Kamis, 03 September 2015

TERNYATA INILAH YANG MENENDANG BUWAS

Budi Waseso Pertanyakan Cara Berpikir Jusuf Kalla soal Kasus Pelindo

http://nasional.kompas.com/read/2015/09/04/10461311/Budi.Waseso.Pertanyakan.Cara.Berpikir.Jusuf.Kalla.soal.Kasus.Pelindo

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Bareskrim Polri Komjen Budi Waseso mempertanyakan pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kallayang meminta agar tidak mengusut dugaan korupsi di PT Pelindo II. Pekan lalu, penyidik Bareskrim melakukan penggeledahan di Kantor Pelindo II atas dugaan korupsi pengadaan mobile crane. (Baca: Soal Kasus Pelindo, Kalla Sebut Kesalahan Korporasi Belum Tentu Kriminal)

"Kok cara berpikirnya demikian? Kan harusnya dilihat perjalanan penyidikannya saja. Kalau pidana enggak boleh diusut ya bagaimana kita," ujar Budi di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (4/9/2015). 

Budi mengaku pernah ditelepon langsung oleh Kalla ketika ia ikut menggeledah PT Pelindo II di Tanjung Priok pada 28 Agustus 2015 lalu. Kalla, sebut Buwas, menanyakan mengapa penyidik menggeledah kantor itu. (Baca: JK Telepon Buwas agar Kasus Pelindo II Tak Masuk Pidana)

"Ya saya pokoknya yakin, bukan hanya 100 persen lagi, tapi 1.000 persen ada tindak pidana di dalamnya," kata dia. 

Namun, Budi tak menyebut seperti apa respons Kalla menanggapi jawabannya. Menurut Budi, penyidik Bareskrim yakin ada dugaan tindak pidana korupsi di PT Pelindo II. Polisi sudah menetapkan Direktur Operasi dan Teknik PT Pelindo II FN sebagai tersangka. Budi mengatakan, akan ada tersangka lainnya dalam kasus ini. (Baca: Buwas Sarankan RJ Lino Tempuh Jalur Hukum jika Tak Terima Digeledah)

Terkait langkah yang dilakukan polisi, Budi menjamin masih dalam koridor hukum. Ia mengatakan, kasus Pelindo II akan menjadi pintu masuk penyidik untuk menguak dugaan tindak pidana lainnya. 

"Tersangka awal yang kita tetapkan ini adalah pintu masuk kita ke kasus lain," kata Budi.

Sebelumnya, Kalla mengaku pernah menelepon Buwas terkait pengusutan kasus di PT Pelabuhan Indonesia II. Kepada Buwas, Kalla meminta agar tidak ada pemidanaan terhadap kebijakan korporasi. 

"Saya cuma bilang, seperti biasa, ini kan kebijakan korporasi, ya jangan dipidanakan. Itu prinsip yang kita telah pakai dan sesuai aturan undang-undang tentang administrasi pemerintah," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden di Jakarta, Kamis (3/9/2015).

Soal Kasus Pelindo, Kalla Sebut Kesalahan Korporasi Belum Tentu Kriminal

http://nasional.kompas.com/read/2015/08/31/18325291/Soal.Kasus.Pelindo.Kalla.Sebut.Kesalahan.Korporasi.Belum.Tentu.Kriminal

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menekankan bahwa penegak hukum harus bisa membedakan tindakan kriminal dengan kesalahan administrasi terkait korporasi. Menurut Kalla, kesalahan pemimpin korporasi dalam menetapkan suatu kebijakan belum tentu tergolong tindak pidana.
"Pemerintah minta sesuai aturan. Kalau kebijakan, lewat undang-undang adminstrasi pemerintahan, kalau perdata lewat KUHP perdata, kalau ini ada merampok atau mencuri, ya otomatis ini kriminal. Ya Lino harus dilihat seperti itu, masalahnya apa, kalau hanya masalah kebijakan koorporasi ya harus korporasi dong. Kesalahan korporasi belum tentu kriminal," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Senin (31/8/2015).
Kalla menanggapi pengusutan kasus dugaan korupsi pengadaan mobil crane yang berkaitan dengan PT Pelabuhan Indonesia II. Terkait kasus ini, Kepolisian telah menggeledah ruangan Direktur Utama PT Pelindo II RJ Lino.
Kalla tidak memungkiri jika pengusutan oleh Kepolisian ini menimbulkan kekhawatiran di lingkungan pejabat maupun karyawan BUMN. Atas dasar itu, menurut dia, harus dipahami betul duduk permasalahan kasus ini.
"Kalau memang ada katakanlah pelanggaran menurut undang-undang, ya diperiksa. Tetapi kalau kebijakan koorporasi, ya koorporasi itu. Kalau melanggar atau merugikan negara, dan juga terbukti, ya itu bisa ditindaklanjuti," ujar dia.
Bareskrim melakukan penggeledahan di kantor Pelindo II pada Jumat pekan lalu. Penggeledahan itu terkait dugaan korupsi pengadaan mobil crane. Diduga, proses tendernya menyalahi prosedur karena menelan biaya hingga Rp 45 miliar.
Saat itu, Lino kaget ketika keluar dari sebuah ruangan, lantaran melihat puluhan polisi di lantai VII, dekat ruangannya. Ia lantas membuka pembicaraan via telepon yang saat itu disebutkan sebagai Sofyan Djalil.
Kepada Sofyan, Lino mengancam akan mengundurkan diri karena tim Bareskrim Mabes Polri menggeledah kantornya. Ia meminta Sofyan memberitahukan kepada Presiden soal ancaman mundurnya tersebut. (Baca: RJ Lino: Kasih Tahu Presiden, kalau Caranya Begini Saya Berhenti Saja Besok)

Tidak ada komentar: