Jumat, 10 Juni 2016

SAMA RATA ATAU SAMA RASA?

Berbicara tentang keadilan, keadilan yang model apa yang kita terapkan? Keadilan sama rata atau keadilan sama rasa?

Orang yang beranak lima digaji sama dengan orang yang beranak dua, karena keduanya sama-sama kedudukannya. Jelas saja orang yang beranak lima selalu kekurangan sedangkan yang beranak dua selalu bisa menabung. Itulah model keadilan sama rata yang melihat orang pada kedudukannya, bukan pada kemanusiaannya.

Direktur beranak dua digaji besar, sementara tukang sapunya yang beranak lima digaji kecil. Jelas saja si direktur bisa cepat kaya, sedangkan si tukang sapunya melarat terus. Menjadi pertanyaan: memangnya tukang sapu bukan manusia? Memangnya tukang sapu tak berhak hidup layak? Memangnya tukang sapu tak boleh makan ayam goreng? Memangnya tukang sapu tak boleh menyekolahkan anak-anaknya dengan baik?

Menyedihkan, kemanusiaan tidak dipandang, yang dipandang statusnya. Itulah keadilan sama rata yang kita terapkan selama ini, sehingga mau tak mau mengganggu pemandangan terhadap sila ke-2 dan sila ke-5 Pancasila, karena Indonesia menganut paham liberalisme. Sampai kapanpun sila ke-2 dan sila ke-5 itu akan tetap terkatung-katung.

Ketika saya bertugas di Ponorogo, ketika acara rapat menyusun acara 17 Agustusan di kampung tersebut, saya paparkan model keadilan tersebut. Yang saya protes adalah penarikan sumbangan secara sama rata. Masak orang miskin dengan orang kaya disamakan jumlah sumbangannya? Bagaimana seandainya orang-orang miskin dibebaskan dari sumbangan? Tokh, orang-orang miskin yang setiap hari disesakkan kehidupannya oleh penghasilan yang sedikit dan naiknya harga barang-barang, mana sempat menikmati dan merenungkan tentang arti kemerdekaan Indonesia? Mereka masih diikat oleh kepentingan perut, masih belum waktunya untuk dilibatkan dalam dinamika kemasyarakatan. Merdeka atau tidak bagi mereka sama-sama susahnya. Berbeda dengan orang kaya. Makna kemerdekaan Indonesia jelas besar dan bisa mereka nikmati dengan baik.

Bagaimana dengan keadilan sama rasa? Keadilan sama rasa merupakan ideologi paham komunisme yang ditentang dan diharamkan oleh pemerintah Indonesia, yang kita kenal sebagai PKI - Partai Komunis Indonesia. Sorry, saya rohaniawan bukan politikus. Karena itu saya berbicara dari sudut pandang Alkitabnya dan tidak masuk ke area politik.

Arti ideologi adalah gagasan, sedangkan partai komunis adalah partai politik. Tapi arti komunis itu adalah komunitas atau kumpulan. Jika "kumpulan" dijadikan ajaran, maka itulah komunisme. Jadi, komunisme adalah ajaran tentang komunis atau komunitas atau kumpulan. Ajaran kumpulan tanpa kelas itu merupakan ideologi bagi partai komunis yang digagas oleh Karl Marx.

Jika orang Islam berkumpul itu juga namanya komunis. Pendeknya jika ada lebih dari 2 orang berkumpul itu namanya komunis.

Mat. 18:20Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam Nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka."

Itu komunis namanya. Tapi apakah itu partai komunis? Bukan! Jauh sebelum Karl Marx memperkenalkan paham komunisme, Alkitab sudah mengajarkan kehidupan berjemaat secara sama rasa;

Kisah 4:32Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorangpun yang berkata, bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama.
4:34Sebab tidak ada seorangpun yang berkekurangan di antara mereka; karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah, menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa
4:35dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul; lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya.

Semua harta adalah milik bersama, tanpa membedakan kelas kaya dan miskin. Itu adalah ajaran Kristen, disebut komunisme, tapi bukan yang diajarkan oleh Karl Marx, yang tidak bertuhan dan mengarahkan ajarannya untuk keduniawian.

Dan sebagaimana partai komunis yang menentang asas demokrasi, Kristen juga menentang demokrasi. Bahwa ajaran TUHAN tidak bisa didemokrasikan, tidak bisa dikompromikan, tidak bisa dimusyawarahkan. Alkitab adalah Firman TUHAN yang untuk ditaati bukan untuk dibicarakan, bukan untuk dirumuskan oleh pikiran manusia sebagaimana lahirnya konsili-konsili yang diadakan Roma Katolik. Alkitab jangan diotak-atik! Diperiksa keasliannya, boleh. Dibuktikan kebenarannya, silahkan. Tapi jangan diputarbalikkan isinya.

Bagaimana kita harus hidup di lingkungan keluarga, lingkungan kampung, lingkungan kota atau lingkungan negara, gunakan Alkitab, jangan gunakan pikiran bermusyawarah. Apa kata Alkitab itulah yang kita turuti, tak perlu membuat aturan-aturan baru, sebab Alkitab sudah sangat lengkap. Itulah ajaran komunis Kristen. Tapi mengingat ini bukanlah negara Kristen sehingga perkataan Alkitab dikesampingkan, maka biarlah orang-orang di luar Kristen itu merancang jalan hidupnya dengan akal pikirannya sendiri melalui asas musyawarahnya. Mereka pikir bahwa kalau hasil pikiran orang banyak itu pasti benarnya dan merupakan amanah, seolah-olah firman TUHAN.

Tentu saja asas musyawarah itu konsep dunia sekuler, bukan konsep suatu agama, sebab di Indonesia ini ada 7 agama, sehingga yang Islam tidak bisa menjalankan syari'at Islamnya. Karena itu dipilihlah jalan "rembugan" atau musyawarah yang meratai semua agama.

Tapi Kristen hanya mengenal satu guru, satu bapa dan satu pemimpin, yakni YESHUA ha MASHIA;

Matius
23:8Tetapi kamu, janganlah kamu disebut Rabi; karena hanya satu Rabimu dan kamu semua adalah saudara.
23:9Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di sorga.
23:10Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu Pemimpinmu, yaitu Mesias.

Ajaran YESHUA itulah yang kita jalankan dalam hidup di dunia ini. Kita harus menutup mata dan telinga terhadap konsep-konsep keduniawian, entah itu demokrasi, musyawarah, rapat, konsensus nasional atau apapun namanya. Lebih-lebih di negara sarang korupsi ini, mana mungkin bisa menghasilkan musyawarah yang suci? Otak kotor ya menghasilkan kebijaksanaan kotor, kebijaksanaan kepentingan.

Jadi, janganlah kita mengagung-agungkan model keadilan sama rata yang pada kenyataannya bertentangan dengan sila-sila Pancasila sendiri. Perikemanusiaan harus dihargai di atas status atau kedudukan, itulah yang kita rindukan, bukan?!

Tidak ada komentar: