Minggu, 15 Januari 2017

VATIKAN - INDONESIA - AMERIKA SERIKAT

GARUDA YA ELANG:

 


 


 



Aneh… Apa Hubungannya Jokowi Dan Vatikan, Hingga Harus Adakan Pertemuan?

 http://bulansabit-kembar.blogspot.co.id/2014/04/aneh-apa-hubungannya-jokowi-dan-vatikan.html

 Ada dua blunder yang merugikan PDI Perjuangan dalam pertemuan Permata Hijau yang digelar Senin (14/4/2014) malam lalu. Tetapi yang paling fatal adalah terlibatnya Vatikan dalam pertemuan itu.

Kesalahan pertama adalah terlibatnya Amerika Serikat, melalui duta besarnya Robert O. Blake dalam pertemuan itu. Dalam pandangan saya, kalau pun PDI Perjuangan memandang faktor AS itu begitu signifikan, sikap ‘sumerah’ tersebut tidaklah harus dibuat setelanjang itu ke public. Menjadikannya hanya sebagai ‘rahasia dapur’ tentu saja lebih elok untuk nama besar PDIP yang biasa menampilkan retorika-retorika kemandirian dan anti-asing khas Bung Karno itu di mata public.

Bagi saya, sebagaimana ‘faktor militer’, ‘faktor AS’ hanyalah mitos yang entah mengapa tanpa reserve kita pertahankan. Seolah, tanpa dukungan AS, tak mungkin seseorang bisa menjadi presiden Indonesia.

Mungkin ada benarnya, mengingat fakta sejarah seputar penurunan Bung Karno, naiknya Soeharto dan seterusnya yang selalu melibatkan pembicaraan tentang ‘faktor AS’ itu. Bahkan tak kurang yang terbuka, seperti terungkap dalam biografi mantan Menteri Luar Negeri AS, Condoleeza Rice. Dalam ‘No Higher Honor: A Memoir of My Years in Washington’ itu Rice tanpa sungkan menilai para presiden Indonesia yang sempat dikenalnya. Misalnya, sebagai tanda persetujuannya atas kemenangan SBY dalam Pemilu 2014--Rice tak satu kata pun menyebut mitra SBY, Jusuf Kalla, Rice mengatakan SBY telah membawa era baru bagi Indonesia.

Tetapi sukar untuk menolak bahwa dalam politik Indonesia, ‘faktor AS’ pun tak lebih dari sekadar mitos. Sama halnya dengan ‘militer’ yang dianggap lebih kapabel, yang dalam banyak hal hanya merujuk Soeharto. Yang lain, maaf kata, justru membuktikan sebaliknya.

Sementara sebaliknya, yang faktual adalah bahwa kepemimpinan mana pun yang mengedepankan mitos, bukanlah kepemimpinan yang cocok untuk dinamis dan tak terprediksinya masa depan. Ia telah menjadi masa lalu yang seharusnya ditinggalkan. Sudah tidak masanya lagi melibatkan ‘wahyu keprabon’ atau mitos minum air kelapa pemberi nasib baik  ala Sutawijaya dalam Babad Tanah Jawi untuk urusan kepemimpinan saat ini.

Tetapi tentu saja, yang kedua, yakni melibatkan Vatikan ke dalam pertemuan itu jauh lebih fatal. Orang masih bisa memaklumi terlibatnya AS dengan ke dalam pertemuan, mengingat negara adidaya itu faktor penting dalam percaturan dunia saat ini. Apalagi kalau kita membuka data statistik tentang ketergantungan Indonesia, yang tak hanya melulu soal ekonomi, melainkan juga kebudayaan, sosial, hukum dan demokrasi.

Tetapi Vatikan? Nyaris bisa dikatakan, tak ada kepentingan strategis apa pun yang bisa dijadikan alasan pembenar hadirnya dubes Vatikan pada pertemuan itu. Sebaliknya, hadirnya Dubes Vatikan justru memberi ‘noda’ pada pertemuan.
Yang paling jelas, ia menjadi alasan pembenar (justifikasi) bagi banyak kalangan untuk mengorek rumors lama di sekitar pencalonan Jokowi. Isu yang muncul sejak ia mengincar kursi gubernur DKI Jakarta: isu sektarian keagamaan. Isu yang tak juga lekang di masa Pileg kemarin.

Bukankah kita pun tahu, dengan gampang kita bisa menemukan pamflet, selebaran, baik itu dalam bentuk cetakan maupun yang berseliweran di dunia maya lewat internet dan telepon seluler kita? Bukanlah kita tahu betapa repot Jokowi dan PDI Perjuangan menepis isu primordial yang mengembalikan kita ke tahun-tahun awal kemerdekaan, setidaknya era 1950-60-an itu?

Lalu untuk apa isu tidak cerdas yang membawa bangsa kepada sentimen sempit primordial itu justru dihadirkan kembali secara telanjang dengan terlibatnya Vatikan dalam pertemuan?

Unsur PDI Perjuangankah yang alpa memikirkan akibatnya, dan sengaja mengundang Vatikan ke dalam pertemuan? Jujur saja, saya ragu. Jokowi dan PDI Perjuangan tahu betapa kerasnya isu primordial itu menghantam mereka. Mereka juga tahu betapa sulitnya berkelit.

Tetapi begitu saja menunjuk inisiator pertemuan, Jacob Soetoyo, sebagai pengundang pihak Vatikan pun kurang memiliki alasan kuat. Bagaimana mungkin, Jacob, seorang yang sempat menjadi anggota Dewan Pengawas CSIS dan anggota lembaga terkemuka dunia, Trilateral Commision, semudah itu silap memperhitungkan dampak negatif keterlibatan Vatikan ?

Atau justru semua telah tertata dalam rencana?(SNews)

Diam-diam Ada Pertemuan Tertutup Jokowi Dengan Uskup Vatikan, Apa Isinya?
JAKARTA (voa-islam.com) - Uskup Pietro Parolin, wakil delegasi Tahta Vatikan, melakukan pertemuan tertutup dengan Presiden Jokowi, Rabu lalu (12/8). Pertemuan tertutup itu membicarakan hubungan antar agama di Indonesia.
Seusai pertemuan, Pietro menyatakan Indonesia yang warga negaranya mayoritas Islam memiliki peran penting untuk menjaga kerukunan antar umat beragama di wilayahnya.
“Misi utama kami adalah ingin memastikan bahwa kerukunan antar umat beragama di Indonesia dapat menjadi model bagi negara-negara lain. Saat ini situasi di belahan dunia masih berada dalam kondisi yang mengkhawatirkan, diantaranya masih banyak konflik yang mengatasnamakan agama,” kata Pietro.
Ironisnya, menurut Pietro, agama digunakan sebagai alat melakukan kekerasan. Terkait dengan langkah pemerintah Indonesia yang terus menerus berupaya meredam konflik atas nama agama, Vatikan memberikan apresiasi. “Konflik atas nama agama tidak dibenarkan sama sekali,”ujar Uskup Vatikan ini sebagaimana diberitakan Kompas.
Menteri Agama Undang Paus Fransiscus ke Indonesia
Selain Jokowi, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin pun berkesempatan mengungkapkan agendanya untuk mengundang pemimpin tertinggi umat Katolik se-dunia, Paus Fransiskus, ke Indonesia guna membahas berbagai isu, terutama terkait perdamaian dan pencegahan konflik antarumat beragama.
"Dengan segala kerendahhatian, kami mengundang Paus Fransiskus untuk berkenan berkunjung ke Indonesia," kata Menteri Lukman dalam rangka kunjungan Kardinal Pietro Parolin dari Secretary of State Vatikan di ruang kerjanya di Jakarta, Rabu (12/8/2015).
Lukman mengatakan, kunjungan itu nantinya untuk meneguhkan agar semangat dialog antarumat beragama terus dikembangkan. Selain itu, kunjungan itu juga ditujukan untuk memperlihatkan kehidupan keagamaan di Indonesia dan bertemu dengan umat Katolik di Indonesia.
Menurut Lukman, hubungan baik Indonesia dan Vatikan sudah terjalin sejak lama atau lebih dari 65 tahun. Umat Katolik di Indonesia sendiri jumlahnya cukup banyak, tidak kurang dari tujuh juta jiwa.
Kepada Kardinal, Menteri Agama (Menag) mengaku sangat terbantu dengan keberadaan para pemuka agama, termasuk pemuka agama Katolik dan jajaran keuskupan yang ada di semua provinsi di Indonesia. Mereka dinilai turut menjalankan misi Kementerian Agama dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan keagamaan masyarakat Indonesia.
Menag juga mengatakan, dirinya mengikuti perkembangan upaya-upaya Paus Fransiskus dalam membangun dialog lintas agama melalui media massa.
"Upaya untuk selalu membangun dialog antarumat beragama merupakan sesuatu yang sangat positif, dan kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih atas apa yang selama ini dilakukan oleh Paus Fransiskus yang dampaknya sangat baik bagi Indonesia dan juga dunia," katanya.
Terkait kunjungan Kardinal Pietro, Menag Lukman menyambut baik kegiatan tersebut. Menurut Lukman, kunjungan pertama Sekretaris Negara Vatikan ke Indonesia ini sangat baik bagi hubungan kedua negara.
Akan disampaikan ke Paus
Kardinal Pietro Parolin menyambut baik dan akan menyampaikan undangan tersebut kepada Paus Fransiskus.
Kardinal Pietro berharap, Paus nantinya berkesempatan untuk berkunjung dan bisa menyaksikan kehidupan beragama di Indonesia.
Pietro juga mengundang Menag Lukman, jika ada kesempatan ke Eropa, untuk berkunjung ke Sekretariat Vatikan di Roma. "Kami sangat tertarik dengan Islam Nusantara," kata Pietro.
Mungkinkah kehadiran Uskup dari Vatikan Pietro ini berkaitan dengan tekanan umat Islam pada kasus penyerangan Masjid Baitul Mutaqin di Tolikara, Papua? Berdasarkan sumber terpercaya kami, Polisi melarang umat Islam berdemonstrasi dengan mengangkat isu Tolikara dan di media Menkopolhukam Tedjo Edi bahkan meminta umat Islam tidak mempermasalahkan bendera Israel di Papua, bukti lain umat Islam dilarang mengungkit kasus ini pada acara publik dan sejenisnya jika ingin kegiatannya diizinkan pihak kepolisian. Naudzubillah [adivammar/sharia/voa-islam.com]
 

Tidak ada komentar: