Jumat, 14 April 2017

APA SAJA YANG DILAKUKAN SATPOL PP?

>> MENERTIBKAN IKLAN LIAR:

Menurut aturannya setiap bentuk pemasangan iklan, seperti: spanduk, papan reklame, baliho, banner, pamflet, stiker, dan lain-lainnya itu harus seijin pemerintah, membayar pajak, di tempatkan di tempat-tempat yang diijinkan, dan lain-lainnya. Tujuannya supaya pemerintah ada pemasukan kas, kota terlihat indah dan bersih, tidak menimbulkan bahaya bagi masyarakat seperti kejatuhan papan reklame, dan lain-lainnya. Tapi rupanya banyak terjadi pelanggaran sehingga harus ditertibkan oleh SATPOL PP.

Saya hanya mengajak berpikir realistis saja. Jika orang baru membuka suatu usaha yang belum pasti hasilnya, sementara usaha itu perlu diiklankan supaya dikenal masyarakat, masakan orang harus memasang iklan di koran yang belum tentu efektif? Masakan harus beriklan di radio atau televisi yang mahal? Tentunya orang akan berpikir secara ekonomisnya, yaitu yang murah tapi mengena sasaran. Lebih-lebih bagi guru les privat, tukang sumur, tukang service AC, tukang service elektronik, jasa sedot WC, guru piano, tukang pijat tradisional, toko atau warung, sopir panggilan, jual motor atau mobil bekas, dan lain-lainnya yang berkenaan dengan usaha masyarakat kecil, masakan tidak boleh sedikit mengganggu pemandangan dan keindahan kota dengan menempelkan iklan sederhana mereka? Mengapa fakir-miskin dilarang beriklan?

Hasil gambar untuk gambar iklan guru les privat


Harimau saja tidak memakan anaknya, masakan pemerintah memakan rakyatnya sendiri?

>> MERAMPASI PEDAGANG ASONGAN:

Pedagang asongan yang menjajakan dagangannya di lampu-lampu merah tak pernah bisa berdagang dengan tenang. Mereka harus siap-siap menghadapi penertiban dari SATPOL PP yang gagah perkasa bak pejuang kemerdekaan. Jika tertangkap tangan, maka dagangan mereka akan dirampas, diangkut ke kantor mereka lalu dijadikan bancakan para SATPOL PP. Berbungkus-bungkus rokok, berdos-dos minuman dan lain-lainnya yang diusahakan dengan susah payah oleh para pedagang fakir-miskin itu merupakan penggendut perut SATPOL PP yang sudah menerima gajian besar untuk duduk ongkang-ongkang di kantornya.


Seburuk inikah mental orang-orang yang dilahirkan oleh Soekarno-Hatta?

>> MENGAMBRUKKAN WARUNG-WARUNG DI TROTOAR:

Pemerintah menyediakan sarana berjalan kaki, yaitu "trotoar" kepada masyarakat yang sudah banyak yang bermobil dan bermotor sehingga yang menikmati trotoar tinggal beberapa gelintir orang saja. Macetnya kota-kota besar adalah bukti bahwa masyarakat sudah semakin jarang yang berjalan kaki. Namun demikian jika trotoar tersebut dimanfaatkan untuk mencari nafkah buat menghidupi keluarga, buat menyekolahkan anak-anak dengan usaha warung-warung, SATPOL PP pasti akan marah besar. Warung-warung itu pasti akan diambrukkan sekalipun tak ada masyarakat pejalan kaki yang berkeberatan.

Bingung juga. Di belakang trotoar rumah orang yang harus disewa jika mau digunakan untuk berdagang, sedangkan di depan trotoar adalah jalan aspal tempat berlalu-lalangnya motor dan mobil. Jika berjualan di sebelah sana, kuburan, mana ada orang membeli bakso? Masak mayat-mayat membeli bakso? Kini warung dirobohkan. Mau usaha apa? Modalnya bagaimana? Bagaimana bayar utang-utang? Bagaimana menyekolahkan anak? Bagaimana membayar sewa rumah? Bagaimana mengisi perut keluarga?

 Hasil gambar untuk gambar satpol pp bongkar warung

Mengapa yang membikin kiamat SATPOL PP, bukan TUHAN?

"CARI MAKAN HALAL DILARANG SATPOL PP, CARI MAKAN HARAM DILARANG POLISI"

>> MEMBURU FAKIR MISKIN DAN FAKIR MELARAT:

Yang dianjurkan SATPOL PP adalah belilah rumah, jangan hidup di jalanan. Sebab hanya dengan DP Rp. 30 juta saja anda sudah bisa mendapatkan sebuah rumah exclusive di Town House seperti iklan ini:

Harmonis,strategis Exclusive Town House Di Jakarta

Harga Rp. 16.000.000.000,-

Satpol PP Gunakan Startegi Anyar Jaring PGOT


SEMARANG (asatu.id) – Strategi penyamaran yang dilakukan jajaran Satuan Polisi Pamong Praja  (Satpol PP) Kota Semarang dalam melakukan penyisiran penertiban di sepanjang Jalan Kawasan Lampu Merah Kalibanteng hingga Kasawan Lampu Merah Krapyak Semarang membuahkan hasil.

Dalam aksi tersebut, tujuh orang diduga Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT) dan pengemen berhasil dirazia oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kota Semarang, Senin, (30/1).
“Dalam penertiban kali ini, petugas menyamar sebagai orang biasa, tidak memakai pakaian dinas melainkan memakai pakaian bebas agar tidak diketahui oleh PGOT, pengamen maupun pedagang asongan”, ujar Kasi Bidang Trantibmas Satpol PP Kota Semarang Sudibyo.
Dia menerangkan, Penertiban tersebut menerjunkan sekitar 20 petugas. dalam penyamaran, lanjutnya, petugas menyisir ditempat yang sudah ditargetkan anggota dengan jalan kaki dan disusul armada kendaraan truk sebagai penumpang. “Hasilnya, tujuh orang diantaranya itu, 2 gelandangan, 2 pengamen, 2 pedagang asongan dan satu orang gila berhasil kami amankan,” kata Sudibyo
Pihaknya menegaskan, pola strategi tersebut rencananya akan terus dilakukan di seluruh Kota Semarang guna menertibkan PGOT maupun pengamen dan pedagang asongan. “Hal ini karena kami sering kecolongan ketika melakukan penertiban,” tegasnya.
Tujuh orang dinyatakan melanggar Perda Nomor 5 tahun 2014 tentang penanganan PGOT. “Mereka yang berhasil diamankan petugas langsung dibawa ke Panti Sosial Amongjiwo Kelurahan Bringin Ngaliyan Semarang untuk mendapatkan perawatan”, tukasnya.(HP)

Pedagang Kaki Lima Enggak Ada Kapoknya, Satpol PP Akan Lakukan Penertiban Lagi

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Walau penertiban pedagang kaki lima (PKL) pada Kamis (9/2/2017) telah melukai dua pedagang, namun para pedagang tetap nekat berjualan di badan Jalan Dr Mansyur, Medan.
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Medan, Muhammad Sofyan menyebutkan akan kembali melakukan penertiban.
Ia menceritakan, bahwa saat ini Kantor Satpol PP dipenuhi oleh barang-barang sitaan dari para pedagang.

"Nanti kita tertibkan lagi. Kantor kita sekarang sudah penuh sama gerobak para pedagang. Memang enggak ada kapoknya pedagang ini," ucap Sofyan saat dihubungi Tribun-medan.com, Minggu (12/2/2017).
Agar tak terjadi kerusuhan seperti penertiban sebelumnya, Sofyan meminta pemerintah daerah terkait untuk menjalin komunikasi kepada para pedagang.
"Kepala lingkungan, lurah, camat buat sosialisasi. Anak para pedagang ngobrol dan pindah dari sana. Sebelum kami datang untuk menegakkan perda (Peraturan Daerah)," tutur Sofyan mengakhiri.

Pascabentrok dengan Satpol PP, Pedagang: Sudah Biasa, Kami Enggak Takut Jualan di Sini

Pascabentrok dengan Satpol PP, Pedagang: Sudah Biasa, Kami Enggak Takut Jualan di Sini


TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Penertiban yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) pada Kamis, (9/2/2017) lalu mengakibatkan beberapa pedagang terluka.
Namun ternyata hal ini tak membuat pedagang jera.
Minggu (12/2/2017)  pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di badan jalan Dr Mansyur, Medan persis di depan Universitas Sumatera Utara (USU) telah kembali berjualan seperti biasanya.
Pantauan Tribun-medan.com, puluhan gerobak jajanan kolak dan mobil pedagang paket internet telah berjejer di sisi kiri dan kanan Jalan Dr Mansyur.

Pedagang kolak yang menggunakan mobil Grand Max bernama Nanda menyebutkan, bahwa saat ditertibkan para pedagang berhamburan masuk ke kompleks perumahan dosen.
Para pedagang kembali berjualan saat Satpol PP selesai melakukan razia.
"Sudah biasa Bang. Walau kemarin ada yang luka-luka, kami enggak takut jualan di sini. Kalau kami ditertibkan dan langsung pulang, mau beli makan anak istri pakai apa? Kemarin kami sembunyi ke perumahan dosen," kata Nanda, Minggu (12/2/2017).
Ia mengetahui bahwa tak boleh berjualan di badan jalan, apalagi sepanjang Jalan Dr Mansyur telah dipasang rambu dilarang parkir.
Namun ia enggan pindah, lantaran memperoleh keuntungan lebih besar ketimbang berjualan di tempat lain.
"Orang di sini rakus. Saya tak pernah hitung berapa mangkuk per hari. Tapi 100 mangkuk pasti lebih. Pedagang siomay samping saya bisa lebih dari 50 piring," ucapnya.

Berdagang di dalam Gedung pasar Sukaramai Tak Laku, Kartini Pindah ke Bahu Jalan

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Kartini (49) seorang pedagang daging di Pasar Sukaramai mengaku sampai menggadaikan surat tanah rumahnya demi mendapatkan lapak berjualan di dalam gedung Pasar Sukaramai.
Namun, surat tanah itu kini telah tergadai di bank tempat Kartini meminjam modal setelah enam bulan berjualan di dalam Gedung Pasar Sukaramai sepi pembeli.
Sehingga, akhirnya ia dan pedagang resmi Pasar Sukaramai lainnya memutuskan untuk berjualan di bahu jalan untuk menyambung hidup.

"Saya gadai 50 juta rupiah surat tanah rumah untuk dapat lapak meja di dalam. Karena sepi nggak ada pembeli jadi saya nunggak bayar, jadinya lapak meja saya di dalam sudah disita bank dan sudah masuk daftar lelang," ungkap Kartini kepada Tribun-medan.com, Rabu (29/3/2017).
Kartini mengatakan bila mereka berjualan di luar Pasar Sukaramai juga tak diizinkan, maka akan semakin menambah beban hidup keluarganya.
"Saya ini janda, nyari makan dan bayar sekolah anak dari jualan daging. Kalau lah kami tetap digusur nggak tahu lagi kayak mana nasib kami. Bukan kami yang mau jualan di luar," jelasnya.
Penertiban yang dilakukan Satpol PP terhadap pedagang di Jalan AR Hakim sempat mendapat protes dari pedagang resmi Pasar Sukaramai. Para pedagang yang sebagian besar kaum ibu ini lalu memblokir Jalan AR Hakim meminta penertiban dilakukan secara terus menerus.

Satpol PP Bongkar Lapak Kampung Lalang, Kok DPRD yang . . .

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Ketua Komisi C DPRD Medan Boydo Panjaitan mengaku tak mengetahui bahwa, Kamis (23/3/2107) dini hari, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Medan bersama Polrestabes Medan melakukan penertiban Pasar Kampung Lalang.
Ia mengungkapkan mengetahui hal ini setelah menerima sms dari para pedagang. SMS yang ditujukan kepadanya, ia sebut merupakan ungkapan kekesalan pedagang.
"Saya sudah disms banyak pedagang. Mereka sebut gak ada guna Komisi C, Ketua Komisi C tak berguna," jelas Boydo kepada www.tribun-medan.com, Kamis (23/3/2017).
Walau demikian ia mendukung proses revitalisasi Pasar Kampung Lalang, namun menyayangkan tempat penampungan sementara yang dibangun Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang di Jalan Gatot Subroto Km 8,2 yang kondisinya sangat tidak layak.

Menilik hal ini ia akan mengundang Komisi D DPRD Medan untuk menggelar rapat gabungan guna memikirkan relokasi pedagang.
"Saya mau ajukan rapat gabungan. Mau tanya berapa anggaran pembangunan lokasi penampungan itu, kok bisa jelek seperti itu," sambungnya.
Ia juga akan meminta gambar pembangunan pasar, karena hingga saat ini pihaknya tak mengetahui pasti bagaimana Pasar Kampung Lalang akan dibangun.
Ia menjelaskan tak menginginkan Pasar Kampung Lalang sama halnya dengan Pasar Suka Ramai.
"DPRD tak pernah mlihat gambar rencana pembangunan pasar, tapi ujuk-ujuk sudah ditender, kalau gak salah 2015 sudah ada pemenang tendernya. Jangan sampai seperti Suka Ramai, lah. Dibangun tapi pedagang tak mau berjualan di dalam." ujarnya mengakhiri.

Hasil gambar untuk bancakan e ktp


Nama-Nama yang Disebut Menerima Uang Haram E-KTP dan Besarnya

Nama-nama besar yang terlibat dan jumlah uang yang diterima adalah sebagai berikut:

Ganjar Pranomo: USD 520 ribu
Olly Dondokembey: USD 1,2 juta
Anas Urbaningrum: USD 5,5 juta
Marzuki Alie: Rp 20 Miliar
Jazuli Juwaini: USD 37 ribu
Abdul Malik Haramaen: USD 37 ribu
Teguh Djuwarni: USD 167 ribu
Nu’man Abdul Hakim: USD 37 ribu.
Ade Komarudin: USD 100 ribu
Melcias Marchus: USD 14, Juta
Gamawan Fauzi: USD 4,5 juta dan Rp 50 juta
Yasonna Laoly USD 84 ribu.

Dari total nilai proyek sebesar Rp 5,9 Triliun, kerugian negara sebesar Rp. 2,3 Triliun! dan yang dikembalikan hanya Rp. 250 Miliar. Pihak yang mengembalikan ada 5 korporasi, 1 konsorsium dan 14 perorangan. Sementara dari total pengembalian Korporasi dan konsorsium mengembalikan Rp. 220 Miliar dan 14 perorangan mengembalikan total Rp. 30 miliar.
Saksi yang diperiksa sebanyak 280 orang, anggota DPR yang dipanggil sebanyak 23 orang dan hanya 15 orang yang memenuhi panggilan tersebut.
Proyek e-KTP ini terjadi pada masa pemerintahan SBY. Namun yang mengecewakan adalah ada nama Ganjar Pranowo disana. Pasti banyak yang terkaget-kaget melihat nama Ganjar Pranowo ada disana. Orang menganggap Ganjar Pranowo bersih dari korupsi namun ternyata tidak demikian.
Entah apa yang terjadi tapi ternyata persepsi bersih belum tentu benar-benar bersih, sampai benar-benar terbukti bersih. Nah  jadi pertanyaan apakah Cagub lainnya benar-benar bersih atau hanya persepsi belaka?

"BAGIAN SAYA MANA?"


Hasil gambar untuk gambar gepeng

Tidak ada komentar: