuhan di tiga wilayah itu sekitar 2010.

"Sudah datang. Makanya Pontianak dan pelabuhan lain lebih bagus dan untungnya lebih banyak gitu loh," katanya.

Lino mengklaim penujukan langsung yang diputuskannya selaku Dirut Pelindo II sudah sesuai dengan prosedur.

Dia menilai tidak ada kerugian negara yang muncul akibat penunjukkan langsung rekanan tersebut.

"Saya terima konsekuensinya, menurut saya enggak salah, enggak merugikan negara, malah menguntungkan semua orang, bahkan harganya lebih murah," tuturnya.

Lino bahkan merasa dirinya pantas menerima penghargaan terkait dengan pengadaan QCC tersebut.

"Mestinya saya justru dikasih bintang karena pahlawan," kata Lino.

Dia juga mengatakan bahwa pemanggilan KPK hari ini untuk mengonfirmasikan laporan masyarakat yang masuk ke KPK terkait proyek pengadaan QCC di Pelindo II.

Lino menganggap laporan tersebut sebatas surat kaleng dari pihak yang tidak menyukai kiprahnya di Pelindo.

"Saya sudah biasa dipanggil begini. Pernah di Kejaksaan, di mana-mana dipanggil. Selalu dia nanya soal yang sama, surat kaleng. Terus terang gara-gara surat kaleng, kita dipanggil terus kayak begini, aku sudah kayak koruptor saja nih," katanya.

Secara terpisah, Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan bahwa KPK memulai penyelidikan proyek QCC ini sejak akhir 2013.

Penyelidikan ini, menurut Johan, berawal dari laporan masyarakat yang masuk ke KPK.

Terkait penyelidikan ini, KPK memanggil Dirut PT Pelindo II Richard Joost Lino untuk dimintai keterangan hari ini.

Selain Lino, menurut Johan, pihaknya telah meminta keterangan sejumlah pihak lain.

"Mengenai siapa-siapa saja, nanti saya konfirmasi lagi," kata Johan.

Berharap diapresiasi

Menurut Lino, proyek pengadaan crane untuk container yang diusut KPK itu untuk pelabuhan di Palembang, Panjang di Lampung dan Pontianak pada tahun 2012.

Nilai proyeknya sekitar Rp 100 miliar.

Lino menjelaskan, ‎sebenarnya proses pengadaan alat itu sudah dilakukan sejak tahun 2007 melalui lelang. Namun demikian, proses pengadaan selalu gagal.

"Sekitar 6-7 kali (lelang) gagal terus," ucapnya.

Karena kegagalan lelang, lanjut Lino, maka diputuskan untuk melakukan penunjukan langsung.

Menurutnya, langkah itu tidak melanggar aturan.

Namun apabila dianggap melanggar, Lino mengaku siap ‎menanggung segala konsekuensinya

"Jadi kalau lelang gagal itu bisa ada pemilihan langsung. Kalau pemilihan langsung masih gagal juga, penunjukan langsung. Penunjukan langsung di aturan kita membolehkan. Saya terima konsekuensinya kalau mau disalahkan. Menurut saya enggak salah, menguntungkan negara, menguntungkan semua orang dan harganya pun murah," tuturnya.

Lino menambahkan, crane itu sudah datang pada tahun 2010. ‎

Karenanya, lanjut Lino, harusnya dirinya mendapat apresiasi.

"Makanya Pontianak dan pelabuhan lain lebih bagus dan untungnya juga banyak gitu loh. Saya bilang mestinya saya itu dikasih bintang," ujarnya.

Seperti diberitakan, dugaan korupsi pengadaan crane itu berasal dari laporan Serikat Pekerja Pelindo II ke KPK. Dugaan korupsi yang dilaporkan antara lain proyek pengadaan dua unit QCC untuk Pelabuhan Tanjung Priok yang dialihkan ke Pelabuhan Palembang dan Pontianak, penggunaan tenaga ahli dan konsultan yang dianggap tidak sesuai prosedur, megaproyek Kalibaru, pemilihan perusahaan bongkar muat di Tanjung Priok, serta perpanjangan kontrak perjanjian Jakarta International Container Terminal.

Meski demikian Lino tak mau mempersoalkan pihak yang melaporkannya.

"Pokoknya begini‎ ada orang yang laporin ke sini. Kita sebagai BUMN kalau dipanggil ya harus datang kasih keterangan," pungkasnya

Tak langgar aturan?

Lino mengaku sebenarnya proses pengadaan alat itu sudah dilakukan sejak tahun 2007 melalui lelang, namun selalu gagal.

"Sekitar 6-7 kali (lelang) gagal terus," ujar dia menegaskan.

Walhasil, kata Lino, diputuskan proyek tersebut tidak tanpa lelang alias penunjukan langsung.

Lino mengklaim tidak melanggar aturan.

"Jadi kalau lelang gagal itu bisa ada pemilihan langsung. Kalau pemilihan langsung masih gagal juga, penunjukan langsung. Penunjukan langsung di aturan kita membolehkan. Saya terima konsekuensinya kalau mau disalahkan. Menurut saya enggak salah, menguntungkan negara, menguntungkan semua orang dan harganya pun murah," ungkap Lino.

Menurut Lino, crane yang dibeli dan didatangkan pada tahun 2010.

‎Lino mengungkapkan seharusnya dirinya mendapatkan penghargaan karena keberhasilannya.

"Sudah datang (2010). Makanya Pontianak dan pelabuhan lain lebih bagus dan untungnya juga banyak gitu lho. Saya bilang mestinya saya itu dikasih bintang," terang Lino.

Diincar KPK sejak tahun lalu

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menyelidiki proyek pengadaan alat dermaga di PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II.

Adapun proyek tersebut adalah pengadaan Quay Container Crane (QQC) di beberapa dermaga tahun anggaran 2010.

Menurut Juru Bicara KPK, Johan Budi proyek pengadaan senilai puluhan miliar tersebut dibeberapa tempat, salah satunya di Lampung.

"RJ Lino dimintai keterangan terkait penyelidikan pengadaan dray crane. (Diantaranya) lampung. Nilainya puluhan miliar," kata Johan Budi, di Jakarta, Selasa (15/4/2014).

Menurut Johan penyelidikan itu dimulai sejak adanya laporan dari masyarakat tahun lalu.

Laporan itu berisikan adanya dugaan korupsi yang masuk ke KPK.

"Penyelidikan dimulai akhir tahun lalu," ungkap Johan.

Dia pun mengaku sampai saat ini belum ada pihak yang bisa dimintai pertanggungjawaban.

Adapun KPK memanggil Dirut PT Pelindo II Richard Joost Lino untuk dimintai keterangan hari ini.

Selain Rino, menurut Johan, pihaknya telah meminta keterangan sejumlah pihak lain.

"Mengenai siapa-siapa saja, nanti saya konfirmasi lagi," demikian Johan.

Sebelumnya, Serikat Pekerja Pelindo II melaporkan manajemen Pelindo kepada KPK.

Serikat Pekerja melaporkan sejumlah hal, di antaranya pengadaan dua unit Quay Container Crane (QCC) untuk Pelabuhan Tanjung Priok yang dialihkan ke Pelabuhan Palembang dan Pontianak.

Penggunaan tenaga ahli dan konsultan yang dianggap tidak sesuai prosedur, megaproyek Kalibaru, pemilihan perusahaan bongkar muat di Tanjung Priok, serta berkaitan dengan perpanjangan kontrak perjanjian Jakarta International Container Terminal (JICT).

Dirut Pelindo II RJ Lino ancam Presiden Jokowi

http://www.merdeka.com/peristiwa/dirut-pelindo-ii-rj-lino-ancam-presiden-jokowi.html

Merdeka.com - Direktur Utama PT Pelindo II Richard Joost Lino merasa geram dengan tindakan Bareskrim Mabes Polri yang menggeledah kantornya hari ini. Bareskrim menggeledah PT Pelindo II untuk mencari bukti dugaan korupsi pengadaan 10 unit mobil Crane.

RJ Lino bahkan langsung melaporkan hal ini kepada Kepala Bappenas Sofyan Djalil, usai tahu kantornya digeledah. Lewat sambungan telepon, dia meminta agar Sofyan melapor ke Presiden Joko Widodo untuk menyelesaikan persoalan ini segera. Jika tidak, dia mengancam bakal mundur dari posisi dirut PT Pelindo secepatnya.

"Ini contoh enggak baik untuk negeri ini. Kasih tahu Pak Presiden, kalau caranya begini saya berhenti saja besok," kata RJ Lino kepada Sofyan Jalil via telepon di Kantor Pusat PT. Pelindo II, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (28/8).

Berikut percakapan RJ Lino dengan Sofyan Djalil yang diperdengarkan langsung melalui speaker ponsel kepada para wartawan:

"Halo Pak Sofyan, selamat siang pak," ucap RJ Lino.

"Kenapa Pak RJ Lino?" ucap Sofyan.

"Ini saya pulang rapat di luar tiba-tiba kok begitu banyak polisi di kantor," lanjut RJ Lino.

"Ada apa?" balas Sofyan.

"Ada penggeledahan. Mereka cari file. Ya saya hormatilah tugas mereka. Tapi ya saya tidak bisa begini-ini. Harusnya dipanggil dulu, ditanya dulu, dicek dulu ada apa gitu ya."

"Hmmm," sahut Sofyan.

"Kemudian seperti Crane itu yang 10 itu. Very small investment dari investment yang besar. Kemudian itu kan sudah proses itu sudah diperiksa berkali-kali, BPK sudah periksa dan sudah clear juga, proses lelang sampai semuanya," jelas RJ Lino.

"Yang dulu itu?" lanjut Sofyan.

"Sebenarnya bukan lagi dipanggil KPK. KPK saya masih ikut campur untuk mutusin. Kalau ini saya sama sekali nggak tahu. Jadi mulai proses lelang," ucapnya.

"Memang ada yang lapor?" balas Sofyan.

"Saya kira ini ada karyawan JICT yang laporlah ini biasa. Yang ini mulai proses lelang sampai diputusi pemenang kontrak saya tidak ngerti apa-apa," ucap RJ Lino.

"Ya. Yaya.. terus?" jawab Sofyan.

"Saya tidak pernah teken kontrak. Terus terang saya SMS Pak Luhut Panjaitan (Menko Polhukam-red). Beliau lagi rapat. Saya protes besar. Kalau begini caranya, saya berenti lah sekarang," jelasnya.

"Terus bagaimana sekarang?" jawab Sofyan.

"Kalau seperti ini caranya, saya berhenti saja. Nggak bisa negeri ini pak," ucap RJ Lino.

"Ditelepon Pak Tito? Pak kapolda?" ucap Sofyan.

"Enggak tadi saya telepon Pak Luhut. Bukan kapolda pak. Tadi dari Bareskrim Polri yang ke sini. Pak Sofyan yaa, kalau Presiden tidak bisa clear hari ini, besok berhenti lah. Susah negeri ini seperti ini. Kita kayak dihukum media. Begitu datang, media begitu banyak. Saya seperti dibuat seperti kriminal. Come on Pak. I'm make this company so rich. Enggak fair pak. Bapak tolong kasih tahu presiden deh, kalau caranya seperti ini, saya berhenti," ancam RJ Lino.

"Ibu Rini Sumarno (Menteri BUMN) gimana?," singkat Sofyan.

"Ibu Rini sudah telepon Kapolri. Ini contoh enggak baik untuk negeri ini. Kasih tahu Presiden pak, kalau caranya begini saya berhenti saja besok. Saya sama sekali disappointed. Saya sama sekali disappointed."

"Dasarnya apa?" ucap Sofyan.

"Dasarnya katanya ada korupsi sama money laundring. Come on. Jadi Pak Sofyan tolong kasih tahu presiden, kalau tidak clearkan hari ini, saya berhenti besok. Saya tidak mau kerja seperti ini. Negeri ini tidak bisa seperti ini," tutupnya.

Sebelumnya diberitakan, Bareskrim Polri bersama dengan Polres Pelabuhan Tanjung Priok melakukan penggeledahan terhadap Kantor PT Pelindo II. BUMN pengelola pelabuhan ini dianggap melakukan pencucian uang, melalui pengadaan 10 unit mobile Crane yang dibeli pada 2013 lalu yang memakan biaya miliaran Rupiah.

Sofyan Djalil: Tidak Etis RJ Lino Perdengarkan Percakapan Telepon!

http://news.detik.com/berita/3005399/sofyan-djalil-tidak-etis-rj-lino-perdengarkan-percakapan-telepon

Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Sofyan Djalil menelepon Direktur Utama PT Pelindo II Richard Joost Lino pada Jumat (28/8/2015) pekan lalu. Sambungan telepon terjadi saat penyidik Bareskrim Polri menggeledah ruangan Lino, di Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Tanpa sepengetahuan Sofyan, Lino memperdengarkan percakapan lewat telepon itu kepada wartawan. Sofyan pun kaget ketika tahu bahwa itu diperdengarkan ke publik.

"Saya dapat SMS ke beberapa menteri, saya ingin tahu apa yang terjadi rupanya dia buka ke wartawan, saya enggak tahu sama sekali, saya telepon karena empati aja, kok Lino digeledah? Tapi itu tidak etis (memperdengarkan percakapan)!" kata Sofyan di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Senin (31/8/2015).

Kantor Lino di Tanjung Priok, Jakarta Utara digeledah pada Jumat (28/8). Ketika itu Lino baru pulang rapat dan kaget ketika mendapati kantornya digeledah.

"Jadi marah-marah dia kan. Kebetulan dia bicara depan wartawan. Kesannya seolah-olah bagaimana gitu. Sebenarnya lagi emosi saja dia," imbuh Sofyan.

Mengenai Lino yang mengancam mundur, Sofyan tak berkomentar. Tetapi dia belum laporkan peristiwa ini secara khusus kepada Presiden Joko Widodo. "Yang laporkan kan ada menterinya (BUMN) sendiri," kata Sofyan.

DPR Curigai Percakapan Telepon Sofyan Djalil dengan RJ Lino

http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150830114030-12-75420/dpr-curigai-percakapan-telepon-sofyan-djalil-dengan-rj-lino/

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Komisi III DPR, Desmon Junaidi Mahesa mempertanyakan alasan Sofyan Djalil menelpon Richard Joost Lino saat Bareskrim Polri menggeledah kantor PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II. Desmon mencurigai ada hubungan khusus antara Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dengan Direktur Utama Pelindo II itu.

"Kalau sampai teleponan dengan Sofyan Djalil, kita musti waspada. Ada apa? Apakah ada bagi keuntungan? Kalau tidak ngapain telepon?" kata Desmon kepada CNN Indonesia, Ahad (30/8).

Desmon juga menduga, ada campur tangan Sofyan Djalil ketika Lino ditunjuk menjadi Dirut Pelindo II pada Mei 2009.

"Apakah RJ Lino ditaruh di situ (menjadi Direktur Pelindo II) atas referensi Sofyan Djalil atau ada hubungan dekat apa? Atau ada bisnis terselubung Sofyan Djalil di sana?" ujar Desmon.

Sebelumnya, Sofyan Djalil membenarkan telah menelepon RJ Lino saat Kantor Pelindo II digeledah. “Saya yang telepon Pak Lino, karena saya empati dan ingin tahu apa yang terjadi,” kata Sofyan Djalil memberikan alasan.

Namun, Sofyan mengaku tidak tahu sama sekali kalau pembicaraan telepon keduanya tersebut juga didengarkan langsung oleh banyak wartawan kala itu.  “Cuma saya tidak tahu bahwa telepon saya dibuka kepada wartawan,” ujarnya.

Kepada Sofyan Djalil, Lino menjelaskan bahwa polisi mencari file dokumen terkait 10 crane yang tak berfungsi sehingga mempengaruhi proses dwelling time alias waktu bongkar muat di pelabuhan.

Lino mengaku menghormati tindakan polisi yang melakukan penggeledahan. Namun, penggeledahan ini tak bisa dilakukan karena dia merasa belum pernah dimintai keterangan oleh polisi.

Seperti diketahui, Lino tidak hanya berhubungan dengan Sofyan Djalil, ia juga sempat menghubungi dua menteri lainnya. Saat kantornya digerebek, Lino sempat menghubungi Menteri Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia, Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Badan Usaha Milik Negara, Rini Sumarno.

Pemeriksaan Harus Lanjut

Terkait ancaman Lino mundur dari jabatannya sebagai Dirut pelindo II jika Presiden Joko Widodo tidak membereskan masalah tersebut, Desmon meminta pemerintah untuk mengabaikannya dengan tidak mengintervensi proses hukum yang dijalankan Bareskrim.

"Pemerintah yang benar mendukung langkah hukum ini. Karena ini juga merupakan proses tindak lanjut dari temuan Jokowi di Tanjung Priok kan," kata politisi partai Gerindra itu.

Di sisi lain, Desmon juga mendorong kepolisian agar terus melakukan penyelidikan. Apalagi sudah ada surat dari kejaksaan dan sudah mendapatkan bukti-bukti yang diperlukan dari kantor Lino.

"Yang harus wasapada itu Bareskrim. Jangan sampai ada pihak 'berbau' pemerintahan seperti Luhut, Jokowi, atau menteri lainnya dalam kasus ini," ujarnya.

Jumat lalu, Penyidik Badan Reserse Kriminal Polri (Bareskrim) menggeledah kantor PT Pelindo II di Pelabuhan Tanjung Priok. Penggeledahan dilakukan terkait dugaan korupsi pengadaan mobil crane.

"Ada pengadaan mobile crane yang kami duga tak sesuai aturan. Maka itu kami geledah untuk mencari alat-alat bukti," kata Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Brigadir Jenderal, Victor Edison Simanjuntak saat dikonfirmasi.

Penggeledahan dilakukan sekitar pukul 13.00 WIB. Hingga saat ini penyidik masih mencari barang bukti berupa dokumen dan komputer yang berkaitan dengan dugaan korupsi ini di kantor Pelindo II.

Penggeledahan Kantor Lino, Rini Akui Telepon Kapolri

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/09/03/130300226/Penggeledahan.Kantor.Lino.Rini.Akui.Telepon.Kapolri

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengakui menelepon Kapolri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti saat menyaksikan kantor Pelindo II, yang merupakan BUMN, digeledah oleh Bareskrim pada Jumat (28/8/2015). Bahkan Rini jugalah yang mengaku meminta Kapolri agar anak buahnya tidak melakukan proses hukum secara gaduh seperti yang terjadi di kantor Pelindo II.

"Saya kontak Pak Badrodin ini penggeledahan apa dan tentang apa. Saya tanya Pak BH (Badarodin Haiti), kalau bisa, setelah itu, saya ngobrol kemarin. Saya bicara kalau bisa penggeledahan ini tidak mengagetkan. Karena kalau kemarin, saya melihat di TV, penggeledahan Pelindo II cukup mengagetkan, orang banyak, pakai senjata, itu yang kami lihat," ujar Rini di kantor BUMN, Jakarta, Kamis (3/9/2015).

Menurut Rini, penggeledahan yang dinilai gaduh itu berdampak pada psikologis para CEO BUMN. Kata dia, saat ini bos-bos BUMN dan karyawan BUMN diselimuti rasa kekhawatiran. "Tekankan CEO ini, BUMN ini pada dasarnya profesional. Marilah kita cari jalan tidak buat kekhawatiran bagi CEO dan karyawannya," kata Rini.

Sebelumnya, Direktur Utama PT Pelindo II RJ Lino mengancam untuk mengundurkan diri karena tim Bareskrim Mabes Polri menggeledah kantornya. Lino terkejut saat mengetahui kantornya digeledah tanpa pemberitahuan terhadap dirinya.

"Ini contoh enggak baik untuk negeri ini. Kasih tahu Presiden, 'Pak, kalau caranya begini, saya berhenti saja besok'," kata Lino melalui sambungan telepon kepada seseorang yang disebutnya Sofyan Djalil, seperti disiarkan Kompas TV, Jumat (28/8/2015) malam.

Dari Mabes Polri dilaporkan, dalam waktu dekat, penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri akan memeriksa Lino terkait dugaan korupsi pengadaan mobile crane. Diduga, proses tendernya menyalahi prosedur karena menelan biaya hingga Rp 45 miliar.


Ruang Kerja RJ Lino Digeledah, Rini Soemarno Kecewa

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/08/31/124600026/Ruang.Kerja.RJ.Lino.Digeledah.Rini.Soemarno.Kecewa?utm_campaign=related_left&utm_medium=bp&utm_source=bisniskeuangan

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Mariani Soemarno menunjukkan kekecewaannya atas penggeledahan yang dilakukan Bareskrim di ruang kerja Direktur Utama PT Pelindo II (Persero) RJ Lino. Menurut Rini, cara-cara penggeledahan semacam itu dapat menjadi ketakutan tersendiri bagi pejabat dan direksi perusahaan BUMN.

"Ini kami harapkan ke depannya komunikasi lebih baik sehingga tidak terkaget-kaget," kata Rini ditemui seusai penandatanganan sinergi BUMN di gerbang Tol Sedyatmo, Kapuk, Jakarta, Senin (31/8/2015).

Rini mengatakan, peristiwa ini bisa membuat direksi BUMN menjadi khawatir. "Wah gimana kalau begini. Mereka tidak tahu adanya kasus langsung dilakukan penggeledahan," kata Rini.

Kendati begitu, Rini juga menyadari bahwa penggeledahan yang dilakukan merupakan ranah kewenangan pihak kepolisian. "Jadi, kita tunggu saja kasusnya. Kita tunggu hasilnya," ujar Rini.

Seperti diberitakan, puluhan personel Badan Reserse Kriminal Polri bersama Polres Pelabuhan Tanjung Priok menggeledah kantor RJ Lino yang merupakan Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II atau Indonesia Port Corporation (IPC), di Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada Jumat (28/8/2015) pekan lalu.


Luhut: Penegak Hukum Jangan Gaduh, Apalagi Ganggu Stabilitas Ekonomi

http://news.detik.com/berita/3007641/luhut-penegak-hukum-jangan-gaduh-apalagi-ganggu-stabilitas-ekonomi

Jakarta - Menko Polhukam Luhut Pandjaitan menuturkan Presiden Jokowi menginginkan tidak ada kegaduhan yang mengganggu stabilitas ekonomi.

"Penegak hukum tidak boleh gaduh. Bukan berarti tidak boleh memberantas korupsi, tangkap silakan, tapi nggak perlu gaduh, bisa diambil, tidak usah pakai wartawan. Nggak perlu gaduh," kata Luhut dalam acara silaturahim dengan pemimpin redaksi media di Kantor Kemenko Polhukam, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (2/9/2015) malam.

Luhut kemudian memaparkan tiga fokus kerja pemerintah dalam menjaga kondisi keamanan dalam negeri sebagai berikut:

1. Pemerintah menjaga agar tidak muncul kegaduhan-kegaduhan yang tidak perlu yang dapat menyebabkan instabilitas perekonomian, serta akan melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga situasi.

2. Pemerintah terus melakukan langkah-langkah monitoring dan preventif terhadap setiap kelompok -kelompok ekstrimis yang ada di Indonesia saat ini dan memastikan kondisi tetap aman.

3. Pemerintah telah membentuk gugus tugas di bidang hukum untuk membantu para pejabat direksi BUMN untuk melakukan percepatan anggaran dalam koridor hukum yang berlaku.


Pengamat Kaitkan Isu Pencopotan Kabareskrim Terkait Telepon RJ Lino

http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/15/09/03/nu20jx334-pengamat-kaitkan-isu-pencopotan-kabareskrim-terkait-telepon-rj-lino

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan menyerukan agar aparat kepolisian  tidak malah membuat gaduh ketika melakukan proses penyidikan. Nyatanya, sejak kemarin malam, kegaduhan justru berasal dari Istana Negara.
Direktur Eksekutif Jokowi Watch Tigor Doris S menyatakan, pemicu kegaduhan bermula ketika Dirut PT Pelindo II RJ Lino melakukan komunikasi personal dengan Kepala Bappenas Sofyan Djalil. Percakapan itu diperdengarkan kepada media. Bahkan, RJ Lino merasa tersinggung lantaran kantornya digeledah Bareskrim Polri dan sempat mengancam Presiden Jokowi untuk mundur dari jabatannya.
"Itu mengarah ke gaduh politik. Perilaku menelepon dan mempertontonkan komunikasi antara RJ Lino dan Djalil adalah bentuk awal kegaduhan dari dalam Istana. Itu suatu ketidakpantasan," kata Tigor di Jakarta, Rabu (2/9).
Pascaancaman RJ Lino yang disaksikan media, pihaknya memperkirakan proses penggantian Kepala Staf Presiden yang akhirnya dijabat Teten Masduki mulai menjadi target incaran pihak-pihak yang terkait dengan sepak terjang RJ Lino selama ini. Ditambah dengan adanya seruan dari LBP, maka dugaan itu menjadi terjawab.
"Kemarin malam adalah masa krusial yang pertama yang bisa terkategori sangat keras di era kinerja Presiden Joko Widodo. Suasana yang sangat genting tadi malam terlihat dari proses pengusungan calon pengganti LBP sebagai pentolan KSP yang diajukan berbagai unsur lingkar dekat Jokowi," katanya.

Dia melanjutkan, sampai-sampai muncul isu maksud pernyataan kegaduhan yang dilontarkan Luhut Panjaitan itu harus dengan dicopotnya Kabareskrim Polri Komjen Budi Waseso yang kerap cepat melakukan penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi. "Terakhir kasus RJ Lino itu sendiri, selain kasus Yayasan Pertamina. Isu itu sejak pagi hari sudah diketahui publik," papar Tigor.

IPW Sudah Endus Manuver Penjatuhan Budi Waseso

http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/15/09/03/nu27ye280-ipw-sudah-endus-manuver-penjatuhan-budi-waseso

REPUBLIKA.CO.ID,‎ JAKARTA -- Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Budi Waseso (Buwas) harus menjadikan isu pencopotan dirinya sebagai momentum untuk menahan para tersangka korupsi. Buwas harus segera menyerahkan berita acara pemeriksaan (BAP) ke pihak Kejaksaan.

Dalam pandangan Indonesian Police Watch (IPW), isu pencopotan ini hanyalah manuver dari para koruptor.

"Manuver ini harus diperangi Buwas jika tidak ingin jadi korban kebrutalan para koruptor," ucap Ketua Presidium IPW Neta S Pane saat dihubungi Republika.co.id, Rabu (2/9).

Dia mengimbau elit pemerintahan dan penguasa agar tidak dipengaruhi dan diperalat para koruptor untuk membantai aparatur penegak hukum yang sudah bekerja konsisten seperti Buwas.

"Sejak Buwas melakukan gebrakan dalam menangani kasus KPK, Migas, dan Pelindo, IPW sudah mendapat berbagai informasi bahwa akan muncul intervensi untuk menjatuhkan Buwas dengan berbagai cara," ujar Neta.

IPW mendukung langkah Buwas dan memeriksa pejabat negara yangg terlibat.

"Buwas jangan takut karena rakyat berada di belakangnya," kata dia.

Sebelum isu ini berhembus, Buwas telah melakukan beberapa pengeledahan fenomenal diantaranya di di kantor direktur utama Pelindo II, Pertamina Foundation, dan kantor Migas.


'Tak Ada Kasus yang Selesai di Tangan Budi Waseso'

http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/15/09/02/nu1w4g254-tak-ada-kasus-yang-selesai-di-tangan-budi-waseso

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kabareskrim Komjen Pol Budi Waseso diisukan akan dicopot dari jabatannya. Salah satu alasan yang dinilai bisa menjadi alasan pencopotan Budi Waseso adalah karena banyaknya kasus kontroversial yang ditanganinya.

"Banyak kasus yang tidak selesai saat Kabareskrim dijabat oelh Budi Waseso," kata Direktur Advokasi Pukat UGM Oce Madril kepada Republika.co.id, Rabu (2/9).

Buwas, sapaan akrab Budi Waseso, seolah-olah serius melakukan penindakan hukum tetapi sebenarnya tidak. Tak ada kelanjutan dari kasus yang ditangani Kabareskrim Polri itu.

Seperti kasus PTPI adanya mafia minyak hingga saat ini tak ada kejelasan kasusnya. Begitu juga dengan kasus Gubernur Bengkulu yang menjadi tersangkan kasus Korupsi di RSUD.

Kasus dana BUMN pun hanya sampai di penyelidikan tanpa selesai. Dan terakhir kasus Pelindo II yang baru saja ditangani olehnya menimbulkan kontroversi.

1 komentar:

Lady Mia mengatakan...

Halo, nama saya Mia Mulyadi. Saya ingin menggunakan media ini untuk mengingatkan semua pencari pinjaman sangat berhati-hati karena ada penipuan di mana-mana. Beberapa bulan yang lalu saya tegang finansial, dan putus asa, saya telah scammed oleh beberapa pemberi pinjaman online. Saya hampir kehilangan harapan sampai seorang teman saya merujuk saya ke pemberi pinjaman sangat handal disebut Ibu Cynthia yang meminjamkan pinjaman tanpa jaminan dari Rp800.000.000 (800 JUTA ) dalam waktu kurang dari 24 jam tanpa tekanan atau stres dengan tingkat bunga hanya 2%. Saya sangat terkejut ketika saya memeriksa saldo rekening bank saya dan menemukan bahwa jumlah i diterapkan untuk dikirim langsung ke rekening saya tanpa penundaan. Karena aku berjanji padanya bahwa aku akan berbagi kabar baik sehingga orang bisa mendapatkan pinjaman mudah tanpa stres. Jadi, jika Anda membutuhkan pinjaman dalam bentuk apapun, silahkan hubungi dia melalui emailnya: cynthiajohnsonloancompany@gmail.com
Anda juga dapat menghubungi saya di email saya ladymia383@gmail.com.
Sekarang, semua yang saya lakukan adalah mencoba untuk bertemu dengan pembayaran pinjaman saya bahwa saya kirim langsung ke rekening bulanan.