Minggu, 16 April 2017

MENCEGAH SATPOL PP BERSENJATA

Mulai April, Satpol PP NTB Pegang Senjata Api

Mulai April, Satpol PP NTB Pegang Senjata Api



VIVA.co.id - Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Nusa Tenggara Barat tahun 2015, merestui harapan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk memiliki senjata api.
Pengadaan senjata api standar kepolisian itu, rencananya akan terealisasi pada April 2015. Dengan total anggaran mencapai Rp200 juta, khusus untuk 25 anggota personel Satpol PP Provinsi NTB.
"Pengadaan 25 unit pistol pada April untuk anggota," ujar Sekretaris Satpol PP NTB, Ali Rahim di Kantor Gubernur NTB, Rabu 18 Februari 2015.

Ali Rahim menjelaskan, dibekalinya Satpol PP dengan senjata api sudah berdasarkan undang-undang. Kebutuhan senpi bagi anggotanya di lapangan diperlukan dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).

Kata Ali, semua senjata api itu nantinya akan digunakan pada saat melakukan operasi gabungan bersama jajaran penegak hukum lainnya, seperti unsur Polda dan TNI.

"Akan ada tes kejiwaan terlebih dahulu, kerja sama dengan Polda. Jika lolos, izin membawa senpi akan diberikan," kata Ali.

Sementara itu, Kapolda NTB, Brigjen Pol Sriyono, mengatakan akan melakukan kajian atas tingkat kebutuhan anggota Satpol PP terhadap penggunaan senjata api.

Sriyono melihat, kebutuhan senjata api bagi Satpol PP dirasa belum dibutuhkan, mengingat fungsi dan kerja Satpol PP di lapangan. Tetapi, kalau memang sudah membutuhkan,

"Nanti, kalau dirasa itu tidak perlu, tidak saya keluarkan izinnya. Tetapi, kalau memang perlu, ya tidak apa-apa," kata Sriyono.

Tambah Sriyono, kalau memang Satpol PP perlu dipersenjatai, Polisi akan memberikan izin. "Kalau tidak perlu, ya tidak usah. Polisi saja tidak dipersenjatai kok, kalau tidak perlu," ujarnya menunjuk salah sorang anggota pengawalnya yang tidak dibekali senjata api. (asp)


Satpol PP di Parepare Akan Dibekali Senjata Api Seharga Rp 200 Juta

Satpol PP di Parepare Akan Dibekali Senjata Api Seharga Rp 200 Juta

PAREPARE, TRIBUN-TIMUR - Pemerintah Kota Parepare menganggarkan dana pembelian dua unit Senjata api jenis Pistol dan Laras Panjang untuk kelengkapan dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
Anggaran pembelian Senjata Api tersebut sebesar Rp 200 juta untuk Pengadaan Senjata Api dan Senjata Genggam dalam Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah 2015.
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Parepare Tajuddin membenarkan rencana pembelian senjata api untuk kelengkapan dinas disatuannya.
"Benar ada penganggaran dua unit senjata api, masing masing untuk saya dan salah seorang staf di Satuan PP " Kata Tajuddin ketika dihubungi via seluler.
Tajuddin menilai, kelengkapan senjata api itu sangat penting sebagai alat pelindung diri, apalagi diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 tahun 2013." Kami sementara menjalani tes kejiwaan untuk mendapatkan ijin kepemilikan dan penggunaan Sempi dari Polda,"jelasnya

Satpol PP Bawa Senjata Api Saat Razia Pedagang Kaki Lima

Satpol PP Bawa Senjata Api Saat Razia Pedagang Kaki Lima

SURYAMALANG.COM, KLOJEN – Tudingan pedagang kaki lima Jalan Pasar Besar bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) membawa senjata api dalam razia, Senin malam (29/6/2015) dibenarkan Kepala Satpol PP Kota Malang, Agoes Edy.
Menurutnya, anggota Satpol PP termasuk polisi khusus sehingga perlu dipersenjatai.
Walau demikian, dia perlu meluruskan bahwa senjata api yang dibawa petugas kala itu pistol. Bukan seperti senjata api milik polisi dan TNI.
Senjata mereka adalah senjata khusus yang berisi peluru hampa dan karet, serta tidak mematikan. Senjata ini boleh digunakan di saat genting.
“Dasar kepemilikannya adalah Permendagri, Surat Kapolri serta Perda Organisasi Pamong Praja,” jelasnya.
Di berita sebelumnya, razia pedagang kaki lima (PKL) yang dikomando Satpol PP Kota Malang di Jalan Pasar Besar, Senin (29/6/2015) berakhir ricuh.
Pedagang memprotes razia anggota Satpol PP, dengan melempari mereka dengan batu. Sebagian diantara mereka juga ada yang memukul anggota Satpol PP.
Akibat peristiwa ini, enam anggota Satpol PP terluka. Polisi masih mengusut kasus penyerangan ini, dan sudah menetapkan seorang tersangka atas insiden ini.
Versi pedagang, ada seorang anggota Satpol PP yang hendak mengeluarkan pistol saat kericuhan terjadi.

3 Posisi di Satpol PP Boleh Pakai Senjata Api


VIVAnews - Peraturan Menteri Dalam Negeri yang baru dikeluarkan justru untuk mengurangi peredaran senjata api di kalangan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Hanya tiga posisi yang diperkenankan membawa senjata api, sisanya harus lewati izin Badan Intelijen Negara (BIN).

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 tahun 2010 tentang Penggunaan Senjata Api bagi Satpol PP, anggota yang diperbolehkan menggunakan senjata api hanya tiga posisi.

Tiga jabatan yang diperkenankan memegang senjata yakni, Kepala Satpol PP, Kepala Bidang dan Kepala Seksi Operasi. Dalam Peraturan baru, jenis senjata yang diizinkan hanya ada tiga yaitu senjata peluru gas, semprotan gas dan alat kejut listrik.

Bila ada anggota Satpol PP DKI yang bisa menggunakan ketiga senjata api harus mendapatkan izin dari Badan Intelijen Negara. Kemudian ditambah izin atau rekomendasi dari Kapolda Metro Jaya dan Mendagri.

"Saat ini yang masih memegang senpi (senjata api) revolver hanya Kepala Satpol PP Kotamadya dan Kasie Operasional. Sedangkan kepada bidang di kotamadya dan provinsi sudah tidak lagi memegang senjata itu," kata Kepala Satpol PP DKI Effendi Anas, Jakarta, Rabu 7 Juli 2010.

Saat ini, sedang dilakukan penarikan seluruh senjata api. Seluruh senjata api yang ditarik akan disimpan di brankas dan tidak akan digunakan. Namun tetap disimpan karena merupakan aset Pemprov DKI karena dibeli dengan alokasi dana dari APBD DKI.

Anas juga menegaskan tidak akan mengajukan anggaran untuk pembelian senjata dalam APBD tahun ini maupun APBD tahun 2011. "Belum perlu kami menganggarkan itu. Kami akan memberdayakan senpi yang sudah kami miliki. Itu sudah cukup," tegasnya. (adi)


Penggunaan Senjata oleh Satpol PP yang Mengkhawatirkan

Satuap Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bakal dibekali senjata mematikan. Pemberian hak menggunakan senjata api bagi anggota Satpol PP tersebut langsung menimbulkan prokontra dan terus menuai kecaman. Penggunaan senjata oleh anggota Satpol PP bukan saja mengkhawatirkan, tetapi juga berpotensi benturan kewenangan penggunaan dengan polisi. Sesuai latar belakang pembentukannya, Satpol PP bertugas membantu kepala daerah dalam rangka menegakkan peraturan daerah.

Kekhawatiran penyalahgunaan senjata oleh anggota Satpol juga datang dari kepolisian. Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri Ito Sumardi mengkhawatirkan kesulitan mempertanggungjawabkan penggunaan senjata api tersebut.

Ito juga mengingatkan orang yang bisa memiliki dan menggunakan senjata api harus memenuhi persyaratan ketat. Kalau anggota Satpol PP mau dipersenjatai, mereka harus lolos tes psikologi dan tes kesehatan. Calon pemiliki dan pengguna juga harus memiiki kemampuan memegang, menggunakan, menyimpan, dan merawat senjata api. Karena itu, Ito cenderung khawatir jika kebijakan pemberian senjata api oleh satpol PP dilaksanakan.  “Pertimbangannya, yang jelas makin banyak orang megang senjata makin sulit dipertanggungjawabkan karena setiap orang kan tergantung  the man behid the gun. Karena itu menyangkut psikologi dan kita kan ada aturannya,” ujar Ito, Rabu (07/7).

Heboh pembekalan Satpol PP dengan senjata api terbilang telat. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 26 Tahun 2010, yang menjadi dasar kebijakan itu, sudah terbit dan berlaku sejak Maret lalu. Dalam beleid yang diteken Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi itu disebutkan konsideran pembekalan Satpol PP dengan senjata api. Dalam menegakkan Perda, keselamatan jiwa anggota satpol PP bisa terancam. “Sehingga perlu dilengkapi dengan senjata api,” begitu bunyi konsideran pertama.

Kabareskrim Ito  Sumardi menegaskan pemberian senjata kepada petugas Satpol PP tetap harus mengacu kepada perundang-undangan yang berlaku. Merujuk pada Permendagri No. 26 Tahun 2010, Menteri Dalam Negeri merujuk pada Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2010 tentang Satpol PP. Rujukan yang lebih tinggi adalah Undang-Undang No. 20 Prp Tahun 1960 tentang Kewenangan Perizinan yang Diberikan Menurut Perundang-Undangan Mengenai Senjata Api.

Karena itu pula, boleh tidaknya anggota Satpol PP memiliki dan menggunakan senjata api bersifat normatif. Polisi akan merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Kita ikuti sajalah aturannya untuk penguasaan senjata. Karena peraturan menteri juga mengacu pada UU yang ada di atasnya,” tukasnya.

Pasal 9  ayat (1) dalam Permendagri No.26 Tahun 2010 menyebutkan “Penggunaan senjata api di luar dari surat izin yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah setempat harus mendapat surat izin angkut atau penggunaan senjata api dari Kepala Kepolisian Negara republik Indonesia melalui Kepala Badan Intelijen Keamanan”.

Sedangkan dalam ayat (2) dalam pasal yang sama menyebutkan “Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mengajukan surat izin  angkut atau penggunaan senjata api sebagaimana dimaksud pada ayat 91) kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Kepala Badan Intelijen Keamanan dengan melampirkan rekomendasi dari Kepala Kepolisian Daerah setempat”.

Kepala Divisi (Kadiv) Humas Mabes Polri Edward Aritonang menambahkan menilai Polri tetap mengacu pada peraturan Kapolri No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, perihal prosedur memperoleh izin senjata api, izin kepemilikan dan izin penggunaan senjata api. Polri tetap merujuk pada UU Darurat No.12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak. Dengan merujuk pada UU Darurat, instansi atau perorangan dapat memiliki dan menggunakan senjata api. Tetapi, senada dengan Ito, Edward mengatakan calon pemakai harus menjalani pemeriksaan psikologi, kesehatan, kemampuan memegang senjata, menyimpan dan merawat senjata. Pengawal bank adalah salah satu yang diberi hak memiliki dan menggunakan senjata api.

Pengawasan
Kekhawatiran terbesar di balik kontroversi ini adalah pengawasan terhadap satpol PP yang memiliki dan menggunakan senjata. Pengawasan itu, jelas Edward, harus dilakukan baik pada saat dipakai maupun setelah selesai bertugas. Anggota Satpol harus mengembalikan senjata ke instansinya begitu ia selesai menjalankan tugas. Orang yang berhak mendapatkan pun harus selektif. Penggunaan di luar dinas tetap tidak dapat dibenarkan, bahkan bisa berubah menjadi pelanggaran.

Cuma, Edward tetap menyimpan kekhawatiran. “Jangan sampai memberikan senjata api kepada yang tidak terlatih. Sehingga bisa menimbulkan bahaya bagi diri sendiri dan orang lain. Karena itu Peraturan Kapolri menjadi dasar untuk izin penggunaan dan kepemilikan senjata bagi perorangan maupun TNI,” ujarnya.

Untuk memastikan sistim pengawasan penggunaan senjata api oleh Satpol PP berjalan, Mabes Polri akan segera berkoordinasi dengan instansi terkait.

Anggota Komisi II DPR Mahfud Siddiq mengatakan pemberian senjata api kepada anggota Satpol PP bukan suatu keharusan. Ia meminta pemerintah daerah tidak menafsirkan Permendagri No. 26 Tahun 2010 sebagai sesuatu yang wajib, sehingga setiap Pemda menganggarkan pembelian senjata api. “Pemerintah daerah jangan menafsirkan Permedagri 26 itu sebagai keharusan,” ujar politisi PKS itu.

Mahfud juga mengkritisi pemberian senjata kepada Satpol PP kalau tugasnya hanya menegakkan Perda. Memberikan senjata kepada Satpol PP seolah menjadikan mereka setara dengan polisi yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Kalau pola pikir ini yang dipakai, berarti Permendagri tersebut mengalihkan fungsi Satpol PP menjadi aparat keamanan.

Lantas, apakah dengan senjata api, kinerja Satpol PP akan lebih baik? Mahfud justru melihat sebaliknya. Apalagi, di mata masyarakat, Satpol PP lebih mengedepankan pendekatan represif dalam menjalankan tugasnya.  “Justru memperbesar potensi konflik antara Satpol PP dengan masyarakat,” pungkasnya.

Pemakaian Senjata Api Hanya TNI dan Polisi, Satpol PP Itu Apa?



Izin penggunaan senjata api tetap berasal dari kepolisian. Pemberian senjata api menggeser fungsi Satpol PP dari sekadar penegak Perda. Pasal 9 ayat (1) dalam Permendagri No.26 Tahun 2010 menyebutkan “Penggunaan senjata api di luar dari surat izin yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah setempat harus mendapat surat izin angkut atau penggunaan senjata api dari Kepala Kepolisian Negara republik Indonesia melalui Kepala Badan Intelijen Keamanan”. Sedangkan dalam ayat (2) dalam pasal yang sama menyebutkan “Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mengajukan surat izin angkut atau penggunaan senjata api sebagaimana dimaksud pada ayat 91) kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Kepala Badan Intelijen Keamanan dengan melampirkan rekomendasi dari Kepala Kepolisian Daerah setempat”. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bakal dibekali senjata mematikan. Pemberian hak dalam menggunakan senjata api bagi anggota Satpol PP tersebut langsung menimbulkan prokontra dan terus menuai kecaman. Penggunaan senjata oleh anggota Satpol PP bukan hanya mengkhawatirkan saja, tetapi juga berpotensi dapat menimbulkan benturan yang baru sbg kewenangan penggunaan dengan polisi, sehingga yang terjadi spt pengalaman2 yang terdahulu,pernah terjadi kericuhan antara Brimob dengan Koramil maupun Kodim (tidak mau dianggap sebagai anak tiri), Disebabkan oleh masing2 satuan tsb ingin mendapatkan Ego prioritas yang Layak & Dipandang sebagai peran yang paling dominan dimata masyarakat). Seperti yang kita ketahui bahwa latar belakang pembentukan dari Satpol PP bertugas untuk membantu kepala daerah dalam rangka menegakkan peraturan daerah & Bukan sebagai Wadah MILITERISME. Kita Sudah mengenal Dimiliter itu ada Suatu Lembaga sebagai Pelidung rakyat & Negara yaitu TNI_Tentara Nasional Indonesia, ada tiga angkatan yang kita kenal yaitu Angkatan Darat, Laut & Udara, Termasuk KEPOLISIAN ini yang berhak disenjatai karena Peran sangat Vital & Jelas sebagai Pelindung Negara & Rakyat dari serangan musuh Lain, Tapi Untuk SATPOL PP Sendiri apa yang mau diserang paling Hanya Untuk Penggusuran Lahan, Pedagang Kaki Lima bahkan juga seperti yang terjadi beberapa waktu yang lalu spt Penggusuran Pemakaman Mbah Priok, Inilah yang menjadi SATPOL PP akan semakin AROGAN Layaknya Cobow di Negara sendiri dari rakyatnya sendiri. Selain kemungkinan masalah kesalahan metode pendidikan itu, bentrokan yang terjadi selama ini ada kemungkinan juga disebabkan oleh kesalahan sistem pembagian kewenangan yang diterapkan oleh negara sehingga terjadi perebutan kewenangan di tengah-tengah masyarakat kita antara dua instansi tersebut. Seperti yang kita lihat di masyarakat kita, aparat TNI saat ini ditempatkan di tengah-tengah masyarakat, mulai dari tingkat Koramil, Kodim, Korem, sampai Kodam. Hal semacam ini sedikit banyak akan menimbulkan kemungkinan terjadinya gesekan dengan aparat keamanan yang lain (dalam hal ini POLRI) dalam perebutan kewenangan melakukan tindakan penertiban dan penyelesaian kasus keamanan. Sedangkan jika kita mengingat fungsi dasar dari TNI, yaitu sebagai penjaga kedaulatan negara dari ancaman pihak luar, seharusnya aparat TNI hanya ditempatkan di wilayah–wilayah perbatasan dan wilayah-wilayah konflik saja. Inilah yang terjadi sejak dahulu ketika mereka masih berada dalam masa pendidikan, mereka memang sudah dicetak untuk menjadi mesin pembunuh yang harus memilih satu di antara membunuh atau terbunuh (yang kadangkala pilihan kedua ini dianggap benar-benar ada, meskipun dalam kenyataannnya tidak)? Jadi bukan sesuatu yang mengherankan ketika mereka menjadi aparat, pejabat, atau bahkan pemimpin, mereka tak segan-segan menggunakan metode kekerasan dalam menyelesaikan permasalahan. Perlu Adanya Pengawasan Intensif Yang Ketat. Kekhawatiran terbesar di balik kontroversi ini adalah pengawasan terhadap satpol PP yang memiliki dan menggunakan senjata. Pengawasan itu, harus dilakukan baik pada saat dipakai maupun setelah selesai bertugas. Anggota Satpol harus mengembalikan senjata ke instansinya begitu ia selesai menjalankan tugas. Orang yang berhak mendapatkan pun harus selektif. Penggunaan di luar dinas tetap tidak dapat dibenarkan, bahkan bisa berubah menjadi pelanggaran, spt: Catat nomor registrasi senjata, Jumlah amunisi / peluru yang terdapat pada senjata, Tipe atau Jenis amunusi / peluru yang digunakan,& Phisikologis dari sipemakai senjata. Memberikan senjata kepada Satpol PP seolah menjadikan mereka setara dengan polisi yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Kalau pola pikir ini yang dipakai, berarti Permendagri tersebut mengalihkan fungsi Satpol PP menjadi aparat keamanan, Hal ini justru dapat memperbesar potensi konflik antara Satpol PP dengan masyarakat. Cuma, Edward tetap menyimpan kekhawatiran. “Jangan sampai memberikan senjata api kepada yang tidak terlatih. Sehingga bisa menimbulkan bahaya bagi diri sendiri dan orang lain. Karena itu Peraturan Kapolri menjadi dasar untuk izin penggunaan dan kepemilikan senjata bagi perorangan maupun TNI,” ujarnya. Untuk memastikan sistim pengawasan penggunaan senjata api oleh Satpol PP berjalan, Mabes Polri akan segera berkoordinasi dengan instansi terkait. Inti dari semua permasalahan ini termasuk juga bagian dari Politik Pengalihan setiap kasus yang melanda ditanah air ini spt; Skandal Century, Pemilihan Pimpinan KPK, kenaikan tarif TDL, Tabung Gas Elpiji & pengurusan kenaikan SIM & STNK.

Ahok Mengaku Sudah Siapkan Banyak Senjata untuk Satpol PP

KRIMINALITAS.COM, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Basuki T. Purnama mengaku sudah melakukan segala persiapan yang dibutuhkan demi mewujudkan wacananya mempersenjatai petugas Satpol PP dengan senapan peluru karet.
Dia mengatakan senjata yang dimaksud sudah disediakan dan akan segera diberikan kepada Pol PP.
“Kami sudah siapkan semua senjatanya. Banyak tuh, Pokoknya banyak,” ujar Ahok kepada Kriminalitas.com di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (26/6).
Kemudian, saat disinggung mengenai peraturan yang akan diterapkan dalam mempersenjatai Satpol PP ini, mantan Bupati Belitung Timur itu juga mengatakan sudah mempersiapkan peraturannya.
“Sudah ada UU-nya. Tinggal kami ngasih saja ke orang yang berwajib,” pungkas Ahok.

Ahok Mau Adu Satpol PP-TNI Baku Tembak

NONSTOP, TEMBAK-Basuki T Purnama murka. Wajah Wakil Gubernur DKI Jakarta yang ngetop disapa Ahok ini terlihat memerah dan suaranya meninggi.
Amarah Ahok sapaan ngetop Basuki lantaran anak buahnya, Satpol PP telah ditangkap dan ditahan polisi saat melakukan penertiban PKL di kawasan Monas, Jakpus. “Orang kita (satpol PP) ditangkap karena dianggap (melakukan) pengeroyokan. Satpol PP ini setiap melakukan tindakan di Monas,pasti langsung di-BAP polisi sebagai pengeroyokan. Ini kan konyol,” tudingnya di Balaikota Jakarta, Senin (4/8).
Satpol PP yang melakukan penertiban PKL di Monas kata Ahok untuk menegakkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Padahal, kata dia, saat Satpol PP kepalanya bocor, tidak ada polisi yang menangkap si penganiaya.
Pada Sabtu (2/8), Satpol PP yang melakukan penertiban PKL di kawasan Monas, ditangkap polisi di Markas Polsek Metro Gambir.
Ahok pun berencana mempersenjatai anggota Satpol PP dengan pistol yang pelurunya dengan timah panas. “Alasannya apa? Ada oknum TNI mengancam kepolisian misalnya. Berulang-ulang sama Monas. Kalau ada oknum terlibat, kita persenjatai Satpol PP kita dengan baik. Supaya jelas, biar baku tembak saja Monas, supaya jelas siapa yang menembak siapa yang ditembak nanti,” ucap Ahok naik pitam.
“Makanya saya bilang sama Satpol PP kalian latihan tembak dengan baik, kita persenjatai lengkap juga, pakai baju anti peluru. Kalau yang kita hadapi adalah lawan dengan senjata tajam maka anda juga gunakan senjata tajam, supaya jelas kita selesaikan masalah Monas ini. Biar depan Istana saja baku tembak kalau ada oknum bermain,” tutup Ahok.
Sementara Kepala Polsek Metro Gambir AKBP Putu Putra Sadana membantah, telah terjadi gesekan antara personel satpol PP dan TNI dalam penertiban kawasan Monas.
Dan, personel Satpol PP yang diamankan polisi lantaran memakai pakaian biasa. “Satu orang (satpol PP) kita mintai keterangan karena ada gesekan saat penertiban. Yang diangkut bukan PKL, melainkan orang yang pakai baju biasa. Mungkin dia kira itu PKL,” kilah Putu.
Secara terpisah, Kepala Satpol PP DKI Jakarta Kukuh Hadi Santoso menegaskan bahwa pihaknya tak pernah dipersenjatai dalam proses penertiban di sejumlah tempat pasca-Lebaran ini.
Kukuh menjelaskan, Satpol PP sudah lama memiliki senjata. “Satpol PP itu bukan dipersenjatai, sudah punya senjata. Peluru tajam punya, peluru karet punya, senjata listrik punya, alat kejut punya, baju antipeluru punya. Punya semua,” ungkapnya.
Meskipun memiliki persenjataan yang tergolong lengkap, Kukuh menegaskan bahwa pihaknya tidak akan menggunakannya untuk penertiban pedagang kali lima (PKL) kali ini karena sejauh ini Satpol PP DKI belum menemui kendala apapun.
“Sekarang kan tidak ada kendala apa-apa. Penertiban juga tidak ada persoalan apa-apa. Yang jelas dalam minggu-minggu ini Monas akan kami tertibkan karena apa, karena sudah sangat keterlaluan. Pintu dijebol,” jelas Kukuh.(RBN)


Hasil gambar untuk gambar satpol pp bersenjata


Hasil gambar untuk gambar satpol pp bersenjata

Hasil gambar untuk gambar satpol pp bersenjata


Tidak ada komentar: