Senin, 28 Maret 2016

SIAPA YANG SELALU DIMUSUHI GUBERNUR AHOK

Selama beberapa minggu di berbagai wilayah DKI Jakarta terjadi penertiban pedagang secara besar-besaran. Satu rombongan razia diikuti oleh beberapa truk yang isinya penuh dengan gerobak-gerobak dagangan. Ada juga beberapa becak yang memang dilarang beroperasi di wilayah DKI Jakarta. Dan ketika para pedagangnya celingukan kebingungan, petugas Satpol PP-nya sangat sibuk memotret kejadian demi kejadian. Rupanya potret-potret ketika gerobak dinaikkan atau ketika pedagangnya menangis, itu akan dijadikan laporan kepada bigboss yang akan membuatnya tertawa terbahak-bahak sambil membagi-bagikan tanda-tanda penghargaan dan kenaikan-kenaikan pangkat.

Banyak sekali rupanya lahan garapan Satpol PP ini; membersihkan papan reklame, spanduk liar, gelandangan, pengemis, pengamen, pedagang asongan, warung-warung, kios-kios, kompleks pelacuran, dan bangunan-bangunan yang tidak sesuai IMB-nya.

Singkat cerita dari antara korban-korban penggerebegan Satpol PP itu manakah yang termasuk kelompok konglomerat, manakah yang termasuk pengusaha sukses, manakah yang termasuk orang kaya, atau yang termasuk golongan ekonomi menengah? Tak ada! Lalu golongan apakah mereka itu? Mereka semuanya termasuk fakir miskin dan rakyat terlantar.

Kalau pejabat hendak kampanye, "rakyat kecil" ini sangat diharapkan sekali photonya. Mantan jendral Wiranto tak segan-segan melakukan adegan sebagai pedagang asongan dan tukang becak. Itu artinya masyarakat kecil adalah bagian dari sebuah kota. Tapi manakala jabatan sudah didapatkan, mengapa justru mereka itu yang harus dijadikan tumbal pertamanya?

Tanpa obrakan Satpol PP saja presiden sudah dipusingkan oleh membengkaknya angka pengangguran dan kemiskinan yang tak bisa ditanggulangi. Maka berapa lagikah pertambahan kemiskinan dan pengangguran yang diakibatkan oleh aksi-aksi Satpol PP tersebut? Memangnya kenapa mereka nekat berdagang di daerah terlarang?

Daerah yang tidak memerlukan larangan berjualan adalah kuburan. Tidak perlu dibuatkan larangan berjualanpun tak mungkin ada orang yang berjualan di situ, sebab pasti tak lakunya. Tapi daerah-daerah "terlarang" jelas mengindikasikan itu daerah ekonomi. Itulah titik-titik strategis untuk mengais rejeki. Lihat saja apa saja yang mereka perdagangkan di lampu-lampu merah; koran, rokok, mainan anak-anak, barang-barang elektronik yang canggihpun dijual di situ.

Apa yang diharamkan oleh Satpol PP itu adalah makanan lezat para fakir miskin. Ketertiban Satpol PP sifatnya membunuh rejekinya fakir-miskin. Kedua konsep yang saling bertentangan ini akan berdiri seperti itu selamanya. Selama fakir miskin ada tak mungkin ada ketertiban. Lihat saja kota-kota kelas dunia yang disebut kota terbersih, pasti adalah kota-kota yang telah bebas dari masalah kemiskinan.

Dan Indonesia hendak dijadikan kota yang berdiri sejajar dengan kota-kota itu oleh Ahok? Ahok jelas terlalu mabuk! Ahok tak ubahnya ayah miskin beranak banyak tapi setiap hari harus makan enak, sekolah gratis, berpakaian necis dan bermewah-mewah. Itu namanya ayah miskin yang tak tahu diri. Dia hanya punya mimpinya saja, sedangkan yang dijadikan harapan untuk mewujudkannya tak ada.

Dan saking antusiasnya terhadap komputerisasi sehingga keberadaan angkutan online berbasis aplikasi seperti Gojek, Grab dan Uber didukung habis-habisan oleh Ahok. Puluhan ribu sopir se DKI melakukan demo besar-besaran selama beberapa hari tak dihiraukan sama sekali. Kata Ahok: "Yang penting saya bawa DKI supaya maju sejajar dengan kota-kota terkenal dunia." Bagus itu, Ahok, tapi apakah masyarakat yang kamu ajak itu sudah siap? Sebab jangan sampai yang terajak itu orang-orang di luar masyarakat itu sedangkan masyarakat itu sendiri masih utuh tak tersentuh.

Contohnya: "GOJEK." Pengemudi GOJEK umumnya adalah orang-orang pendatang baru yang bukan dari latar belakang tukang ojek tradisional. Mereka justru orang-orang yang sudah mempunyai pekerjaan tetap, guru, mahasiswa, dan lain-lainnya. Anak tetangga diajak kabur oleh Ahok, anak sendiri ditelantarkan.

Saya kos di sebuah gang kecil dan hanya untuk tidur saja. Suatu kali saya mencoba-coba membuat usaha gorengan. Di manakah saya akan melakukannya? Di dalam rumah atau di luar rumah? Kalau saya lakukan di luar rumah apakah itu saya bermaksud pameran? Bukan, tapi terpaksa! Dan itu kalau ketahuan Satpol PP pasti akan disikat habis itu. Jadi, untuk mendapatkan uang saya terpaksa harus melanggar ketertiban versi Satpol PP. Atau saya harus tunduk pada ketertiban Satpol PP sekalipun kelaparan seisi rumah?

Surabaya Tolak Izin Angkutan Umum "Online", Ini Alasan Risma

SURABAYA, KOMPAS.com - Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharani menolak pemberian izin kepada perusahaan angkutan umum berbasis online seperti Gojek, Uber dan Grab.
"Jika di Surabaya, berkali-kali mau ketemu, saya tidak mau. Kenapa? Karena ini bahaya kalau gesekan di bawah ini. Saya tidak mau itu," kata Risma, Minggu (27/3/2016).
Sebetulnya, sebut Risma,  dirinya tidak menafikkan penggunaan teknologi. Hanya dia melihat adanya kompetisi yang tidak adil.  Menurut Risma, angkutan berbasis online mendapatkan subsidi dari pengelola aplikasi online, sementara angkutan umum konvensional tidak.

"Nah di tingkat bawah ini, terus terang saya takut ada gesekan. Karena yang dapat subsidi pasti menang. Sementara yang tidak dapat, tidak. Kalau terjadi gesekan mengerikan sekali, karena ini urusan perut," jelas Risma.

Apalagi bila ada tekanan, maka gesekan di tingkat bawah akan bisa menakutkan lagi.

Saat ini saja, sebut dia, angkutan umum sudah susah. Di antaranya akibat mudahnya mendapatkan kredit kepemilikan kendaraan motor.

"Sekarang saja tidak ada tekanan, dengan adanya banyak motor, sopir taksi itu sudah... sudah itu lho.. Angkot saja sudah mati," kata Risma.

Layanan online, menurut Risma, bukan menjadi masalah namun sekali lagi lebih pada urusan perut. 

Saat ini, pemerintah pusat sedang mentertibkan untuk usaha aplikasi ini agar memilih membuat usaha bisnis aplikasi atau usaha angkutan umum.

Bila menggunakan usaha aplikasi, harus menggandeng perusahaan operator angkutan umum yang sudah ada.

Bila untuk usaha bisnis angkutan umum, harus mendaftar sebagai perusahaan umum dengan mengurus izin usahanya sekaligus mendaftarkan armada yang dipakai.

Sementara itu, pemerintah pusat memutuskan bahwa taksi Uber dan GrabCar harus mematuhi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Darat.

Kedua perusahaan tersebut harus bergabung ke dalam operator angkutan yang legal. (Sri Handi Lestari)

Tidak ada komentar: