Senin, 18 April 2016

ANTARA POLISI DAN SATPOL PP

SATPOL PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja alias polisi lokal atau polisi kota, sedangkan Polisi adalah polisi negara atau nasional. Jika Polisi menangkap penjahat, Satpol PP menangkap fakir-miskin.

Pekerjaan Polisi sesuai dengan tuntutan hati nurani kita, sesuai dengan amanah Pancasila dan UUD 1945, sesuai dengan amanah semua agama, serta sesuai dengan amanah internasional, sebab melawan kejahatan. Tapi Satpol PP yang memerangi fakir-miskin adalah pencipta pengangguran, pencipta kemiskinan, bertentangan dengan suara hati nurani kita sebagai manusia karena menginjak-injak harkat dan martabat kemanusiaan kita hanya demi sesuatu yang bukan terlalu penting, yakni keindahan kota. Masakan keindahan kota harus mengorbankan kebutuhan hidup manusia?

Pekerjaan Satpol PP melanggar Pancasila, sila kedua "kemanusiaan yang adil dan beradab", sila kelima "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia", melanggar UUD 1945 pasal 34 yang melindungi fakir-miskin, melawan amanah semua agama yang memperjuangkan perikemanusiaan, dan melanggar piagam hak asasi manusia sedunia.

Satpol PP mengkhianati cita-cita pendirian negara ini yang bermaksud memberikan perlindungan bagi kaum lemah untuk dibawa pada kehidupan yang berkeseimbangan antara yang kuat dengan yang lemah.

Satpol PP menjalankan amanah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD, yang sebagaimana kita tahu semakin hari semakin merosot akhlaknya, yang dikenal sebagai sarang koruptor. DPRD yang macam begini bagaimana bisa melahirkan aturan yang benar dan bijaksana? Jelas tidak mungkin! Pemabuk hanya melahirkan aturan-aturan yang amburadul.

Dalam keadaan normal saja manusia tidak sempurna, tak mungkin melahirkan kebijaksanaan yang benar. Lebih-lebih dalam keadaan mabuk. Itulah sebabnya Pancasila dan UUD 1945 harus dijadikan pedoman untuk mengontrol aturan-aturan yang dibuat, supaya sekiranya tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, aturan-aturan itu harus dirubah atau dibatalkan, diselaraskan dengan pedoman itu.

Karena itu keberadaan Satpol PP perlu dikaji kembali, yang bilamana perlu dibubarkan saja seperti keinginan Ahok membubarkan FPI.












Tidak ada komentar: