Senin, 26 Desember 2016

Resolusi DK PBB, Kado Pahit Obama buat Israel

Resolusi DK PBB, Kado Pahit Obama buat Israel


NEW YORK - Amerika Serikat (AS) membuat keputusan langka dengan tidak menuruti pemintaan Israel untuk memveto resolusi DK PBB soal penghentian seluruh proyek permukiman Israel di tanah Palestina yang diduduki. Tindakan AS ini menjadi kado pahit bagi Israel dari Obama yang sebentar lagi lengser.

AS punya alasan khusus mengapa tidak mendukung Israel dari tekanan resolusi DK PBB kali ini. Meurut Duta Besar AS untuk PBB, Samantha Power, resolusi itu mencerminkan fakta di lapangan bahwa jumlah permukiman Israel telah meningkat. ”Masalah pemukiman yang sudah jauh lebih buruk, bahwa itu mengancam solusi dua-negara,” katanya.

Israel sendiri telah meluapkan kekecewaannya pada Pemerintah Obama yang memilih abstain dan tidak memveto resolusi DK PBB tersebut.

"Pemerintahan Obama gagal melindungi Israel terhadap gang-up di PBB,” kata kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip Reuters, Sabtu (24/12/2016). ”Bahkan yang lebih buruk, berkolusi dengan itu di belakang layar.”

Menteri Infrastruktur, Energi dan Sumber Daya Air Israel, Yuval Steinitz, menggambarkan terguncangnya Israel atas langkah AS yang selama ini jadi sekutu utamanya.

”AS meninggalkan Israel, satu-satunya sekutu di Timur Tengah sakit jantung setelah delapan tahun persahabatan, dan kerjasama dengan Obama, ini adalah chord terakhirnya,” katanya, sambil melangkah meninggalkan ruang pemungutan suara di kantor DK PBB.

Resolusi untuk menekan Israel menghentikan seluruh proyek permukiman ilegal ini diusulkan oleh Mesir, Malaysia, Selandia Baru, Senegal dan Venezuela. Tapi, Mesir memilih mundur setelah ada lobi presiden terpilih AS Donald Trump yang sebelumnya didesak Netanyahu untuk campur tangan.

Meski demikian, empat negara pengusul resolusi tetap berjuang. Resolusi disahkan dengan dukungan 14 suara dan satu suara abstain.

“Segera dan sepenuhnya menghentikan semua kegiatan permukiman di wilayah Palestina yang diduduki, termasuk di Yerusalem Timur,” bunyi resolusi DK PBB. ”Pembangunan permukiman oleh Israel tidak memiliki validitas hukum dan merupakan pelanggaran mencolok di bawah hukum internasional,” lanjut resolusi DK PBB.

AS Bantah Berada di Balik Resolusi DK Soal Permukiman Israel

AS Bantah Berada di Balik Resolusi DK Soal Permukiman Israel


WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) membantah tudingan yang disampaikan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netantayahu. Sebelumnya, Pemimpin Israel itu menuding Presiden AS Barack Obama berada di balik resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB soal permukiman ilegal di tanah Palestina.

Penasihat keamanan Gedung Putin, Ben Rhodes mengatakan, pihaknya mengaku bingung dengan tudingan yang disampaikan oleh Netanyahu. Dia mempertanyakan sumber informasi yang diterima oleh Netanyahu.

"Gagasan mengenai kita, entah bagaimana terlibat dalam penyusunan ini, adalah tidak benar," kata Rhodes dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir USA Today pada Senin (26/12).

Netanyahu meyakini, Obama adalah sosok yang mendukung Selandia Baru, Senegal, Malaysia, Venezuela. untuk mengajukan dokumen resolusi itu dalam sidang DK PBB. Resolusi itu akhirnya disepakati setelah 14 negara setuju, dan satu abstain, yang tidak lain adalah AS.

Pemungutan suara resolusi sendiri itu pada awalnya hampir saja batal, setelah Mesir, sebagai pihak pertama yang mengajukan dokumen resolusi mengulur-ngulur waktu. Namun, resolusi itu akhirnya diajukan oleh keempat negara tersebut, dan Netanyahu mencurigai Obama adalah sosok yang mendorong keempat negara tersebut untuk mengajukan dokumen resolusi.

"Menurut informasi kami, kami tidak ragu pemerintahan Obama memulai (resolusi) itu, berdiri di belakangnya, mengkoordinasikan kata-kata dan menuntut itu diteruskan," kata Netantanyahu.

AS Pilih Abstein, Ini Pembelaan Gedung Putih

AS Pilih Abstein, Ini Pembelaan Gedung Putih


WASHINGTON - Gedung Putih membela keputusan delegasi Amerika Serikat (AS) dalam voting resolusi Dewan Keamanan PBB (DK PBB) terkait permukiman Israel. Gedung Putih mengatakan aktivitas ekspansi pemukiman yang begitu cepat menempatkan solusi dua negara berisiko.

Wakil Penasehat Keamanan Nasional Gedung Putih, Ben Rhodes, juga menepis kritik oleh Presiden terpilih Donald Trump terhadap keputusan AS. Ia menegaskan bahwa Barack Obama masih menjadi Presiden AS hingga 20 Januari.

"Kita tidak bisa dalam hati nurani yang baik memveto resolusi yang menyatakan keprihatinan tentang kecenderungan yang mengikis dasar untuk solusi dua negara," kata Rhodes dalam konferensi pers seperti dikutip dari Reuters, Sabtu (24/12/2016).

AS yang selama ini membela Israel memilih abstain dan tidak memveto resolusi yang menuntut Israel menghentikan seluruh proyek pemukiman ilegal di tanah Palestina yang diduduki. Resolusi tersebut diajukan oleh 4 negara anggota tidak tetap DK PBB setelah Mesir memilih untuk menundanya.

Resolusi untuk menekan Israel menghentikan seluruh proyek permukiman ilegal ini diusulkan oleh Malaysia, Selandia Baru, Senegal dan Venezuela. Resolusi disahkan dengan dukungan 14 suara dan satu suara abstain.

Acuhkan Resolusi DK PBB, Israel Akan Bangun Ratusan Permukiman Baru

YERUSALEM - Sikap angkuh Israel yang mengaku tidak akan patuh pada resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB soal permukiman di tanah Palestina, tampaknya bukan isapan jempol semata. Komite Perencanaan dan Pembangunan Israel di Yerusalem dilaporkan akan segera menyetujui rencana pembangunan permukiman baru.

Menurut laporan media Israel, Haaretz, seperti dilansir Russia Today pada Senin (26/12), komite itu rencananya akan menyetujui pembangunan 618 apartemen di wilayah Yerusalem timur.

Haaretz melaporkan 140 rumah akan didirikan di Pisgat Ze'ev, 262 di Ramat Shlomo dan 216 di Ramot. "Permintaan izin bahkan terus meningkat di Pisgat Ze'ev dan Ramot, dan komite kemungkinan akan menambah jumlah permukinan yang akan dibangun pada akhir pekan ini," bunyi laporan Haaretz.

Sementara itu, menurut laporan media Israel lainnya, Komite mungkin menyetujui sebanyak 5.600 rumah sebagai tanggapan terhadap resolusi DK PBB yang mengutuk kegiatan permukiman Israel dan menyerukan penghentian pembangunan ilegal.

Komite Perencanaan akan menyetujui 2.600 unit rumah baru di lingkungan Gilo,  2.600 unit di Givat Hamatos, dan 400 unit di Ramat Shlomo, dimana semuanya berada di atau sekitar Yerusalem timur.

"Kami tidak terpengaruh oleh suara PBB, atau dengan entitas lain yang mencoba untuk mendikte apa yang kita lakukan di Yerusalem. Saya berharap pemerintah Israel dan pemerintah baru AS akan mendukung kami, sehingga kami bisa menebus kurangnya (konstruksi) selama 8 tahun pemerintahan Obama," kata Wakil Walikota Yerusalem, Meir Turgeman, yang juga merupakan ketua Komite Perencanaan dan Pembangunan Israel di Yerusalem.

Resolusi Dewan Keamanan PBB Kecam Israel, Ini Tanggapan PM Netanyahu

KOMPAS.com
- Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan, resolusi Dewan Keamanan PBB yang mengecam permukiman Yahudi yang didirikan di wilayah Palestina sebagai tindakan "memalukan". Netanyahu menekankan bahwa Israel tidak akan mematuhi resolusi Dewan Keamanan PBB yang diputuskan oleh 15 anggotanya pada Jumat (23/12) waktu setempat.
"Israel menolak resolusi PBB anti-Israel yang memalukan ini. Kami tidak akan mematuhi ketentuannya," kata Benjamin Netanyahu.
Sementara, juru bicara Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengatakan bahwa resolusi itu merupakan "pukulan telak buat kebijakan Israel".
Resolusi DK PBB itu berhasil dikeluarkan setelah Amerika Serikat menolak untuk melakukan veto.
Sikap AS ini bertolak belakang dengan kebijakan AS selama ini yang memveto setiap putusan DK PBB terkait pembangunan permukiman.
Resolusi ini menuntut Israel segera dan secara menyeluruh menghentikan pembangunan permukiman di wilayah Palestina yang diduduki negara tersebut.
Bertentangan hukum internasional
Dalam resolusinya, DK PBB juga mengatakan bahwa pembangunan permukiman oleh Israel bertentangan dengan hukum Internasional.
Pemungutan suara itu digelar atas tuntutan empat negara, yaitu Venezuela, Senegal, Selandia Baru, dan Malaysia.
Mesir merupakan negara pertama yang mengusulkan rancangan Undang-undang terkait permukiman Israel. Namun, belakangan Mesir menarik kembali usulnya setelah terjadi komunikasi antara Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi dengan Presiden Terpilih AS, Donald Trump.
Sebelumnya pada hari Kamis, Donald Trump mendesak Dewan Keamanan untuk mementahkan resolusi itu.
Dalam sebuah pernyataan, Trump mengatakan bahwa "perdamaian antara Israel dan Palestina hanya akan terjadi melalui negosiasi langsung antara para pihak, dan tidak melalui penetapan persyaratan oleh PBB".
"Ini menempatkan Israel dalam posisi perundingan yang sangat lemah dan sangat tidak adil untuk semua warga Israel," ujar Trump.

Palestina Menang, DK PBB Putuskan Permukiman Israel Disetop!

Palestina Menang, DK PBB Putuskan Permukiman Israel Disetop!


NEW YORK - Dewan Keamanan PBB resmi mengeluarkan resolusi yang menuntut Israel menghentikan seluruh proyek pemukiman ilegal di tanah Palestina yang diduduki. Resolusi yang jadi kemenangan Palestina ini diputuskan setelah Amerika Serikat (AS) yang selama ini membela Israel memilih abstain dan tidak memveto resolusi.

Resolusi untuk menekan Israel menghentikan seluruh proyek permukiman ilegal ini diusulkan oleh Malaysia, Selandia Baru, Senegal dan Venezuela. Resolusi disahkan dengan dukungan 14 suara dan satu suara abstain.

Pemungutan suara disambut sorak-sorai dari para diplomat yang hadir di ruang DK PBB. Sambutan meriah keluar setelah pemerintahan Barack Obama tidak memveto resolusi.

Langkah AS ini langka, karena hampir setiap resolusi yang menekan Israel selalu diveto. Resolusi DK PBB yang disahkan itu membuat lobi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kepada presiden terpilih AS Donald, sia-sia.

“Segera dan sepenuhnya menghentikan semua kegiatan permukiman di wilayah Palestina yang diduduki, termasuk di Yerusalem Timur,” bunyi resolusi DK PBB. ”Pembangunan permukiman oleh Israel tidak memiliki validitas hukum dan merupakan pelanggaran mencolok di bawah hukum internasional,” lanjut resolusi DK PBB, seperti dikutip IB Times, Sabtu (24/12/2016).

Setelah pemungutan suara, pada Jumat, 23 Desember, seorang menteri Israel, Yuval Steinitz, meluapkan kekecewaannya pada AS.

”AS meninggalkan Israel, satu-satunya sekutu di Timur Tengah sakit jantung setelah delapan tahun persahabatan, dan kerjasama dengan Obama, ini adalah chord terakhirnya,” katanya, sambil melangkah meninggalkan ruang pemungutan suara.

Duta Besar AS untuk PBB, Samantha Power, mengatakan resolusi itu mencerminkan fakta di lapangan bahwa jumlah permukiman Israel telah meningkat. ”Masalah pemukiman sudah jauh lebih buruk, bahwa itu mengancam solusi dua-negara,” katanya.

Hamas Mengaku Senang dengan Resolusi DK PBB

Hamas Mengaku Senang dengan Resolusi DK PBB


GAZA - Kelompok perlawanan Palestina, Hamas, menyambut baik resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB yang menuntut penghentian permukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki. Hamas, yang menguasai Jalur Gaza, mengatakan resolusi itu menandai sebuah evolusi penting dunia internasional dalam menanggapi program pembangunan permukiman Israel.

"Hamas menghargai posisi negara-negara yang memberikan suara pada Dewan Keamanan untuk hak rakyat Palestina hidup di tanah mereka," kata juru bicara Hamas Fawzy Barhoum.

"Kami salut terhadap evolusi penting posisi dunia internasional dalam masalah ini," katanya lagi, sambil menyerukan tindakan lebih seperti mengakhiri pendudukan dikutip dari The New Arab, Sabtu (24/12/2016).

Israel menarik diri dari Jalur Gaza pada tahun 2005, namun telah menduduki Tepi Barat selama hampir 50 tahun. Muncul peringatan bahwa pembangunan permukiman di Tepi Barat dengan cepat mengikis kemungkinan solusi dua negara dalam konflik Israel-Palestina.

Sementara Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) telah mengakui hak Israel untuk eksis, Hamas yang bukan bagian dari PLO menyerukan kehancuran negara Zionis itu. Hal ini membuat Hamas di cap sebagai kelompok teroris oleh Israel, Uni Eropa dan Amerika Serikat (AS).

Kelompok militan ini telah terlibat tiga kali perang dengan Israel sejak 2008. Sementara wilayah itu telah berada di bawah blokadi Israel selama sekitar satu dekade. Perbatasan dengan Mesir juga sebagian besar telah ditutup.

Para pejabat PBB telah menyerukan blokade untuk diangkat, mengatakan kondisi yang memburuk di wilayah miskin dengan populasi dua juta orang. Namun Israel bergeming dengan mengatakan hal itu dibutuhkan untuk menjaga Hamas mengimpor senjata atau bahan yang bisa digunakan untuk merakit senjata.

Jihad Islam, kekuatan terbesar kedua di Gaza, juga menyambut resolusi PBB itu. Juru bicara Daoud Shehab mengatakan hal itu akan menyebabkan Israel terisolasi dan "boikot" akan dicabut beradasarkan penuntutan di bawah hukum internasional.

Menteri Israel: AS Telah Meninggalkan Kami

REPUBLIKA.CO.ID, JERUSSALEM -- Menteri Energi Israel, Yuval Steinitz mengatakan bahwa Amerika Serikat (AS) telah meninggalkan Israel. Pernyataan ini menyusul sikap abstain AS dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB bahwa pembangunan pemukiman Israel di wilayah yang didudukinya adalah ilegal.
Akibat keputusan AS yang langka itu, DK PBB pun secara bulat meminta agar Israel menghentikan pembangunan pemukiman di wilayah Palestina yang mereka duduki. "Ini jelas bukan sebuah resolusi menentang pemukiman, tapi resolusi anti-Israel, menentang negara Yahudi dan masyarakat Yahudi," kata Steinitz yang dikenal dekat dengan PM Israel Banjamin Netanyahu.
"AS malam ini telah meninggalkan satu-satu sekutunya di Timur Tengah."

Banyak Warga Israel Tak Sepakat dengan Kebijakan Netanyahu

Banyak Warga Israel Tak Sepakat dengan Kebijakan Netanyahu


YERUSALEM - Anat Ben Nun, kepala organisasi Israel, Peace Now mengatakan banyak warga Israel tidak setuju dengan kebijakan yang diambil oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, khususnya mengenai Palestina. Dia juga menyebut resolusi Dewan Keamana (DK) PBB soal permukiman Israel adalah kegagalan bagi pemerintahan Netanyahu.

"Banyak di antara masyarakat Israel tidak berdiri di belakang kebijakan pemerintah Netanyahu, terutama akhir-akhir ini dengan promosi terbaru dari hukum melegalkan pembangunan permukiman di tanah Palestina, dengan mencoba memasukannya ke dalam hukum Israel, sesuatu yang berada di luar jalur hijau di Tepi Barat," kata Ben Nun.

"Ini adalah langkah-langkah yang tidak disetujui oleh mayoritas penduduk Israel," sambungnya, seperti dilansir Sputnik pada Minggu (25/12).

Terkait dengan resolusi DK PBB, Ben Nun menuturkan, banyak warga Israel takut resolusi itu akan membuat Israel terisolasi. Terlebih dengan sikap Netanyahu yang tegas menolak, dan tetap melanjutkan pembangunan permukiman Israel di wilayah Palestina.

Sementara itu, mengenai Donald Trump, Ben Nun mengatakan, ia belum bisa memprediksi apa yang dilakukan ke depannya mengenai resolusi ini. Trump sempat mengaku akan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk melawan resolusi tersebut.

"Resolusi ini sudah diadopsi dan akan tetap demikian. Saya pikir sangat sulit untuk memprediksi apa yang akan dilakukan Presiden terpilih Trump pada umumnya. Dalam kaitan dengan konflik Palestina-Israel, ia telah membuat pernyataan yang bertentangan dan mencoba untuk memprediksi apa yang akan dia lakukan sangatlah sulit," tukasnya.


Israel Tinjau Ulang Hubungannya dengan PBB

Israel Tinjau Ulang Hubungannya dengan PBB


YERUSALEM - Israel akan meninjau ulang hubungannya dengan PBB setelah mengadopsi resolusi Dewan Keamanan yang menuntut diakhirinya pembangunan permukiman Israel. Hal itu diungkapkan oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.

Voting terhadap resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB itu berjalan dengan mulus melewati 15 negara anggota setelah Amerika Serikat (AS) memutuskan untuk mengakhiri perlindungan diplomatiknya terhadap Israel dan tidak menggunakan hak veto seperti biasanya. Keputusan yang dianggap memalukan oleh Netanyahu.

"Saya menginstruksikan Kementerian Luar Negeri untuk menyelesaikan dalam waktu satu bulan evaluasi ulang dari semua kontak kami dengan PBB, termasuk pendanaan Israel kepada lembaga PBB dan adanya perwakilan PBB di Israel," kata Netanyahu dalam pidatonya yang disiarkan stasiun televisi.

"Saya sudah menginstruksikan untuk menghentikan sekitar 30 juta shekel (USD7,8 juta) pendanaan untuk lima lembaga PBB, lima badan, yang terutama memusuhi Israel dan akan ada lagi yang lain," imbuhnya seperti dikutip dari Reuters, Minggu (25/12/2016).

Meski begitu, pemimpin Israel itu tidak menyebutkan nama lembaga atau badan PBB serta tidak memberikan rincian lebih lanjut.

Menentang tekanan berat dari sekutu lamanya, Israel, dan Presiden terpilih Donald Trump untuk menggunakan hak vetonya, AS justru memilih abstain dalam keputusan Dewan Keamanan, yang disahkan dengan 14 suara mendukung.

Israel selama puluhan tahun telah menerapkan kebijakan membangun permukiman Yahudi di wilayah yang direbutnya dalam perang tahun 1967 termasuk Tepi Barat, Gaza dan Yerusalem Timur. Sebagian besar negara melihat aktivitas permukiman Israel di Tepi Barat dan Yerusalem Timur sebagai tindakan ilegal dan hambatan bagi perdamaian. Israel tidak setuju, dan mengutip Alkitab untuk tanah yang dijanjikan bagi negaranya.

Indonesia Sambut Baik Resolusi DK PBB Soal Penghentian Permukiman Israel

Indonesia Sambut Baik Resolusi DK PBB Soal Penghentian Permukiman Israel



JAKARTA - Indonesia menyambut baik disahkannya Resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB mengenai pemukiman ilegal Israel yang dibangun di wilayah Palestina. Resolusi tersebut disahkan melalui pemungutan suara, dengan 14 negara anggota mendukung dan Amerika Serikat (AS) bersikap abstain.

"Pemerintah RI mengapresiasi dukungan mayoritas negara anggota DK PBB tanpa adanya veto," begitu bunyi pernyataan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Indonesia dalam rilis yang diterima Sindonews, Sabtu (24/12/2016).

"Hal ini menunjukkan keberhasilan dan kepemimpinan DK PBB dalam menjalankan mandat sejalan Piagam PBB untuk perdamaian dan keamanan internasional, khususnya komitmen untuk mendorong penyelesaian konflik Palestina dan Israel," imbuh pernyataan itu.

Kemlu menyatakan resolusi DK PBB tersebut menegaskan kembali bahwa pembangunan pemukiman ilegal di wilayah Palestina yang dijajah Israel sejak tahun 1967 tidak memiliki legalitas hukum dan merupakan pelanggaran serius hukum internasional.

Selain itu pembangunan tersebut menjadi hambatan utama bagi terciptanya solusi dua negara (two state solution), serta perdamaian yang komprehensif, adil dan berkelanjutan. Untuk itu, DK PBB menyerukan agar Israel segera menghentikan segala bentuk aktivitas pembangunan pemukiman.

Pemerintah RI memandang pengesahan resolusi tersebut sangat tepat waktu ditengah mulai tergesernya perhatian internasional terhadap masalah Palestina dari agenda global. "Isu pemukiman ilegal Israel merupakan salah satu isu utama (core issues) yang menjadi hambatan dalam proses perdamaian Palestina-Israel," kata Kemlu.

"Oleh karena itu, Pemerintah RI mendukung implementasi resolusi DK PBB tersebut dan menyerukan dukungan serupa kepada semua negara anggota PBB agar dapat mempertahankan kelangsungan 'two State solution' sebagai satu-satunya penyelesaian dalam konflik Palestina dan Israel," tambah Kemlu.

Kemlu juga menyatakan bahwa Pemerintah RI mengharapkan agar kedua belah pihak dapat menggunakan momentum penting pasca pengesahan resolusi tersebut untuk bekerjasama dengan masyarakat internasional guna menciptakan kondisi yang kondusif bagi digulirkannya kembali proses perundingan diantara kedua belah pihak.

"Sebagai salah satu negara terdepan yang mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina sejalan dengan mandat pembukaan UUD 1945, Pemerintah RI siap bekerja sama dengan masyarakat internasional dalam mendukung proses perdamaian antara Palestina dan Israel" demikian pernyataan Kemlu.

Hasil gambar untuk gambar pemukiman israel

Hasil gambar untuk gambar pemukiman israel

Hasil gambar untuk gambar pemukiman israel

Hasil gambar untuk gambar pemukiman israel


Hasil gambar untuk gambar pemukiman israel

Tidak ada komentar: