Rabu, 18 Januari 2017

KITA MENYULUT BENCANA? - 1

Zona subduksi selat sunda

https://id.wikipedia.org/wiki/Zona_subduksi_selat_sunda

Zona subduksi selat sunda (bahasa inggris: "Sunda Megathrust") adalah sesar yang memiliki luasan sekitar 5.500 km dari Myanmar di utara, menuju ke barat daya wilayah Sumatra, dan berlanjut ke selatan Jawa dan Bali sebelum berakhir dekat Australia. .[1] Ini adalah salah satu megathrust yang berada di batas lempeng konvergen dimana merupakan zona pertemuan antara Lempeng eurasia yang ditujam oleh Lempeng indo-ausralia. Ini adalah salah satu zona struktur paling aktif di Bumi, dan bertanggung jawab atas banyak gempa bumi besar, termasuk gempa bumi dan tsunami samudra hindia 2004 yang membunuh lebih dari 230.000 orang. Zona ini dibagi menjadi Andaman Megathrust, Sumatra Megathrust, dan Java Megathrust. Segmen Bali-

Setting tektonik

Lempeng yang menujam terdiri dari dua proto-lempeng, Lempeng Hindia dan Lempeng Australia. Lempeng yang tertujam (overriding plate) juga terdiri dari dua mikro-lempeng, Lempeng Sunda dan Lempeng Burma. Pergerakan relatif subduksi bermacam-macam sepanjang strike tapi umumnya oblique yang kuat. Komponen strike-slip dari konvergen oblique diakomodir oleh perpindahan yag terjadi pada Sesar sumatra, sedangkan komponen dip-slip  oleh Sunda megathrust.

Geometri megathrust

Megathrust sunda berbentuk curviplanar, dimana membentuk sebuah busur jika dilihat dari atas, dan juga mengalami peningkatan dip dimulai dari palung mendekati garis pantai sumatra. Seperti contoh, dip dibawah Kepulauan mentawai adalah sebesar 15-20 derajat dan mencapai 30 derajat di garis pantai sumatra. [2]

Hasil gambar untuk gambar lempeng sunda megathrust

Waduk Jatigede

https://id.wikipedia.org/wiki/Waduk_Jatigede

Waduk Jatigede merupakan sebuah waduk yang sedang dibangun di Kabupaten Sumedang.[1] Pembangunan waduk ini telah lama direncanakan dan proses pembangunannya masih berlangsung hingga kini. Waduk ini dibangun dengan membendung aliran Sungai Cimanuk di wilayah Kecamatan Jatigede, Kabupaten Sumedang.

Sejarah

Pembangunan waduk ini telah direncanakan sejak zaman Hindia Belanda. Kala itu, Pemerintah Hindia Belanda merencanakan pembangunan tiga waduk di sepanjang aliran Sungai Cimanuk, dan waduk Jatigede merupakan waduk utama dan yang paling besar. Namun, pembangunan ketiga waduk itu mendapatkan tentangan dari masyarakat sekitar, sehingga pembangunannya pun dibatalkan. Baru pada tahun 1990-an, rencana pembangunan waduk Jatigede kembali menghangat. Langkah pertama yang dilakukan oleh pemerintah adalah merelokasi masyarakat yang tinggal di wilayah calon genangan. Relokasi pertama dilakukan pada tahun 1982.

Fungsi

Seperti waduk lainnya, Waduk Jatigede pun memiliki fungsi. Goldsmith menyatakan bahwa fungsi utama dari sebuah waduk adalah untuk sarana irigasi dan pembangkit listrik tenaga air.[butuh rujukan] Di samping kedua fungsi utama tadi, waduk pun berfungsi sebagai sarana budidaya perikanan air tawar, sarana olahraga air, sarana rekreasi, dan lain sebagainya. Untuk Waduk Jatigede, fungsi utamanya adalah sebagai sarana irigasi dan pembangkit listrik tenaga air. Waduk Jatigede dibangun dengan cara membendung aliran Sungai Cimanuk. Pembendungan ini mengakibatkan aliran air terhalang, sehingga air terakumulasi dalam sebuah kolam yang besar. Air yang terkumpul dalam bendungan tersebut digunakan sebagai cadangan air tawar untuk mengairi areal pertanian di wilayah Majalengka, Indramayu, dan Cirebon. Selain berfungsi sebagai sarana irigasi, Waduk Jatigede pun berfungsi sebagai pembangkit listrik tenaga air. Saat ini, di wilayah itu terdapat Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Parakan Kondang. Dengan dibangunnya Waduk Jatigede, kapasitas pembangkit listrik tenaga air tersebut dapat ditingkatkan.
Proses Pembangunan

Saat Ini

Berkas:Aliansi Rakyat Jatigede.jpg

Proyek Waduk Jatigede telah dirintis sejak era Sukarno tersebut menyisakan persoalan yang kompleks selain mengakibatkan enam belas ribu warga Kabupaten Sumedang yang terdampak, bencana ekologi yang menyebabkan hilangnya sekitar 1 juta lahan hijau produktif, ancaman pengangguran massif, puluhan situs kebudayaan Sunda sejak era abad ke-8 hingga Kerajaan Pajajaran terancam tenggelam. Proyek multinasional tersebut menyisakan persoalan yang belum terselesaikan hingga detik peluncuran penggenangan yang dibuka oleh Presiden Jokowi akhir Agustus 2015

Alasan Jokowi Tak Hadiri Penggenangan Waduk Jatigede

http://economy.okezone.com/read/2015/08/31/320/1205426/alasan-jokowi-tak-hadiri-penggenangan-waduk-jatigede

\Alasan Jokowi Tak Hadiri Penggenangan Waduk Jatigede\

JAKARTA - Waduk Jatigede, Sumedang, Jawa Barat resmi sudah diisi air hari ini. Namun, peresmian ini tidak dihadiri oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono sudah diminta untuk meresmikannya.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengakui, ketidakhadiran Presiden Jokowi dalam peresmian penggenangan awal Waduk Jatigede menjadi sorotan. Terlebih lagi, waduk Jatigede masih meninggalkan beberapa masalah yang belum terselesaikan seperti penolakan atas ganti rugi.
"Ketidakhadiran Presiden hari ini menjadi sorotan. Memang dari awal menteri PU yang akan hadir dan menteri PU barusan saya cek jam 10 sudah di sana," kata Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (31/8/2015).

Pramono menyebutkan, Presiden Jokowi dalam satu minggu ke depan belum akan mengunjungi Waduk Jatigede. Hal ini dikarenakan sudah jadwal Jokowi sudah padat.
"Yang jelas satu minggu ke depan belum ke Jatigede," tukasnya.
Seperti yang diketahui, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimulyono, meresmikan penggenangan awal Waduk Jatigede yang berada di Kecamatan Jatigede, Kabupaten Subang. Peresmian dilakukan dengan menutup saluran pengelak untuk menampung air yang akan menggenani waduk terbesar kedua di Indonesia setelah Waduk Jatiluhur di Kabupaten Purwakarta.
(rzk)

5 Kontroversi waduk Jati Gede

http://www.rappler.com/indonesia/105121-kontroversi-waduk-jati-gede-tenggelam

Foto oleh relawan #SaveJatiGede

JAKARTA, Indonesia—Gagasan pembangunan Waduk Jati Gede pertama kali dibicarakan oleh pemerintahan Presiden Soekarno pada 1967. Namun pada 1979, pemerintah menunda pembangunan waduk Jati Gede karena tidak memiliki dana.
Sempat terjadi kericuhan karena warga sekitar menolak pembangunan Waduk Jati Gede. Bukan hanya soal ganti rugi, tapi mereka harus kehilangan lahan produktif mereka.
Namun pada Oktober 2005, pemerintah Tiongkok mengatakan bahwa mereka bersedia mengucurkan dana 199,8 USD atau sekitar Rp 2,04 triliun untuk membiayai pembangunan waduk.
Bersama kontraktor lokal Wijaya Karya, Waskita Karya, Hutama Karya, dan Pembangunan Perumahan, perusahan Tiongkok SinoHydro merampungkan Waduk Jati Gede.
Apalagi setelah mendapat restu dari Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, proyek ini kembali berjalan mulus. Karena SBY menggunakan dalih Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia atau MP3EI.
Melalui mekanisme MP3EI, pemerintah memotong kompas semua peraturan daerah. Pemerintah daerah pun mendapat mandat untuk mengawal pembangunan waduk yang mengatasnamakan kepentingan nasional tersebut.
Pada masa Pemerintahan Joko Widodo, waduk ini menjadi prioritas programnya. Pengisian air waduk pun dimulai pada Agustus 2015. Satu per satu desa ditenggelamkan.
Namun ada hal-hal lain yang tidak diperhitungkan oleh pemerintah, mulai dari dampak sosial, ekologi, hingga geologi.
Berikut ulasannya:
11.000 warga terdampak
Pembangunan Mega Proyek ini akan menenggelamkan 28 desa di Sumedang, Jawa Barat secara bertahap. Butuh waktu 7 bulan untuk menenggelamkan seluruhnya. Desa yang tenggelam antara lain Jemah, Suka Kersa, Pada Jaya, Cibogo, Cipaku, dan Paku Alam.
Menurut relawan Dik Tanbih saat ini, relawan sudah menggelar tenda di Cipaku. Sekitar 100 warga yang didampingi saat ini. Tapi desa Jemah yang sudah mulai digenangi dan segera ditenggelamkan, warganya telah mengungsi.
Sayangnya relawan tak tahu ke mana 800 kepala keluarga Desa Jemah mengungsi. Baca soal relawan mencari pengungsi di sini.
Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar pernah mengatakan pihaknya sedang memproses permohonan bantuan keuangan dari Sumedang sebesar Rp 163 miliar untuk fasilitas umum dan sosial.

Tapi sampai sekarang belum direalisasikan.
Data ganti rugi yang tak akurat
Sementara itu, untuk menjembatani soal ganti rugi, pada Januari 2015, Presiden Jokowi menandatangani Peraturan Presiden No.1 tahun 2015 tentang penanganan dampak sosial kemasyarakatan pembangunan Waduk Jati Gede.
Warga yang dianggap sebagai pecahan kepala keluarga (KK) hanya diberi ganti rugi Rp 29 juta.
Sebanyak 4.514 KK mendapatkan dana kompensasi senilai Rp 122,5 juta dan sebanyak 6.410 KK lagi mendapatkan dana santunan sebesar Rp 29 juta.
Menurut Perwakilan Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda (DPKLTS) Taufan Suranto ada dua kesalahan pemerintah.
Pertama, perusahan pembangun telah mengabaikan hak-hak warga yang digusur seperti yang diatur dalam Land Acquisition and Resetlemen Action Plan World Bank. “Padahal kalau di World Bank itu masyarakat harus direlokasi. Bagaimana masyarakat tidak hanya direlokasi tapi juga di-resettle selama 6 bulan sampai mendapat pekerjaan lagi,” kata Taufan.
Kedua, pemerintah menggunakan data sensus penduduk tahun 1984. Yang menurut Taufan, sudah tidak akurat.
Menggenangi lahan produktif
Waduk Jatigede di Sumedang dirancang memiliki daerah genangan seluas 4.900 hektare. Enam desa yang digenangi umumnya umumnya merupakan lahan produktif dengan luas area persawahan yang terhampar.
Tapi menurut Direktur eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Abetnego Tarigan, angkanya lebih besar dari itu. Ia mengatakan proyek akan menenggelamkan lahan seluas 6.000 hektar yang merupakan lahan pertanian produktif.
Ada juga lahan hutan lindung milik Perusahaan Hutan Indonesia yang ikut digenangi.
33 situs cagar budaya terancam
Menurut Balai Pengelolaan Keperbukalaan Sejarah dan Nilai Tradisi (BPKSNT) Dinas Periwisara dan Kebudayaan Jabar ada 48 situs cagar budaya.
Dan sebanyak 33 situs berada di kawasan yang akan digenangi oleh untuk Waduk Jati Gede. Situs kebanyakan adalah makam keramat serta leluhur Sumedang.
Di kawasan ini, puluhan makam keramat yang dipercaya warga sebagai cikal bakal lahirnya kerajaan Islam Sumedang Larang pada abad ke-16 di Desa Cipaku dipastikan akan hilang dan tenggelam.
Ancaman gempa
Belum lagi selesai masalah pengungsi, ada ancaman lain yang sedang mengintai warga terdampak dan sekitar bendungan Jati Gede. Menurut Ketua Dewan Pakar Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda Supardiyono Sobirin ada potensi gempa dalam pembangunan Waduk ini.
Fakta yang harus diketahui oleh pemerintah adalah bendungan ini dbangun di zona patahan. “Pada tahun 2004, DPKTS sudah mengingatkan soal patahan. Berhati-hatilah. Gempa bisa terjadi kalau waduknya sudah naik,” katanya.
Gempa bisa dipicu lewat genangan yang measuk ke patahan, kemudian menghidupkan kembali patahan, lalu bisa terjadi gempa.
“Ada beberapa contoh di dunia ini, ada yang langsung terjadi gempa, ada yang 1-3 tahun, ada yang 1- tahun. Waduk Jati Gede sendiri kita tidak tahu,” katanya.
Sobirin menilai pemerintah salah dalam mengartikan pembangunan waduk untuk irigasi, dengan niat memaksimalkan Sungai Cimanuk. “Sungai Cimanuk itu sedang sakit, hulunya kritis. Lebih baik membangun dulu hutan di hulunya,” katanya. —Rappler.com

Relawan Jati Gede mencari warga yang terlantar akibat pembangunan waduk

http://www.rappler.com/indonesia/105062-relawan-jati-gede-mencari-warga-yang-terlantar

JAKARTA, Indonesia — Lowongan relawan untuk warga terdampak pembangunan waduk Jati Gede di Sumedang, Jawa Barat, mulai dibuka sejak 4 September kemarin. Tugas pertama mereka adalah mengumpulkan warga yang mengungsi secara sporadis di desa-desa tetangga.
“Sebulan ini kita perlu menjemput dan mencari mereka,” kata salah satu koordinator relawan Dik Tanbih pada Rappler, Senin, 7 September.
Setidaknya, jika nanti relawan sudah genap terkumpul, 20-30 dari mereka akan diterjunkan untuk blusukan mencari warga yang "hilang".
Ke mana warga saat ini?
Menurut Tanbih, warga di Desa Jemah sudah mengungsi sejak kemarin, Minggu, 6 September. Tapi ia mengaku tak tahu mereka pindah ke mana.
“Ada sekitar 800 kepala keluarga di Desa Jemah. Mereka mengungsi di sembarang tempat," kata Tanbih.
Ratusan kepala keluarga itu memang tak jelas mengungsi ke mana, karena sebagian dari mereka hanya mendapat ganti rugi Rp 29 juta dari perusahaan asal Tiongkok Syno Hidro yang menggarap waduk Jati Gede.
Sekitar 55% dari warga memang hanya mendapat ganti rugi dalam jumlah tersebut. Sisanya dibayar Rp 122 juta. Inilah yang menjadi sengketa antara warga dan perusahaan asal Tiongkok tersebut.
“Mereka mau pindah pindah ke mana dengan biaya Rp 29 juta? Ini bencana sosial,” kata Tanbih.
Warga menuding pemerintah dan perusahaan tidak memakai data penduduk paling mutakhir, melainkan data dari 1984.
Akibatnya, setelah 31 tahun, banyak warga yang menikah dan berhak mendapat ganti rugi sebagai kepala keluarga. Tapi sayangnya mereka dianggap hanya kepala keluarga pecahan.
Ada ribuan warga di 27 desa lainnya yang bernasib sama dengan warga di Desa Jemah, yang hanya mendapat ganti rugi yang terbilang sedikit dan terancam mengungsi di sembarang tempat atau terlantar.
Sementara itu, waduk Jati Gede masih terus digenangi oleh air. Hingga pekan pertama, ada 4 desa yang pertama kali bakal terdampak, yakni Cipaku, Paku Alam, Suka Kerja, dan Pada Jaya.
“Warga desa yang sudah didampingi sekitar 100 jiwa di Cipaku,” kata Tanbih. Sisanya akan menyusul.
Tanbih juga mengaku risau dengan warga yang masih mengungsi secara liar, terutama karena Pulau Jawa akan memasuki musim penghujan pada November nanti.
Gagasan pembangunan Waduk Jati Gede pertama kali dibicarakan oleh pemerintahan Presiden Soekarno pada 1967. Namun pada 1979, pemerintah menunda pembangunan waduk Jati Gede karena tidak memiliki dana.
Menurut Kompas, sempat terjadi kericuhan karena warga sekitar menolak pembangunan Waduk Jati Gede. Mereka juga menuntut Bank Dunia untuk tidak memberi utang baru kepada Indonesia.
Namun pada Oktober 2005, pemerintah Tiongkok mengatakan bahwa mereka bersedia mengucurkan dana 199,8 USD atau sekitar Rp 2,04 triliun untuk membiayai pembangunan waduk.
Pada Januari 2015, Presiden Jokowi menandatangani Peraturan Presiden No.1 tahun 2015 tentang penanganan dampak sosial kemasyarakatan pembangunan Waduk Jati Gede.
Pembangunan waduk sendiri baru dimulai pada Juli 2015.
Warga tidak direlokasi
Perwakilan Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda (DPKLTS) Taufan Suranto membenarkan bahwa warga terlunta-lunta hingga hari ini.
Taufan menuding perusahan pembangun telah mengabaikan hak-hak warga yang digusur seperti yang diatur dalam Land Acquisition and Resetlemen Action Plan World Bank.
“Padahal kalau di World Bank itu masyarakat harus direlokasi. Bagaimana masyarakat tidak hanya direlokasi tapi juga di-resettle selama 6 bulan sampai mendapat pekerjaan lagi,” kata Taufan.
“Kalau sekarang, perusahaan Tiongkok itu enggak. Mereka kasih uangnya saja. Dananya dari Bank Exim Tiongkok,” ujarnya.
Taufan memandang putusan ganti rugi sepihak ini tidak adil bagi warga yang lahir dan besar di desa itu.

Lalu bagaimana dengan pemerintah setempat?
“Sampai saat ini mereka belum merealisasikan bantuan apa pun,” kata Tanbih.
Ia dan relawan lainnya masih menunggu anak-anak muda di seluruh tanah air untuk membantu kerja mereka di Desa Cipaku, menata relawan.
Berminat? —Rappler.com

Bom bernama bendungan

http://www.rappler.com/world/regions/asia-pacific/indonesia/86295-bom-bernama-bendungan

Warga sedang mengamati Waduk Situ Gitung di Tangerang yang jebol, 27 Maret 2009. Setidaknya, 50 orang meninggal dan lainnya hilang. Foto oleh Adi Weda/EPA

Tubuh telanjang itu mengambang tak bernyawa, terdampar di teluk sebuah bendungan baru. Para tetangga desa menduga lelaki itu tewas akibat terpeleset ke air dan tenggelam. Atau bunuh diri.
Peristiwa itu sudah lama, 30 tahun lalu. Berkunjung ke Bendungan Saguling, Jawa Barat, yang baru diisi air, saya meliput perubahan sosial dan ekonomi masyarakat yang terkena dampak pembangunan waduk besar. Lelaki itu hanya satu dari belasan orang yang tewas setelah waduk diresmikan.
Saya mengingat kembali peristiwa itu ketika dua pekan lalu Presiden Joko Widodo menyetujui penuntasan pembangunan Waduk Jatigede, juga di Jawa Barat. Ini momen bersejarah. Setelah tertunda hampir 50 tahun, waduk itu akan benar-benar terwujud dan menjadi waduk kedua terbesar di Indonesia.
Tak hanya itu. Pemerintahan Jokowi juga berencana membangun 49 bendungan besar serupa di seluruh Indonesia selama lima tahun ke depan. Haruskah kita bangga?

Bendungan dibangun dengan tujuan bagus: mengendalikan banjir, mengairi sawah demi swasembada pangan, dan membangkitkan listrik. Tapi, dalam praktik, tujuan baik tidak sepenuhnya tercapai, sementara ongkos sosial dan lingkungannya sangat mahal.

Umur Waduk Saguling lebih pendek dari perkiraan awal 50 tahun akibat pelumpuran, sampah, dan pencemaran ganas Sungai Citarum yang dibendungnya. Waduk Gajah Mungkur di Jawa Tengah juga hampir serupa nasibnya.
Di sisi lain, pembangunan waduk memicu gegar budaya bagi masyarakat sekitar. Petani yang tergusur harus mencari tempat tinggal baru dan jenis pekerjaan baru. Terjadi perubahan besar dari budaya darat ke budaya air. Sebagian mereka gamang, frustrasi dan berakhir bunuh diri.
Bendungan menggusur petani dan menenggelamkan lahan pertanian subur yang sering berlawanan dengan motif swasembada pangan itu sendiri. Petani yang kehilangan lahan membabat bukit dan gunung, memperbesar ancaman longsor serta mempercepat pelumpuran waduk. (BACA: Keureuto: Bendungan terbesar di Aceh yang diklaim bisa atasi banjir)
Lalu ada aspek politik. Waduk besar menggusur puluhan ribu warga di puluhan desa. Dengan alasan kepentingan publik, warga kurang berdaya ini sering tergusur dengan ganti rugi tak memadai atau mengalami teror serta intimidasi jika menolak.

Waduk Kedung Ombo di Jawa Tengah menenggelamkan hampir 40 desa yang warganya digusur dengan teror, 30 tahun lalu. Sangat mahal ongkos politiknya, sementara kini diketahui usia waduk hanya separo dari 100 tahun yang direncanakan. Protes Kedung Ombo merupakan salah satu tonggak besar perlawanan politik terbuka terhadap pemerintah Orde Baru.

Pembangunan bendungan menjadi tren kuat secara internasional pada 1980-an, tapi surut sepuluh tahun kemudian. Bendungan besar akhirnya dinilai lebih merupakan problem ketimbang solusi.
Tak heran jika pengalaman seperti Kedung Ombo dan Dam Narmada di India mengilhami gerakan menolakk bendungan di seluruh dunia. Arundhati Roy, penulis dan feminis India, salah satu tokoh di garda depan gerakan itu. Bendungan, kata Arundhati, punya daya rusak seperti bom nuklir. Makin besar, kian merusak.
Jika bendungan ditolak, bagaimana nasib pelestarian sumber air, swasembada pangan dan energi?
Pelestarian sumber air dan pengendalian banjir tak bisa lain kecuali merawat aliran sungai alami serta menjaga keutuhan hutan di gunung dan perbukitan. Bendungan besar tak hanya mengubah sungai alami, tapi juga mendorong orang merusak hutan.
Kita masih memiliki banyak sumber energi lain untuk listrik, bahkan jika minyak dan batu bara bisa diabaikan karena dianggap terlalu kotor: gas, geotermal, angin, matahari. Bahkan pembangunan bendungan kecil mikro-hidro masih bisa ditoleransi.
Dalam konteks ini, kita bicara skala. Konsep “kecil itu indah” yang diusung ekonom EF Schumacher 40 tahun lalu masih relevan. Dalam konteks bendungan, membuat jaringan waduk-waduk kecil yang dirancang secara matang dengan mempertimbangkan berbagai aspek akan lebih bermanfaat ketimbang bendungan raksasa. Risikonya juga lebih mudah diantisipasi.

Bendungan besar cenderung merangsang pertanian skala besar yang menggusur petani. Swasembada pangan yang berkelanjutan mustahil dicapai tanpa pemberdayaan dan penguatan petani baik dalam aspek manajemen maupun pemanfaatan sains dan teknologi.

Jika kita berpikir membangun pertanian membutuhkan banyak air, sebaiknya belajar dari petani Israel yang bertani di gurun pasir menggunakan sistem irigasi tetes atau drip-system. Mereka berhasil mengekspor bunga dan buah ke Eropa.—Rappler.com
Tulisan ini telah mendapat izin untuk diterbitkan kembali dari yang bersangkutan. Tulisan sebelumnya sudah diterbitkan di kolom Catatan Bawah Tanah Farid Gaban di Majalah Geo Times Volume 1 No 44 tanggal 2-8 Februari 2015. Kunjungi situsnya di geotimes.co.id.
Farid Gaban adalah seorang wartawan dan petani yang tinggal di lereng Gunung Sindoro, Wonosobo, Jawa Tengah. Dia pernah berkarier sebagai wartawan dan redaktur pelaksana Majalah Tempo. Setelah itu, Farid memilih menjadi wartawan lepas. Kini dia menjadi Pemimpin Redaksi Majalah Geo Times.
Foto aerial sebuah waduk di Indragiri Hulu, Riau, pada 4 Mei 2013. Foto oleh Bagus Indahono/EPA

Pertanyaannya, untuk siapa waduk dibangun? Apakah benar untuk kepentingan rakyat atau justru sekadar untuk memenuhi kepentingan industri terkait proyek-proyek investasi negara pemberi utang pembangunan waduk?

Studi panjang yang dirilis Oxford University pada 2014 menyimpulkan megaproyek waduk di seluruh dunia lebih besar mudarat daripada manfaatnya. Penelitian terhadap 245 waduk besar yang dibangun sejak 1934 tak menemukan indikasi manfaat yang besar untuk rakyat.
Studi ini menemukan rata-rata terjadi pembengkakan biaya berlipat, di samping waktu pembangunan waduk yang sangat lama dan sering molor. Bahkan bisa dikatakan pembangunan waduk merupakan proyek yang pembengkakan biayanya paling tinggi dibandingkan proyek-proyek infrastruktur lain.
Temuan ini bahkan belum memasukkan dampak kerusakan yang ditimbulkan terhadap masyarakat dan lingkungan serta pengaruhnya terhadap inflasi dan pembengkakan beban utang seiring melemahnya nilai tukar mata uang negara-negara pemilik waduk.
Pembangunan waduk pernah dikritik keras dan sempat ditinggalkan banyak negara pada 1990-an. Kecaman terhadap pembangunan waduk terjadi karena dampak buruknya terhadap lingkungan dan menyebabkan jutaan orang tercerabut dari kampung halaman.
Lembaga-lembaga pemberi pinjaman utama seperti Bank Dunia kemudian mundur dan mengurangi peran dalam proyek-proyek waduk raksasa untuk pembangkit listrik. Bank Dunia dan lembaga-lembaga donor lain merupakan pemberi utangan utama sebelum tahun 1990-an.
Belakangan ini, meski Bank Dunia mulai meningkatkan lagi pinjaman untuk proyek waduk dari hanya beberapa juta dolar pada 1999 menjadi US$ 1,8 miliar pada 2014, toh angka itu hanya 2 persen dari total investasi proyek listrik tenaga air di seluruh dunia.
Peran dominan Bank Dunia kini sebagian telah digantikan oleh bank-bank pembangunan nasional dan investor swasta di negara-negara berkembang seperti Tiongkok, Brasil, Thailand, dan India.
Bangkitnya kolaborasi pemerintah dan swasta ini diperkuat dengan sokongan bank-bank pembangunan regional yang terbukti menjadi kekuatan finansial luar biasa. Lembaga-lembaga keuangan baru ini tak begitu dikenal reputasinya dalam hal transparansi, apalagi soal kepedulian sosial dan lingkungan.
Beberapa contoh di negara-negara lain menunjukkan bagaimana kepentingan industri tampak lebih dominan ketimbang kepentingan untuk rakyat. Laos, misalnya, membangun bendungan Xayaburi dan menjual listriknya ke Thailand, dengan mengorbankan kehidupan dan nafkah rakyat yang sepanjang sejarah bergantung hidupnya di Sungai Mekong.

Di Republik Demokratik Kongo di Afrika, listrik dari bendungan Inga 3 akan dijual ke perusahaan-perusahaan pertambangan dan Afrika Selatan, di sisi lain 96 persen rakyat Kongo minim akses listrik.

Menurut laporan lembaga International Rivers yang dikeluarkan pada 2012, sejumlah perusahaan dan lembaga keuangan Tiongkok terlibat dalam proyek 308 bendungan atau waduk di 70 negara di seluruh dunia, kebanyakan di Asia Tenggara, sebagian lagi di Afrika, Amerika Latin, dan Pakistan.
Proyek-proyek itu bisa dilihat pula sebagai integrasi vertikal untuk memasok listrik ke proyek-proyek industri yang dimiliki lembaga dan negara pemberi pinjaman.
Gambaran ini sedikit banyak bisa memberikan bayangan, siapa kira-kira yang bakal banyak menerima manfaat terbesar dan siapa yang kemungkinan besar akan menanggung risiko bencananya saat ini atau di masa depan. —Rappler.com

Proyek Waduk Jatigede Dipercepat karena Kepentingan Cina?

http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/bisnis/13/06/04/mnuq2f-proyek-waduk-jatigede-dipercepat-karena-kepentingan-cina

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan percepatan proyek pembangunan Bendungan Jatigede tidak ada kaitannya dengan kepentingan asing, seperti Cina yang akan memberikan pinjaman.

"Tidak ada kesepakatan atau keterkaitan dengan Cina. Keterkaitan dengan Cina hanya menyangkut pinjaman," kata Hatta Rajasa seusai rapat koordinasi di Jakarta, Selasa (4/6).

Hatta mengatakan keberadaan Bendungan Jatigede merupakan kepentingan rakyat Indonesia yang ada di sekitar bendungan itu. Karena kepentingannya bagi masyarakat, maka pembangunannya dipercepat.

Hatta juga membantah apabila nilai ganti rugi untuk merelokasi warga yang terkena proyek pembangunan bendungan berasal pinjaman dari Cina. Menurut dia, ganti rugi untuk warga berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara. "Bendungan itu sangat penting dan vital. Bendungan itu tidak hanya untuk pengairan dan pertanian saja," ujarnya.

Hatta mengatakan permasalahan mengenai Bendungan Jatigede sudah cukup lama terjadi. Bendungan tersebut diprakarsai pada 1963 yang kemudian dilanjutkan dengan peraturan menteri dalam negeri yang akan memberikan ganti rugi kepada 4.590 kepala keluarga (KK). Namun, permasalahan itu tidak selesai hingga tuntas karena permendagri itu hanya terkait dengan ganti rugi, tidak mencakup relokasi dan pemberian uang jaminan hidup sebagaimana kesepakatan sebelumnya.

Peraturan presiden pada 1984 tentang pembebasan lahan belum juga bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Begitu juga dengan keputusan presiden yang dikeluarkan pada 2005. "Dari verifikasi pertama dulu sudah ada 4.590 KK yang akan dipindahkan. Di luar itu, masih ada 2.713 KK lagi," katanya.

Menurut Hatta, Bendungan Jatigede akan menjadi bendungan terbesat kedua di Indonesia setelah Bendungan Jatiluhur, Purwakarta dengan volume air di atas 1 miliar kubik. Ia menambahkan bendungan itu berpotensi membangun kesejahteraan masyarakat karena airnya bisa digunakan untuk mengairi sawah pertanian sampai dengan 90 ribu hektare, pembangkit listrik tenaga air (PLTA), serta aktivitas ekonomi lainnya.
Sumber : Antara

Waduk Jatigede: Membangun atau Menghancurkan Peradaban?

http://www.kompasiana.com/yr/waduk-jatigede-membangun-atau-menghancurkan-peradaban_55e410d31eafbd60086cd93f

Waduk Jatigede: Membangun atau Menghancurkan Peradaban?

70 tahun kemerdekaan Indonesia menjadi momen terakhir warga Cipaku merayakan kemerdekaan di tanah air, tanah tumpah darah, tanah warisan, tanah leluhur, titilas pendiri Tembong Agung dan Sumedang. Hari ini, 31 Agustus 2015, Presiden Jokowi meresmikan penenggelaman Jatigede. Tempat yang menyimpan situs leluhur Sunda, karuhun para raja Sumedang Larang. Penggenangan hari ini sungguh membuat saya sedih, karena saya pernah berkunjung dan merasakan kesejukan alam Jatigede. Hutan telah gundul, bukit-bukit telah gersang, mata air sudah tidak mengalir. Ada 1368 Ha hutan dan 2050 Ha pesawahan yang akan ditenggelamkan oleh bendungan. Ironis, mengairi sawah dengan menenggelamkan sawah dan hutan. Menerangi dengan mengubur kayu-kayu. Apa yang sebenarnya ingin dibangun? Perjalanan panjang perjuangan warga Jatigede hanya segelintir media yang sanggup mengabarkan, sampai pada titik batas tak berdaya oleh penguasa yang bertindak tanpa rasa kemanusiaan dan sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Akhir abad 19, tahun 1812, Hindia Belanda pernah berencana membangun waduk Jatigede tetapi ditolak oleh Dalem Pancaniti atau Bupati Pringga Koesoemah Wangsaradja atau Oesman Ardikoesoemah atau Pangeran Koesoemah Adinata atau Angga Diredja 1 atau yang dikenal dengan Pangeran Kornel. Penolakan ini karena waduk tersebut akan merendam tanah, sawa, ladang subur dan petilasan leluhur Sumedang.


Tahun 1963, Presiden Soekarno mengangkat wacana waduk Jatigede dibantu oleh Bank Dunia, namun gagal setelah Soekarno runtuh tahun 1965. Tahun 1980, Soeharto mulai merintis pembangunan Jatigede dengan memaksa masyarakat menjual tanahnya. Tanggal 25 Maret 1992 IGGI bubar dan Indonesia menolak bantuan Belanda, yang berakibat di tahun 1990-an akhir, Bank Dunia mundur. Tahun 2000-2007 tidak ada kejelasan pendanaan Jatigede. Tahun 2007, pemerintah SBY-JK dapat pendanaan dari Synohidro, China. Tahun 2007, Yusuf Kalla datang ke China dan mendapat kepastian pendanaan melalui Bank Exim China. Tahun 2008 pembangunan waduk dimulai sampai tahun 2011. Pembangunan waduk Jatigede ini investor dan pembangunnya dari China. Sampai akhir jabatan SBY, tidak ada penandatanganan Pepres karena masih banyaknya masalah di lapangan. Tahun 2015, Presiden Jokowi menandatangani Pepres No.1/2015 untuk menuntaskan ganti rugi dan santunan bagi korban penggenangan. Ironis, tagline “blusukan” Jokowi yang diharapkan oleh warga Jatigede hanya tinggal harapan. Perjuangan panjang pun hanya diungkapkan dengan rapat “10 menit” beres. Bukan lagi melihat kemanusiaan dan kecintaan kepada alam semesta, tetapi seakan menunjukkan kejumawaan atas pernyataan tersebut. Ironis, bukan melihat dengan evaluasi, tetapi malah bangga untuk menyakiti rakyat sendiri. Keberhasilan atau prestasi bukanlah dari gedung-gedung yang tinggi menjulang, bukan dengan waduk-waduk yang mengampar, tetapi pada rasa aman dan tentram pada hati setiap rakyat dan kebebasan menghirup udara segar hutann lindung. Rakyat yang sudah memiliki swasembada pangan yang kuat bahkan surplus setiap tahunnya menjadi linglung karena hilangnya mata pencahariannya. Ada 11.000 KK dari 28 desa yang akan ditenggelamkan akan hidup terlunta-lunta. Penggantian Rp.122 juta bagi KK lama dan Rp.29 juta KK baru seakan menjadi olokan di saat harga-harga yang meninggi.


Dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat yang digenangi sudah jelas, mereka tidak tahu mau pindah kemana dan mendapat mata pencahariaan apa untuk masa depan. Lalu, untuk siapa waduk Jatigede bila masyarakat yang tergenangi malah berada di tenda-tenda? Bahkan yang sangat memilukan, untuk pencairan uang ganti rugi pun masih ada oknum yang memotongnya sampai jutaan rupiah. Tepat kiranya warga Jatigede berada pada istilah “sudah jatuh tertimpa tangga.”

Dampak lingkungan, waduk tersebut seakan mengumpulkan tanah-tanah gembur dan lumpur dari hulu Sungai Cimanuk. Selain pohon dan satwa yang hilang, maka akan menjadi permasalahan lingkungan yang mempengaruhi pada air sendiri. Dampak budaya, secara jelas, waduk ini akan menggenangi 33 situs budaya lama Sunda. Ada banyak jejak lulehur Sunda yang akan tenggelam. Penggenangan ini seakan menyambung luka lama akan bukit Badigul yang tergusur dan kabuyutan Rancamaya yang telah menjadi komplek perumahan. Di Jatigede ada kabuyutan Cipaku, dan hutan larangan Cipeueut. Kearifan lokal yang menatapkan bahwa sebatang ranting pun tidak boleh diambil dari hutan larangan kini malah akan ditenggelamkan. Ada banyak situs dan petilasan para raja Sumedang yang akan hilang. Ada mitologi bendungan Jatigede yang menjadi cerita rakyat warga Jatigede, yaitu “lemah sagandu diganggu balai sadunya dan sasakala Sangkuriang Kabeurangan.” Menurut kasepuhan Kabuyutan Cipaku, celah di tebing yang dibelah oleh Sungai Cimanuk, itu bernama Sanghyang beuheung, dan tebingnya bernama Pareugreug. Pareugreug ini adalah batas kawasan Lemah Sagandu Kabuyutan Cipaku sebelah utara, di sebelah barat ada Tebing Pasiringkik, di sebelah selatan batasnya Gunung Penuh, dan sebelah timur batasnya Gunung Jagat. Adapun pusatnya ada di Situs Cipeueut Aji Putih Kabuyutan Cipaku. Mengutip perkataan Juri Lina, (Architects of Deception-Secret History of Freemasonry), ada tiga cara untuk melemahkan dan menjajah suatu negeri, yaitu kaburkan sejarahnya, hancurkan bukti-bukti sejarah bangsa itu hingga tidak bisa lagi diteliti dan dibuktikan kebenarannya, dan putuskan hubungan mereka dengan leluhur. Hari ini, tombol penggenangan sudah dipijit oleh Kementrian PU dan Gubernur Ahmad Heryawan, tetapi para pelajar tetap sekolah dan upacara, rumah-rumah masih berdiri tegak karena tidak jelas dengan ganti rugi. Ada sejuta masalah yang belum terselesaikan, hal yang terpenting, dimana warga harus pindah? Di mana para siswa harus belajar? Di mana ganti hutan yang ribuan hektar? Di mana ganti sawah milik masyarakat Jatigede?

“Urung-urung burung Sangkuriang
Cimanuk burung dibendung
Cai banyu pada lunga
Mulia badan sampurna.”
(Piburungan Sangkuriang)
“Cicingkeun, pageuhkeun, kukuhkeun.”

Tidak ada komentar: