Minggu, 16 April 2017

SAPU KOTOR JANGAN UNTUK MENYAPU

Jika dirimu belum beres jangan memberesi orang lain. Jika pemerintah belum mampu menegakkan Pancasila, jangan menegakkan hukum dulu. Jika pemerintah belum mampu menertibkan aparatnya sendiri, jangan menertibkan rakyatnya dulu. Jika pemerintah belum mampu membersihkan koruptor, jangan membersihkan copet dulu. Jika pemerintah belum mampu mengindahkan manusia, jangan mengindahkan kota dulu.

>> Jangan sapu kotor dipakai untuk menyapu lantai. Jangan polisi maling disuruh menangkap maling. Jangan pejabat bermental bejat disuruh mengurusi pekerjaan sosial.

>> Jangan menanam padi jika untuk sampah. Pemerintah menyuruh anak-anak sekolah. Kini anak-anak lulusan sekolah di stok menjadi pengangguran.

>> Mobil bekas jangan dijual seharga mobil baru. Sekolah bayar mahal-mahal, otak anak-anak diperkosa dengan seabrek pelajaran, masak akhirnya hanya menjadi pengangguran? Betapa mahalnya harga pengangguran?!

>> Jangan lempar batu sembunyi tangan. Jangan menangkapi maling jika maling itu terjadi karena pengangguran dan kemiskinan.

>> Mobil rusak jangan dijalankan. Apa saja yang salah harus segera dihentikan. Harus segera distop! Jangan dilanjutkan terus!

Desakan pembubaran Satpol PP menguat

Aksi demo pembubaran Satpol PP

Aksi demonstrasi menuntut pembubaran satuan polisi pamong praja (Satpol PP) dilakukan berbagai unsur massa di Balai Kota DKI, Kamis (15/4), setelah insiden Koja menewaskan tiga orang dan mencederai ratusan orang lainnya.
Aksi dilakukan antara lain oleh Koalisi Pembubaran satpol PP, yang dibentuk sejumlah lembaga swadaya masyarakat termasuk Kontras, Walhi dan Imparsial.
"Kami menuntut agar Peraturan daerah tentang Trantib yang dijadikan dasar pembentukan Satpol PP ditinjau ulang,"kata Victor da Costa, juru bicara koalisi.
Victor mengatakan tuntutan itu didasarkan pada rekam jejak Satpol PP yang dianggap sudah sering melampaui kewenangannya melakukan tindak penertiban.
Menurut Victor, selain kasus Koja di Jakarta, insiden serupa juga sudah sering terjadi di banyak daerah lain di Indonesia.
"Polisi saja tidak boleh bertindak begitu, apalagi ini hanya satuan ketertiban yang dibentuk berdasar Perda,"tambah Victor.
Setelah demonstrasi Koalisi bubar, kini Balaikota DKI dipenuhi ratusan orang simpatisan Forum Betawi Rempug (FBR) dan simpatisan PPP, Partai Demokrat serta berbagai elemen lain.
Mereka juga mendesak agar Satpol PP dibubarkan.

Tarik-ulur

Pasukan Satpol PP di Jakarta baru merayakan ulang tahun dengan sebuah prosesi meriah Kamis pekan lalu (8/4).
Dalam acara itu ribuan anggota Satpol PP memadati arena lapangan Monumen Nasional dan menggelar berbagai acara seni.
Gubernur Fauzi Bowo pada kesempatan itu mengatakan agar Satpol PP membenahi citranya yang terlanjur dipandang miring.
"Bersama-samalah dengan masyarakat lewat komunikasi yang intensif untuk mengurangi pandangan negatif,"kata Gubernur.
Dua hari sebelum pernyataan itu muncul, seorang remaja yang diduga pengamen tewas setelah dikejar Satpol PP hingga tercebur ke Sungai Banjir Kanal Timur (10/4).
Akibatnya berbagai elemen masyarakat miskin Jakarta seperti pengamen dan pengemis mendatangi Balai kota dan menggelar aksi demo menuntut pembubaran satpol PP.
Menanggapi hal itu, Fauzi Bowo mengatakanperan Satpol PP masih dibutuhkan .karena itu tidak akan dibubarkan.
"Pelaksanaan perda perlu ada yang mengawal dan perlu ada yang menyampaikan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan masyarakat," katanya di Balai Kota DKI.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah memerintahkan agar rencana renovasi kawasan makam Mbah Priok yang berujung rusuh, dihentikan sementara.
Sementara pemerintah DKI akan menentukan sikap termasuk terkait desakan pembubaran Satpol PP dalam pertemuan berbagai pihak, Kamis pukul 1600 di Balai Kota DKI.

Insiden terbaru

14 April 2010

Warga Koja, Jakarta Utara bentrok dengan polisi dan Satpol PP; sedikitnya tiga anggota Satpol PP tewas, 120 korban lainnya cedera.

13 April 2010

Ratusan warga Cina Benteng bentrok dengan petugas Satpol PP Kota Tangerang yang akan melakukan eksekuasi bangunan di Kampung Lebak Wangi, Kota Tangerang; beberapa warga luka.

10 April, 2010

Seorang remaja yang diduga pengamen tewas tercebur ke Banjir Kanal Timur di Duren Sawit, Jakarta Timur, diduga akibat dikejar Satpol PP.

5 Maret, 2010

Korban tewas akibat kejaran Satpol PP di kawasan Daan Mogot jakarta Barat, ternyata bukan "Pak Ogah" pengatur lalu lintas liar.

Mengakhiri Keberadaan SATPOL PP Sebagai Warisan Kolonial

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 26 Tahun 2010 tentang Penggunaan Senjata Api bagi Anggota Satpol PP sangat mengejutkan bagi kita semua. Bagaimana tidak? Ditengah tuntutan masyarakat untuk menuntut pembubaran Satpol PP, pemerintah justru memberi “kekuatan baru” terhadap “pasukan gerak cepat” milik pemerintah daerah ini. Alasan Mendagri mengeluarkan peraturan ini merujuk pada Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2010 tentang Satpol PP. selain itu, Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2010 ini juga mengacu kepada UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 148 ayat 1 dan 2.
Selain alasan formal ini, pemerintah juga memberikan argumentasi bahwa pemberian senjata api kepada Satpol PP untuk menjaga diri saat menjalankan tugasnya membantu kepala daerah dalam menegakan peraturan daerah (Perda) dan menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Sebuah argumentasi yang berbanding terbalik dengan kenyataannya, karena keberadaan Satpol PP ini malah berfungsi sebagai alat refresif pemerintah daerah untuk memuluskan kebijakan-kebijakannya. Ada banyak contoh kasus untuk membuktikan kebiadaban satpol PP ini, misalnya saat menggusur rumah rakyat, menggusur pedagang kaki lima serta menangkapi gelandangan dan pengemis.
Jika ditilik dari sejarahnya, keberadaan Satpol PP ini tidak dapat dilepaskan dari kepentingan kolonialisme Belanda untuk menancapkan kuku-kukunya di tanah air. Pada tahun 1620, setahun setelah VOC menduduki Batavia, Gubernur Jenderal Pieter Both membentuk BAILLUW yaitu semacam Polisi yang merangkap Jaksa dan Hakim dan bertugas untuk menangani perselisihan hukum yang timbul antara VOC dengan warga kota. Alat ini dirasa cukup efektif untuk meredam protes-protes warga kota yang tidak suka akan kehadiran VOC di Batavia. Karenanya, Raffles (1815) pun mengembangkan BAILLUW hingga di setiap Keresidenan, dan dikendalikan sepenuhnya oleh Resident dan asisten Resident yang diberi nama BESTURRS POLITTIE atau Polisi Pamong Praja, yang berfungsi tak jauh berbeda dengan awal kelahirannya.
Pasca Indonesia merdeka, keberadaan kesatuan ini tetap dipertahankan dan dijadikan menjadi bagian dari kepolisian melalui Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1948 dengan nama Detasemen Polisi Pamong Praja. Pada perkembangan selanjutnya, terjadi beberapa kali perubahan dari kesatuan ini. Tercatat terjadi 7 (tujuh) kali mengalami perubahan definisi dan nama. Dan perubahan yang sangat mendasar adalah dengan diterbitkannya UU No. 5 Tahun 1974 dimana meletakan Polisi Pamong Praja sebagai Perangkat Daerah tidak lagi menjadi salah satu Datesemen Kepolisian RI. Posisi sebagai perangkat daerah ini kembali dipertegas melalui UU No. 22 Tahun 1999 dan sekaligus dirubah namanya menjadi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) hingga sekarang.
Di era neoliberal ini, dimana modal asing semakin gencar untuk masuk langsung ke daerah-daerah, keberadaan satpol PP tentu saja sangat dibutuhkan oleh para penguasa daerah untuk melapangkan jalan masuknya modal. Ini dapat dibuktikan dengan semakin maraknya kasus penggusuran pemukiman warga atau lahan usaha yang menggunakan cara kekerasan, tapi atas dalih ketertiban umum. Dalam kasus ini, Satpol PP seolah-olah punya kewenangan untuk menangkap pihak yang dianggap melanggar Perda, padahal mekanisme penegakan hukum kita hanya mengenal kepolisian sebagai pelaksana keputusan pengadilan. Semestinya, ketika terjadi pertikaian antara Pemda dan warga masyarakat, maka keputusan atau vonis harus tetap melalui pengadilan.
Karenanya, saat ini keberadaan Satpol PP merupakan momok yang menakutkan bagi kaum miskin perkotaan, baik dikota-kota besar maupun kecil. Sebenarnya, keberadaan Satpol PP ini tumpang tindih dengan fungsi kepolisian yang memilik tanggung jawab terhadap ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang telah jelas-jelas diatur dalam Undang Undang Kepolisian.
Ada argumentasi yang mengatakan, keberadaan Satpol PP ini untuk mengatasi pengangguran yang sedang meningkat pesat saat ini. Ini merupakan kekeliruan besar. Jika memang persoalannya di situ, seharusnya pemerintah merencanakan pembangunan industri nasional yang benar-benar bisa menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, bukan dengan mengambil kaum miskin yang akan di adu dengan kaum miskin lainnya. Ini tindakan yang tidak beradab.
Tak ada alasan untuk tetap mempertahankan keberadaan Satpol PP ini, baik dilihat dari sejarah kelahirannya maupun prakteknya selama ini. Untuk itu, kita perlu mendesakkan revisi terhadap UU No. 32 Tahun 2004 yang melegalisir keberadaan Satpol PP ini, dan mencabut seluruh produk hukum pelaksananya. Akan jauh lebih baik, jika tenaga Satpol PP ini di alih fungsikan untuk menangani masalah-masalah bencana alam dan sosial dari pada digunakan sebagai alat referesif pemerintah daerah.

Tidak ada komentar: